Music



Peraturan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan SMA/SMK Negeri menerima setidaknya 20% siswa dari keluarga tak mampu yang membuat lonjakan jumlah siswa yang mengaku miskin.

Namun peraturan yang niatnya baik itu ternodai dengan banyaknya orang yang menjadi berpura-pura miskin demi mendapatkan slot di SMA/SMK negeri tujuan.

Seorang warga Semarang, Jawa Tengah, Nining Wijayanti pun mengeluhkan bagaimana anaknya menjadi tersingkir akibat tindakan orang tua lain.

"Anak kami, sebenarnya kalau dilihat dari nilainya sih lumayan baiklah untuk bisa masuk negeri. Rata-ratanya di atas delapan. Untuk negeri di atas rata-rata, saya kira juga bisa masuk," papar Nining.

"Setelah kami pantau ternyata banyak sekali mereka menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk anaknya sedangkan dia mungkin bukan dari keluarga yang tidak mampu tapi dia pakai SKTM bisa masuk sedangkan nilainya sendiri rendah. Jadi persaingannya tak bagus."

Mengapa peraturan itu lahir?
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 19 mewajibkan SMA/SMK Negeri untuk menerima setidaknya 20% peserta didik tak mampu dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dalam zonasi yang sama.

Para pengamat pendidikan sebenarnya melihat kewajiban itu baik karena mendorong adanya kesetaraan pendidikan bagi semua siswa.

Selain itu, praktisi pendidikan Itje Chodidjah juga mengapresiasi kebijakan itu dengan alasan akan membantu siswa menjadi lebih heterogen.

"Kalau siswa itu hanya dikelompokkan dengan anak-anak yang sama-sama mampunya, mereka tidak belajar, di luar sana mereka akan bergaul dengan macam-macam orang. Dengan heterogenitas, sebenarnya secara tidak langsung, anak membiasakan diri," papar Itje.

Mengapa banyak yang tetiba menjadi "miskin"?
Peraturan itu akhirnya membuat banyak orang yang tiba-tiba mengaku menjadi "miskin", agar dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) mereka dapat masuk ke kuota 20% tersebut.

Hal ini terbukti dengan adanya lonjakan jumlah pelamar sekolah yang menggunakan SKTM.

Sebuah media nasional misalnya melaporkan lonjakan di SMAN 2 Ungaran, dari 13 orang yang menggunakan SKTM tahun lalu menjadi 80 orang tahun ini.

Dan buktinya, hingga Rabu (11/07) Dinas Pendidikan Jawa Tengah menemukan dari hampir 150.000 dokumen SKTM yang dilampirkan, hampir 80.000 tak valid.

Bagaimana langkah pemerintah?
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah dan dinas pendidikan setempat untuk "lebih cermat, melakukan verifikasi semua SKTM yang masuk di sekolah dan supaya diambil tindakan-tindakan tegas jika ada pelanggaran di lapangan."

Meski begitu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 9 Semarang Rumisih mengatakan tak bisa jika hanya pihak sekolah yang bekerja sendiri memverifikasi SKTM yang sebenarnya dikeluarkan oleh RT/RW.

"Saran dari kami untuk pemerintah ada batasan untuk nilai-nilai minimal untuk SKTM, yang pertama. Yang kedua, RT/RW ini hendaknya lebih bijaksana, tahu betul warganya siapa yang mau diberi SKTM. Jadi tidak semua orang diberi SKTM. Saya mikir kok SKTM seperti ini, diobral cuma-cuma," tutur Rumisih.

Betatapun, praktisi pendidikan Itje Chodidjah menilai ada masalah yang lebih besar dari sekedar nihilnya verifikasi SKTM. Menurutnya, alasan mengapa siswa dan orang tua bisa sampai mengelabui sistem penerimaan adalah karena mereka ingin masuk ke sekolah favorit.

"Tetapi tidak begitu halnya ketika sekolah itu sekolah biasa-biasa saja. Tidak ada yang akan membuat keterangan palsu untuk sekolah yang tidak dianggap favorit," ujar Itje.

Untuk itu, Itje meminta agar pemerintah memastikan semua sekolah memiliki standar yang sama, dan tidak akan ada "pengkastaan" sekolah yang favorit dan biasa dan jelek.

"Pemerintah harus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas guru, melengkapi seluruh sekolah di Nusantara ini dengan standar minimum yang diharapkan melalui delapan standar yang sudah ditetapkan." (bbcindonesia.com)

Program Warung Elektronik (e-warung) sebagai bentuk bantuan sosial non-tunai kini mulai merambah 45 kota dan tiga kabupaten. Program dari Kementerian Sosial itu ditargetkan mampu menjangkau 3 juta penerima pada tahun 2017 ini.

 

 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan fokus kementeriannya tahun ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, penyaluran bansos non-tunai ini diharapkan bisa tepat guna dan tidak salah sasaran.

Seluruh penerima bantuan e-warung adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tahun 2016 akhir, kita sudah sampai kepada 1,2 juta penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang menerima bansos secara non-tunai. Di tahun 2017 ini akan kita maksimalkan menjadi 3 juta penerima,” ujar Khofifah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

Untuk bantuan pangan, lanjut Khofifah, Kemensos juga mengonversi bantuan subsidi beras sejahtera (rastra) untuk 1,4 juta penerima rastra, menjadi bantuan pangan non-tunai yang bisa didapatkan melalui e-warung.

Pemilik dan pengelola warung elektronik ini bertindak sebagai penyalur resmi bantuan pemerintah dan sudah berbadan hukum. Warung yang mereka miliki menjual bahan pangan yang diperlukan. Masyarakat hanya perlu memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk dapat mengakses layanan tersebut.

“Insya Allah secara bertahap berbagai bansos akan diintegrasikan dalam kartu yang sama,” jelas Khofifah.

Apa itu e-warung?

Semenjak diluncurkan Kemensos pada tahun 2016, sudah ada 7.733 e-warung yang berdiri di 45 kota dan tiga kabupaten. Jumlah itu meleset sedikit dari target persebaran yang ditetapkan pemerintah yakni 45 kota dan enam kabupaten.

Di dalam program e-warung, masyarakat peserta PKH akan mendapatkan top up dana sebesar Rp 110.000 pada kartu KKS setiap bulannya. Saldo itu bisa dibelanjakan di e-warung tempatnya terdaftar.

Dengan mekanisme tersebut, bantuan dari pemerintah tidak lagi disalurkan ke masyarakat dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa bantuan bahan pokok. Untuk saat ini, baru beras dan gula yang dapat dibeli masyarakat melalui e-warung.

Meski demikian, masyarakat penerima bantuan memiliki keleluasaan untuk menggunakan bantuan tersebut dan mengonversikan nilai bantuan yang didapatkannya menjadi beras kualitas medium, premium, ataupun beras dengan kualitas super. Semakin tinggi kualitas berasnya, semakin besar nominal yang harus dikonversikan.

Ke depannya, pemerintah juga akan menyediakan komoditas lainnya yang dianggap perlu seperti telur, minyak goreng, tepung.

Dengan semaki bertambahnya e-warung di berbagai daerah di Indonesia, Kemensos pun menetapkan target tinggi pada tahun 2018.

“Kalau tahun depan insya Allah menurut RKP Bappenas itu akan menarget 10 juta. kalau 10 juta penerima manfaat, itu akan masuk 98 kota dan 200 kabupaten di tahun 2018,” papar Khofifah.

Bagus asal tepat sasaran

Peneliti senior Central of Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro mengungkapkan  e-warung ini bisa menjadi mekanisme yang tepat karena bantuan sosial bisa langsung ke target yang dituju. Selain penggunaannya bisa terarah kepada barang konsumsi yang dibutuhkan, akuntabilitasnya juga menjadi terjaga.

Tidak hanya itu, dalam wawancara melalui pesan singkat dengan Kompas.com, Umar menambahkan bahwa bantuan melalui e-warung ini bisa mengatasi kemiskinan karena masyarakat miskin langsung mendapatkan bantuan.

Namun, pemerintah harus memastikan validitas data warga miskin yang menjadi target program. Jika basis datanya tidak akurat, maka program pun menjadi tidak tepat sasaran.

Sementara soal dampak dari pelaksanaan e-warung ini, Umar meyakini pendapatan golongan miskin meningkat karena kebutuhan pangan mereka dibantu. Hanya yang juga harus dilihat adalah keberlanjutannya.

“Apakah golongan miskin menjadi terlalu bergantung pada bantuan langsung, ataukah mereka mendapt sumber pendapatan dari pekerjaannya,” tutup Umar. (kompas.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM