Lifestyle



Rusia memutuskan untuk mengusir 23 diplomat Inggris dari Moskow sebagai langkah balasan atas tindakan pemerintah Inggris yang mengusir 23 diplomat Rusia.

Pengusiran tersebut ditempuh Inggris terkait insiden penyerangan mantan mata-mata Rusia, Sergei Skripal, yang berusia 66 tahun, dan putrinya, Yulia, 33 tahun, di Salisbury, 4 Maret lalu.

Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengatakan "amat mungkin" Inggris berada di balik kejadian itu.

Namun, lepas dari kasus Skripal, mengapa sebuah negara mengusir diplomat asing? Dan apa yang terjadi ketika seorang diplomat asing diminta meninggalkan sebuah negara?

Mengapa sebuah negara mengusir diplomat asing?
Segenap diplomat di seluruh dunia menyandang kekebalan di negara yang mereka kunjungi. Artinya, mereka tidak bisa dihukum di negara tersebut.

Akan tetapi, hak mereka untuk menetap di negara yang dikunjungi bisa dicabut jika mereka melanggar hukum, membuat berang negara tersebut, atau dalam krisis diplomatik seperti terjadi antara Inggris dan Rusia saat ini.

Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik mengatur bagaimana negara-negara berinteraksi. Berdasarkan Pasal 9 Konvensi tersebut, negara yang menampung diplomat asing bisa "kapanpun dan atas alasan apapun" menyatakan seorang diplomat asing 'persona non grata' atau tak dikehendaki di wilayah mereka.

Siapa yang memutuskan hengkangnya diplomat asing?
Pemerintah yang dikunjungi diplomat asing berhak menentukan diplomat mana yang hengkang dan yang menetap.

Pada Sabtu (17/3), Duta Besar Inggris, Laurie Bristow, dipanggil Kementerian Luar Negeri Rusia untuk memberi tahu mengenai pengusiran terhadap 23 diplomat Inggris.

Sebelumnya, langkah serupa ditempuh Kementerian Luar Negeri Inggris saat memanggil duta besar Rusia.

Akan tetapi, menurut John Everard selaku mantan duta besar Inggris untuk Korea Utara "tiada cara baku untuk memberi tahu diplomat" mana yang diminta hengkang atau menetap.

Sebuah negar, meurut Everard, bisa memanggil duta besar yang bersangkutan atau merilis nota diplomatik secara resmi. Tiada aturan baku mengenai cara melakukannya.

Contohnya, seperti yang terjadi pada Patric Duddy, mantan duta besar AS untuk Venezuela. Pada 2008, saat dia sedang berada di Washington DC, Kementerian Luar Negeri AS menelponnya dan memberitahu bahwa dia tidak bisa kembali ke Venezuela.

Pasalnya, Hugo Chavez, yang merupakan presiden Venezuela kala itu, mengumumkan pengusiran Duddy melalui media massa.

Apa yang terjadi saat seorang diplomat diminta hengkang?

Diplomat asing harus hengkang tatkala negara yang dikunjungi meminta dia pergi. Menolak pergi sama saja melanggar traktat internasional dan bisa memicu krisis besar.

"Tidak bisa berkelit. Mereka harus memenuhi tenggat waktu yang kami berikan, dan sebaliknya kami harus memenuhi tenggat waktu mereka," ujar Sir Christopher Meyer, mantan duta besar Inggris untuk AS.

Dalam kasus saat ini, Rusia memberikan waktu seminggu kepada 23 diplomat Inggris untuk pergi. Namun, dalam kasus lain, bisa saja waktu yang diberikan mencapai 72 jam atau bahkan 24 jam.

Pada 1960-an, sebuah perusahaan asuransi menawarkan polis untuk melindungi para diplomat dalam menghadapi kemungkinan diusir tiba-tiba oleh Moskow.

Everard, yang tidak pernah diusir dari sebuah negara, mengibaratkannya dengan disuruh hengkang oleh perusahaan transnasional besar.

"Anda tidak akan melakukan pekerjaan apapun pada pekan tersebut," ujarnya, sembari menambahkan tantangan terbesar adalah menangani urusan sekolah anak-anak.

"Anda ucapkan perpisahan kepada setiap teman dan kolega sebanyak-banyaknya. Dan jika beruntung, Anda bisa menggelar pesta perpisahan."

Kedutaan Rusia di London tampaknya punya waktu soal ini. Mereka merilis foto perpisahan kepada 23 diplomat yang diusir pemerintah Inggris.

Lagi-lagi, tiada aturan baku mengenai apa yang harus dilakukan diplomat ketika diusir mendadak.

Bagaimanapun, Menlu Inggris, Boris Johnson, mencuit bahwa prioritasnya sekarang adalah "mendukung para staf yang kembali ke Inggris."

Apakah diplomat yang diusir bisa kembali?
Sir Christopher, yang pernah bertugas di Uni Soviet, mengatakan "sangat jarang" bagi seorang diplomat untuk kembali ke sebuah negara yang pernah mengusirnya.

Meski demikian, dia mengenal seseorang yang bisa kembali ke Rusia setelah diusir. Yang bersangkutan, mengajukan permohonan dan bisa kembali bertugas di Rusia beberapa tahun mendatang.

"Tidak ada periode tetap. Namun, itu bukanlah sesuatu yang jamak," ujarnya.

Apa yang terjadi terhadap diplomat yang kembali ke negaranya?
Diplomat yang baru diusir tidak menunggu kesempatan kembali ke negara tersebut.

Mereka, kata Sir Christopher, ditugaskan di bidang lain yang ditetapkan pejabat Kemenlu walau diplomat yang bersangkutan punya keahlian di suatu bahasa tertentu.

"Sebagian besar diplomat punya kekhususan di 'bahasa yang susah'. Namun, mereka toh punya pengetahuan luas."

"Bukan berarti seorag diplomat tidak bisa membawa keahlian lainnya ke Kementerian Luar Negeri." (bbcindonesia.com)

Salah satu pertanyaan yang banyak diajukan ke warga Inggris adalah mengapa setir mobil di negara ini berada di sisi kanan, sementara setir mobil-mobil di Eropa daratan berada di sisi kiri?

Ternyata, asal-usul setir kanan terkait dengan kebiasaan ketika Inggris berada di bawah kekuasaan Romawi.

"Hampir semua orang melakukan aktivitas dengan tanan kanan. Mereka biasanya mengendalikan kuda dengan tangan kiri dan membawa senjata dengan tangan kanan. Posisi ideal untuk bertempur," jelas Stephen Laing, kurator di Museum Transportasi Inggris di Warwickshire.

"Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan dan konvensi ini berlaku (di Inggris) hingga sekarang," tambahnya.

Kebiasaan kendaraan melaju di sisi kiri jalan dimasukkan dalam undang-undang jalan raya yang disahkan pada 1835 dan aturan ini diterapkan ke wilayah-wilayah yang menjadi koloni Inggris, kata penulis transportasi, Giles Chapman.

"Aturan ini antara lain diekspor ke Jepang di mana para insinyur Inggris merancang kereta yang didesain untuk dikemudikan di sisi kiri. Akibatnya, muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri," urai Chapman.

Dengan berada di sisi kiri jalan, maka dengan sendirinya posisi setir akan di sebelah kanan.

Selain Inggris dan Jepang, yang juga mengadopsi setir kanan adalah Indonesia, Australia, dan Malaysia.

Warga Australia dan Malaysia mengemudi di sisi kanan jelas karena pengaruh Inggris. Tapi bagaimana dengan Indonesia?

Berdasarkan situs World Standards, penjajah Belanda pertama kali mengenalkan kemudi di sisi kanan kepada warga Hindia Belanda--kini Indonesia. Ketika Napoleon dari Prancis menjajah Belanda, kerajaan itu kemudian mengubah haluan kemudi ke sisi kiri.

Akan tetapi, perubahan haluan itu tidak diikuti wilayah jajahannya, termasuk Hindia Belanda dan Suriname. Situasi itu bertahan pada Perang Dunia II lantaran Jepang--yang menjajah Indonesia--juga mengemudi di sisi kanan.

Karena itulah warga Indonesia hingga kini tetap mengemudi di sisi kanan.

Mengubah dari kanan ke kiri
Tapi mengapa negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa daratan, memilih sistem setir kiri?

Alasan yang biasanya disampaikan adalah, kebiasaan ini berasal dari zaman ketika sapi-sapi dimanfaatkan untuk menarik pedati di Amerika.

Penjelasan ini ada benarnya, kata penulis Fraser McAlpine.

Ia mengatakan pada akhir 1700-an, pedati yang ditarik oleh dua kuda sangat populer dan biasanya kusir atau sais duduk di sisi kiri karena ia perlu tangan kanan untuk memegang cemeti dan mencambuk kuda.

Cara terbaik bagi pedati untuk melewati pedati-pedati lain adalah dengan berada di sisi kanan jalan dan kebiasaan tak berubah ketika moda transportasi beralih ke mobil.

Tapi kebiasaan melaju di sisi kiri atau kanan jalan tak selamanya bersifat permanen. Swedia mengganti sistem setir kanan ke setir kiri pada 1967 yang mendorong pemerintah Inggris melakukan kajian tentang kemungkinan beralih ke setir kiri pada 1969.

Tapi diputuskan bahwa mengubah sistem terlalu mahal dan wacana setir kiri di Inggris tak pernah diterapkan. Ketika itu, diperkirakan ongkos untuk mengubah sistem sekitar £264 juta yang setara dengan £4 miliar dengan nilai uang pada 2018.

Menurut kurator museum transportasi, Stephen Laing, nyaris tidak ada kemungkinan bagi Inggris untuk beralih ke sistem setir kiri.

"Semua infrastruktur yang ada didesain untuk menyesuaikan dengan sistem setir kiri. Saya tak melihat Inggris akan mengubah semuanya di masa depan," kata Laing.

Kementerian Transportasi mengatakan mengubah sistem menjadi setir kiri bukan menjadi prioritas pemerintah saat ini. (bbcindonesia.com)

Uzbekistan, negara di Asia Tengah, terhitung mulai Sabtu (10/02) membolehkan warga negara Indonesia untuk berkunjung tanpa visa.

Indonesia masuk dalam daftar penerima fasilitas bebas visa bersama Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Israel, menurut kantor berita AFP, hari Rabu (07/02).

Kebijakan bebas visa bagi sejumlah negara tertuang dalam keputusan presiden yang ditujukan untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan asing ke Uzbekistan.

Para pengamat mengatakan pariwisata akan menjadi salah satu andalan pemasukan negara dan menggairahkan perekonomian yang stagnan di bawah kepemimpinan Presiden Islam Karimov, yang meninggal dunia pada 2016.

Dalam keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Shavkat Mirziyoyez ini disebutkan pula bahwa turis asing tak lagi dibatasi untuk memotret pemandangan indah ibu kota Tashkent.

Selain itu, wisatawan juga diizinkan menggunakan drone untuk memotret atau mengambil video suadana di Tashkent.

Uzbekistan menyatakan diri sebagai negara merdeka pada akhir Agustus 1991 setelah sejak 1920 menjadi bagian Uni Soviet.

Pernah dilewati Jalan Sutera
Negara ini terkenal dengan masjid-masjidnya yang indah, mausoleum, dan punya kawasan-kawasan yang dulunya menjadi bagian rute perdagangan kuno yang terkenal dengan sebutan Jalan Sutera.

Rute ini menghubungkan Cina dengan kawasan Mediterania.

Jalan Sutera melewati Samarkand yang memiliki masjid yang sangat indah dan sekolah-sekolah agama atau madrasah yang didirikan sejak abad ke-15.

 

Selain Samarkand ada pula Bukhara, tempat kelahiran Imam Bukhari, salah satu ahli hadis kenamaan.

Sejumlah literatur menyebutkan ia lahir di Bukhara pada 810 dan meninggal dunia pada 870 dan dimakamkan di Khartank di dekat Samarkand.

Selain Uzbekistan, setidaknya 80 negara menawarkan bebas visa atau visa on arrival kepada pemegang paspor Indonesia.

Namun sejumlah negara yang populer di kalangan wisatawan belum menyediakan kemudahan ini bagi WNI.

Negara yang belum membebaskan visa bagi pemegang paspor reguler Indonesia, di antaranya adalah Inggris, Prancis, Australia, dan Amerika Serikat. (bbcindonesia.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2017 mengungkapkan penyelamatan aset dan potensi kerugian negara senilai Rp2,67 triliun.

Dalam laporan akhir tahunnya, Rabu (27/12), lembaga tersebut mengatakan upaya pencegahan telah meningkatkan pendapatan negara di berbagai sektor, antara lain kehutanan dan mineral dan batu bara (minerba).

Di tahun 2017, KPK juga menyatakan berhasil mengembalikan dana sebesar Rp188 miliar kepada negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan perkara.

Terlepas dari pencapaian tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa KPK perlu bergerak lebih cepat dalam menangani kasus korupsi, khususnya dalam penahanan tersangka.

Menurut laporan kinerja KPK di tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor kehutanan sebesar Rp1 triliun dan dari sektor minerba Rp1,1 triliun berkat upaya pendampingan yang dilakukan lembaga tersebut.

Kasus KTP elektronik
KPK juga membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah senilai Rp374 miliar dan membantu PT KAI memaksimalkan pendapatan dari pemanfaatan lahan Right of Way oleh pihak ketiga hingga Rp78 miliar. Sumber pemasukan negara lainnya yaitu dari barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara, dengan nilai total Rp144 miliar.

Sedangkan PNBP dari penanganan perkara mencapai Rp188 miliar, termasuk pendapatan hasil lelang barang sitaan dari perkara korupsi serta pencucian uang sebesar Rp82 miliar.

Sepanjang 2017, KPK dilaporkan menangani 113 kasus korupsi dengan kasus korupsi yang paling menjadi sorotan publik agaknya adalah kasus korupsi KTP elektronik yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.

Kasus ini menyeret sejumlah nama pejabat publik antara lain mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta, yang paling populer, mantan ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto.

Beberapa catatan
Terlepas dari pencapaian KPK di tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat beberapa hal yang menurut mereka perlu menjadi bahan perbaikan lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya merujuk pada kasus korupsi KTP elektronik, KPK dinilai terlambat menahan Setya Novanto setelah politikus itu ditetapkan sebagai tersangka.

"Sehingga buntutnya jadi panjang, ada segala macam insiden," kata peneliti ICW Lalola Esther.

Insiden yang disebut Lalola yaitu mangkirnya Setya Novanto dari berkali-kali pemanggilan KPK dengan alasan sakit dan alasan lainnya, termasuk kecelakaan lalu lintas ketika .

Menurut Lalola, KPK seharusnya segera melakukan penahanan setelah "percaya diri" untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi jika tersangka itu terkenal 'licin'. Ia menduga, seandainya Setya Novanto sudah ditahan sejak penetapan tersangka pertama, mungkin KPK akan menghemat waktu untuk menangani pokok perkaranya.

"Apa yang terjadi para perkara Setnov kemarin bisa jadi catatan dan pelajaran buat KPK supaya ke depannya kalau memang ada tersangka atau calon-calon tersangka yang punya kriteria semacam itu harus langsung gerak cepat," kata Lola.

Catatan kedua terkait serangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

ICW menilai tidak ada dukungan yang cukup dari KPK untuk mendorong penyelesaian perkara Novel antara lain karena dorongan dari masyarakat sipil untuk wacana soal pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) malah tidak didukung oleh KPK itu sendiri.

"Kita mendorong terbentuknya TGPF karena merasa kerja kepolisian dalam mengungkap perkara Novel Baswedan tidak cuma jalan di tempat, tapi juga diduga tidak ditangani sama sekali.

"Dan dengan perkembangan yang sangat lambat ini KPK juga masih menaruh kepercayaan kepada kepolisian, bukannya mengambil sikap tegas berada di belakang Novel dan mendorong presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta."

Menanggapi hal ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya masih mendorong kepolisian untuk menyelesaikan kasus Novel.

"Nanti kita lihat lagi misalkan sampai beberapa saat kemudian enggak ada ya... kita lihat lagi perkembangannya," tegasnya.

Tekanan dari DPR
Pada tahun 2017, tekanan terhadap KPK muncul dalam bentuk panitia khusus (pansus) hak angket di DPR.

Pansus dibentuk setelah di persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, KPK menyebut politisi Hanura Miryam S. Haryano ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam proyek pengadaan tersebut. Langkah ini menjadi kontroversi karena dianggap beberapa kalangan sebagai upaya pelemahan KPK.

Meski masa kerja Pansus berakhir 28 September 2017 -60 hari setelah dibentuk- panitia tersebut belum dibubarkan dengan alasan belum bisa memberikan kesimpulan atau rekomendasi kerja karena belum mendapat keterangan dari pihak KPK.

Namun beberapa partai mulai mengundurkan diri dari Pansus: yang terbaru ialah Golkar setelah pergantian kepengurusan.

Pengunduran diri beberapa partai, menurut Lola, semakin menguatkan dugaan bahwa pembentukan Pansus bertujuan mengganggu KPK. Ini juga menunjukkan bahwa dukungan partai politik terhadap KPK bersifat 'musiman' tergantung kepentingannya.

"Tadinya fraksi Golkar, misalnya, dia dukung Pansus angket terus setelah ada pergantian karena ketuanya tertangkap, terus sekarang sudah jadi terdakwa, kemudian berubah lagi jadi menarik dukungan dari Pansus. Yang lain fraksi-fraksi juga sudah ada yang menarik diri."

Lola mengatakan langkah KPK dalam merespon Pansus angket ini juga perlu diapresiasi.

KPK secara tegas pada posisi tidak mengakui kewenangan DPR untuk memanggil KPK dalam konteks pelaksanaan hak angket.

Menurut ICW, KPK tidak termasuk dalam subyek yang disebutkan dalam Pasal 79 UU MD3 karena undang-undang tersebut mengatur bahwa hak angket digunakan untuk menguji kebijakan lembaga eksekutif -bukan lembaga "kuasi-yudikatif" seperti KPK.

ICW mengkhawatirkan tekanan terhadap KPK akan semakin besar pada tahun depan, seiring lembaga antirasuah itu membongkar kasus-kasus korupsi besa, terutama karena secara de facto pansus belum bubar kendati menurut undang-undang hanya bisa berlaku selama 60 hari.

"Beberapa anggota Pansus beranggapan Pansus itu masih ada, masih berlaku, dan bisa memperpanjang masa kerja," kata Lalola. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 5

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM