Music



Ed Sheeran memutuskan untuk melawan balik tuntutan hukum yang ditujukan pada dirinya. Di bulan Januari lalu, Sean Carey dan Beau Golden menuduh sang penyanyi Inggris menjiplak melodi dari lagu rilisan 2014 mereka, ‘When I Found You’, yang ditulis untuk Jasmine Rae, untuk lagu ‘The Rest of Our Life’, hit yang dinyanyikan oleh Tim McGraw dan Faith Hill tahun lalu.

Saat Sean dan Beau mengajukan tuntutan hukum, mereka mengklaim ada “mencontek mentah-mentah” dari nada mereka, menambahkan jika proses meniru terjadi dalam berbagai bentuk, verbatim, not ke not dari lagu orisinal. Dalam tuntutan hukum tersebut, mereka juga menyebutkan rekan penulisan lagu Ed, Johnny McDaid dan Amy Wadge, serta Sony/ATV, Universal Polygram dan WB Music, sebagai tertuduh dan memintaa biaya ganti rugi sebesar $5 juta plus profit, royalti dan biaya pengacara serta biaya injunktif.

Ed mengajukan dokumennya sendiri sebagai bantahan dan menyebutkan sama sekali tidak ada kemiripan di antara dua lagu tersebut. Dalam berkas hukum yang didapat oleh TMZ, sang hitmaker ‘Shape of You’ mengaku ia tidak pernah meminta izin Sean dan Beau karena memang ‘The Rest of Our Life’ adalah lagu “orisinal dan dengan kompisisi musikal yang diciptakan secara mandiri”.

Lebih lanjut Ed menyebutkan jika tuntutan mereka sama sekali tidak berdasar dan meminta hakim untuk mengindahkan tuntutan dan membatalkannya. Sebagai catatan, ini bukan kali pertama Ed terlibat masalah hukum atas tuduhan penjiplakan. (creativedisc.com)

Sebuah kabar menarik datang dari kompetisi kasta keempat Italia Serie D. Seorang pemain bernama Giovanni Liberti dihukum larangan bermain sebanyak lima laga karena dituduh mengencingi suporter tim lawan!

Dilansir The Sun, ofisial keempat laga antara klub yang dibela Liberti, Turris melawan Sarnese memergoki pemain 21 tahun itu melakukan tindakan mencurigakan saat pertandingan terhenti.

Liberti dianggap bersalah karena kencing di depan tribun yang dipenuhi suporter Sarnese, serta melakukan gerakan vulgar dengan alat vitalnya.

Meski demikian, hukuman ini ditentang oleh kubu Turris lewat presiden mereka, Antonio Colantonio yang menegaskan bahwa Liberti sejatinya tengah menenggak minuman di pinggir lapangan.

"Sayangnya, sekali lagi, kami dihadapkan pada ketidakadilan. Pemain kami Liberti jelas tidak melakukan apa yang dituduhkan," tegas Colantonio di laman Facebook resmi Turris.

"Sebenarnya di area pemanasan ada air minum dekat dengan tembok dan sang pemain, yang siap masuk lapangan meminumnya dan merapikan bajunya, di mana sesuai aturan harus dimasukkan ke celananya," lanjut Colantonio.

"Hal serius adalah dalam bukti dukungan untuk hukuman ini hanyalah pernyataan dari asisten wasit yang berdiri di sisi seberang dari lapangan. Tim tamu mengkonfirmasi kepada kami bahwa pemain kami tidak melakukan hal tersebut. Saya kecewa dengan keputusan dari komisi disiplin, dan kami akan melakukan banding," tandasnya.

Hmm, ada-ada saja ya, Bolaneters. (bola.net)

Senat Amerika Serikat sepakat menjatuhkan rangkaian sanksi terhadap Rusia, Iran, dan Korut, walaupun Gedung Putih menolak.
Melalui pemungutan suara, dengan 98 anggota sepakat dan dua menentang, Senat AS resmi menyetujui rangkaian sanksi ekonomi tersebut.

Persetujuan ini sejalan dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan lampu hijau awal pekan ini, juga dengan suara mayoritas.
Menurut politisi Partai Republik, Paul Ryan, sanksi-sanksi tersebut "mengencangkan baut musuh-musuh kita yang paling berbahaya demi membuat warga Amerika tetap aman."
Kini, setelah Senat dan DPR meloloskan rangkaian sanksi, Presiden Donald Trump tinggal membubuhkan tanda tangannya agar berbagai sanksi itu bisa diterapkan.
Namun, lantaran Trump punya hubungan dekat dengan Rusia, dia memiliki kewenangan untuk memveto sanksi-sanksi tersebut.
"Dia bisa menandatangani sanksi-sanksi itu sebagaimana adanya atau dia bisa memveto sanksi-sanksi dan menegosiasikan kesepakatan yang lebih keras rterhadap Rusia," kata direktur komunikasi Gedung Putih, Anthony Scaramucci, kepada CNN.
Jika Trump mengeluarkan veto, diperlukan dua-pertiga suara Senat dan DPR guna menolaknya.
Sanksi ekonomi
Rangkaian sanksi terhadap Rusia dirancang sewaktu Barack Obama masih menjabat presiden AS. Kala itu, sanksi-sanksi tersebut didesain sebagai hukuman atas aksi Rusia menganeksasi Krimea dari Ukraina pada 2014.
Wujud sanksi beragam, antara lain pembekuan aset sejumlah petinggi pemerintah Rusia serta pembatasan pada industri minyak Rusia, sektor keuangan, teknologi, dan persenjataan.
Sanksi-sanksi itu mengemuka di tengah investigasi terhadap dugaan campur tangan Rusia pada pemilihan presiden 2016.
Trump telah berulang kali membantah adanya keterlibatan Rusia dalam pilpres untuk membantu kampanyenya. (bbcindonesia.com)

Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia, Rabu (19/8). Surat keputusan pencabutan itu didasarkan pada pasal 80A pada Perppu 2/2017 yang kemarin diperkarakan HTI ke Mahkamah Konstitusi.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Freddy Harris mengatakan, pencabutan badan hukum HTI bukan keputusan sepihak. Ia mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan fakta, data serta koordinasi sejumlah lembaga negara di sektor politik, hukum, dan keamanan.
"Adanya masukan dari instansi terkait juga menjadi pertimbangan pencabutan SK badan hukum HTI," ujar Harris di Jakarta, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama.
Harris menuturkan pemerintah akan bertindak tegas terhadap seluruh perkumpulan atau ormas yang memiliki aktivitas tak sesuai dengan ideologi Pancasila. Di sisi lain, ia menyebut kementeriannya akan mempermudah proses pengesagan badan hukum perkumpulan.
"Tapi ada catatan, setelah disahkan, perkumpulan atau ormas itu wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku, khususnya tidak bersebrangan dengan ideologi dan hukum di Indonesia," ucapnya.
Surat status badan hukum HTI yang dicabut bernomor registrasi AHU-00282.60.10.2014. HTI tercatat mengajukan permohonan badan hukum perkumpulan secara elektronik pada tanggal 2 Juli 2014.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang mempersilakan HTI mempersoalkan konstitusional Perppu Ormas, Kemenkumham juga menyebut HTI dapat menggugat keputusan pencabutan status badan hukum.
"Silakan mengambil jalur hukum," ucap Harris.

Pencabutan SK Badan Hukum HTI merujuk penjelasan Perppu Nomor 2 tahun 2017 disebutkan bahwa pencabutan badah hukum sama artinya dengan pembubaran ormas tersebut.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diumumkan oleh Menkopolhukam Wiranto memberi kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut izin ormas "yang menentang Pancasila". Berbagai kalangan menyebutkan perppu itu dikeluarkan sebagai payung hukum untuk membubarkan HTI.
Pada Selasa (18/07) HTI mengajukan gugatan uji materi pada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang mengatur pembubaran ormas dalam Perppu Nomor 2 tahun 2017.
Kuasa hukum HTI Yusril Izha Mahendra mendaftarkan permohonan judicial review Perppu 2/2017 ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut sejumlah pasal pada peraturan itu bersifat multitafsir, salah satunya pasal 59 Ayat (4) huruf c.
Pasal itu menyebut sejumlah ideologi yang tidak boleh dianut perkumpulan atau ormas di Indonesia, antara lain ateisme, komunisme-marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945.
"Pasal ini karet karena secara singkat mengatur paham seperti apa yang bertentangan dengan Pancasila dan penafsiran sebuah ajaran, kalau tidak melalui pengadilan, maka tafsir hanya berasal dari pemerintah," kata Yusril.
Perppu Ormas
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyebutkan rincian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dirilis untuk membubarkan organisasi masyarakat yang ingin 'mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945'.
Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 10 Juli 2017.

Berdasarkan Perppu itu, Menteri Hukum dan HAM berwenang "melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum" terhadap ormas yang "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila".
Berbeda dengan UU Ormas tahun 2013 yang memberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali, Perppu ini hanya memberi peringatan sebanyak satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
Lebih jauh, putusan pengadilan yang disyaratkan untuk membubarkan ormas sebagaimana dicantumkan pada Pasal 68 UU Ormas tahun 2013 telah dihapus dalam Perppu ini. Artinya, pemerintah tak lagi memerlukan pengadilan untuk membubarkan ormas. (bbcindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM