Lifestyle



Meskipun perang dan ketegangan di Suriah mereda, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus tetap menyiapkan rencana cadangan bagi sekitar 1.500 WNI jika konflik memburuk.

Pejabat Konsuler, Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Damaskus Miranda Mukhlis memastikan sekitar 1.500 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Suriah dalam kondisi aman menyusul serangan pasukan koalisi AS, Inggris dan Prancis terhadap Suriah pada Sabtu dini hari.

KBRI pun terus berupaya untuk memastikan mereka dalam kondisi aman.

"KBRI tetap beroperasi normal, aktivitas masyarakat di Damaskus juga biasa saja, mereka kembali bekerja dan beraktivitas sepereti biasa," ujar Miranda kepada BBC Indonesia.

"Keadaan kota Damaskus-nya sih sebetulnya tertangani ya, tapi memang fungsi kami adalah perlindungan, jadi itu yang kami utamakan, kenapa kami masih berada juga di Damaskus," imbuhnya kemudian.

Meski suasana relatif masih kondusif, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan rencana cadangan (contingency plan) jika situasi kembali memanas.

"Kalau terkait warga negara sudah sejak seminggu terakhir kita sudah melakukan antisipasi terkait perkembangan di Suriah, bahkan KBRI sudah menyusun contingency plan dalam rangka memberikan perlindungan kepada sekitar 2.000-an WNI kita yang masih ada di Suriah," kata dia

Meski enggan membeberkan rencana cadangan yang disiapkan pemerintah, Iqbal menegaskan pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di Damaskus dan sekitarnya.

"Terutama di wilayah-wilayah yang diperkirakan menjadi target serangan Amerika dan sekutunya," tegas Iqbal.

"So far kita sudah establish komunikasi terus. Kita sudah hidupkan KBRI hotline in case warga kita perlu bantuan, kita juga sudah siapkan dukungan teknis dan logistik evakuasi jika diperlukan nantinya," imbuhnya kemudian.

Seperti diketahui, AS, bersama Inggris dan Prancis, akhirnya benar-benar melancarkan serangan terhadap Suriah, pada Sabtu dinihari WIB (14/04).

Sejumlah ledakan menghantam ibu kota Damaskus dan dua lokasi lain di dekat kota Homs, menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

President Donald Trump mengumumkan serangan itu merupakan tanggapan atas dugaan serangan kimia.

Rusia mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran atas hukum internasional, dan mempringatkan bahwa AS, Inggris dan Prancis tak akan dibiarkan.

Kebanyakan TKI ilegal

Berdasarkan data terakhir dari Kementarian Dalam Negeri Suriah, 1.574 WNI memiliki izin tinggal di Suriah. Namun angka di lapangan bisa jadi lebih dari itu.

Menurut Iqbal, hal ini karena banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) Indonesia yang diberangkatkan tak sesuai prosedur, sehingga data mereka tak tercatat.

"Kebanyakan dari angka tersebut, sebetulnya masuk diberangkatkan sebagai TKI ke Suriah secara illegal dari Indonesia," kata dia.

Sebagian besar WNI tinggal di wilayah Damaskus dan sekitarnya.

Para TKI illegal ini, datang ke Suriah setelah ada moratorium pengiriman tenaga kerja sektor informal dari Indonesia ke Timur Tengah, termasuk Suriah, sejak 2015 lalu.

Pejabat Konsuler, Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Damaskus Miranda Mukhlis mengatakan pemberhentian pengiriman TKI di Timur Tengah harus cepat dilakukan, apalagi kondisi di Suriah yang masih memanas.

Lantaran dikirim tidak sesuai prosedur, KBRI pun tak memiliki data resmi terkait keberadaan mereka di Suriah. Mereka juga tidak melaporkan diri ke Suriah.

"Kita hanya bisa menunggu telepon, misalnya kalau terjadi serangan seperti kemarin," ujar dia.

"Karena keberadaan TKI dan TKW ini masuk [secara illegal] data tidak resmi, ya kami kesulitan sekali. Minimal untuk jumlahnya saja, kami tidak memiliki figur yang pasti," tambah Miranda.

