Langkah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk melaju kembali sebagai calon presiden, semakin terbuka lebar setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra, mendeklarasikannya sebagai calon presiden 2019 dari partai itu.

Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui tentang Prabowo, pendeklarasiannya dan pendapat sejumlah pengamat terkait peluangnya untuk menang.

Prabowo dideklarasikan DPD Gerindra
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Senin (12/03), dideklarasikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai bakal calon presiden (capres) 2019.

"Alhamdulillah terwakili seluruh Republik ini, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa kemudian Sumatera, Papua, Indonesia bagian timur," ungkap Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik, kepada wartawan, Senin, setelah melakukan pertemuan tertutup selama satu jam.

Jelas, deklarasi seluruh DPD ini akan mempertegas dorongan pada Prabowo untuk melaju di Pilpres 2019.

Meskipun begitu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mengungkapkan deklarasi resmi pengusungan Prabowo sebagai capres, baru akan dilakukan setelah rapat koordinasi nasional pada April 2018.

"Yang itu (Senin) adalah inisiatif teman-teman di daerah," kata Fadli Zon.

Pendaftaran capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri akan digelar pada 4-10 Agustus mendatang.

Namun, Prabowo tidak bisa melaju menjadi capres jika hanya mendapat dukungan Gerindra semata.

Pasalnya, untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, partai politik atau gabungannya harus punya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu 2014.

Koalisi Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan membuat jalan Prabowo untuk menjadi capres, 'mulus'. Gerindra punya 73 kursi di DPR (13%), sementara PKS 40 kursi (7,1%), sehingga total meraih 20,1% kursi dan berhak mengajukan capres.

Fadli Zon telah memastikan partainya 'berkoalisi dengan PKS' pada Pilpres 2019. Gayung bersambut, PKS, lewat Wakil Ketua Majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid, juga sudah menegaskan "PKS koalisi dengan Prabowo, (kita) itu satu kubu".

Kepada BBC Indonesia, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menyebut "PKS memang tidak punya alternatif lain (selain berkoalisi dengan Gerindra). Yang jelas sangat kecil kemungkinannya (PKS) beralih ke Jokowi."

'Pesaing terkuat'
Djayadi Hanan menilai Prabowo adalah "pesaing Jokowi paling kuat saat ini. Tidak ada kontender lain".

Berdasarkan survei SMRC pada Desember 2017, Joko Widodo memuncaki survei top of mind (orang yang pertama kali terpikirkan) capres yang akan dipilih pada 2019, dengan elektabilitas 38,9%.

Sementara Prabowo mengekorinya dengan elektabilitas 10,5%.

Nama-nama lain, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, hanya punya elektabilitas di bawah 2%.

Jika saling diadu antara Jokowi dan Prabowo, Jokowi unggul dengan 64%, sementara Prabowo 27%.

Meskipun elektabilitasnya selalu tepat berada di bawah Joko Widodo, Djayadi Hanan mengakui kemungkinan Prabowo untuk menang 'tidaklah mudah'.

"Karena yang dilawan itu petahana dan orang yang pernah dia (Prabowo) lawan sebelumnya. Dan orang itu (Jokowi) pun (dulu) menang".

Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, setuju Prabowo adalah kontender terkuat Jokowi. Dodi menilai Prabowo bisa menang pada Pilpres 2019, jika "bisa mempertahankan 46,85% suara yang diraihnya saat Pemilu 2014, dan meraup sisa 4%nya pada pemilu 2019."

Menurut Dodi, untuk meraih itu, Prabowo harus serius mempertimbangkan variabel partai politik, dalam kemampuannya mengarahkan pilihan politik pemilih.

"Yang hilang dari koalisi Prabowo di 2014 adalah Golkar. Berarti yang dicari adalah bagaimana mengganti suara Golkar."

"Kabar baiknya untuk Prabowo, pemilih dari partai politik, belum tentu memilih calon yang dipilih partainya. Jadi, mungkin separuh dari pemilih Golkar masih akan memilih Prabowo. Prabowo tinggal mencari separuhnya lagi," tutur Dodi.

Perlu strategi berbeda?

Gerindra sendiri tidak setuju dengan anggapan bahwa mengalahkan Jokowi di kancah pemilu presiden adalah hal yang 'sulit'.

"Kalau tidak ada keyakinan (untuk menang) ya tidak akan dicalonkan," kata anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, kepada BBC Indonesia, Selasa (13/03).

Martin menyebut semangatnya kader Gerindra di daerah untuk mengusung kembali Prabowo, "karena melihat figurnya (yang dirasa tepat) memimpin negara ini... Nanti di kampanye harus all-out."

Meskipun begitu, Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, tetap menyarankan Prabowo untuk 'melakukan hal yang berbeda'.

"Dia harus mencari calon wakil presiden yang bisa menambah suaranya, dan bisa menarik pemilih Jokowi".

Sayangnya, lima bulan jelang pendaftaran capres-cawapres, sosok itu disebut Djayadi, masih belum muncul. Tokoh-tokoh yang namanya sudah lama beredar, seperti Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, atau Gatot Nurmantyo, disebut Djayadi "tidak bisa melawan elektabilitas Jokowi."

Lalu tokoh seperti apa yang dinilai bisa menarik suara pemilih Jokowi?

Djayadi menyatakan tokoh itu "harus lebih kuat dari Jokowi, bisa dibuktikan lebih merakyat dari Jokowi dan punya basis sosial-politik di pedesaan yang kuat. Masalahnya pendukung Jokowi sekarang sudah lebih terkonsolidasi, sehingga untuk mencari siapa pendamping Prabowo agar bisa menang, juga jadi lebih sulit."

Penghalang dan batu sandungan
Sejauh ini Prabowo telah ikut serta dalam kancah pemilihan umum sebanyak tiga kali.

Pertama pada Pilpres 2004, di mana Prabowo berakhir kalah suara dari Wiranto dalam konvensi capres Partai Golkar 2004. Kedua, menjadi calon wakil presiden Megawati dalam Pilpres 2009. Dan terakhir, menjadi capres, dengan cawapres Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Dan pada setiap pilpres itu, isu dugaan pelanggaran HAM di masa lalu Prabowo, kerap diangkat.

Dalam wawancara dengan BBC jelang Pilpres 2014 silam, Prabowo menegaskan "isu yang telah berkembang selama 16 tahun terakhir itu... merupakan bagian dari permainan politik".

Walupun begitu, Djayadi Hanan, menilai isu itu tidak akan menjadi batu sandungan lagi, seandainya Prabowo melaju di Pilpres 2019.

"Karena rekam jejak Prabowo sudah terekam sangat baik pada publik. Hasil ingatan itu tercermin dari berapa besar dukungan publik kepada Prabowo yang sekarang ini bisa kita lihat."

Djayadi menyebut, jika ada lagi yang mengangkat isu-isu itu, pengaruhnya sebatas "hanya mengkonfirmasi dukungan yang sudah ada saja."

Menurut Direktur LSI, Dodi Ambardi, batu sandungan terberat yang harus dihadapi Prabowo adalah fakta bahwa dia akan bersaing melawan petahana, yang kerjanya selama memerintah Indonesia 'tidak dinilai buruk'.

"Kecuali ekonomi Indonesia tiba-tiba ambruk, ada masalah keamanan serius, atau skandal serius yang melanda pemerintah, itu baru akan membuka kemungkinan opoisi (Prabowo) untuk memenangkan pertarungan."

Mengapa tidak ada calon lain?
Dalam penelitian yang dilakukan berbagai lembaga sumber, tokoh-tokoh yang muncul dalam bursa calon presiden 2019, kebanyakan adalah nama-nama yang relatif lama. Selain Prabowo, nama yang kerap disurvei adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo.

Direktur LSI, Dodi Ambardi, menyebut alasannya adalah karena kurang terstrukturnya jenjang karier di partai politik.

"Dari tingkat kabupaten menuju provinsi, dari provinsi ke nasional, itu acak-acakan. Tidak ada pemolaan. Sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka yang dijagokan di daerah, untuk dites di kancah yang lebih tinggi, dan panggung nasional sesekali.

"Jadi yang bagus, belum tentu dikenal," tegas Dodi.

Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, punya penjelasan lain; lagi-lagi soal petahana. "Kebetulan petahananya (Jokowi) mendapat evaluasi positif, dengan tingkat kepuasan publik antara 65-70%. Itu cukup tinggi.

"Sehingga orang tidak melirik calon baru, tapi memperkuat dukungan pada calon yang ada." (bbcindonesia.com)

Debat kedua antara calon presiden (capres) Amerika Serikat yang digelar di Universitas Washington, St Louis, Missouri, Senin (10/10/2016) pagi WIB, berlangsung sangat panas.

 

 

Kedua capres, baik Donald Trump maupun Hillary Clinton, saling melancarkan serangan. Sejumlah kalimat yang terlontar dari keduanya menyentuh hingga ranah pribadi masing-masing kandidat.

Berikut lima “hinaan” paling kasar yang diumbar kedua kandidat presiden AS.

1. Trump menyebut Hillary sebagai “setan”

Taipan real estat ini tampil sangat agresif, tidak sehalus seperti pada debat pertama. Trump mengejutkan mata penonton ketika menyebut lawannya sebagai “setan”.

“Yang perlu kalian lakukan adalah mengecek bocoran e-mail Wikileaks dan baca apa yang Hillary dan sekutunya ucapkan mengenai Bernie Sanders," kata Trump.

"Saya kaget dia (Sanders) menjalin kerja sama dengan 'setan'."

Sanders adalah pesaing yang dikalahkan Hillary pada pemilihan pendahuluan (primary) Partai Demokrat dan kemudian mendukung Hillary.

2. Hillary nilai Trump tidak layak menjadi presiden

Mantan Menteri Luar Negeri ini tidak kalah beringas. Tanpa basa-basi, Hillary menyebut pesaingnya ini tidak layak memimpin AS.

“Kalian tahu, saya tidak setuju dengan capres-capres Republik sebelumnya dalam masalah prinsip, kebijakan, dan ideologi politik, tetapi saya tidak pernah meragukan kompetensi atau kelayakan mereka.”

"Untuk Donald Trump kasusnya berbeda," ucap Hillary.

3. Trump ancam penjarakan Hillary

Ancaman Trump untuk memenjarakan Hillary jika dia terpilih menjadi presiden muncul sebagai bahan perbincangan hangat di media sosial.

Publik tercengang bagaimana ucapan itu bisa sampai terlontar di negara demokrasi seperti AS.

Pebisnis berusia 70 tahun ini mengawali dengan mengatakan akan membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki skandal e-mail Hillary.

“Sungguh melegakan seseorang dengan temperamen seperti Trump tidak bertanggung jawab akan penegakan hukum di negara ini,” balas Hillary menanggapi rencana Trump.

Trump kemudian dengan ketus membalas balik, “Karena Anda akan berada di penjara.”

4. Hillary sindir Trump yang ditinggalkan partai sendiri

Seolah kesal dengan isu penggunaan e-mail pribadi yang terus diangkat Trump, Hillary dengan sinis menyerang balik Trump.

“Baiklah, Donald, saya tahu Anda mencoba mengalihkan topik mengenai kampanye Anda dan bagaimana kolega Republiken meninggalkan Anda.”

Adapun satu per satu politisi Partai Republik mengecam hingga menarik dukungannya terhadap Trump.

Hal itu terjadi setelah beredarnya video akhir pekan lalu yang memperlihatkan Trump mengucapkan hal-hal yang sangat vulgar mengenai kaum wanita.

5. Trump kecam Bill Clinton sebagai peleceh seksual terbesar

Seperti yang telah diduga, Trump akhirnya ikut menyeret mantan Presiden Bill Clinton yang juga suami Hillary.

“Tidak pernah ada di sejarah negara ini, seseorang yang begitu sangat melecehkan kaum wanita seperti seorang Bill Clinton."

"Hillary Clinton ironisnya menyerang wanita-wanita yang dilecehkan tersebut dan empat di antaranya duduk bersama kita malam ini,” kata Trump.

Adapun Bill ikut menyaksikan debat ini bersama putrinya, Chelsea Clinton.

Sebelum debat, Trump menggelar konferensi pers sensasional bersama tujuh wanita yang mengaku pernah dilecehkan oleh Bill Clinton. (kompas.com)

Pemerintah telah menyelesaikan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai landasan pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

 

 

Salah satu aturan baru yang menjadi sorotan adalah penggunaan hasil Pemilu Legislatif 2014 sebagai syarat bagi parpol mengusung pasangan calon di Pemilu Presiden 2019.

Berdasarkan draf RUU Pemilu yang didapatkan Kompas.com dari Komisi II DPR, ketentuan baru ini diatur dalam Pasal 190 yang berbunyi: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya."

Jumlah ambang batas yang diatur dalam UU baru ini sama persis dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden.

Hanya saja, dibuat ketentuan baru dalam frasa 'periode sebelumnya'.

Sementara, dalam pasal 192, dibuat juga aturan baru bahwa bagi parpol yang belum mengikuti pemilu legislatif periode sebelumnya, wajib bergabung dengan partai lama jika ingin mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

 

 

Namun, parpol baru tersebut tidak bisa berkontribusi menyumbangkan kursi atau suara untuk membantu koalisinya melewati ambang batas yang sudah ditetapkan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, ketentuan baru ini dibuat karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden mulai 2019 digelar secara serentak.

Dengan demikian, maka hasil pileg di tahun yang sama tidak bisa lagi dijadikan dasar persyaratan bagi parpol untuk mengusung pasangan capres dan cawapres.

Partai baru protes

Namun, aturan yang diusulkan pemerintah ini diprotes oleh partai baru karena menghalangi mereka untuk turut mengusung capres pada 2019.

Sekjen Partai Idaman Ramdansyah mengatakan, usulan pemerintah itu akan bertentangan dengan konstitusi apabila disetujui DPR dan menjadi undang-undang.

 

 

Partai Idaman akan menunggu terlebih dahulu pembahasan revisi UU Pemilu di DPR.

Ia berharap DPR menolak usulan yang diajukan pemerintah. Jika tidak, partainya akan bersiap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau dilanggar, itu pelanggaran konstitusi. Kami bisa melakukan uji materi kalau ini dilakukan," ancam Ramdansyah.

Hal serupa juga disampaikan perwakilan Partai Perindo.

Ketua DPP Perindo Armin Gultom mengatakan, seharusnya dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan serentak pada 2019 mendatang, maka ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold dihapuskan.

Bukan justru menggunakan hasil pemilu pada 2014.

"Kalau DPR dan pemerintah sampai menyetujui itu, kami akan siapkan gugatan ke MK," kata dia.

Pakar hukum dari Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mensinyalir usulan pemerintah dalam RUU Pemilu ini tidak terlepas dari kepentingan sejumlah parpol, khususnya yang memiliki suara relatif besar di pemilu 2014 lalu.

"Saya kira ini permainan partai-partai besar tertentu yang ingin menutup kemungkinan adanya partai baru. Ini membunuh hak konstitusional partai baru yang baru lolos," kata Zainal. (kompas.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM