Lifestyle



Di tengah meningkatnya kejahatan lintas batas, Kementerian Luar Negeri RI mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi di antara negara anggota ASEAN.

“Meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan membutuhkan kerja sama hukum yang kuat antara sesama negara ASEAN. Untuk itu, Indonesia akan mendorong pembentukan instrumen ekstradisi di ASEAN,” ujar Menlu RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya di Jakarta, Selasa (9/1).

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, Damos Domuli Agusman mengatakan bahwa proses pembicaraan itu kini sedang ditangani oleh Direktorat Jenderal ASEAN.

“Isu ini ditangani oleh Ditjen ASEAN. Ditjen HPI akan start jika sudah tahap perumusan draf perjanjian,” ujar Damos kepada CNNIndonesia.com.

Namun, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares, belum menanggapi pertanyaan CNNIndonesia.com terkait perjanjian ekstradisi tersebut.

Selama ini, Indonesia baru memiliki perjanjian ekstradisi setidaknya dengan empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, semuanya masih dalam kerangka bilateral, bukan ASEAN.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura selaku ketua ASEAN tahun ini pun belum rampung. Damos mengatakan, proses ratifikasi perjanjian masih mandek di parlemen kedua negara.

“Gulirannya mengalami dinamika politik karena proses ratifikasi itu kan juga proses politik, ke parlemen masing-masing,” tutur Damos.

Proses di parlemen Indonesia sendiri masih tersendat karena ada perbedaan pendapat mengenai bentuk kerja sama yang disepakati.

Keputusan mengenai ratifikasi ini disepakati pada periode DPR 2004-2009. Kala itu, perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini dibahas sepaket dengan perjanjian kerja sama pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA).

“Di DPR, masih pro dan kontra soal apakah 1 paket atau terpisah,” ujar Damos.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa perjanjian ekstradsi sangat penting untuk memudahkan pemulangan orang-orang yang bermasalah di luar negeri.

Menurut Jusuf Kalla, Singapura menjadi salah satu tujuan utama para buron karena tidak ada perjanjian ekstradisi. (cnnindonesia.com)

Nusa Dua - Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) akan mengadakan pemilihan pemain terbaik besok. Ada lima pemain Indonesia masuk nominasi. Siapa saja?

Awarding night merupakan kegiatan yang memberikan apresiasi kepada pesepakbola yang memiliki prestasi di Asia Tenggara. Ada lima pemain Indonesia masuk di dalamnya, yaitu Kurnia Mega Hermansyah (Arema FC), Rizki Rizaldi Pora (Barito Putera), Stefano Lilipaly (Bali United), Boaz Theofilus Erwin Solossa (Persipura Jayapura), dan Andik Vermansyah (Selangor FA).

Acara penghargaan akan dilaksanakan di sela-sela forum meeting AFF di Nusa Dua Bali pada hari Sabtu (23/9/2017) malam besok.

"Saat kita kita sedang dalam proses membangun kembali kekuatan sepak bola Indonesia. Adanya apresiasi terhadap pemain Indonesia dari komunitas sepak bola internasional, tentu menjadi suntikan motivasi yang bagus buat kita," kata Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria dalam rilis kepada detikSport.

Selain nominasi permain terbaik, awarding night tersebut juga akan memberikan penghargaan kepada wasit dan pelatih terbaik.

Pada acara malam penganugrahan AFF, PSSI juga mengundang para legenda sepak bola Indonesia dan beberapa pelatih. Beberapa legenda sepak bola nasional yang sudah memastikan hadir. Selain Firman, ada Marzuki Nyakmad, Risdianto, Rully Rudolf Nere, Heri Kiswanto, dan Danurwindo.

Pada pertemuan AFF 12th Council tersebut, tak hanya menggelar awarding night tetapi juga membahas isu-isu sepakbola di Asia Tenggara, termasuk membahas pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2034.

"Yang benar lima, mbak. Itu (dalam pemberitaan sebelumnya) mungkin data lama. Data yang baru diterima hari ini cuma lima pemain," ujar Direktur Media PSSI Gatot Widakdo kepada detikSport. (detiksport.com)

Pertemuan puncak ASEAN di Manila, Filipina, berakhir hari Minggu (06/08), dengan komunike bersama yang sepertinya mengecam Cina karena membangun pulau-pulau buatan di perairan yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan.
Dengan tanpa menyebut nama Cina, sepuluh negara anggota ASEAN mengatakan reklamasi untuk membangun pulau di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan menggerus kepercayaan dan meningkatkan ketegangan.
"Setelah melalui diskusi yang intensif, kekhawatiran diutarakan oleh beberapa negara anggota terkait dengan reklamasi dan aktivitas di kawasan tersebut yang telah menggerus rasa saling percaya, meningkatkan ketegangan, dan mungkin akan berakibat buruk terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas," demikian pernyataan ASEAN.

Menurut kantor berita Reuters yang mengutip beberapa diplomat ASEAN, negara-negara anggota yang menginginkan komunike yang mencantumkan 'masalah-masalah sensitif' antara lain adalah Vietnam, yang bersama Cina sama-sama mengklaim sebagai pemilik Kepulauan Paracel dan Spratly.
Juga pada hari Minggu, para menteri luar negeri ASEAN dan Cina mengadopsi kerangka kerja perundingan tentang kode etik di Laut Cina Selatan, yang dianggap sebagai kemajuan, namun beberapa pihak menyebut 'ini adalah strategi Cina untuk mengulur waktu guna melakukan konsolidasi'.
Beijing bersikukuh pulau-pulau buatan tersebut semata-mata untuk kepentingan damai, namun negara-negara tetangga Cina khawatir kepulauan ini akan dimanfaatkan pemerintah di Beijing untuk mengklaim kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan. (bbcindonesia.com)

Proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia sebagai bagian dari ASEAN dengan enam negara maju yang dikenal dengan RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership tengah berlangsung di Serpong sampai Jumat (10/12) nanti. Kalangan aktivis mengatakan negosiasi ini tidak transparan dan lebih banyak merugikan.

Rencana Presiden AS terpilih Donald Trump untuk membatalkan keikutsertaan Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan bebas lintas Pasifik, Trans-Pacific Partnership (TPP) ternyata berpengaruh pada Indonesia.

Indonesia, yang awalnya ingin bergabung dengan TPP, kini harus mengalihkan harapannya pada proses RCEP untuk meraih pasar yang luas di beberapa negara bagi barang dan jasa asal Indonesia, kata Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman.

"Dari sisi PDB, dari sisi ukuran pasar, itu cukup besar, dibandingkan dengan Indonesia hanya dengan ASEAN, kalau Indonesia hanya bilateral saja, tapi kalau itu Indonesia sebagai bagian dari regional, 16 negara, dengan jumlah populasi yang juga penduduk India, penduduk Cina, itu menciptakan pasar peluang bagi negara-negara di luar RCEP untuk datang, harapannya, ke Indonesia," kata Rizal.

Sejak 2013, Indonesia dan negara ASEAN sudah melakukan perundingan kerja sama perdagangan dengan enam negara mitra, yaitu Cina, Australia, Selandia Baru, India, Jepang, dan Korea. Rencananya perjanjian kerjasama dagang ini akan disepakati pada 2017.

Namun keuntungan yang dikejar pemerintah lewat perjanjian ini, menurut Rachmi Hertanti, direktur eksekutif Indonesia for Global Justice, harus diwaspadai.

"Ada paradigma yang seharusnya diubah, ada sektor-sektor yang akan mendapat keuntungan, tapi saya tak bisa mengatakan bahwa seluruhnya akan menguntungkan Indonesia.

"Model perdagangan bebas hari ini sudah sangat jauh melampaui aktivitas perdagangan ekspor impor barang semata. Karena kan kita tidak tahu ya, bagaimana proses perundingannya, transparansi informasinya, kita juga tidak tahu apa yang sedang dirundingkan pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan pertahanan informasi dan sebagainya," kata Rachmi.

Menurutnya perjanjian ini sudah "terlalu luas masuk dalam ranah kebijakan negara", sehingga negara "dibatasi" dalam membuat aturan perundang-undangan "agar tidak bertentangan" dengan kepentingan investor.

"Misalnya kenaikan upah buruh kalau dirasa merugikan investor maka pemerintah bisa dengan mudahnya digugat," kata Rachmi.

Namun hal ini dibantah oleh Rizal. Menurutnya, aturan upah buruh yang ada sekarang justru sudah lebih jelas dalam menjelaskan komponen serta formula kenaikan yang bisa diterima oleh pengusaha.

Selain itu, Rizal juga mengatakan bahwa proses pemberian masukan serta konsultasi terhadap negosiasi sudah cukup terbuka dengan mengundang asosiasi industri dan profesi.

Meski begitu, pandangan Rachmi akan kerugian yang mungkin timbul akibat perjanjian perdagangan bebas tersebut dibenarkan oleh pengamat ekonomi Enny Sri Hartati dari INDEF. Tetapi, dalam pandangannya, ada cara agar perjanjian perdagangan RCEP kelak bisa membawa manfaat positif.

"Jadi misalnya, Cina kerjasama dengan Indonesia, mereka sudah mengidentifikasi di mana potensi-potensi ekonomi yang bisa mereka kerjasamakan, Indonesia punya apa, mereka punya apa, dan berapa penetrasi pasarnya ketika mereka membuka kerjasama dengan Indonesia.

"Katakanlah mereka akan memberi dispensasi bagi ekspor Indonesia, tapi untuk yang jumlahnya kecil, sementara mereka akan berjuang untuk mendapatkan dispensasi dari Indonesia tapi untuk produk-produk mereka yang memang nilainya sangat besar," kata Enny

"Mengapa Indonesia tidak melakukan kajian yang komprehensif dan mendalam," katanya lagi.

Pada Oktober 2015 lalu, Presiden Jokowi saat jumpa pers bersama Presiden Obama di Gedung Putih mengungkapkan keinginan Indonesia akan bergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik (TPP). Dengan nasib TPP yang masih belum jelas di bawah Trump, Indonesia kini punya alternatif. (bbcindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM