Review Lagu Enak



Alat musik pertama yang di pelajari oleh Sheryl dari umur 5 tahun hingga 11 tahun sebenarnya adalah piano. Dia tertarik untuk belajar gitar karena melihat penjaga lingkungan sekitar rumah sering memainkan gitar. Melalui video-video dari YouTube, Sheryl belajar teknik bermain gitar dari artis luar negeri maupun lokal. Sheryl sangat terinspirasi dengan teknik permainan gitar John Mayer. Dan akhirnya kita tahun Sheryl dan gitar sudah tidak bisa dipisahkan. Saat masih berumur 14 tahun, Sheryl sudah di kontrak sebuah label besar Indonesia, Musica Studio’s, dan segera merilis single dan album di tahun 2013 berjudul “Sheryl Sheinafia” yang merupakan nama panjangnya.

Sempat merilis single kolaborasi dengan Ariel ‘Noah’ di tahun 2015, tahun akhir tahun 2017 kemarin, Sheryl kembali berkolaborasi dengan musisi lain yang terhitung masih muda dan sangat berbakat yaitu Rizky Febian dan Chandra Liow, dan menghasilkan lagu berjudul ‘SWEET TALK <3’.

‘SWEET TALK <3’ adalah lagu berbahasa Inggris pertama yang dinyanyikan oleh Sheryl. Lagu ini ditulis oleh Michael Matosic, Tushar Apte, dan Sheryl sendiri dan direkam di Record Burbank Studio, USA. Dan bukan suatu kebetulan apa yang sempat ramai di media sosial yaitu, saat dia di Amerika, Sheryl selain menonton, juga bertemu secara langsung dengan penyanyi favoritnya, John Mayer yang juga menandatangani gitar nya.

Kembali ke lagu ‘SWEET TALK <3’ , lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang saling menyemangati lewat kata-kata, ‘SWEET TALK <3’ membuat Sheryl dan Rizky dituntut untuk mempunyai chemistry yang kuat. Namun Sheryl menjawab dengan santai, “Aku dan Rizky cukup kenal dekat dan tau karakter masing-masing, jadi gak perlu adaptasi terlalu lama.”

Berkolaborasi dengan musisi lain pun menuntut Sheryl untuk mencoba hal-hal baru, salah satunya di lagu ini Sheryl dituntut untuk melepaskan gitarnya dan untuk kebutuhan video clip nya, mengharuskan Sheryl dan juga dua kolaboratornya untuk menari. Ya, ini adalah kali pertama Sheryl harus menari dalam menyanyikan sebuah lagu. “Ini juga jadi tantangan aku di lagu ini, karena untuk pertama kalinya aku diharuskan nge-dance.” ujar penyanyi cantik yang rencananya juga akan mengadakan mini konser di bulan Februari 2018.

Selain harus menari, Sheryl, Rizky, dan Chandra pun menyiapkan video klip ‘SWEET TALK <3’ dengan format yang belum pernah dibuat sebelumnya, yaitu vertical video clip. Kamu bisa cek video nya di bawah ini.

by : Aulia Panji (@pienji)

Di tengah meningkatnya kejahatan lintas batas, Kementerian Luar Negeri RI mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi di antara negara anggota ASEAN.

“Meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan membutuhkan kerja sama hukum yang kuat antara sesama negara ASEAN. Untuk itu, Indonesia akan mendorong pembentukan instrumen ekstradisi di ASEAN,” ujar Menlu RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya di Jakarta, Selasa (9/1).

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, Damos Domuli Agusman mengatakan bahwa proses pembicaraan itu kini sedang ditangani oleh Direktorat Jenderal ASEAN.

“Isu ini ditangani oleh Ditjen ASEAN. Ditjen HPI akan start jika sudah tahap perumusan draf perjanjian,” ujar Damos kepada CNNIndonesia.com.

Namun, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares, belum menanggapi pertanyaan CNNIndonesia.com terkait perjanjian ekstradisi tersebut.

Selama ini, Indonesia baru memiliki perjanjian ekstradisi setidaknya dengan empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, semuanya masih dalam kerangka bilateral, bukan ASEAN.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura selaku ketua ASEAN tahun ini pun belum rampung. Damos mengatakan, proses ratifikasi perjanjian masih mandek di parlemen kedua negara.

“Gulirannya mengalami dinamika politik karena proses ratifikasi itu kan juga proses politik, ke parlemen masing-masing,” tutur Damos.

Proses di parlemen Indonesia sendiri masih tersendat karena ada perbedaan pendapat mengenai bentuk kerja sama yang disepakati.

Keputusan mengenai ratifikasi ini disepakati pada periode DPR 2004-2009. Kala itu, perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini dibahas sepaket dengan perjanjian kerja sama pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA).

“Di DPR, masih pro dan kontra soal apakah 1 paket atau terpisah,” ujar Damos.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa perjanjian ekstradsi sangat penting untuk memudahkan pemulangan orang-orang yang bermasalah di luar negeri.

Menurut Jusuf Kalla, Singapura menjadi salah satu tujuan utama para buron karena tidak ada perjanjian ekstradisi. (cnnindonesia.com)

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mendesak agar penenggelaman kapal pencuri ikan gelap segera dihentikan. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakannya itu adalah amanat Undang-Undang.

Perdebatan keduanya tampaknya mencerminkan 'kegaduhan' baru di kalangan pejabat tinggi, yang dulu pernah menjadi keprihatinan Presiden Joko Widodo.

Sejak menjabat menteri, Susi Pudjiastuti langsung menerapkan terapi kejut dengan menenggelamkan atau membakar kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Selama tiga tahun, dari ribuan kapal yang ditangkap, sebanyak 363 sudah ditenggelamkan.

Kini tiba saatnya untuk berhenti, kata Menko Maritim Luhut Panjaitan.

"Mau diapakan itu kapal? Masa mau dibiarkan jadi rusak? Padahal nelayan kita banyak. Nelayan kita ini sekarang banyak yang di darat. Saya bilang kenapa tidak kapal itu diberikan melalui proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka melaut," kata Menko Luhut kepada para wartawan pada Selasa (09/01) di kantornya.

"Nah presiden memerintahkan untuk fokus pada tugas kita masing-masing. Apa itu? Peningkatan ekspor misalnya di KKP."

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menurut Luhut sedang mengalami penurunan pasokan ikan, antara lain karena kebijakan tangkap pilih yang diterapkan.

Pernyataan itu dibantah KKP dengan alasan pemberantasan penangkapan ikan ilegal berhasil meningkatkan stok ikan hingga 12,5 juta ton pada 2016 lalu atau naik hampir 2,5 juta ton dibanding sebelumnya.

Lagi pula, tegas Menteri Susi, menenggelamkan kapal adalah amanat Undang-Undang.

"Kalau ada yang berkeberatan atau ada yang merasa itu tidak pantas, penenggelaman kapal dilakukan pada kapal-kapal ikan asing yang tertangkap mencuri ikan, tentunya harus membuat satu usulan."

"Usulan itu kepada presiden untuk memerintahkan menterinya merubah UU Perikanan dimana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada. Menteri nanti mengajukan ke Badan Legislasi DPR," kata Menteri Susi dalam sebuah rilis video yang dibagikan stafnya kepada para wartawan pada hari yang sama sebelum Menteri Luhut menggelar konferensi pers.

Beda pendapat Luhut dan Susi ini tampaknya mengangkat kembali 'kegaduhan' antara pejabat tinggi, yang akhir tahun lalu memicu keluarnya instruksi Presiden Joko Widodo agar para menteri tidak berdebat secara terbuka.

Pakar politik Tobias Basuki mengharapkan kedua menteri sebaiknya fokus saja pada upaya menghentikan mata rantai penangkapan ikan ilegal.

"Saya pikir penenggelamannya sendiri gak terlalu isu ya, karena penenggelaman hanya simbolik," kata peneliti di CSIS (Center for Strategic and International Studies) itu.

"Yang jadi masalah besar memang kekuatan aparatur negara untuk menghentikan illegal fishing dan menghentikan jaringan-jaringannya. Ini yang kelihatannya belum bisa. Bagi saya yang memang jadi kunci, pemerintah belum punya aparatur cukup kuat di situ," tambah Tobias.

Pujian dari Jokowi
Pada Senin (08/01), Presiden Joko Widodo memuji tindakan penenggelaman kapal yang dimulai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama tiga tahun terakhir.

Dalam pidatonya di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi menilai Susi telah menempuh langkah signifikan dalam menghalau kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia.

"Sudah tiga tahun ini, ribuan kapal asing pencuri ikan semuanya sudah nggak berani mendekat. Karena apa? Semuanya ditenggelamkan sama Bu Susi," ujar Jokowi.

"Sudah 317 kapal yang ditenggelamkan Bu Susi. Bu Susi itu perempuan, tapi serem. Takut semuanya kepada Bu Susi," tambahnya.

Sesaat setelah diangkat menjadi menteri, Susi menggagas meledakkan kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

"Kita perlu efek kejut. Kita punya wilayah yang sangat besar untuk diawasi, mustahil untuk benar-benar mengawasinya," kata Susi kepada BBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Selama menjabat menteri kelautan dan perikanan, Susi telah memerintahkan peledakan ratusan kapal, termasuk dari Cina yang menyebut perairan di sekitar Kepulauan Natuna adalah wilayah tradisional Cina dalam menangkap ikan.

Hal ini memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara sekaligus kecaman dari DPR bahwa ia bersikap terlalu keras. (bbcindonesia.com)

Pendaftaran calon peserta 171 pemilihan kepala daerah tahun 2018, termasuk 17 pemilihan gubernur (pilgub), telah dibuka Senin (08/01), pukul 08.00. Pendaftaran akan ditutup Rabu (10/01), pukul 24.00 waktu setempat.

Ratusan figur telah mendeklarasikan niat untuk bertarung merebut kursi kepala daerah, meski belum semuanya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Di setiap 17 provinsi yang akan menggelar pilkada telah muncul lebih dari satu pasangan calon kandidat. Angka ini dapat berubah jika terdapat calon yang batal mendaftarkan diri atau dinyatakan KPUD tidak memenuhi syarat.

Pilgub Jawa Barat tercatat sebagai pemilihan dengan jumlah pemilih dan calon peserta terbanyak, yakni empat pasangan calon.

Calon peserta pilgub di provinsi yang memiliki sekitar 32,7 juta pemilih tersebut adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan.

Berbeda dengan tiga pasangan lainnya, Hasanuddin dan Anton hanya diusung satu partai, yaitu PDIP. Partai berlambang kepala banteng ini tak membentuk koalisi meski kandidat mereka kalah dalam dua pilgub Jabar terakhir.

PDIP juga tidak berkoalisi dengan partai manapun dalam setidaknya tujuh pilgub lainnya, termasuk Sumatera Utara, provinsi yang gagal mereka menangkan dalam dua periode terakhir.

Selain Sumut, PDIP juga akan bertarung tanpa koalisi di pilgub Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Ragam koalisi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada partai selain PDIP yang mengusung calon peserta pilgub tanpa koalisi.

Di sisi lain, koalisi yang muncul dalam pilgub 2018 tidak mencerminkan peta politik dalam pilgub tahun lalu atau pemilu 2014.

Di Papua, Gerindra berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.

Padahal Gerindra dan PDIP sebelumnya saling berseberangan, setidaknya dalam pilgub DKI Jakarta 2017 dan pemilihan presiden 2014 lalu.

Di luar dua partai politik itu, koalisi cenderung cair.

Partai Demokrat, misalnya, berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera setidaknya di lima pilgub namun berkongsi dengan Partai Golkar di enam pilgub.

Ragam profesi
Jika dilihat berdasarkan profesi, maka calon peserta pilgub 2018 didominasi petahana dan mantan kepala daerah. Dari 75 figur yang telah mendeklarasikan diri, 50 orang atau 66% di antara mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Dalam catatan BBC Indonesia, lima calon peserta pilgub 2018 merupakan anggota DPR sementara tujuh figur kandidat peserta pilgub merupakan profesional, baik pengusaha, akademisi, maupun pimpinan perusahaan.

Dua profesi lain yang meramaikan pilgub 2018 adalah tentara dan polisi dengan dua purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal akan maju ke pilgub Jabar, yakni TB Hasanuddin dan Sudrajat.

Sementara satu tentara lainnya adalah Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri dari TNI karena akan mencalonkan diri ke pilgub Sumut.

Tiga polisi yang akan mendaftarkan diri ke KPUD berstatus perwira tinggi aktif, yaitu Anton Charliyan, Murad Ismail (Maluku Utara), dan Safaruddin (Kalimantan Timur).

Anggota KPU Hasyim Asyari mengatakan, perwira TNI dan Polri yang hendak mendaftarkan diri menjadi peserta pilkada harus menyertakan surat pengunduran diri dari institusi mereka.

"Kalau tidak terpenuhi, semuanya berarti dianggap tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya, pencalonannya dibatalkan," kata Hasyim kepada pers di Jakarta, Senin (08/01).

Ragam pilkada
Di luar 17 pilgub, pemilihan kepala daerah 2018 juga akan berlangsung di 115 kabupaten dan 39 kota, yang akan berlangsung serentak pada 27 Juni.

Setelah pendaftaran ditutup 10 Januari mendatang, maka setiap KPUD di masing-masing daerah pilkada akan menyeleksi persyaratan yang dikumpulkan para calon, termasuk pemeriksaan kesehatan.

Penetapan pasangan calon kepala daerah yang lolos seleksi pendaftaran akan dilakukan pada 12 Februari dan diikuti pengundian nomor urut peserta sehari setelahnya.

Dua tahap usai penetapan itu adalah kampanye, disertai debat publik dan laporan audit kampanye.

Pemungutan suara dijadwalkan digelar 27 Juni 2018 dan rencananya KPUD akan menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 9 Juli.

Hasil tersebut belum final karena para peserta pemilu dapat mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi, dengan sejumlah syarat, antara lain diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan suara dengan selisih suara minimal 0,5% dibanding pemenang versi rekapitulasi KPUP. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 105

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM