Presiden AS Donald Trump secara sepihak akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kata pejabat tinggi pemerintah.
Namun pejabat tersebut berkata Trump tidak akan langsung memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Kabar ini muncul menjelang rencana pidato Trump pada hari ini (06/12).
Sebelumnya, para pemimpin Arab memperingatkan bahwa pemindahan kedubes AS ke Yerusalem dapat menimbulkan reaksi berbahaya. Raja Salman dari Arab Saudi menyebut langkah itu akan menjadi "provokasi terang-terangan terhadap Muslim di seluruh dunia".
Status Yerusalem - situs suci bagi Israel dan Palestina - sangat kontroversial.

Israel selalu menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya, sedangkan Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina masa depan.
Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, AS menjadi negara pertama yang melakukannya sejak pendirian negara Israel pada 1948.

Apa yang baru saja diumumkan AS?

Pejabat pemerintahan Trump berkata pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dipandang sebagai "pengakuan realitas" oleh sang presiden.

Akan tetapi, perbatasan spesifik kota itu akan tetap ditentukan dengan kesepakatan status yang final, kata sang pejabat. Status situs-situs suci tidak akan terdampak.

Trump juga akan mengarahkan kementerian luar negeri untuk memulai proses pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem - tapi ini bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Ia menjanjikan pemindahan itu kepada para pemilih yang pro-Israel selama kampanye pemilihan presiden.

Sang pejabat AS menambahkan bahwa presiden akan menandatangani surat pernyataan yang menunda pemindahan kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem sampai bangunan baru selesai.

Menjelang pengumuman formal, Trump menelepon beberapa pemimpin negara di kawasan Timur Tengah untuk menyampaikan niatnya memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Bagaimana reaksi dunia?

Sebelum kepastian langkah AS ini, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz mengatakan kepada Presiden Trump bahwa pemindahan kedutaan atau pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel "akan menjadi provokasi terang-terangan terhadap umat Islam di seluruh dunia", lansir kantor berita pemerintah, Saudi Press Agency.
Gedung Putih mengatakan bahwa sang presiden membicarakan rencana keputusan mengenai Yerusalem dengan semua pemimpin negara di Timur Tengah, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pada Selasa lalu.
Reaksi para pemimpin negara Arab itu antara lain:
Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas "memperingatkan konsekuensi berbahaya keputusan itu terhadap proses perdamaian [antara Israel dan Palestina] dan terhadap kedamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan serta dunia"
Raja Abdullah dari Yordania berkata keputusan itu akan "mengacaukan upaya mengembalikan proses perdamaian" dan memprovokasi Umat Islam. Yordania bertindak sebagai pelindung situs suci agama Islam di Yerusalem
Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi meminta Presiden Trump "[agar] tidak memperumit situasi di kawasan
Sementara itu, para pegawai pemerintah AS dan keluarga mereka dilarang melakukan perjalanan pribadi di Kota Tua Yerusalem dan Tepi Barat karena alasan keamanan, menjelang kemungkinan terjadinya unjuk rasa.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengancam akan memutuskan hubungan dengan Israel jika AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara itu.
Dan Ismail Haniya, pimpinan kelompok Islamis Hamas yang menguasai Gaza, berkata kepindahan kedubes dan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan melanggar "semua batas"
Perancis, Uni Eropa, dan Liga Arab juga telah menyampaikan kekhawatiran.
Menteri Intelijen Israel, Israel Katz, berkata kepada radio militer Army Radio atau Galei Tzahal bahwa ia mengharapkan Presiden Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Ia juga menambahkan, Israel "bersiap untuk segala kemungkinan", termasuk pecahnya kekerasan. (bbcindonesia.com)

Menteri Pertahanan AS menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI, Ryamizard Ryacudu, atas insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat hendak terbang ke Amerika.

Permohonan maaf itu disampaikan Menhan AS, James Mattis, Senin (23/10) siang secara khusus di Clark, Filipina, sebelum ia bertemu para Menhan ASEAN yang sedang melakukan pertemuan tahunan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah Indonesia menganggap permintaan maaf Amerika Serikat tidak cukup untuk menyelesaikan insiden pencekalan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Retno berkata, AS harus menjelaskan duduk perkara tersebut secara rinci. "Yang kami tetap minta adalah penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi," kata Retno, Senin (23/10).

Retno menyatakan hal itu usai bertemu Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee pagi tadi. Mckee datang untuk menjelaskan pencekalan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Masalah ini sangat penting dan kami mencoba terus meminta dengan tegas agar AS segera memberi penjelasan," ujar Retno.
Sejak hari Minggu kemarin, Retno mengaku telah berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Budi Bowoleksono.

Usai pertemuan singkat dengan Retno, Erin kembali mengungkapkan permintaan maaf pemerintah AS terhadap insiden yang menunda keberangkatan Gatot ke Washington DC, Sabtu lalu.
"Kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan akibat insiden tersebut dan kami meminta maaf. Saya sampaikan maaf kepada Menlu Retno," ujar Mckee kepada pers.

Mckee menuturkan, Kedutaan Besar AS bertemu Retno untuk mengafirmasi hubungan bilateral AS dan Indonesia yang sangat strategis. Menurutnya, hubungan kedua negara sangat vital, dari sektor perekonomian hingga keamanan.
Adapun, Mckee menyatakan pihaknya telah menyelesaikan persoalan pencekalan terhadap Gatot. "Jenderal Gatot dapat berangkat, tidak ada hambatan lagi, dan AS akan menyambut keikutsertaannya di konferensi yang digagas Jenderal Joseph Dunford," ujarnya.
Setelah bertemu Retno, Mckee akan memastikan lembaganya memfasilitasi komunikasi antara Gatot dan Dunford. (bbcindonesia.com)

Israel mengikuti jejak Amerika Serikat untuk keluar dari organisasi budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, pada Jumat (13/10).

"Ini adalah keputusan yang berani dan berdasarkan moral karena UNESCO sudah menjadi tempat pertunjukan absurd. Alih-alih merawat sejarah, mereka malah menghancurkannya," ujar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu tak menjabarkan lebih lanjut langkah Israel selanjutnya setelah hengkang dari UNESCO, berbeda dengan AS yang langsung menyatakan bakal menjadi negara pengamat non-anggota.

Tak lama setelah Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan tersebut, Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Leiberman, memuji langkah AS.

"Ini adalah langkah yang tepat menuju arah yang tepat oleh sekutu terbesar kami. [UNESCO] adalah organisasi anti-Semit dan bias secara politik," katanya, sebagaimana dikutip The Independent.

Sebelumnya, pejabat Israel berulang kali mengecam UNESCO karena mengeluarkan resolusi yang diklaim dapat menghapuskan sejarah hubungan Yahudi dengan Israel.

Resolusi itu mengkritik kegiatan Israel di situs-situs suci di Yerusalem dan Tepi Barat tanpa menyebut keterikatan Yahudi dengan daerah tersebut.

Israel juga mengecam UNESCO karena menetapkan dua situs bersejarah di dekat Yerusalem atas nama Palestina. Saat itu, Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett, menyebut UNESCO sebagai "alat politik."

Netanyahu pun menangguhkan kerja sama dengan UNESCO dan mengumumkan pemangkasan dana sebesar US$1 juta untuk lembaga tersebut. (cnnindonesia.com)

Perseteruan antara pemerintah Turki dan Amerika Serikat telah meruncing sehingga kedua negara saling membekukan layanan visa paspor.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (08/10), Kedutaan Besar Turki di Washington DC menyatakan "Kejadian baru-baru ini memaksa pemerintah Turki meninjau kembali komitmen pemerintah AS terhadap pengamanan fasilitas perwakilan Turki dan para staf."
"Untuk meminimalkan jumlah pengunjung ke perwakilan diplomatik dan konsuler kami di AS selagi peninjauan dilakukan, kami secara efektif langsung membekukan semua layanan visa warga AS di perwakilan diplomatik dan konsuler kami di AS."
"Tindakan ini akan berlaku untuk visa stiker, begitu pula dengan visa elektronik dan visa perbatasan."

Kebijakan pemerintah Turki ini merupakan balasan terhadap aksi serupa yang dilakukan pemerintah AS. Bahkan, kalimat Kedutaan Besar Turki di Washington DC persis sama dengan yang dirilis Kedutaan Besar AS di Ankara, hanya mengubah nama negara.
Pembekuan layanan visa ini akan berdampak pada kunjungan warga kedua negara yang terkait dengan bidang pariwisata, medis, bisnis, dan pendidikan.
Pemerintah AS pertama kali melancarkan pembekuan layanan visa warga Turki setelah karyawan Konsulat AS di Istanbul ditahan di Turki atas tuduhan terkait dengan Fethullah Gulen—tokoh yang dituduh Presiden Recep Erdogan sebagai penggerak kudeta tahun lalu.
Washington DC mengecam penahanan tersebut dan menyebut tuduhan pemerintah Turki tidak berdasar dan mencederai hubungan bilateral.
Sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu, karyawan Konsulat AS di Istanbul merupakan seorang pria warga negara Turki.
Sejak beberapa tahun lalu Gulen telah menetap di AS dan Ankara berupaya menekan Washington DC agar mengekstradisinya ke Turki.
Setelah kudeta digagalkan, puluhan ribu orang ditahan dan sedikitnya 120.000 pegawai negeri dipecat. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 9

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM