Music News

MOGADISHU - Tak kurang dari 20 orang tewas akibat bom mobil yang diledakkan di sebuah pasar di Kota Mogadishu, Somalia, Minggu waktu setempat. 

 

 

Seorang pelaku bom bunuh diri melakukan serangan itu di kawasan yang dipadati oleh penduduk sipil dan sejumlah pasukan penjaga.

Serangan ini menjadi yang paling mematikan sejak terpilihnya Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed, alias Farmajo pada 8 Februari 2017.

Pelaku serangan adalah kelompok teroris Shabaab yang memang meningkatkan aksinya sejak pemerintahan baru di negara itu terbentuk. 

"Seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan bom di dalam mobil di tengah pasar yang ramai pengunjung," kata Ahmed Abdulle Afrah, Komisioner Distrik Wadajir, seperti dikutip AFP.

"Akibatnya ada setidaknya 20 korban tewas dan banyak pula yang terluka," kata dia lagi.

Jumlah pasti dalam serangan di Somalia sulit diprediksi, karena sanak keluarga, dengan menggunakan ambulan publik atau pun pribadi langsung membawa korban yang terluka atau pun tewas. 

"Ada sejumlah gerai kecil di sepanjang jalan, semacam kios minuman dan juga restoran," ungkap seorang saksi mata, Sumayo Moalim.

"Para korban adalah petugas penjaga dan orang-orang yang berbelanja, tapi sebagian besar korban adalah warga sipil," kata dia lagi. 

Kelompok teroris yang terafiliasi dengan Al-Qaeda itu belum mengeluarkan pernyataan langsung atas serangan ini.

Kendati demikian, ledakan ini terjadi di hari yang sama ketika kelompok itu menebar ancaman bahwa akan ada beragam serangan untuk melawan Farmajo dan pemerintahannya.

Presiden Farmajo menyebut kejadian itu sebagai peristiwa yang mengerikan. Dia menuliskan itu di akun Twitter-nya.

Farmajo pun mengunggah sejumlah foto ketika dia mengunjungi para korban luka di rumah sakit.

Media setempat pun memberitakan bahwa Farmajo menawarkan hadiah sebesar 100.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,4 miliar bagi mereka yang bisa memberi informasi tentang pelaku serangan. 

Sebelumnya, seorang tokoh senior Shabaab, Sheikh Hassan Yaqub Ali, berpidato di jaringan radio yang terafiliasi dengan kelompok teroris itu. 

Mereka menyebut Farmajo sebagai presiden yang lebih berbahaya dibandingkan presiden pendahulunya. Apalagi, Farmajo diketahui juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat.

Seperti dimuat laman Politico, sebelum terpilih menjadi Presiden, Farmajo adalah pegawai negeri sipil di Buffalo, New York. Dia dilahirkan di Somalia, namun memilih menjadi warga negara AS. (kompas.com)

WASHINGTONA - Ratusan diplomat Amerika Serikat menentang peringatan Gedung Putih.

 

Mereka menandatangani memo perbedaan pendapat kepada Kementerian Luar Negeri, yang mengkritik kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump, Selasa atau Rabu WIB (1/2/2017).

Para diplomat itu "menggugat" kebijakan Trump yang membekukan pemberian visa bagi warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Seperti diberitakan AP, langkah ini diyakini menjadi satu pernyataan bersama yang paling populer dan mendapat banyak dukungan terkait perbedaan pendapat dalam sejarah Kementerian Luar Negeri AS.

 

 

Pejabat Kemenlu menyebutkan, telegram itu diterima hanya berselang sehari setelah Jurubicara Gedung Putih Sean Spicer meminta pejabat yang tak setuju dengan kebijakan baru Trump untuk mengundurkan diri.

"Mereka harus mematuhi program itu, atau silakan mengundurkan diri," kata Spicer.

Kantor berita Reuters menyebut ada sekitar 900 diplomat yang menyematkan tandatangan dalam memo yang disebarkan melalui telegram sepanjang akhir pekan lalu.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh informasi terkait jumlah pasti diplomat yang memberi tandatangannya.

Pejabat yang mengungkap informasi ini mengaku tidak berwenang untuk membahas masalah ini secara terbuka, dan meminta identitasnya tak diungkap.

Di dalam dokumen itu ditegaskan, perintah eksekutif Trump yang ditandatangani akhir pekan lalu telah melawan nilai-nilai yang hidup di tengah Bangsa AS.

Perintah itu pun akan memicu sentimen anti-AS dalam pergaulan internasional.

"Kebijakan yang menutup pintu bagi 200 juta pendatang legal di AS, demi sebuah keyakinan untuk mencegah masuknya segelintir orang yang berniat mengancam AS dengan menggunakan sistem visa yang ada. Hal itu tak akan membuat negara ini lebih aman."

Demikian pernyataan para diplomat yang dituangkan dalam rancangan telegram perbedaan pendapat tersebut.

"Pelarangan ini melawan jiwa Bangsa Amerika dan melawan nilai dari konstitusi AS yang menjadi janji kami saat dilantik sebagai pejabat federal." 

Telegram perbedaan pendapat adalah sebuah mekanisme bagi para diplomat AS untuk menyampaikan perbedaan pandangan secara internal terkait kebijakan pemerintah AS.

Mekanisme ini dibuat saat pecah Perang Vietnam, dan terakhir banyak digunakan oleh diplomat untuk mengkritik Presiden Barack Obama terkait kebijakannya tentang konflik di Suriah.

Dalam kasus tersebut, Menteri Luar Negeri John Kerry bertemu dengan para diplomat yang berbeda pandangan itu untuk berdiskusi tentang keprihatinan mereka.

Hingga hari ini, pemilihan kandidat Menteri Luar Negeri dalam kabinet Trump Rex Tillerson masih menunggu persetujuan dari senat.

Belum diperoleh informasi, apakah Tillerson akan memberikan tanggapan atas munculnya memo tersebut. (kompas.com)

WASHINGTON DC - Dalam hitungan jam, Barack Obama akan berstatus mantan presiden dan kembali menjadi warga sipil biasa.

Setelah menjabat sebagai orang nomor satu di AS, tentu negara adi daya itu tak begitu saja melupakan sang mantan pemimpin.

Sesuai Undang-undang Mantan Presiden yang diterbitkan pada 1958, negara menyediakan sejumlah tunjangan bagi para mantan ini.

Saat undang-undang ini berlaku dua mantan presiden yaitu Herbert Hoover dan Harry S Truman menjadi penerima pertama tunjangan yang diberikan negara.

Awalnya, undang-undang ini menyediakan perlindungan Secret Service seumur hidup untuk para mantan presiden. 

Pada 1997, undang-undang itu direvisi dan fasilitas pengamanan hanya berlaku selama 10 tahun setelah sang presiden lengser.

Namun, keputusan ini dibatalkan Undang-undang Mantan Presiden 2012 yang kembali memberikan perlindungan Secret Service seumur hidup untuk mantan pasangan nomor satu di AS itu.

Berikut fasilitas yang diperoleh para mantan presiden Amerika Serikat:

1. Uang pensiun

Para mantan presiden menerima uang pensiun setara dengan gaji seorang pejabat eselon I di sebuah departemen.

Sejak 2015, besaran uang pensiun itu adalah 203.700 dolar AS atau hampir Rp 3 miliar setahun yang diterima begitu seorang presiden resmi meninggalkan Gedung Putih.

Pasangan mantan presiden juga menerima uang pensiun tahunan sebesar 20.000 dolar AS atau Rp 268 miliar setahun.

2. Masa transisi

Pemerintah juga membiayai ongkos pindahan seorang mantan presiden yang berlaku hingga tujuh bulan.

Uang tersebut bisa digunakan untuk biaya kantor baru, kompensasi staf, jasa komunikasi, dan hal-hal lain terkait transisi.

3. Staf dan kantor

Pembiayaan staf pribadi dan hal-hal yang terkait dengan masalah itu ditangani lembaga bernama General Services Administration.

Orang-orang yang dipekerjakan di bawah aturan ini dipilih dan bertanggung jawab hanya kepada sang mantan presiden. 

Besaran kompensasi untuk staf yang bekerja untuk para mantan presiden ini tak lebih dari 150.000 dolar untuk 30 bulan pertama dan turun menjadi 96.000 dolar AS setelahnya.

4. Asuransi kesehatan

Para mantan presiden juga bisa mendapatkan layanan kesehatan di berbagai rumah sakit militer. 

Sedangkan presiden dengan dua masa jabatan, seperti Barack Obama, bisa membeli asuransi kesehatan di bawah program tunjangan kesehatan pegawai pemerintah federal.

5. Perlindungan Secret Service

Para mantan presiden dari 1965 hinga 1996 menerima perlindungan seumur hidup untuk dirinya, pasangannya, dan anak-anaknya yang berusia di bawah 16 tahun.

Aturan ini kemudian direvisi dan membatasi perlindungan Secret Service hanya 10 tahun bagi presiden yang dilantik setelah 1997.

Sesuai aturan ini hanya Bill Clinton yang berhak mendapatkan perlindungan seumur hidup dan presiden setelahnya hanya mendapat perlindungan 10 tahun.

Pada 2013, Presiden Barack Obama menandatangani undang-undang baru yang mengembalikan pengamanan seumur hidup bagi para mantan presiden AS.

Pada 1985, Richard Nixon menolak fasilitas perlindungan Secret Service. Sejauh ini Nixon adalah satu-satunya mantan presiden yang melakukan hal ini. (kompas.com)

Ed Sheeran baru saja mengungkap fakta jika sebenarnya ia berencana untuk merilis album barunya, “÷”, tahun lalu. Namun sayangnya ia harus menundanya karena adanya Pemilu Amerika Serikat, sebagaimana yang dilaporkan oleh NME.

Awal bulan ini, 6 Januari, Sheeran memberi kejutan menyenangkan dengan menghadirkan dua single baru sekaligus, yaitu ‘Shape of You’ dan Castle on the Hill’. Dua single ini sebagai pengantar untuk album “÷” yang akan dirilis tanggal 3 Maret mendatang.

Ia menyebutkan jika dalam rencana awal dua lagu tersebut harusnya dirilis di bulan September tahun lalu, dengan album dirilis di bulan November. Hanya saja, sebagaimana yang diungkapnya kepada Zane Lowe di Beats 1, jadwal perilisan album tersebut berbarengan dengan pekan pemilihan presiden Amerika. “That was just a shit storm of media and I was, like, obviously if I come out with a record then no one’s going to care,” katanya.

Then the week after Bruno [Mars] came out, the week after The Weeknd came out,” tambahnya. “It feels like a clean start this year though.

Ed Sheeran baru-baru ini mencatatkan rekor baru di tangga lagu Inggris, setelah lagu ‘Shape Of You’ dan ‘Castle On The Hill’ secara berbarengan langsung duduk manis di posisi #1 dan #2 pekan lalu. Kedua lagu ini juga memecahkan rekor Spotify untuk jumlah streaming terbanyak untuk satu hari pertama setelah dirilis. (creativedisc.com)

Page 1 of 4

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM

Contact us

Jl. Adityawarman No. 71 Jakarta 12160
Jakarta, DKI Jakarta Indonesia
+62 21-7202443
Fax: +62 21-7202058
deltafm.net