Dia memperkirakan jumlah keseluruhan WNI di Suriah mencapai lebih dari 2.000 orang.

40 WNI akan dipulangkan
Lebih lanjut, Iqbal menuturkan hingga kini pemerintah Indonesia belum ada rencana untuk mengevakuasi para WNI yang bermukim di Suriah, namun pemerintah terus mewaspadai perkembangan konflik yang sudah berlangsung selama lebih tujuh tahun itu.

Saat ini, pemerintah memprioritaskan untuk memulangkan 40 WNI yang kini berada di penampungan KBRI Damaskus.

"Sebagian dari mereka karena merasa tidak aman, sebagian lainnya karena mereka ada permasalahan ketenagakerjaan dengan majikannya sehingga meminta bantuan KBRI," jelas Iqbal.

"Kita melihat jika ada eskalasi konflik maka KBRI akan fokus untuk menyelamatkan WNI yang berada di luar sehingga mereka yang di shelter harus dilakukan percepatan untuk pemulangan," kata Iqbal kemudian.

'Tak akan ada eskalasi ketegangan'
Pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Al Hadar memandang serangan Sabtu dini hari hanya 'gertakan' bagi pemerintah Suriah yang sudah berulang kali dituduh melakukan serangan dengan senjata kimia.

Namun, dia memproyeksikan tidak akan ada perang besar pasca serangan AS dan sekutunya baru-baru ini. Apalagi, Rusia yang mendukung rezim Bashar al-Assad dinilai tidak akan melakukan serangan balasan, lantaran risikonya terlalu besar.

"Beberapa waktu lalu Donald Trump mengatakan AS segera menarik pasukannya dari Suriah karena ISIS dianggap telah dikalahkan. Nah, ini berarti serangan barusan hanyalah serangan farewell, serangan perpisahan kepada Suriah, AS akan mundur dari Suriah dan melepaskan Suriah ke Rusia," jelas Smith.

"Jadi tidak akan ada eskalasi ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat karena semua pihak tidak menghendaki hal ini terjadi," tegasnya kemudian.

Betatapun, dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada hari Minggu (15/04), yang diminta Rusia setelah serangan udara atas Suriah, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa Amerika Serikat siap dan mampu melakukan serangan lagi jika pemerintah Presiden Assad kembali menggunakan senjata kimia.

Dia yakin bahwa serangan sudah melumpuhkan program senjata kimia Suriah namun siap meneruskan tekanan jika rezim Suriah 'cukup bodoh untuk menguji tekad kami.'

"Jika rezim Suriah menggunakan gas beracun ini lagi, Amerika serikat siap dan mampu," tegasnya (bbcindonesia.com)

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Iran memastikan tidak ada penumpang WNI dalam daftar penumpang atau manifest pesawat yang jatuh di pusat Iran pada Minggu (18/2). Pesawat nahas berpenumpang 66 orang itu jatuh dalam perjalanan dari Teheran menuju Yasuj di bagian barat daya negara tersebut.

"Insya Allah kami sudah cek di manifestasi sejauh ini belum ada korban WNI," kata Tety Mudrika Hayati, pelaksana fungsi sosial dan budaya KBRI di Teheran, saat dihubungi CNNIndonesia.com dari Jakarta, Minggu (18/2).

KBRI di Teheran juga telah melakukan pengecekan lain, salah satunya dengan mengecek satu per satu WNI yang tersebar di Teheran dan kota lain di Iran seperti Qom, Mashad, Gorgan, Isfahan. Pengecekan pun dilakukan terhadap para mantan WNI yang ada di Iran.

Tety mengatakan para WNI tersebut dalam keadaan sehat.

"Namun demikian, kami imbau kepada WNI di sini untuk saling memantau dan saling menginfokan," ujarnya.

"Salah satu upaya monitoring dan menjalin silaturahmi, KBRI secara intens berkomunikasi dengan WNI kami di Iran dan mempunyai grup Whatsapp per kota ataupun Telegram," kata Tety.

Sampai berita diturunkan, otoritas Iran belum menemukan pesawat tersebut dan belum memastikan jumlah korban.

Pesawat milik Aseman Airlines dengan nomor penerbangan EP3704 menghilang dari radar 45 menit setelah take off dari Teheran.

Pesawat jenis ATS-72 ini telah beroperasi 25 tahun

Bulan Sabit Merah mengatakan telah mengirim 45 tim ke Gunung Deba di wilayah Zagros, namun belum menemukan tanda-tanda puing pesawat.

"Pegunungan tak bisa dilalui. Kabut tebal dan salju serta hujan membuat mustahil menggunakan helikopter," kata Morteza Salimi, kepala penyelamatan dan kebencanaan.

Ini menjadi musibah ketiga di Iran dalam beberapa bulan terakhir, setelah Negeri Para Mullah itu diguncang gempa yang menewaskan 620 orang pada November, dan tabrakan kapal tanker di lepas pantai China, bulan lalu yang mengakibatkan 30 pelaut Iran hilang.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah menyatakan duka cita akibat peristiwa tersebut. (cnnindonesia.com)

Imigrasi Amerika Serikat akan menghalangi upaya perintah hakim federal yang menunda perintah deportasi 51 warga Indonesia (WNI) yang tinggal secara ilegal di New Hampshire. Pejabat imigrasi Amerika Serikat yakin bahwa ke-51 orang tersebut tidak terancam jiwanya jika dipulangkan ke Indonesia.

Berdasarkan dokumen pengadilan yang dikutip Reuters, Kamis (21/12), pemerintah AS mengajukan mosi ke pengadilan federal di Boston sebagai respons atas perintah hakim bulan lalu.

Menurut hakim federal saat itu, para WNI itu harus diberi waktu hingga kondisi di Indonesia berubah dan tidak mengancam jiwa mereka setibanya di kampung halaman. Namun pihak imigrasi AS menilai tak ada bukti bahwa situasi di Indonesia mengancam jiwa ke-51 WNI.

"Bahkan jika mereka dilepas, secara umum tidak ada kondisi di Indonesia yang memmbuktikan akan terjadi persekusi atau penganiayaan terhadap masing-masing pemohon petisi," kata mosi tersebut.

Mosi pemerintah AS menyatakan pengadilan tidak punya yurisdiksi atas klaim tersebut dan para imigran tidak memiliki alasan yang masuk akal.

Sejumlah warga keturunan China yang beragama Kristen melarikan diri ke Amerika Serikat saat kerusuhan meletus Mei 1998. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di New England, di bawah kesepakatan informal yang dicapai aparat penegak hukum imigrasi AS US Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Mulai awal Agustus, bagian dari mereka yang melapor ke ICE diminta untuk berkemas pulang ke Indonesia. Pendeportasian tersebut sesuai janji kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberantas imigran ilegal.

Dalam wawancara dengan Reuters, anggota kelompok tersebut mengaku masuk dengan visa turis namun melewati izin tinggal dan terlambat minta suaka. Beberapa di antaranya mengaku khawatir akan dianiaya atau mengalami kekerasan jika kembali ke Indonesia karena beragama Kristen dan keturunan China.

Undang-undang federal memberi kewenangan soal imigrasi kepada pemerintah dan bukan pengadilan. ICE bersikeras mereka berwenang mendeportasi ke-51 WNI.

Hakim Distrik Patti Saris di Boston bulan lalu menyatakan dirinya punya otoritas untuk menjamin bahwa para WNI itu mendapat kesempatan memuktikan bahwa kondisi di Indonesia memburuk, sehingga mereka bisa membuka kasus lagi untuk tinggal di Amerika Serikat.

Warga Indonesia menjadi bagian dari komunitas etnis di Dover, New Hampshire. Mereka mendapat dukungan dari anggota Kongres asal Partai Demokrat, termasuk Senator Jeanne Shaheen, dan Gubernur yang berasal dari Partai Republik Chris Sununu. (cnnindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM