Music



Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan dari sidang perkara korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto, termasuk soal beberapa nama politikus dalam surat dakwaan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Hakim Ketua Yanto menjelaskan setelah mempertimbangkan nota keberatan tim penasehat hukum, majelis hakim berpendapat keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Selain itu, majelis hakim berpendapat surat dakwaan telah memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf a dan b UU KUHAP, sehingga seluruh dakwaan tersebut sah menurut hukum dan bisa diterima menjadi dasar dakwaan perkara ini.

"Menimbang bahwa karena keberatan tim penasehat hukum tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan," ujar Yanto dalam sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/1).

Majelis hakim juga memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaaan atas terdakwa Setya Novanto dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Terkait dengan nama-nama politikus yang hilang dalam surat dakwaan yang menjadi keberatan tim penasehat Setya Novanto, Hakim Anggota Anwar menegaskan hilangnya nama-nama tersebut tidak menyebabkan dakwaan menjadi batal.

"Karena yang diadili atas nama jaksa bukan atas nama nama-nama yg dihilangkan sehingga keberatan tidak dapat diterima," cetus Agus.

Sebelumnya pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, mempertanyakan hilangnya tiga nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari surat dakwaan Setya Novanto.

Ketiga nama politisi itu adalah Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, dan Olly Dondokambey. Saat proyek e-KTP berjalan, Yasonna dan Ganjar duduk di Komisi II DPR, sedangkan Olly merupakan pimpinan Badan Anggaran DPR.

Maqdir menyebut ketiga nama tersebut ada pada surat dakwaan tiga terdakwa terdahulu, yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Usai persidangan, Setya Novanto menuturkan bahwa dirinya tidak keberatan dengan putusan hakim.

"Saya sangat menghormati putusan ini dan saya akan ikuti secara tertib dan saya

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan (11/1) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam kasus dugaan korupsi KTP Elektronik, KPK menduga Novanto bersama sejumlah pihak menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Bersama sejumlah pihak tersebut, Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun dari nilai pengadaan sebesar Rp5,9 triliun. (bbcindonesia.com)

Sesudah berkali-kali mangkir dan di tengah kontroversi perburuan polisi terhadap pembuat satire tentang Setya Novanto, Ketua DPR itu akhirnya hadir sebagai saksi kasus mega korupsi e-KTP.
Ia tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11), untuk persidangan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang dinilai merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.
Sepanjang persidangan, Setya Novanto menyampaikan bantahan keterlibatannya dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu, yang bertentangan dengan pernyataan para terdakwa dan saksi lain di persidangan-persidangan sebelumnya.

Sidang dimulai pulul 10.00, dan sebagian besar jawaban Setya Novanto terhadap pertanyaan majelis hakim yang dipimpin Benny Butar-Butar, berkisar pada kata tidak: tidak tahu, tidak kenal, tidak benar.
Mengutip berbagai kesaksian sebelumnya, hakim Benny Butar-Butar bertanya: "Informasinya Anda ikut dalam arus perputaran uang (dalam kasus e-KTP ini). bagaimana keterangan Anda?"
Setya Novanto menjawab, "Itu adalah fitnah yang sangat keji, yang selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha untuk menyudutkan saya."
"Artinya tidak benar?" tanya hakim lagi.
"Tidak benar," kata Setya Novanbto.
Hakim lalu bergeser pada hubungannya dengan Andy Agustinus alias Andy Narogong, yang sudah divonis bersalah.

Sebelumnya, Setya Novanto mengaku hanya dua kali bertemu Andy Narogong, pada tahun 2009, saat Andy menawarkan pembuatan kaos pada Partai Golkar terkait pemilihan presiden.
Tapi harganya tidak cocok," kata Setya Novanto, sehingga tidak tercapai transaksi.
Betapa pun, kesaksian di persidangan sebelumnya mengungkapkan hal lain.
Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurusi proyek e-KTP, disebutkan banyak bertemu Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.
Pertemuan bertujuan agar Novanto memastikan Fraksi Partai Golkar mendukung anggaran proyek e-KTP itu. Jaksa menyebut Setya Novanto direncanakan menerima 11% dari anggaran atau Rp574 miliar.
"Jadi menurut informasi-informasi itu, hubungan Anda dengan Andy (Narogong) lebih dari itu. Disebutkan, Andy (Narogong) itu adalah orang Anda. Benar?" tanya hakim pula.
Dan Setya Novanto kembali melontarkan kalimat yang sama: "Tidak benar, yang mulia."
"Ya itu hak Anda untuk menjawab (seperti itu), karena Anda sudah disumpah," seorang hakim mengatakan.
Setya Novanto juga mengaku tidak tahu keterlibatan keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi, yang merupakan pemilik PT Murakabi Sejahtera, yang ikut dalam konsorsium proyek e-KTP.
"Tidak tahu dan tidak benar yang mulia," katanya.

Bantahan lain yang disampaikan Seya Novanto adalah terkait pesan kepada Diah Anggraini, seorang pejabat Kementerian Dalam Degeri.
Dalam sidang sebelumnya disebut bahwa Setya Novanto meminta Diah Anggraini untuk mengatakan kepada Dirjen Dukcapil, Irman, agar ketika ditanyai KPK, mengaku tidak kenal dengannya.
Juga tentang pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta yang dihadiri Diah, Irman, Sugiharto dan Andi Narogong, yang menurut saksi lain dihadiri Setya Novanto.
"Tidak benar. Seperti dalam BAP dan dalam sidang yang lalu," kata Novanto.
Setya Novanto juga mengaku tidak kenal dengan sejumlah pengusaha yang terlibat dalam proyek ini: Paulus Tanos, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Johannes Marliem, yang tewas beberapa waktu lalu.
Dalam beberapa sidang dan kesempatan lain, mereka mengaku kenal dan pernah bertemu dengan Setya Novanto.
Sebelumnya, melalui pra-peradilan, Setya Novanto berhasil menjegal langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka kasus itu.
Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhir September lalu hakim Cepi Iskandar memutus bahwa langkah KPK dalam menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP, adalah tidak sah.
Namun KPK mash berusaha untuk menjeratnya lagi. (bbcindonesia.com)

Menteri Pertahanan AS menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI, Ryamizard Ryacudu, atas insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat hendak terbang ke Amerika.

Permohonan maaf itu disampaikan Menhan AS, James Mattis, Senin (23/10) siang secara khusus di Clark, Filipina, sebelum ia bertemu para Menhan ASEAN yang sedang melakukan pertemuan tahunan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah Indonesia menganggap permintaan maaf Amerika Serikat tidak cukup untuk menyelesaikan insiden pencekalan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Retno berkata, AS harus menjelaskan duduk perkara tersebut secara rinci. "Yang kami tetap minta adalah penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi," kata Retno, Senin (23/10).

Retno menyatakan hal itu usai bertemu Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee pagi tadi. Mckee datang untuk menjelaskan pencekalan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Masalah ini sangat penting dan kami mencoba terus meminta dengan tegas agar AS segera memberi penjelasan," ujar Retno.
Sejak hari Minggu kemarin, Retno mengaku telah berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Budi Bowoleksono.

Usai pertemuan singkat dengan Retno, Erin kembali mengungkapkan permintaan maaf pemerintah AS terhadap insiden yang menunda keberangkatan Gatot ke Washington DC, Sabtu lalu.
"Kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan akibat insiden tersebut dan kami meminta maaf. Saya sampaikan maaf kepada Menlu Retno," ujar Mckee kepada pers.

Mckee menuturkan, Kedutaan Besar AS bertemu Retno untuk mengafirmasi hubungan bilateral AS dan Indonesia yang sangat strategis. Menurutnya, hubungan kedua negara sangat vital, dari sektor perekonomian hingga keamanan.
Adapun, Mckee menyatakan pihaknya telah menyelesaikan persoalan pencekalan terhadap Gatot. "Jenderal Gatot dapat berangkat, tidak ada hambatan lagi, dan AS akan menyambut keikutsertaannya di konferensi yang digagas Jenderal Joseph Dunford," ujarnya.
Setelah bertemu Retno, Mckee akan memastikan lembaganya memfasilitasi komunikasi antara Gatot dan Dunford. (bbcindonesia.com)

Johannes Marliem, yang dikabarkan tewas di Amerika Serikat, pernah mengaku memiliki rekaman yang dapat menjerat pelaku lain dalam kasus e-KTP.
"Saksi (Johannes Marliem) diduga mengetahui pengaturan korupsi di proyek ini (e-KTP)," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/08).
Kepada Koran Tempo, awal Juli lalu, Johannes Marliem mengaku menyimpan rekaman seluruh isi pembicaraan dengan beberapa orang yang disebutnya "terlibat sejak pembahasan proyek e_KTP".

KPK telah meminta keterangan Johannes sebanyak dua kali di Singapura dan Amerika Serikat, sehingga kabar tewasnya yang bersangkutan tidak akan mempengaruhi penyidikan kasus tersebut.
"Proses penyidikan terus berjalan," kata Febri Diansyah. Lagipula, lanjutnya, KPK tidak akan mengandalkan kesaksian Marliem semata untuk menjerat sejumlah orang yang telah menjadi tersangka.
Sampai Sabtu (12/08) petang, belum ada konfirmasi dari aparat hukum di Amerika Serikat dan otoritas terkait di Indonesia.

Kepada sejumlah media secara terpisah, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Budi Bowoleksono, belum dapat memberikan konfirmasi tentang kabar kematian Johannes Marliem.
Pihaknya masih mendalami apakah Johannes bunuh diri atau dibunuh, antara lain tentang status kewarganegaraan yang bersangkutan, kata Budi Bowoleksono, Jumat (11/08).
Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran kabar tersebut.
"Soal Johannes, saya akan cek dulu ke Dubes (RI di AS)," kata Menlu Retno kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/08).

Namun demikian, menurut Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie, kepada Detikcom, Johannes Marliem pernah menggunakan paspor Indonesia saat melakukan perjalanan ke Tokyo Jepang, Agustus tahun lalu.
KPK melalui juru bicaranya, Febri Diansyah juga mengaku belum mendapatkan informasi rinci tentang kabar kematian Marliem. "Kami belum dapat info rinci karena ini terjadi di Amerika," kata Febri.
Informasi kematian Johannes Marliem beredar sejak Jumat (11/08) siang, dengan dikaitkan dengan tewasnya seorang pria di sebuah rumah di Los Angeles, California, AS.
Sejumlah media di AS memberitakan peristiwa tersebut, tetapi tidak jelas apa penyebab kematian pria tersebut, apakah bunuh diri atau tertembak.
Apa peran Johannes Marliem?
Dalam kasus e-KTP, seperti dilaporkan Tempo, namanya disebut sebanyak 25 kali oleh jaksa penuntut KPK dalam sidang-sidang perkara tersebut.

Pada persidangan dua pejabat Kemendagri, Irwan dan Sugiharto, nama Marliem sering diungkap para saksi sebagai pengusaha. Bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong (kini terpidana kasus e-KTP), Mariem turut mengatur proyek e-KTP.
Andi Narogong disebutkan bekerja sama dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (tersangka kasus e-KTP, dan kini Ketua DPR) pada 2011, untuk menggolkan proyek tersebut.
Baik Andi maupun Setya membantah terlibat perkara ini. Setya juga mengklaim tidak mengenal Narogong dan Marliem.
Seperti dilaporkan Tempo, seperti terungkap dalam persidangan, Johannes Marliem disebutkan aktif menghadiri pertemuan membahas proyek e-KTP sejak awal. Namun demikian, dia belum pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Mariem membantah keterangan para saksi yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus e-KTP. Dia juga membantah bahwa dirinya telah menyetor uang kepada para tersangka.
Dia juga membantah meninggalkan Indonesia saat proyek e-KTP berakhir. Dia mengaku telah lama menetap di AS sejak proyek ini belum dimulai.
Sejumlah laporan menyebutkan, Johannes Marliem adalah Direktur Biomorf Lone LLC Amerika Serikat. Perusahaan inilah -menurut KPK- mengelola automated finger print identification system (AFIS) merk L-1 pada proyek e-KTP.
Kasus dugaan korupsi e-KTP telah menyeret sejumlah politikus di DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. KPK telah mennyatakan Setya sebagai tersangka dalam kasus ini.
Setya Novanto menurut jaksa KPK telah menerima fee dalam proyek ini senilai Rp574,2 miliar. Setya sendiri telah membantah segala tuduhan terhadap dirinya. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 3

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM