Lifestyle



Di tengah meningkatnya kejahatan lintas batas, Kementerian Luar Negeri RI mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi di antara negara anggota ASEAN.

“Meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan membutuhkan kerja sama hukum yang kuat antara sesama negara ASEAN. Untuk itu, Indonesia akan mendorong pembentukan instrumen ekstradisi di ASEAN,” ujar Menlu RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya di Jakarta, Selasa (9/1).

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, Damos Domuli Agusman mengatakan bahwa proses pembicaraan itu kini sedang ditangani oleh Direktorat Jenderal ASEAN.

“Isu ini ditangani oleh Ditjen ASEAN. Ditjen HPI akan start jika sudah tahap perumusan draf perjanjian,” ujar Damos kepada CNNIndonesia.com.

Namun, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares, belum menanggapi pertanyaan CNNIndonesia.com terkait perjanjian ekstradisi tersebut.

Selama ini, Indonesia baru memiliki perjanjian ekstradisi setidaknya dengan empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, semuanya masih dalam kerangka bilateral, bukan ASEAN.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura selaku ketua ASEAN tahun ini pun belum rampung. Damos mengatakan, proses ratifikasi perjanjian masih mandek di parlemen kedua negara.

“Gulirannya mengalami dinamika politik karena proses ratifikasi itu kan juga proses politik, ke parlemen masing-masing,” tutur Damos.

Proses di parlemen Indonesia sendiri masih tersendat karena ada perbedaan pendapat mengenai bentuk kerja sama yang disepakati.

Keputusan mengenai ratifikasi ini disepakati pada periode DPR 2004-2009. Kala itu, perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini dibahas sepaket dengan perjanjian kerja sama pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA).

“Di DPR, masih pro dan kontra soal apakah 1 paket atau terpisah,” ujar Damos.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa perjanjian ekstradsi sangat penting untuk memudahkan pemulangan orang-orang yang bermasalah di luar negeri.

Menurut Jusuf Kalla, Singapura menjadi salah satu tujuan utama para buron karena tidak ada perjanjian ekstradisi. (cnnindonesia.com)

Presiden Joko Widodo secara resmi mengirim bantuan kemanusiaan untuk pengungsi etnis Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar.
Bantuan kemanusiaan itu -antara lain berupa beras, makanan siap saji, tangki air, tenda, pakaian anak dan selimut seberat sekitar 34 ton- diangkut dengan empat pesawat Hercules TNI dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (Rabu/09) pagi.
"Ini adalah pemberangkatan yang pertama. Insya Allah, minggu depan akan diberangkatkan (bantuan) yang kedua, ketiga, dan seterusnya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

 

Menurut Presiden, pada tahap pertama, pemerintah Indonesia mengirimkan empat pesawat Hercules untuk mengangkut bantuan kemanusiaan tersebut.
"Mengapa pakai pesawat? Karena kalau pakai kontainer dari pengalaman tahun lalu, memakan waktu yang lama. Padahal bantuan ini sangat-sangat dibutuhkan secepatnya," jelas Jokowi.
Dalam sambutannya, Presiden menyebut pula bahwa bantuan kemanusiaan ini dapat dikirimkan setelah dirinya mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu pemerintah Myanmar dan Bangladesh.
"Oleh sebab itu, saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Bangladesh dan Myanmar, karena telah memberikan akses bantuan ini," katanya.
Presiden mengharapkan bantuan ini sampai "mendekati lokasi yang diinginkan" yaitu di sebuah bandar udara di Bangladesh yang berjarak sekitar 170km dari lokasi pengungsian.

 

"Kemudian akan diangkut oleh truk menuju ke lokasi yang berada di perbatasan Bangladesh dan Myanmar."
Dikatakan, selain dari pemerintah, bantuan ini berasal dari ormas serta kalangan pengusaha.
Dalam keterangan sebelumnya, Menlu Retno Marsudi mengatakan bantuan itu rencananya akan diterbangkan ke Chittagong, Bangladesh.
Setelah itu, bantuan kemanusiaan tersebut akan didistribusikan ke Cox's Bazar, tempat lokasi pengungsian, yang jaraknya sekitar 170 kilometer dari Chittagong.
Ketika itu, Retno Marsudi mengatakan bantuan yang paling mendesak dipenuhi untuk orang-orang Rohingya adalah tenda segala musim. (bbcindonesia.com)

Pemerintah Indonesia akan mengevaluasi kebijakan masuknya kapal wisata ke daerah-daerah konservasi setelah insiden perusakan terumbu karang di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Melalui rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mempertemukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercapai kesepakatan untuk memperbaiki kebijakan zonasi.

Saat ini kebijakan tersebut mengatur, misalnya, zona kapal boleh masuk kawasan konservasi dan zona kapal boleh masuk namun dengan izin.

Pada kasus MV Caledonian, menurut Ridwan Jamaluddin selaku pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kapal itu berlayar di zona yang "kapal pesiar memang boleh masuk".

Hanya saja, kebijakan itu sama sekali tidak mengatur klasifikasi bobot kapal yang boleh berlayar di kawasan konservasi.

"Zonasi yang dibuat berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan akan segera diplot di atas peta laut Pushidros (Pusat Hidro-Oseanografi) TNI AL, supaya terpublikasi dan semua orang tahu. Kedua, kita melihat pembelajaran dari The Great Barrier Reef di Australia. Di situ disebut kapal yang boleh masuk ukurannya sekian. Hal seperti itu akan kita perbaiki," kata Ridwan pada Rabu (15/03).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menjelaskan kapal mendapatkan izin untuk berlayar pada 1 Maret. Kemudian pada 4 Maret kapal mulai berlayar ke Bitung dan kandas di perairan Selat Dampir, Raja Ampat.

"Kawasan perairan yang menjadi lokasi kandas kapal itu adalah kawasan zona pemanfaatan terbatas KPPD (Kawasan Pengelolaan Perairan Daerah) Raja Ampat," ujar Brahmantya.

"Saya pribadi, kalau lihat kapal segitu besar, mestinya mereka mendarat di Sorong saja kemudian ditransfer ke kapal kecil. Seharusnya KPPD dan kami menyatakan bahwa KPPD menentukan titik-titik mana yang boleh dan tidak boleh," tambahnya.

'Jauh dari harapan'

Ketiadaan aturan yang jelas mengenai bobot kapal yang diperbolehkan berada di Raja Ampat mencerminkan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini dalam mengurus kawasan konservasi di Indonesia.

"Wilayah konservasi yang selama ini digadang-gadang pemerintah Indonesia, bahkan dunia, pengaturannya masih jauh dari yang kita harapkan. Ini disebabkan dua hal.

"Pertama, kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain tidak efektif juga lemah dalam pengawasan. Kedua, peraturan yang sudah ada belum cukup kuat untuk melindungi kawasan konservasi," kata Arifsyah Nasution dari lembaga Greenpeace.

Meski demikian, terlepas dari peran pemerintah, Arifsyah juga menyoroti peran kapten kapal MV Caledonian Sky.

"Ketiadaan pengaturan yang lebih detail di tingkat nasional tidak menggugurkan kewajiban baik pemilik kapal maupun awak kapal yang bertanggung jawab. Kalau dianggap mereka tidak tahu tentang kedalaman dan keberadaan terumbu karang di Raja Ampat, itu di luar logika kita. Kapal secanggih itu tidak mungkin tidak tahu," papar Arifsyah.

Menurut pengakuan penduduk setempat, bukan pertama kali kapal sebesar MV Caledonian Sky berlayar di Raja Ampat.

"Tahun lalu saya melihat kapal seperti itu melintas di Selat Dampir. Jadi sudah pernah kapal sebesar itu berlayar di Raja Ampat, tapi ini pertama kali ada yang menabrak terumbu karang," kata Ruben Sauyai, pria berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai instruktur menyelam profesional di Raja Ampat.

Skala kerusakan

Sebagaimana ditegaskan Ridwan Jamaluddin, selaku pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pemerintah akan menuntut ganti rugi kepada pemilik kapal MV Caledonian Sky dan mengajukan tuntutan pidana kepada awak kapal tersebut.

Untuk menentukan skala kerusakan, pemerintah dan pihak asuransi kapal akan meninjau Raja Ampat pada Jumat (17/03).

"Survei bersama ini penting karena ini akan menjadi bahan bersama. Tanpa survei bersama, masing-masing pihak akan bertahan pada data masing-masing," kata Ridwan.

Sejauh ini, Kemenkomaritim memperkirakan luas kerusakan terumbu karang mencapai setidaknya 1.600 meter persegi.

Namun, Victor Nikijuluw yang menjabat direktur program bahari di lembaga Conservation International, mengestimasi skala kerusakan lebih luas dari jumlah tersebut.

"Saya nggak mau keluarkan angka, tapi estimasi awal jauh lebih besar. Ada daerah yang sangat parah kerusakannya. Di lokasi inilah kapal kandas. Tapi, ketika kapal ditarik, daerah-daerah lain terpengaruh," tutur Victor, yang pihaknya melakukan konservasi terumbu karang di Raja Ampat sejak beberapa tahun lalu.

Jadi momentum

Insiden di Raja Ampat diharapkan Arifsyah Nasution dari lembaga Greenpeace dapat menjadi momentum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berbenah dan meningkatkan koordinasi demi mengurus kawasan konservasi bahari.

Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kondisi terumbu karang Indonesia mayoritas dalam kondisi buruk.

Data yang diambil dari 1993 hingga 2015 di 93 daerah dan 1.259 lokasi menunjukkan hanya 5% kondisi terumbu karang di Indonesia yang sangat baik dan 27% dalam kondisi baik.

Adapun sebanyak 37,97% dalam kondisi buruk dan 30,02% dalam kondisi jelek. (bbcindonesia.com)

Adanya impor baju bekas yang masuk ke Indonesia secara ilegal, membuat industri mengalami kerugian. Bahkan, kerugiannya mencapai Rp 30 triliun per tahun.

"Kalau menurut informasi dari asosiasi tekstil itu rugi Rp 30 triliun/tahun karena ada impor baju bekas per tahunnya secara menyelundup," kata Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Achmad Sigit, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2016).

Masuknya baju impor yang dijual murah itu membuat pabrik atau industri tekstil mengalami penurunan produksi. Saat ini bahkan, utilisasi pabrik hanya mencapai 40-45% karena adanya impor illegal/seludupan yang masuk.

"Yang sangat dirugikan itu kain, kain itu utlisasinya tinggal 40-45% karena banyak impor borongan," ujar Sigit.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Keuangan dan Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri membentuk sebuah rencana aksi untuk melakukan penindakan terhadap importir ilegal.

"Adanya impor baju bekas itu kita jadi pelengkap penderita, kita bekerja sama dengan Bareskrim, dan Kemenkeu yang impor-impor ballpress itu akan ditindak, itu kan bagus dalam artian utilisasi kita berkurang akan meningkat karena itu terkena langsung. Impor pakaian jadi itu kan industri tidak memberikan rekomendasi, jadi itu importir umum," kata pria yang akrab disapa Sigit.

Adanya kasus penyelundupan ballpress (baju bekas) di beberapa wilayah di lndonesia itu disebabkan masih adanya permintaan yang tinggi terhadap pakaian bekas karena harga yang murah. 

Di samping itu, masih ada importasi yang dilakukan secara undername, yaitu importir yang memiliki perizinan tetapi melakukan pemindahtanganan barang kepada pihak lain, miss-declaration, atau pengusaha TPT (tekstil dan produk tekstil) yang memanfaatkan sistem konsolidasi dengan menggunakan importir lain yang memiliki izin.

Untuk mencegah impor ilegal, maka Kemenperin telah berkordinasi dengan K/L kain seperti Kemendag dan KPK untuk melakukan action plan menangani importir illegal.

"Sudah ketemu dengan Kemedag, dan kemarin KPK sudah mau lakukan action plan untuk penanganan importir illegal, akan ditindak," kata Sigit.  (detik.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM