Music



Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Bagaimana tahapannya?

Ketentuan tentang tahapan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Dalam peraturan itu, pemungutan suara digelar serentak pada 27 Juni 2018.
Berikut tahapan Pilkada 2018 dirangkum kumparan (kumparan.com), Selasa (1/8):

Syarat Dukungan Perseorangan
1. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk KPU Provinsi/KIP Aceh: 22-26 November 2017
2. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 22 November-5 Desember 2017
3. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 6-8 Desember 2017
4. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon bupati-wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 25-29 November 2017
5. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 25 November-8 Desember 2017
6. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kepada PPS: 9-11 Desember 2017

Pendaftaran Pasangan Calon
1. Pendaftaran pasangan calon: 8-10 Januari 2018
2. Tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon di laman KPU: 10-16 Januari 2018
3. Pemeriksaan kesehatan: 8-15 Januari 2018
4. Penyampaian hasi pemeriksaan kesehatan: 15-16 Januari 2018
5. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan parpol atau perseorangan: 17-18 Agustus 2018
6. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon: 18-20 Januari 2018
7. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website KPU: 20-26 Januari 2018
8. Penetapan pasangan calon: 12 Februari 2018
9. Pengundian nomor urut: 13 Februari 2018

Masa Kampanye
1. Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye: 15 Februari-23 Juni 2018
2. Debat publik terbuka: 15 Februari-23 Juni 2018
3. Kampanye melalui media massa: 10-23 Juni 2018
4. Masa tenang dan pembersihan alat praga: 24-26 Juni 2018

Laporan dan Audit Dana Kampanye
1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): 4 Februari 2018
2. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): 20 April 2018
3. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): 24 Juni 2018
4. Pengumuman hasil audit dana kampanye: 11-13 Juli 2018

Pemungutan dan Penghitungan
1. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS: 27 Juni 2018
2. Pengumuman hasil penghitungan suara di desa/kelurahan: 27 Juni-3 Juli 2018
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kabupaten/kota: 28 Juni-4 Juli
4. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pilkada kabupaten/kota: 4-6 Juli 2018
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pilgub: 4-6 Juli 2018
6. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub: 7-9 Juli 2018
Sengketa perselisihan hasil pemilihan: Mengikuti jadwal di Mahkamah Konstitusi
Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK: Paling lama 3 hari setelah penetapan, putusan MK dibacakan. (kumparan.com)

Dari sudut pandang tertentu, tahun 2017 bisa dikatakan cukup sulit untuk dijalani. Tapi bagaimanapun tetap ada sesuatu yang positif di dalamnya, bahkan datang dari dunia hiburan.

Organisasi amal Amerika, Do Something, telah mengkompilasi nama-nama yang masuk dalam daftar Celebs Gone Good tahunan mereka, yang bertujuan merayakan para selebriti yang dermawan dan paling senang beramal. Maka masuklah nama-nama populer seperti Rihanna, Bruno Mars, Nicki Minaj dan Beyoncé.

Bukan sesuatu yang aneh, karena barisan artis tadi memang dikenal murah hati dalam beramal. Yang menjadi kejutan justru siapa yang berada di peringkat paling atas daftar. Ia tidak lain tidak bukan adalah rapper Chance the Rapper, yang sukses menggeser Beyonce sebagai “juara” tahun lalu. Chance the Rapper disebutkan telah mengumpulkan sebesar lebih dari $3 juta untuk sekolah-sekolah di kota Chicago.

Diumumkan melalui Twitter, Do Something juga memberi tribut kepada proyek investasi seni sang rapper, New Chance Arts & Literature Fund.

Lantas siapa lagi yang masuk dalam daftar? Ternyata ada Ariana Grande (yang mengisi posisi 3, utamanya berkat konser “One Love Manchester”, Kesha, Lauren Jauregui, Nicki Minaj dan Miley Cyrus.

Untuk lengkapnya, berikut daftar Celebs Gone Good edisi 2017:

1. Chance the Rapper
2. Colin Kaepernick
3. Ariana Grande
4. Rihanna
5. Beyoncé
6. JJ Watt
7. Kesha
8. Yara Shahidi
9. Zendaya
10. Bethenny Frankel
11. Nicki Minaj
12. Lin Manuel Miranda
13. Lauren Jauregui
14. Jennifer Lopez
15. Shawn Mendes
16. Demi Lovato
17. Ava DuVernay
18. John Legend & Chrissy Teigen
19. Miley Cyrus
20. Bruno Mars

(creativedisc.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2017 mengungkapkan penyelamatan aset dan potensi kerugian negara senilai Rp2,67 triliun.

Dalam laporan akhir tahunnya, Rabu (27/12), lembaga tersebut mengatakan upaya pencegahan telah meningkatkan pendapatan negara di berbagai sektor, antara lain kehutanan dan mineral dan batu bara (minerba).

Di tahun 2017, KPK juga menyatakan berhasil mengembalikan dana sebesar Rp188 miliar kepada negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan perkara.

Terlepas dari pencapaian tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa KPK perlu bergerak lebih cepat dalam menangani kasus korupsi, khususnya dalam penahanan tersangka.

Menurut laporan kinerja KPK di tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor kehutanan sebesar Rp1 triliun dan dari sektor minerba Rp1,1 triliun berkat upaya pendampingan yang dilakukan lembaga tersebut.

Kasus KTP elektronik
KPK juga membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah senilai Rp374 miliar dan membantu PT KAI memaksimalkan pendapatan dari pemanfaatan lahan Right of Way oleh pihak ketiga hingga Rp78 miliar. Sumber pemasukan negara lainnya yaitu dari barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara, dengan nilai total Rp144 miliar.

Sedangkan PNBP dari penanganan perkara mencapai Rp188 miliar, termasuk pendapatan hasil lelang barang sitaan dari perkara korupsi serta pencucian uang sebesar Rp82 miliar.

Sepanjang 2017, KPK dilaporkan menangani 113 kasus korupsi dengan kasus korupsi yang paling menjadi sorotan publik agaknya adalah kasus korupsi KTP elektronik yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.

Kasus ini menyeret sejumlah nama pejabat publik antara lain mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta, yang paling populer, mantan ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto.

Beberapa catatan
Terlepas dari pencapaian KPK di tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat beberapa hal yang menurut mereka perlu menjadi bahan perbaikan lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya merujuk pada kasus korupsi KTP elektronik, KPK dinilai terlambat menahan Setya Novanto setelah politikus itu ditetapkan sebagai tersangka.

"Sehingga buntutnya jadi panjang, ada segala macam insiden," kata peneliti ICW Lalola Esther.

Insiden yang disebut Lalola yaitu mangkirnya Setya Novanto dari berkali-kali pemanggilan KPK dengan alasan sakit dan alasan lainnya, termasuk kecelakaan lalu lintas ketika .

Menurut Lalola, KPK seharusnya segera melakukan penahanan setelah "percaya diri" untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi jika tersangka itu terkenal 'licin'. Ia menduga, seandainya Setya Novanto sudah ditahan sejak penetapan tersangka pertama, mungkin KPK akan menghemat waktu untuk menangani pokok perkaranya.

"Apa yang terjadi para perkara Setnov kemarin bisa jadi catatan dan pelajaran buat KPK supaya ke depannya kalau memang ada tersangka atau calon-calon tersangka yang punya kriteria semacam itu harus langsung gerak cepat," kata Lola.

Catatan kedua terkait serangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

ICW menilai tidak ada dukungan yang cukup dari KPK untuk mendorong penyelesaian perkara Novel antara lain karena dorongan dari masyarakat sipil untuk wacana soal pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) malah tidak didukung oleh KPK itu sendiri.

"Kita mendorong terbentuknya TGPF karena merasa kerja kepolisian dalam mengungkap perkara Novel Baswedan tidak cuma jalan di tempat, tapi juga diduga tidak ditangani sama sekali.

"Dan dengan perkembangan yang sangat lambat ini KPK juga masih menaruh kepercayaan kepada kepolisian, bukannya mengambil sikap tegas berada di belakang Novel dan mendorong presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta."

Menanggapi hal ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya masih mendorong kepolisian untuk menyelesaikan kasus Novel.

"Nanti kita lihat lagi misalkan sampai beberapa saat kemudian enggak ada ya... kita lihat lagi perkembangannya," tegasnya.

Tekanan dari DPR
Pada tahun 2017, tekanan terhadap KPK muncul dalam bentuk panitia khusus (pansus) hak angket di DPR.

Pansus dibentuk setelah di persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, KPK menyebut politisi Hanura Miryam S. Haryano ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam proyek pengadaan tersebut. Langkah ini menjadi kontroversi karena dianggap beberapa kalangan sebagai upaya pelemahan KPK.

Meski masa kerja Pansus berakhir 28 September 2017 -60 hari setelah dibentuk- panitia tersebut belum dibubarkan dengan alasan belum bisa memberikan kesimpulan atau rekomendasi kerja karena belum mendapat keterangan dari pihak KPK.

Namun beberapa partai mulai mengundurkan diri dari Pansus: yang terbaru ialah Golkar setelah pergantian kepengurusan.

Pengunduran diri beberapa partai, menurut Lola, semakin menguatkan dugaan bahwa pembentukan Pansus bertujuan mengganggu KPK. Ini juga menunjukkan bahwa dukungan partai politik terhadap KPK bersifat 'musiman' tergantung kepentingannya.

"Tadinya fraksi Golkar, misalnya, dia dukung Pansus angket terus setelah ada pergantian karena ketuanya tertangkap, terus sekarang sudah jadi terdakwa, kemudian berubah lagi jadi menarik dukungan dari Pansus. Yang lain fraksi-fraksi juga sudah ada yang menarik diri."

Lola mengatakan langkah KPK dalam merespon Pansus angket ini juga perlu diapresiasi.

KPK secara tegas pada posisi tidak mengakui kewenangan DPR untuk memanggil KPK dalam konteks pelaksanaan hak angket.

Menurut ICW, KPK tidak termasuk dalam subyek yang disebutkan dalam Pasal 79 UU MD3 karena undang-undang tersebut mengatur bahwa hak angket digunakan untuk menguji kebijakan lembaga eksekutif -bukan lembaga "kuasi-yudikatif" seperti KPK.

ICW mengkhawatirkan tekanan terhadap KPK akan semakin besar pada tahun depan, seiring lembaga antirasuah itu membongkar kasus-kasus korupsi besa, terutama karena secara de facto pansus belum bubar kendati menurut undang-undang hanya bisa berlaku selama 60 hari.

"Beberapa anggota Pansus beranggapan Pansus itu masih ada, masih berlaku, dan bisa memperpanjang masa kerja," kata Lalola. (bbcindonesia.com)

Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri akan tetap bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa perlu kembali ke tanah air, mulai tahun depan. Sebab, hal itu bisa dilakukan di di setiap kantor perwakilan Pemerintah RI di luar negeri.

“Mudah-mudahan tahun depan seluruh WNI yang berdokumen maupun tidak, yang keluar negeri secara legal maupun ilegal, bisa peroleh layanan kependudukan, seperti membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), di luar negeri dengan bantuan database baru yang terintegrasi nasional ini, ” papar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, di sela acara Hassan Wirajuda Award 2017, di Jakarta, Selasa (19/12).

Selain pembuatan KTP, Iqbal melanjutkan, seluruh WNI di juga dapat mengurus dokumen kependudukan lainnya seperti akte kelahiran dan akte kematian saat berada di luar negeri.

Hal ini dimungkinkan karena rampungnya pusat data atau database WNI yang terintegrasi dan terkoneksi secara nasional, antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Database WNI terintegrasi ini dibentuk menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara instansi-instansi di atas untuk bekerja sama meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri.

Menurut Iqbal, database tersebut juga akan memudahkan Kemendagri untuk mendata jumlah WNI di luar negeri yang berhak memberikan suaranya saat Pemilu.

“Database ini juga penting saat momen pemilu di mana pemerintah melalui Kemendagri bisa mudah mendata berapa WNI di luar negeri yang layak memilih supaya tidak menghilangkan hak dan suara mereka,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pihaknya juga akan meluncurkan aplikasi Safe Travel yang bisa digunakan sebagai pedoman setiap WNI yang tengah berkelana ke luar negeri.

Dengan aplikasi tersebut, Retno menuturkan, WNI akan rutin diberi pemberitahuan hingga peringatan di setiap negara yang tengah dikunjungi. Dia mencontohkan, jika terjadi suatu peristiwa atau bencana, aplikasi tersebut akan mengeluarkan peringatan dini, imbauan, hingga pedoman bagi para WNI untuk mendapatkan layanan KBRI atau KJRI setempat.

“Bahkan aplikasi itu bisa memandu kita sampai KJRI dan KBRI dalam keadaan darurat. Aplikasi ini diharapkan bisa menambah rasa aman bagi WNI saat berada di luar negeri,” tandasnya. (cnnindonesia.com)

Page 1 of 3

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM