Music



Peraturan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan SMA/SMK Negeri menerima setidaknya 20% siswa dari keluarga tak mampu yang membuat lonjakan jumlah siswa yang mengaku miskin.

Namun peraturan yang niatnya baik itu ternodai dengan banyaknya orang yang menjadi berpura-pura miskin demi mendapatkan slot di SMA/SMK negeri tujuan.

Seorang warga Semarang, Jawa Tengah, Nining Wijayanti pun mengeluhkan bagaimana anaknya menjadi tersingkir akibat tindakan orang tua lain.

"Anak kami, sebenarnya kalau dilihat dari nilainya sih lumayan baiklah untuk bisa masuk negeri. Rata-ratanya di atas delapan. Untuk negeri di atas rata-rata, saya kira juga bisa masuk," papar Nining.

"Setelah kami pantau ternyata banyak sekali mereka menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk anaknya sedangkan dia mungkin bukan dari keluarga yang tidak mampu tapi dia pakai SKTM bisa masuk sedangkan nilainya sendiri rendah. Jadi persaingannya tak bagus."

Mengapa peraturan itu lahir?
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 19 mewajibkan SMA/SMK Negeri untuk menerima setidaknya 20% peserta didik tak mampu dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dalam zonasi yang sama.

Para pengamat pendidikan sebenarnya melihat kewajiban itu baik karena mendorong adanya kesetaraan pendidikan bagi semua siswa.

Selain itu, praktisi pendidikan Itje Chodidjah juga mengapresiasi kebijakan itu dengan alasan akan membantu siswa menjadi lebih heterogen.

"Kalau siswa itu hanya dikelompokkan dengan anak-anak yang sama-sama mampunya, mereka tidak belajar, di luar sana mereka akan bergaul dengan macam-macam orang. Dengan heterogenitas, sebenarnya secara tidak langsung, anak membiasakan diri," papar Itje.