MEDAN — Hujan deras yang mengguyur Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin (9/5), membuat material vulkanik yang menumpuk di lereng gunung terbawa aliran sungai dan meluap ke permukiman.

Hal itu menyebabkan 1 anak tewas, 1 anak hilang, 3 orang terluka, dan 3 rumah rusak berat karena diterjang lahar dingin.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Jhonson Tarigan, yang dihubungi dari Medan, mengatakan, korban meninggal adalah Atifah Farihan Warda (6), sementara Riska (7) masih dicari. Adapun korban luka adalah Nila Agustina (29), Akifah Naila (2), dan Andika Yuda (7).

Para korban adalah warga Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket. Rumah mereka berada di zona merah dan hanya berjarak 4 kilometer dari kaki Gunung Sinabung. Desa itu berbatasan dengan Desa Mardinding, desa yang sudah ditinggalkan penduduknya.

Jhonson menuturkan, hujan deras menerjang Gunung Sinabung dan sekitarnya sejak pukul 15.00. Pada pukul 17.00, tumpukan lahar meluncur terbawa aliran air ke arah barat daya Gunung Sinabung. Air dan material lahar dari salah satu sungai di Desa Kutambaru itu pun meluap dan menghantam tiga rumah semipermanen di desa itu.

"Saat itu, para korban berada di dalam rumahnya. Rumah itu pun hancur dan salah seorang anak tidak bisa terselamatkan karena ikut dihantam material vulkanik dan tertimpa reruntuhan rumah," katanya.

Jhonson mengatakan, pihaknya langsung menyelamatkan korban luka dan mencari korban hilang. Namun, pada Senin malam, pencarian korban hilang dihentikan karena cuaca buruk dan akan dilanjutkan hari ini.

Ketiga rumah yang diterjang lahar dingin itu, kata Jhonson, terpisah dari permukiman warga lain. Para penghuninya masih punya hubungan kekerabatan dan sengaja mendirikan rumah di sana agar mudah menjangkau ladang. Karena terpisah dari permukiman lain, penyelamatan pun sulit dilakukan. Warga sekitar baru mengetahui kejadian itu dari korban yang selamat.

Sangat banyak

Jhonson mengatakan, material vulkanik Gunung Sinabung yang menumpuk di lereng gunung sangat banyak. Susunannya juga sangat longgar dan rawan. Material itu merupakan akumulasi dari erupsi Gunung Sinabung selama ini.

Material vulkanik menumpuk karena selama beberapa bulan belakangan cuaca di Gunung Sinabung cerah dan intensitas hujan sangat rendah. Kalaupun hujan, hanya gerimis dan membawa sedikit tumpukan material vulkanik. Sementara erupsi terus terjadi dan mengeluarkan material vulkanik.

Jhonson meminta semua warga di sekitar sungai yang mengalir dari Gunung Sinabung tetap waspada. "Kami meminta warga yang tinggal di sekitar sungai untuk meninggalkan rumah sementara waktu apabila hujan deras mengguyur Gunung Sinabung," katanya.

Jhonson juga mengimbau semua warga di sekitar Gunung Sinabung tidak memasuki zona merah. Radius 7 kilometer dari kaki Gunung Sinabung telah ditetapkan menjadi zona merah.

Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung Armen Putra mengatakan, material vulkanik di lereng Gunung Sinabung paling banyak mengalir ke arah barat dan barat daya. Adapun yang ke arah timur hanya sebagian kecil. Hal itu karena sebagian besar sungai dari Gunung Sinabung mengalir ke arah barat.

Armen mengatakan, status Gunung Sinabung masih Awas. Gunung itu pun masih terus erupsi dan mengeluarkan material abu dan batu vulkanik. Meskipun terus erupsi, Armen mengatakan, Gunung Sinabung tidak mengancam warga secara langsung asalkan warga mematuhi imbauan agar tidak memasuki zona merah.

Kini, ancaman Gunung Sinabung adalah lahar dingin yang dapat meluncur sewaktu-waktu ketika hujan mengguyur lereng gunung. "Potensi lahar dingin sangat tinggi ketika hujan deras mengguyur," katanya.

Akan tetapi, karena ancamannya bersifat sementara, warga tidak diminta mengungsi. Warga hanya diminta waspada dan menjauhi aliran sungai ketika hujan deras mengguyur lereng Gunung Sinabung. (kompas.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mutakin SP, salah satu staf anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin, Selasa (10/5/2016).

Mutakin diduga bertindak sebagai perantara suap dari pengusaha kepada Musa, terkait proyek pembangunan jalan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di Kementerian PUPR tahun 2016, untuk tersangka AHM," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Musa disebut menerima uang dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir melalui stafnya bernama Mutakin.

Uang tersebut merupakan fee untuk Musa, atas pengusulan program aspirasi berupa pembangunan jalan di Maluku.

Hal tersebut diakui oleh Jaelani, seorang tenaga ahli anggota DPR yang menjadi perantara suap dari Abdul Khoir, kepada Musa melalui Mutakin.

"Pada saat pemeriksaan lanjutan di KPK, tadinya saya tidak tahu, tapi setelah ditunjukan foto, saya yakin itulah orang yang saya temui. Baru tahu namanya Mutakim," ujar Jaelani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Menurut Jaelani, penyerahan uang dilakukan sekitar tanggal 26-27 Desember 2015, di sekitar kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Saat itu, Jaelani menyerahkan uang sebesar Rp 7 miliar kepada Mutakin.

Menurut Jaelani, pada saat menyerahkan uang, ia merasa tidak asing dengan wajah Mutakin.

Pasalnya, sebagai sesama staf anggota dewan, keduanya sering bertemu dalam rapat-rapat di Gedung DPR RI.

"Dalam rapat di Komisi V, sekitar bulan Agustus sampai Oktober 2015, saya lihat dia mendampingi Musa. Saya tidak asing dengan wajah dia," kata Jaelani.

Kepada Hakim, Jaelani mengakui bahwa penyerahan uang tersebut diatur sendiri oleh Musa.

Pada hari yang sama dengan penyerahan uang, Musa memberikan nomor telepon Mutakin, dan meminta agar Jaelani menyerahkan uang kepada stafnya tersebut. (kompas.com)

Gubernur DKI Jakarta Ahok hari ini menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan dua raperda pantai utara Jakarta.

Hadir pukul 09.36 WIB dengan mobil dinasnya, mantan Bupati Belitung Timur itu terlihat santai dan melempar senyumnya. Saat ditanya soal izin reklamasi, Ahok tak banyak bicara.

"Nanti ya, saya mau masuk dulu," ucap Ahok seraya masuk ke dalam lobi KPK di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriarti mengatakan, pemeriksaan kali ini bukan hanya berkaitan dengan latar belakang penetapan besaran kontribusi bagi pengembang saja. Namun terkait perizinan reklamasi juga dipertanyakan.

"Yang bersangkutan juga ditanya soal tentang latar belakang penetapan besaran kontribusi dan perizinan reklamasi yang dikeluarkan selama dia menjabat," ucap Yuyuk saat dikonfirmasi.

Terkait masalah izin reklamasi, sebelumnya Ahok mengatakan, hal itu bisa dilakukan. Lantaran izin proyek reklamasi sudah diterbitkan sejak 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 5.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan, memang dengan lahirnya Perpres 54/2008 tentang Tata Ruang Jabodetabekpunjur telah membatalkan Kepres Nomor 5 tersebut. Namun, kewenangan izin reklamasi tetap ada di Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, pada 2012 muncul Perpres 122/2012 yang merupakan turunan dari UU 27/2007 tentang Pesisir. Perpres ini mengatur kewenangan izin reklamasi untuk kawasan strategis nasional tertentu adalah dari Menteri Kelautan Perikanan.

Setelah itu, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan aturan turunan dari Perpres 122/2012 mengatur izin lokasi reklamasi dengan luas lebih dari 25 hektare dan izin pelaksanaan luasnya lebih dari 500 hektare membutuhkan rekomendasi dari Menteri Kelautan Perikanan.

Yang dimana pada intinya, pelaksanaan reklamasi Pantai utara Jakarta kewenangannya tetap pada Gubernur DKI Jakarta, tapi perlu ada rekomendasi dari Menteri Kelautan Perikanan dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir.

Namun, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pernah menyatakan, bahwa 17 pulau di pantai utara Jakarta tidak termasuk dalam kategori kawasan strategis nasional tertentu. Menurut dia, kewenangan mengeluarkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi bukan di tangan menteri, melainkan gubernur.

Hal ini diatur lebih lanjut dalam poin nomor 4 Pasal 16 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 bahwa gubernur dan bupati atau wali kota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pemprov DKI Jakarta memandang, daerah yang termasuk kawasan strategis nasional tertentu di pantai utara Jakarta hanya empat pulau, yakni Pulau Onrust, Cipir, Kelor, dan Bidadari, yang merupakan peninggalan sejarah zaman Belanda. (liputan6.com)

Mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin atau dikenal Yance akan mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung.

MA memutus hukuman empat tahun penjara terhadap Yance setelah Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis bebas.

"Kami anggap putusan kasasi terhadap Pak Yance sangat tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap pada sidang tingkat pertama," ujar pengacara Yance, Ian Iskandar, saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/5/2016).

Namun, belum dipastikan kapan gugatan itu akan diajukan ke PN Bandung. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima salinan putusan kasasi.

Ian menganggap, vonis MA tak beralasan. Dalam pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan bahwa Yance tidak terbukti dalam kasus korupsi yang menjeratnya.

"Ada apa? Kok bisa berbalik 180 derajat. Tidak ada satu pun pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menjadi referensi bagi majelis kasasi," kata Ian.

Ia menambahkan, saksi yang dihadirkan sama sekali tidak ada yang memberatkan tindak pidana Yance. Bahkan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun dihadirkan sebagai saksi meringankan.

"Kita mendengarkan langsung saksi dari Pak Wapres JK, tidak ada yang memberatkan, tidak ada kerugian negara. Ini mestinya jadi dasar pertimbangan majelis kasasi," kata Ian.

Sebelumnya, Yance didakwa melakukan korupsi sekitar Rp 5,3 miliar pada pengadaan tanah proyek pembangunan PLTU Sumur Adem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, tahun 2006-2007.

JPU kemudian menuntut Yance dengan hukuman satu tahun enam bulan, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Namun, majelis hakim PN Bandung menganggap tuntutan tersebut berlebihan. Dalam putusan hakim itu, Yance sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah dianggap tidak terlibat aktif dalam pengadaan tanah dalam proyek pembangunan PLTU.

Selain itu, hakim menyatakan tidak ada ada penambahan harta Yance secara tidak wajar sebelum dan sesudah proyek pembangunan PLTU bergulir.

Pada 28 April 2016, majelis kasasi MA mengabulkan pengajuan kasasi dari jaksa penuntut umum dan memutus hukuman empat tahun penjara terhadap Yance.

Sidang tersebut diketuai oleh hakim Surya Jaya dengan anggota Leopold Luhut Hutagalung dan Muhammad Askin. (kompas.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM