Music

Rencana kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz pada tanggal 1-9 Maret ke Indonesia memunculkan kembali pentingnya hubungan kedua negara, baik secara politik, pendidikan, budaya, ekonomi dan keagamaan.

Raja Salman dijadwalkan akan bertemu Presiden Joko Widodo dan berbagai pihak lain. Pemimpin Saudi ini akan datang dengan delegasi sampai 1.500 orang, termasuk 10 menteri dan sejumlah pangeran.

Salah satu agenda kunjungan ini diperkirakan pembicaraan tentang rencana investasi senilai US$15 miliar atau Rp200 triliun.

Tetapi seperti apa sebenarnya hubungan kedua negara ini?

Apa saja hal-hal yang menjadi latar belakang dan harapan dari lawatan yang akan dilakukan dalam kunjungan pemimpin Saudi ke Indonesia, yang terakhir kalinya 45 tahun lalu?

Terorisme dan Syiah

Salah satu kerja sama Indonesia-Arab Saudi dalam bidang politik adalah dalam mengatasi terorisme dunia. Namun yang mengemuka adalah peristiwa baru-baru ini, ketika Indonesia menolak untuk menjadi bagian dari Aliansi Militer Islam pada Desember 2015, yang dipandang sebagai usaha terselubung Riyadh untuk menghadapi Irak, Suriah, dan Yaman.

"Indonesia punya prinsip non blok dan tidak mau tentaranya ditarik-tarik ke berbagai negara untuk berperang. Karena memang Aliansi Militer Islam ini diprakarsai Saudi untuk memerangi apa yang disebut Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS, lalu di Afghanistan, di Irak, di Suriah, Mesir, Libia dan barangkali juga Yaman," kata Smith Alhadar, penasehat di Indonesian Society for Middle East Studies atau ISMES.

"Nah ini ditakutkan bahwa organisasi ini hanya untuk melayani kepentingan Saudi sebenarnya, jadi bukan semata-mata terorisme."

Sementara Ali Munhanif dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memandang kedua negara sebenarnya saling bergantung dalam memerangi terorisme.

"Indonesia, dan juga Arab Saudi saling bergantung dari segi politik untuk menjaga stabilitas, keamanan dan sebagainya. Ada beberapa inisiatif namun Indonesia memang sangat reluctant untuk bergabung dalam berbagai usaha memerangi terorisme jika terkait dengan semata-mata masalah keamanan Saudi," kata dosen politik Timur Tengah di Jakarta ini.

Konservatisme dan Wahabi

Salah satu hal yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia adalah semakin meningkatnya Islam konservatif yang tidak toleran, yang dianggap merupakan pengaruh kelompok garis keras Wahabi di Indonesia.

Seperti dikatakan Ali Munhanif, "Banyak sekali ormas-ormas Islam di Indonesia yang memang terlanjur mempunyai political engagement dengan Arab Saudi melalui yayasan pendidikannya, lembaga pendidikannya dan sebagainya, yang saya kira memang itu menjadi kelemahan masyarakat kita, Muslim, untuk bisa mengkritisi sejumlah agenda politik Saudi."

Mulai dari tahun 70-an saat booming minyak sampai 2002, Saudi diperkirakan mengeluarkan sekitar US$7 miliar atau Rp93 triliun untuk negara-negara Islam miskin. Dana ini juga dipakai untuk dakwah Wahabi lewat lembaga keagamaan, masjid dan ormas, termasuk di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya dipandang sebagian pihak terdapat di antara kelompok puritan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan ormas seperti Front Pembela Islam (FPI).

Tetapi Smith Alhadar dari ISMES mengatakan kemungkinan besar Raja Salman tidak akan bertemu dengan pimpinan FPI Rizieq Shihab meskipun terdapat kedekatan emosional.

"Saya percaya Raja Salman tidak akan bertemu dengan Rizieq Shihab. Tapi tentu saja Raja Saudi berkepentingan dengan Rizieq Shihab dan merasa kedekatan emosional."

"Selain Rizieq Shihab adalah alumni Univeristas Ibnu Saud di Arab Saudi, dia juga sangat anti Syiah di Indonesia dan sekarang sedang naik daun di Indonesia, sehingga secara politik memegang atau berkoalisi atau beraliansi dengan Rizieq Shihab akan sangat membantu politik Arab Saudi di Indonesia," kata Alhadar.

Perdagangan tidak seimbang

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi merupakan sumber devisa yang penting bagi Indonesia, dengan perkiraaan pada tahun 2014 mencapai US$8 miliar atau sekitar Rp100 triliun.

Tetapi karena terjadinya sejumlah masalah seperti pembunuhan dan perkosaan, Indonesia menerapkan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI baru ke Arab Saudi.

Smith Alhadar pesimis hal ini bisa terselesaikan lewat lawatan Raja Salman karena masalahnya juga bersumber dari perbedaan kebudayaan kedua bangsa.

"Keluarga-keluarga Saudi itu begitu tertutup. Pembantu rumah tangga kalau masuk ke rumah tangga Saudi akan jadi begitu terisolir, begitu sulit berhubungan dengan kedutaan besar."

"Hak-hak mereka sebagai tenaga kerja kurang diperhatikan dan mereka kadang-kadang bekerja terlalu panjang waktunya, sehingga timbullah frustrasi, stres. Lalu ada gangguan-gangguan sendiri berasal dari berbedanya kebudayaan," tambah Alhadar.

Sementara Ali Munhanif mengharapkan kunjungan Raaja Salman akan lebih menyeimbangkan neraca perdagangan yang saat ini lebih menguntungkan Arab Saudi.

"Kalau melihat reformasi manajemen berbagai perusahaan migas nasional disini, sebenarnya Indonesia bisa dengan sangat mudah mengajukan penyulingan minyak Saudi, gas dan seterusnya, yang saya kira akan semakin mempererat ketergantungan Indonesia kepada Arab Saudi. Kalau tidak dilakukan maka masyarakat Indonesia akan terus kritis terhadap Saudi, terkait dengan kepentingan keamanan nasionalnya," kata Ali.

Hubungan ekonomi kedua negara mencapai sekitar US$2 miliar atau Rp26 triliun per tahun namun tahun 2016 terjadi penurunan sekitar 36% karena anjloknya harga minyak dunia. (bbcindonesia.com)

Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi  1.286.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia.

Total KPM itu berada di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur Indonesia. 

Sebagai simbolisasi, Presiden Jokowi menyalurkan program tersebut di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2016) pagi. Rencananya, acara akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Apa Itu BPNT?

BPNT merupakan skema baru subsidi beras. Jika sebelumnya beras disalurkan langsung ke seluruh warga miskin, kini warga miskin yang sudah didata masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan kartu elektronik "Kombo" untuk membelanjakan beras dengan harga yang murah. 

Tidak hanya beras, kartu "Kombo" juga dapat digunakan untuk membeli bahan pangan lain, misalnya minyak goreng, telur, tepung dan bahan pokok lainnya. 

Namun, KPM hanya dapat membeli bahan pangan di tempat khusus bernama elektronik warung gotong royong (e-warong). 

E-warong sendiri adalah agen bank, pedagang dan pihak lain yang bekerjasama dengan bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. Selain itu, tempat penggunaan e-warong juga telah melalui tahap verifikasi. 

E-warong dipastikan sudah tersebar di 44 kota tempat penyaluran program ini sehingga mudah diakses oleh KPM. 

Skema serupa diyakini lebih efektif serta dijamin akan menambah tingkat nutrisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebuah keluarga. 

Pemerintah menargetkan, penerima KPM pada 2018 mencapai 10 juta KPM. 

Siti Baniah (37), adalah salah satu warga yang menerima Kartu Kombo yang diluncurkan Presiden, Rabu pagi. Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan kartu tersebut. 

"Mudah-mudahan pakainya enggak sulit," ujar ibu dari tiga anak tersebut. (kompas.com)

Biro Multimedia Divisi Humas Polri resmi dibentuk. Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah pun resmi dilantik sebagai Kepala Biro Multimedia pada Rabu (22/2/2017). Upacara pelantikan itu dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.

 

 

Boy mengatakan, Biro Multimedia akan menekuni perkembangan media sosial dan segala permasalahan di dalamnya. Menurut dia, banyak konten di media sosial yang melanggar hukum.

"Dalam penegakan hukum juga ada yang sifatnya pencegahan. Dengan komunikasi dengan masyarakat, kita juga membangun semangat pencegahan," ujar Boy di kantor Divisi Humas Polri, Jakarta.

Pembentukan biro tersebut merupakan salah satu kebijakan Polri dalam manajemen media. Di dunia siber, kata Boy, berbagai informasi bebas tanpa terbendung, termasuk informasi yang tidak benar atau hoax.

Adanya Biro Multimedia akan memberi pemahaman ke masyarakat mana informasi yang benar atau tidak benar.

"Akan diklarifikasi agar tidak menjadi informasi yang menyesatkan masyarakat," kata Boy.

Boy mengatakan, berita hoax berisiko hukum. Oleh karena itu, informasi hoax yang dihimpun tim patroli siber akan diteruskan ke Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber yang baru dibentuk.

"Dengan komunikasi intens dengan masyarakat yang terpola dan sistematis, diharapkan jadi sarana dalam membangun masyarakat Indonesia yang patuh hukum," kata Boy.

Ditemui terpisah, Yan Fitri mengaku tertantang ditempatkan menjadi pemimpin pertama Biro Multimedia. Ia memastikan dengan adanya biro ini, maka akses komunikasi dengan masyarakat akan terjalin lebih baik.

"Intinya memberikan edukasi masyarakat terkait situasi kamtibmas dan masalah hukum dan perkembangan multimedia itu sendiri," kata Yan. (kompas.com)

LONDON - Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (Amerop) Kementerian Luar Negeri RI, Muhammad Anshor, yang bersama delegasi dari Tanah Air mengunjungi pelabuhan Koper, Slovenia.

 

 

Pelabuhan Koper berjarak sekitar 100 kilometer dari Ljubljana, ibu kota Slovenia.

Kunjungan ke Koper merupakan rangkaian dari kunjungan kerja ke Slovenia, 13-17 Februari 2017, dalam rangka pertemuan Forum Konsultasi Bilateral RI-Slovenia.

Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI/PTRI Vienna, Austria, AA Andy Laksmana mengungkapkan hal itu kepada perwakilan LKBN Antara di London, Inggris, Jumat (17/2/2017).

Kunjungan tersebut bertujuan menjajaki peluang pemanfaatan pelabuhan Koper sebagai pelabuhan alternatif dalam rangka menggenjot ekspor Indonesia ke kawasan Eropa, kata Andy Laksmana.

Pada kunjungannya Dirjen Amerika dan Eropa diterima pihak manajemen pelabuhan Koper yang memberikan presentasi singkat mengenai berbagai keunggulan pelabuhan tersebut.

Dibandingkan pelabuhan Rotterdam, Hamburg, Trieste dan Rijeka, pelabuhan Koper relatif baru di kawasan selatan Eropa.

Terletak di utara laut Adriatik, pelabuhan modern dengan luas 280 hektare ini dapat dipertimbangkan sebagai pintu masuk yang strategis bagi barang-barang dari kawasan Asia ke berbagai wilayah di Eropa, khususnya ke wilayah Mediterania dan Balkan.

Pelabuhan Koper memiliki 12 terminal yang melayani berbagai jenis kargo.

Dari segi jarak, untuk rute transportasi Asia ke Eropa, pelabuhan ini menawarkan efisiensi waktu transport hingga tujuh hari dibandingkan dengan pelabuhan Rotterdam dan Hamburg.

Saat ini pangsa pasar terbesar pelabuhan Koper antara lain Austria, Slovakia, Hungaria, Polandia, Ceko, Jerman, dan Itali.

Pelabuhan Koper berdiri tahun 1957 dan saat ini dikelola oleh sebuah perusahaan, Luka Koper, yang memperoleh konsesi pengelolaan dari pemerintah Slovenia hingga tahun 2043.

Pelabuhan ini mulai berkembang secara profesional tahun 60-an pasca-pembangunan jalur kereta sepanjang 31,4 kilometer menghubungkan Koper dan kota Presnica di jalur kereta Eropa.

Pada tahun 1996 Luka Koper mulai terdaftar sebagai emiten dalam Bursa Efek Ljubljana dan sejak 2009 Pemerintah Slovenia menetapkan pelabuhan Koper sebagai kawasan Free Custom Zone.

Tahun 2015 tercatat jumlah trafik barang mencapai 20,7 juta ton atau meningkat 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka ini termasuk trafic container mencapai 791.000 teus dan kargo kendaraan sebanyak 607 ribu unit.

Total net sales tercatat 184 juta Euro atau meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya. Dari segi bilateral, berdasarkan data EU-Indonesia Business Network total neraca perdagangan Indonesia dan Slovenia tahun 2016 tercatat sekitar 41 juta Euro.

Produk ekspor Indonesia ke Slovenia antara lain berupa batu bara, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk kertas, karet, dan produk elektronik.

Selama ini ekspor Indonesia ke negara-negara di kawasan Eropa kerap melalui pelabuhan Hamburg atau Rotterdam yang telah lebih dulu dikenal dalam jalur perdagangan internasional.

Kunjungan kerja Drijen Amerop RI ke Eropa dengan agenda antara lain memimpin Delegasi RI dalam Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Slovenia, FKB RI-Austria dan FKB RI-Slovakia.

Di luar itu, ia juga dijadwalkan menghadiri serangkaian pertemuan dengan kalangan bisnis di ketiga negara tersebut dalam rangka meningkatkan investasi dan perdagangan bilateral. (kompas.com)

Page 1 of 58

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM

Contact us

Jl. Adityawarman No. 71 Jakarta 12160
Jakarta, DKI Jakarta Indonesia
+62 21-7202443
Fax: +62 21-7202058
deltafm.net