Rate this item
(0 votes)
in News

Sehari Jadi Menteri, Remaja Indonesia Berikan Rekomendasi Program Terkait Pencegahan Perkawinan Anak

By Published October 12, 2017

Jakarta, Delta FM -- Dalam rangka peringatan Hari Anak Perempuan Internasional 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Plan International Indonesia menggelar acara ‘Sehari Jadi Menteri’ pada Rabu (11/10). Acara ini memberikan kesempatan pada 21 remaja khususnya perempuan dari berbagai provinsi untuk mengikuti sebuah rapat yang membahas isu perkawinan anak. Mereka dengan serius memainkan perannya masing-masing sebagai menteri, sekretaris menteri, dan deputi kementerian.
Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny Rosalin menyatakan pemilihan topik pada acara ini menjadi salah satu upaya menjadikan Indonesia negara layak anak pada tahun 2030. Maka dari itu, KPPPA sangat berharap diskusi anak muda dapat memberikan rekomendasi program yang segar bagi perlawanan pada perkawinan usia anak.
“Anak-anak kita menjadi bagian dari SDM yang perlu kita pupuk terus ke depan dan sebagai informasi saja, kita ingin menjadi Indonesia layak anak di tahun 2030 dan salah satu indikator yang harus kita capai adalah tidak adanya perkawinan anak di Indonesia ini,” tegas Lenny saat konferensi pers.
Sebelum menjalankan peran "Sehari Jadi Menteri", para remaja mendapatkan pelatihan dasar kepemimpinan, pembekalan tentang organisasi di KPPPA, isu hak anak dan kesetaraan gender, terutama berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak.
Ayu Juwita, remaja asal Sumatera Utara terpilih untuk menggantikan Yohana Yambrise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu hari tersebut. Selama 90 menit Ayu bersama remaja lain membahas dan berdiskusi tentang masalah pernikahan anak di lantai 10, kantor KPPPA, Jakarta Pusat. Seluruh peserta masing-masing menyatakan argumen dan rekomendasi programnya.


Berikut sembilan rekomendasi program yang Ayu dan kawan kawan nyatakan kepada KPPPA perihal pencegahan perkawinan usia anak :

1. Mendorong Presiden menindaklanjuti Perppu terkait pencegahan pernikahan usia anak dan membuat Peraturan Menteri (Permen) serta merekomendasikan kepada setiap daerah untuk membuat Perda, Pergub, Perwali, dan Perdes tentang pendewasaan usia perkawinan yang didukung oleh gerakan 10.000 hashtag.

2. Ketegasan hukum saat menangani kasus kekerasan seksual dengan mendorong rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk disahkan

3. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik dari pemerintah, penyedia pelayanan kesehatan, perusahaan, dan masyarakat secara umum untuk membahas menstruasi agar terhindar tindakan bullying yang terjadi akibat kesadaran yang rendah mengenai menstruasi dan nutrisi ibu hamil guna menanggulangi kematian ibu dan anak yang berdampak pada perkawinan usia anak.

4. Memanfaatkan akses digital dan non digital ramah anak yang sebelumnya telah disaring oleh KPI memperlihatkan bahaya perkawinan usia anak dan pornografi sehingga dapat diakses oleh kaum urban sampai non urban dengan kampanye online, baliho, program TV, dan film.

5. Membuat program TIVIMAS, Tim Evaluasi Masyarakat sebagai wadah independen dalam membantu pemerintah untuk mengevaluasi empat hal, pertama, Perda Pergub Perdes terkait pencegahan perkawinan usia anak, kedua, kabupaten layak anak, ketiga, pelayanan kesehatan, keempat, akte kelahiran yang sudah ada didukung dengan fakta

6. Mendukung parlemen muda dan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan sejak dini agar dapat menjadi kepala daerah, anggota parlemen, dan menteri

7. Memberikan kesempatan pada korban pernikahan usia anak agar dapat berkembang, berpendapat, serta memutuskan dengan cara membuat program untuk mendorong korban kembali bersekolah

8. Pemerataan dan penguatan program yang sudah ada yaitu, Puspada dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mencegah perkawinan usia anak dengan tiga program, yaitu pertama, Sekolah Keterampilan Untuk Anak (Serap) dengan menambah pelatihan untuk keterampilan dan kemampuan kewirausahaan. Kedua, New (No Exploitation to Women), gerakan baru untuk memberikan kegiatan pada perempuan agar mampu teredukasi secara fisik mapun mental mengenai informasi pernikahan usia anak yang dilakukan dengan metode menarik. Ketiga, Pekan Kreatif yang melibatkan komunitas dengan menyelipkan seni budaya.

9. Bekerja sama dengan tokoh keagamaan dan adat dalam mensosialisasikan pendidikan kesehatan reproduksi kespro yang komprehensif dan pencegahan perkawinan usia anak di komunitas dan sekolah.
Kesembilan rekomendasi tersebut dibacakan Ayu pada akhir acara. Salah satu remaja asal NTT sekaligus pemeran sekretaris menteri, Angelinna Putri menyatakan harapannya atas pembacaan rekomendasi kaum remaja tersebut.
“Yang paling penting adalah pemerintah mendengar rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan tadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini para anak-anak itu dapat menyadari bahwa seharusnya sebagai anak-anak kita bisa menunda usia perkawinan,” kata Angelinna.
KPPPA dan seluruh masyarakat berharap, remaja Indonesia dapat menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (ADRIAN)

Read 258 times Last modified on Thursday, 12 October 2017 07:39

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM