Keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan rancangan KUHP dalam masa sidang parlemen ini dinilai pengamat sebagai upaya meredam konflik karena perbedaan pendapat.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengundang beberapa pihak terkait pembahasan rancangan KUHP. Terakhir adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih, bersama beberapa guru besar hukum lainnya.

"Presiden ingin mendengar langsung progres pembahasan RUU KUHP," kata Johan Budi kepada BBC Indonesia (08/03).

Menurut Johan, presiden menginginkan pembahasan rancangan KUHP dilakukan dengan segera agar bisa disahkan bersama dengan DPR: "Kalau tidak selesai tahun ini dan dibawa tahun depan, maka akan mulai dari nol lagi."

Senada dengan presiden, DPR juga menginginkan hal yang sama.

"Target kami selesai pada masa sidang ini," kata anggota Panitia Kerja RUU KUHP, Taufiqulhadi, dari Partai Nasdem.

Dia menambahkan bahwa rancangan KUHP bisa dikatakan sudah selesai 95% dan menyisakan lima persen lagi yang perlu dibahas: "Itupun bisa selesai dalam pertemuan-pertemuan."

'Poin kritis' dalam rancangan KUHP

Johan Budi menambahkan Presiden Jokowi juga meminta masukan dari para guru besar yang diundangnya mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perdebatan di publik.

Beberapa materi yang masih menjadi perdebatan itu antara lain pasal penghinaan presiden, pasal perzinaan -termasuk pemidanaan kelompok LGBT- hukuman mati, dan aturan pidana khusus yang menjadi pidana umum seperti korupsi dan terorisme.

"Tim perumus rancangan KUHP sudah menjelaskan keberatan-keberatan dari pegiat antikorupsi, Komnas Perempuan, dan lainnya," kata Johan Budi.

Presiden, lanjut Johan, mengatakan rancangan KUHP harus segera diselesaikan jika masalah-masalah itu sudah tuntas dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

"Kalau sudah tidak ada lagi hal yang dipersoalkan, maka bisa disahkan bersama DPR," kata Johan.

Taufiqulhadi mengakui lima persen masalah yang mengganjal tersebut antara lain adalah poin-poin yang disebutkan Presiden Jokowi itu: "Poin-poin itu masih mendapat sorotan dari publik."

Meski begitu, kata Taufiqulhadi, semuanya dapat diselesaikan dengan mekanisme sendiri dengan menyediakan opsi-opsi yang akan dituliskan dalam pasal KUHP untuk dipilih para anggota panitia kerja KUHP.

Selain itu, bisa juga dicapai melalui mekanisme musyawarah, seperti pemidanaan penghinaan presiden: "Sebagian besar sepakat ancamannya di bawah lima tahun agar tidak langsung ditahan."

Soal pasal perzinaan yang diperluas, menurut Taufiqulhadi, masyarakat sudah mengerucut mendukung pasal itu diberlakukan dan menyebut keberatan dari sebagian kelompok termasuk LSM sebagai hal yang lumrah.

"Kami tidak bisa menjembatani semua," ujarnya.

Kenapa hendak segera disahkan?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana, mengatakan keinginan presiden untuk segera mengesahkan rancangan KUHP bisa dimengerti.

"Presiden bersama koalisinya sedang dalam kondisi percaya diri yang tinggi," kata Aditya. "Kecenderungan poros lain tidak relevan dengan hal ini."

Presiden Jokowi, tambah Aditya, ingin agar urusan rancangan KUHP tidak dibawa oposisi menjadi bahan dalam pemilihan presiden yang akan datang.

"Ini isu sensitif yang bisa menimbulkan perpecahan," ujarnya.

Oleh karena itu keinginan presiden tersebut, dilihat oleh Aditya, sebagai sebuah "upaya mengkaplingkan isu sensitif untuk menjaga stabilitas politik secara keseluruhan."

Pendaftaran resmi calon presiden untuk pemilihan 2019 baru akan dilakukan awal Agustus, namun Presiden Joko Widodo sudah mendapat dukungan dari beberapa partai -termasuk Golkar, PDI-P, Nasdem, Hanura dan PPP- untuk mencalonkan kembali. (bbcindonesia.com)

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada Senin (12/2) sore.

Salah satu revisinya - yang dinilai kontroversial - adalah memberikan otoritas ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum ke pihak-pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR.

Revisi Pasal 122 terkait tugas MKD itu menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi antikritik dan kebal hukum.

Namun Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, berkilah bahwa pasal itu bukan untuk membatasi masyarakat mengkritik kinerja DPR, namun untuk menjaga martabat DPR sebagai lembaga negara.

Lembaga legislasi, bukan penegak hukum

"DPR harus dikritik. Yang kita tidak mau kan soal jangan sampai ada yang membandingkan DPR itu dengan ucapan-ucapan yang tidak etis, tidak sepantasnya, yang merendahkan martabat," kata Supratman.

Sidang pengesahan revisi UU MD3 itu diwarnai oleh walkout-nya Partai Nasdem, yang meminta agar pengesahan ditunda. Partai PPP juga mengajukan punundaan.

Sekretaris Jenderal Nasdem, Jhonny G Plate, menjelaskan alasan partainya menolak pengesahan revisi UU MD3 itu karena dapat memberikan persepsi buruk ke publik.

"Kalau tidak dirumuskan dengan baik dia berpotensi digunakan secara salah. Baik oleh anggota DPR-nya maupun oleh persepsi publik," kata Jhonny.

"Anggota DPR yang melaksanakan tugasnya dengan benar pada saat menggunakan haknya, hak imunitasnya, nanti dituduh oleh publik: Anda tidak betul, Anda salah, Anda mengeksploitasi hak-hak yang diberikan pada Anda, untuk kebutuhan perorangan saja, padahal bukan itu tujuannya," tambah Jhonny.

Meski begitu, pengesahan UU MD3 ini menurut pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, tidak otomatis memberikan MKD kekuatan hukum. Penegakan hukum tetap dilakukan oleh polisi.

"Secara hukum sih, pasal seperti itu tidak diperlukan ya karena kita harus ingat DPR ini lembaga legislasi, bukan penegak hukum," kata Bivitri.

"Artinya kalau memang ada yang "menghina" DPR atau memberi kritik ke DPR, kalau DPR tidak suka, sebagaimana lembaga lain atau orang-orang lainnya, laporkan saja ke polisi, tidak perlu MKD. Kalaupun nanti MKD akan memanggil, mereka tidak bisa menjalankan fungsi itu karena bukan penegak hukum."

Bivitri menambahkan bahwa pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat.

Selain itu, revisi UU MD3 ini juga menambah jumlah pimpinan DPR menjadi satu orang ketua dan enam orang wakil ketua yang dipilih anggota MPR. (bbcindonesia.com)

Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali ditolak oleh sejumlah kalangan, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih melakukan moratorium pembangunan gedung baru, termasuk rencana membangun gedung DPR yang baru.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada rencana pembangunan gedung baru DPR, meski para pimpinan DPR beralasan gedung yang ada dinilai tidak layak untuk digunakan.
"Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai penelitian, tidak dikurangi. Tapi kalau gedung baru kantor baru, kantor pemerintah pun tidak bangun apa-apa, " kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantornya pada Selasa (15/08).
Pada 2016 lalu, pemerintah Indonesia melakukan moratorium.
Wacana pembangunan gedung DPR terkait dengan usulan kenaikan anggaran menjadi Rp5,7 triliun pada 2018, yang di dalamnya ada usulan pembangunan gedung baru. Angka ini naik Rp1,4 triliun dari anggaran 2017. Sejumlah pimpinan DPR menyebutkan bangunan kantor para anggota dewan ini sudah miring.

Namun Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anton Sihombing, mengatakan gedung baru yang ada tidak miring tetapi kondisi bangunan tidak layak dan sudah tidak dapat menampung jumlah anggota DPR dan staf yang masing-masing berjumlah delapan orang.
"Karena kondisi delapan orang di ruangan 28 meter udah nggaklayak, oleh karena itu anggota sangat prihatin, terkadang anggota tidak nyaman, dan kondisi ruangan kecil dan tidak bagus dan tidak setara. Apa benar ruangan camat itu lebih bagus daripada ruangan DPR, itu benar," kata Anton kepada BBC Indonesia ketika dihubungi melalui telepon.
Anggota bertambah
Anton menyebutkan gedung dibangun pada tahun 1993 dan mulai digunakan empat tahun kemudian ketika anggota DPR hanya 400 orang dan hanya memiliki kapasitas maksimum untuk 800 orang. Sementara jumlah anggota DPR meningkat menjadi 560 pada periode saat ini, dan pada 2019 mendatang akan menjadi 575 orang.

Ia juga menyatakan setelah gempa di Tasikmalaya pada 2009 lalu, gedung DPR mengalami sejumlah keretakan dan pergeseran sehingga sempat dilakukan injeksi untuk memperkuat bangunan gedung.
"Jadi harus mengurangi beban gedung, salah satunya kami sudah anjurkan agar para anggota DPR untuk tidak membawa buku dan berkas rapat ke kantor karena satu orang bisa mencapai dua kilogram," kata Anton.
Usulan gedung baru sejak 2006
Meski demikian, deputi sekjen FITRA, lembaga pengawas anggaran dan kebijakan publik, Apung Widadi, menilai rencana DPR membangun gedung tidak berdasarkan alasan peningkatan kinerja.
"Proyek ini sama sekali tidak layak, karena pelaksanaan, tujuannya sama sekali tidak jelas. Belum ada urgensinya karena (gedung) masih layak, dan dari 2010 itu sudah berulang terus. Orientasinya bukan pada peningkatan kinerja tapi pada proyek" jelas Apung.
Apung mencontohkan pembangunan gedung lain, seperti KPK, tidak mengundang kritik karena dengan biaya yang wajar sekitar Rp200 miliar.
Ini bukan pertama kalinya DPR mengusulkan pembangunan gedung baru. Rencana pertama muncul pada 2006. Pada 2009, sekjen DPR menyampaikan konsep gedung dengan fasilitas kolam renang dan pusat kebugaran dengan biaya sekitar Rp1,8 trilliun.
Pada 2011 lalu, presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menolak usulan pembangunan gedung baru. Tiga tahun kemudian, diusulkan lagi dengan biaya Rp1,6 triliun, kali ini dilengkapi museum, perpustakaan dan pusat penelitian.
Dan pada 2015, Presiden Joko Widodo menolak menandatangani prasasti yang ketika itu disebutkan sebagai 'proyek penataan kawasan parlemen'.
Dalam rapat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 disebutkan ada anggaran Rp740 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR yang juga sempat mengundang kontroversi. (bbcindonesia.com)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengambil keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perpajakan.

Perppu tersebut sebelumnya telah dibahas di Komisi XI DPR Di samping itu, paripurna juga akan mengesahkan pertangungjawaban UU APBN 2016 dan 2016p perubahan.

"(Agenda paripurna) salah satunya juga nanti ada pengambilan keputusan tentang perppu yang untuk masalah keuangan itu yang pajak itu," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Agus berharap pengambilan keputusan terhadap Perppu Pajak untuk dijadikan undang-undang dapat berjalan lancar. Dari pantauannya di Komisi XI, pembahasan berlangsung lancar.

"Kalau lancar di dalam komisi biasanya tercermin di dalam paripurna tapi nanti kita lihat saja," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Enam fraksi partai politik pendukung pemerintah setuju Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perpajakan segera disahkan pada bulan ini.

Kesepakatan dicapai setelah perwakilan enam fraksi yang terdiri dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura bertandang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017) sore.

Perwakilan dari Fraksi Nasdem Johnny G Platte mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa Perppu tentang Akses Informasi Pajak sangat penting bagi negara.

"Semua sepakat, satu dua hari ini harus segera selesai," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, usai pertemuan. (kompas.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM