Lifestyle



Terhentinya layanan publik Amerika Serikat alias 'shutdown' setelah Senat gagal mencapai kesepakatan terkait RUU anggaran belanja darurat dikhawatirkan bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Salah satunya adalah berdampak buruk pada ekspor jika pemberhentian layanan publik AS itu berlangsung selama lebih dari dua pekan.

Amerika Serikat memang merupakan salah satu pasar utama ekspor Indonesia dengan nilai ekspor nonmigas ke negara itu mencapai US$16,2 miliar atau Rp216 triliun pada tahun 2017, berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan. Angka itu meningkat Rp19 triliun dibandingkan 2016.

"AS adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Kalau shutdown berlarut-larut, tentu akan berpengaruh ke banyak negara," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, Minggu (21/01).

Shinta menyebut penutupan badan pengurusan izin berpotensi menghambat proses masuknya barang dari Indonesia ke AS.

Meski demikian, ia memprediksi shutdown tidak akan berjalan lebih lama dari penghentian layanan publik yang terjadi pada 2013 di era pemerintahan Barack Obama, yaitu 16 hari.

"Shutdown dua pekan masih bisa ditanggulangi. Kalau lebih lama, Indonesia mesti bersiap-siap," ujarnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik, selama empat tahun sejak 2013 tercatat peningkatan volume impor Indonesia ke AS, baik migas dan nonmigas.

Tahun 2016, volume ekspor ke AS mencapai 7,3 juta ton atau berada di peringkat ke-10 dalam negara tujuan ekspor Indonesia, di bawah Cina, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Asia Tenggara.

Sementara itu pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menilai penghentian layanan publik yang berlarut-larut di AS dapat melemahkan daya beli masyarakat negeri Paman Sam.

Konsekuensinya, permintaan barang oleh AS ke Indonesia berpotensi menurun.

Namun Fithra berpendapat nilai ekspor terhadap AS yang turun tidak akan mengguncang perekonomian Indonesia, yang disebutnya memiliki banyak mitra dagang baru.

"Pemerintah Indonesia saat ini terus mencari partner dagang non-tradisional," tuturnya melalui sambungan telepon.

Di sisi lain, kata Fithra, shutdown membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di AS dan memungkinkan pengalihan modal (capitol outflow) dari AS ke negara lain.

"Jika itu terjadi, dolar AS akan melemah dan seharusnya rupiah menguat. Tapi ada faktor lain di luar persoalan AS yang turut mempengaruhi naik-turunnya rupiah," ujarnya.

Prediksi serupa juga disampaikan Peneliti Institute for Development of Economics & Finance, Bhima Yudhistira, yang menyebut shutdown AS pada tahun 1995 dan 2013 tidak mendongkrak nilai rupiah.

"Saat itu kurs rupiah hampir tidak terpengaruh oleh shutdown di AS karena sifatnya temporer atau jangka pendek, kira-kira berlangsung dua minggu," kata Bhima.

Fithra Faisal menilai pengaruh penutupan layanan publik di AS tidak akan sebesar krisis keuangan global pada 2008, yang disusul memburuknya perekonomian Eropa.

Kala itu, kata Fithra, krisis ekonomi yang dialami negara Barat mendorong investor melarikan modal mereka ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu menjadi cukup baik, sekitar 6%," ujarnya.

Bagimanapun, kata Shinta Widjaja yang juga berstatus CEO Grup Sintesa, pelaku usaha hanya akan terdampak peristiwa global yang berlangsung dalam jangka waktu panjang atau permanen.

Shinta menyebut keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa pada 2015, yang dikenal dengan istilah Brexit, sebagai salah satu contoh.

"Brexit dampaknya signifikan karena jangka panjang. Kebijakan AS sekarang yang lebih proteksionis juga berdampak bagi kami. Kebijakan global yang berjangka panjang pasti akan berdampak." (bbcindonesia.com)

Sejumlah perusahaan sawit berskala besar mendapat subsidi dari pemerintah sebesar triliunan rupiah sebagai timbal balik atas penjualan minyak kelapa sawit untuk campuran solar alias biodiesel.

Dan berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh dana subsidi program biofuel periode Agustus 2015-April 2016.

Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Musim Mas Grup, PT Eterindo Wahanatama, PT Anugerahinti Gemanusa, PT Darmex Biofuels, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Primanusa Palma Energi, PT Ciliandra Perkasa, PT Cemerlang Energi Perkasa, dan PT Energi Baharu Lestari.

Mengapa subsidi?
Jatuhnya harga minyak sawit beberapa tahun lalu membuat pemerintah melakukan intervensi. Sebagaimana dikatakan Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis, Musdalifah Machmud, pemerintah "percaya bahwa turunnya harga karena suplai berlebih, jadi kita harus konsumsi di dalam negeri lebih besar".

Penyerapan minyak sawit terbesar adalah biodiesel atau bahan bakar campuran solar dengan minyak sawit dan Musdalifah menjelaskan bahwa sawit dipilih karena "kita sudah punya kebunnya dan teknologinya".

Masalahnya, biaya produksi biodiesel di atas daya beli masyarakat dan untuk mengatasi selisih biaya produksi serta harga jual ke khalayak umum, maka pemerintah sepakat menyiapkan subsidi.

Meski demikian, Musdalifah menolak langkah itu disebut subsidi namun merupakan insentif karena "yang menggunakan manfaat biodiesel yang notabene ramah lingkungan adalah konsumen".

Dari mana subsidi diperoleh?
Sejak 2015, perusahaan yang melakukan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) wajib menyetorkan pungutan ke pemerintah. Dana subsidi diperoleh dari pungutan ini sebesar US$50 per satu ton minyak sawit.

Siapa pengelola dana?
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 11 juni 2015.

Badan ini diamanatkan melaksanakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Suppoting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Ketua badan ini adalah Dono Boestami namun saat dihubungi BBC Indonesia, dia belum bisa berkomentar karena sedang berada di luar negeri.

Apa dasar hukumnya?
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusi, penelitian dan pengembangan perkebunan sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan tanaman perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan sawit.

Ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana termasuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Ayat (3) menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Berapa subsidi yang dialirkan?
Berdasarkan hitungan BPDPKS rata-rata insentif dana biodiesel pada periode bulan Januari-Oktober 2017 sebesar Rp 4.054 per liter.

Apabila mengacu pada besaran tersebut, maka BPDPKS harus mengalirkan dana subsidi Rp5,7 triliun untuk kebutuhan insentif biodiesel selama periode kelima yakni November 2017-April 2018.

Adakah kejanggalan?
KPK menemukan pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang belum efektif karena tak ada verifikasi yang baik.

"Perluasan penggunaan dana tersebut, terutama untuk pemanfaatan bahan bakar nabati. Jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perkebunan," sebut juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Kajian KPK tentang Pengelolaan Kelapa Sawit mencatat terdapat 11 perusahaan yang memperoleh dana subsidi untuk program biofuel periode Agustus 2015-April 2016.

Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Musim Mas Grup, PT Eterindo Wahanatama, PT Anugerahinti Gemanusa, PT Darmex Biofuels, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Primanusa Palma Energi, PT Ciliandra Perkasa, PT Cemerlang Energi Perkasa, dan PT Energi Baharu Lestari.

"Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkebunan mendapatkan 81,7% dari Rp3,25 triliun alokasi dana," kata Febri.

Dana pungutan terbesar diterima oleh PT Wilmar Nabati Indonesia yakni Rp1,02 triliun atau 31% dari total Rp3,2 triliun sementara biofuel yang diproses oleh perusahaan itu mencapai 330.139.061 liter.

Beberapa pejabat PT Wilmar tidak mengangkat telepon mereka ketika dihubungi BBC Indonesia.

Ditanya mengapa dana insentif mengalir ke perusahaan-perusahaan sawit, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis, Musdalifah Machmud, menegaskan "karena yang punya industri adalah perusahaan".

"Ini untuk menjaga harga minyak sawit tetap stabil, agar industri kelapa sawit tetap berkelanjutan".

Adakah porsi dana untuk petani?
Dikutip dari situs Mongabay, BPDPKS mengatakan target penyaluran dana pungutan ekspor sawit untuk re-planting atau penamanam kembali pada 2016 mencapai Rp1 triliun.

Adapun target 2016 dengan program peremajaan yang sedang proses mencapai 4.396 hektare dengan 2.140 petani dalam 12 koperasi pertanian, yang masing-masing, mendapatkan sokongan dana Rp25 juta per hektare.

BPDP juga andil dalam penelitian seiring peningkatan produksi turunan sawit dan peremajaan tanaman dengan dana riset Rp146 miliar pada tahun 2016 lalu.

Mansuetus Darto, Ketua Umum Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS), mengklaim BPDPKS memang menyediakan dana untuk petani.

"Tapi itupun sulit bagi kami untuk mengaksesnya," kata Manseatus kepada BBC Indonesia.

"Kalau kami membuat proposal untuk peremajaan sawit, untuk re-planting misalnya, dana itu tidak akan langsung ke petani, tapi diserahkan dulu ke perusahaan di sekitar perkebunan. Karena nanti sebagai pelaksana, pelaku peremajaan sawit itu adalah perusahaan."

"Jadi tidak ada hak dalam konteks pengelolaan dan penguasaan terhadap kebun oleh petani. Tapi dikelola perusahaan, mulai dari penanaman sampai produksi," papar Manseatus. (bbcindonesia.com)

Presiden Joko Widodo melantik tiga pejabat tinggi negara, Rabu (17/1). Satu jabatan menteri, satu jabatan setingkat menteri, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kepala Staf Angkatan Udara mengalami pergantian hari ini.

Saat ini empat pejabat baru tersebut sudah siap-siap dilantik di Istana Negara.

Politikus Golkar Idrus Marham diplot menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Sementara Jenderal (Purn) Moeldoko akan menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kantor Presiden.

Purnawirawan jenderal TNI lainnya, Agum Gumelar akan dilantik menjadi anggota Wantimpres menggantikan Hasyim Muzadi yang wafat beberapa waktu lalu.

Nama terakhir adalah Marsekal Madya Yuyu Sutisna yang akan diangkat menjadi KSAU menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Panglima TNI.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hanya empat orang ini yang akan dilantik siang ini.

Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tidak masuk daftar perombakan meski juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. (cnnindonesia.com)

Para atlet rowing Indonesia mulai melakukan persiapan akhir untuk Asian Games 2018. Lawatan ke Australia dan Belanda menjadi dua agenda berikutnya.

Rowing menjalani program jangka panjang sejak dua tahun lalu. Mereka memanfaatkan waktu yang panjang setelah cabang dayung tak dipertandingkan oleh tuan rumah SEA Games 2017 Kuala Lumpur.

"Program latihan kami jangka panjang. Cuma kemarin itu karena libur akhir tahun jadi Januari ini anak-anak baru berkumpul lagi, walau di daerahnya mereka tetap berlatih," kata Syafril, pelatih rowing, saat ditemui pewarta di pemusatan latihannya di Situ Cileunca, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa (16/1/2018).

Nah, tujuh bulan menjelang Asian Games 2018, rowing akan melakukan persiapan akhir untuk semakin mematangkan diri. Mereka akan terjun di Australia Open pada bulan Maret mendatang, yang disusul dengan training camp di Belanda pada bulan Juni-Juli.

"Ini sebagai persiapan kami juga menuju Asian Games karena sekarang ini mereka sudah masuk dalam persiapan menuju khusus," kata mantan pedayung nasional 1996 ini.

Di Asian Games 2014, rowing hanya berhasil menyabet satu medali perunggu dari total 14 nomor yang dilombakan. Medali itu disumbangkan dari nomor kelas ringan.

Dengan persiapan yang cukup panjang menuju Asian Games 2018, para atlet rowing Indonesia diharapkan bisa memberi minimal satu medali emas dari 15 nomor yang dipertandingkan.

"Target kami medali emas. Peluangnya dari nomor LM 8+ dan women 4-. Kami mempertimbangkan saat di Kejuaraan Asia September lalu di Thailand kami memperoleh dua medali emas," katanya.

Sementara pelatih asing rowing Boudewijn van Opstal mengatakan pesaing Indonesia di Asian Games nanti datang dari China, India, Iran dan Jepang.

"Tapi yang utamanya China dan Jepang karena mereka itu ketika sudah berada di dalam air akan sangat hebat," kata Boudewijn.

"Kami optimistis bisa mendapat medali dan akan mendapat medali lebih baik dibanding Asian Games 2014. Saat ini kami memiliki atlet terbaik tinggal persiapannya saja yang harus dimaksimalkan terus," ucap pelatih asal Belanda itu. (detik.com)

Page 1 of 106

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM