Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif (Executive Board/EB) badan kebudayaan dunia UNESCO periode 2017-2021, Rabu (8/11). Pemilihan anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) itu berlangsung dalam Sesi ke-39 General Conference UNESCO di Paris, Prancis.

Indonesia bersama India, Jepang, China, Filipina, dan Bangladesh, terpilih untuk duduk sebagai anggota EB UNESCO periode 2017-2021 di Kelompok Asia Pasifik.

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota EB UNESCO periode 2017-2021 akan memberi ruang strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi menentukan standard setting yang dilakukan UNESCO," kata Duta Besar atau Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan.

Menurut rilis Kementerian Luar Negeri yang diterima CNN Indonesia, Kamis (9/11) keterpilihan Indonesia di EB UNESCO sangat strategis bagi kepentingan nasional mengingat negara anggota EB mempunyai kesempatan untuk lebih menyuarakan kepentingannya dan ikut menentukan putusan-putusan UNESCO.

Hal ini juga sejalan dengan besarnya kepentingan Indonesia dalam bidang kerja UNESCO, utamanya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Disebutkan pula dalam rilis, kemenangan Indonesia ini tak lepas dari capaian dan diplomasi Indonesia di UNESCO dan upaya penggalangan dukungan yang intensif baik oleh seluruh unsur Pemerintah, terutama Perwakilan RI.

Indonesia telah menyumbangkan beberapa Works of Art untuk UNESCO dan menjadi anggota World Heritage Committee (WHC) periode 2015-2019 yang memiliki mandat untuk pelestarian warisan budaya dunia. Pada tahun 2017, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah World Press Freedom Day.

Indonesia juga merupakan negara yang telah diakui UNESCO sebagai negara besar dalam promosi dan pelestarian budaya. Cukup banyak warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, mulai dari wayang, keris, batik, angklung, noken, kawasan candi Borobudur dan Prambanan, juga Tari Saman dan Tari Bali sebagai warisan budaya tak benda.

Dalam pemilihan yang berlangsung tertutup tersebut, Indonesia berhasil mengantongi 160 suara atau peringkat ketiga pada Grup Asia Pasifik.

Dari tujuh negara kandidat pada Grup Asia Pasifik, urutan perolehan suara antara lain Jepang (166 suara), India (162), Indonesia (160), Filipina (157), RRT (155), dan Bangladesh (144 suara).

Cook Islands tidak berhasil terpilih karena hanya memperoleh 91 suara, dan merupakan perolehan suara terendah. Padahal di Grup Asia Pasifik hanya terdapat enam kursi kosong untuk Dewan Eksekutif UNESCO.

EB UNESCO, bersama dengan General Conference UNESCO, merupakan badan pembuat keputusan-keputusan penting UNESCO dalam standard setting bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan informasi komunikasi. Dewan Eksekutif juga mengatur hal-hal terkait manajemen UNESCO, utamanya dalam bidang anggaran dan administrasi. (cnnindonesia.com)

Kualitas pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia kembali ditinjau lewat mekanisme Universal Periodical Review atau UPR yang berada di bawah struktur Dewan HAM PBB.

Meski bukan pengadilan, namun lewat mekanisme ini, kondisi pelaksanaan hak asasi manusia di berbagai negara ditinjau secara silang dan bergantian oleh sedikitnya 193 negara anggota PBB, dengan tujuan agar kualitas HAM di negara masing-masing bisa ditingkatkan.

Pada peninjauan tahun ini di Jenewa, Swiss, catatan penegakan HAM di Indonesia diteliti oleh 93 negara, Rabu (03/05). Sebelumnya, Indonesia pernah menjalani pengujian yang sama pada 2008 dan 2012.

Dalam tinjauan 2017, beberapa isu yang menjadi sorotan adalah memburuknya intoleransi agama di Indonesia, isu pelanggaran HAM di Papua, selain pelaksanaan hukuman mati, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, serta kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual.

Delegasi pemerintah dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang menjawab berbagai catatan atau rekomendasi UPR.

Wartawan asing ke Papua

Menanggapi soal Papua, Menlu Retno Marsudi mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus terhadap Papua dan Papua Barat lewat kunjungan-kunjungan secara reguler.

Kunjungan itu presiden itu, jelas Retno, untuk 'mengecek pembangunan infrastruktur, berdialog secara langsung dengan orang-orang, dan berkomitmen terhadap kebijakan multifaset, sehingga kedua provinsi tersebut bisa menikmati kesejahteraan yang sama seperti warga Indonesia lainnya.

Dalam pernyataannya di forum UPR tersebut, Retno menyebut contoh pembangunan proyek infrastruktur jalan Trans-Papua dan dibentuknya tim Kemenkopolhukam yang bekerjasama dengan Komnas HAM pada 2016 untuk mengatasi kasus-kasus HAM besar di Papua seperti Wasior, Wamena dan Paniai.

Retno menyebut bahwa pemerintah juga sudah mencabut aturan soal izin untuk wartawan asing datang meliput ke Papua, alhasil ada peningkatan 41% kunjungan wartawan asing ke sana.

Sementara menurut Yasonna Laoly, sepanjang tahun 2015 tercatat 190 demonstrasi di Papua atau satu setiap dua hari, sebagai bukti bahwa hak kebebasan berekspresi telah dijamin.

ITE demi harmoni keagamaan?

Terkait intoleransi agama, Yasonna menjelaskan, "Mempertahankan harmoni keagamaan adalah tantangan, namun pemerintah sudah mengadopsi revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menanggapi penyebaran ujaran kebencian terkait agama dan etnis yang terjadi lewat media teknologi."

Namun Ketua YLBHI Asfinawati mengungkapkan keyakinan bahwa revisi Undang-undang ITE bisa menjadi cara untuk mengatasi penyebaran kebencian agama lewat medium teknologi.

"Apalagi jika RUU-nya membuat pidana baru. Pemidanaan tidak akan membuat orang surut, malah mungkin justru akan mengentalkan identitas keagamaan yang mendasari intoleransi," kata Asfinawati.

Sementara terhadap ujaran kebencian, Asfinawati berpendapat bahwa 'kebencian beragama' tercermin dalam gugatan penodaan agama.

"Jadi tuntutan-tuntutan agar orang didakwa dengan pasal-pasal penodaan agama sebetulnya adalah bentuk intoleransi itu sendiri. Ketika polisi meneruskan kasus-kasus penodaan agama, sebetulnya mereka sedang mengajarkan masyarakat untuk tidak toleran."

Beberapa kasus penodaan agama yang ditindaklanjuti polisi antara lain adalah kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan kasus Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar.

Selain itu, beberapa kali kejadian ibadah agama menjelang Natal dihentikan karena ancaman kelompok-kelompok intoleran, seperti yang terjadi di Bandung pada Desember 2016 lalu.

Bukan hanya infrastruktur

Penjelasan yang disampaikan pemerintah Indonesia di Jenewa terkait masalah HAM di Papua masih dipertanyakan oleh Yati Andrian, koordinator KontraS.

"Persoalan Papua bukan sekadar membuka akses media internasional, menurut kami, dan juga bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur," ujar Yati.

Ditambahkan oleh Yati pembatasan juga masih besar dalam kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat di Papua.

"Apakah ini (kebebasan berkekspresi) terjadi di lapangan, bahwa kasus Wasior dan Wamena, karena kalau kita mengutip pernyataan tadi, sedang disiapkan pengadilan HAM ad hoc di Makassar, namun sejauh ini kami belum mendengar secara spesifik."

"Sudah sejauh mana ini sebetulnya diinformasikan, jangan-jangan tidak diinformasikan, atau jangan-jangan belum disiapkan tapi sudah disampaikan lebih dahulu di Jenewa," tutur Yati. (bbcindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM