Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke pusat pelatihan nasional (pelatnas) beberapa cabang olahraga dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan demi memantau kesiapan atlet-atlet Indonesia sebelum berlaga di Asian Games yang dihelat 18 Agustus hingga 3 September mendatang.

Jokowi berencana tidak hanya menyambangi pelatnas di Jawa, tetapi juga di luar pulau Jawa. Ia merasa perlu memastikan bahwa target raihan medali Indonesia di Asian Games ini bisa sesuai dengan target.

"Berkaitan dengan prestasi, saya akan datang ke pelatnas yang ada di Jakarta dan sekitar Jakarta, serta di luar pulau Jawa demi memastikan atlet siap dan target medali yang diberikan betul-betul tercapai dan syukur-syukur bisa mencapai target," jelas Jokowi di Gelora Bung Karno, Senin (25/6).

Ia berharap, kesiapan atlet sudah mencapai 100 persen dalam 53 hari mendatang, berbarengan dengan kesiapan venue-venue Asian Games.

"Saya melihat semuanya berjalan dengan baik dan kami harapkan pada 18 Agustus yang akan datang kami benar-benar siap 100 persen semuanya baik dari sisi venue dari sisi penyelenggaraan pembukaan dan prestasinya," papar dia.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebelumnya mengatakan telah mengantongi 80 persen prediksi target medali Asian Games 2018 jelang batas akhir pendaftaran atlet tanggal 30 Juni mendatang. Sejauh ini, Imam menargetkan posisi 10 besar bagi Indonesia. Namun, hal itu harus dikalkulasi secara detail dengan mempertimbangkan jumlah negara yang ikut dalam satu cabang olahraga dan sosok atlet yang mereka turunkan di setiap laga.

"(Untuk target) kami akan konfirmasi langsung kepada setiap cabang olahraga setelah 30 Juni. Termasuk, memastikan uji coba dan program pelatnas seperti apa, serta evaluasi pelatnas yang dipimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)," ujar imam dikutip dari Antara. (CNN Indonesia)

Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada Jepang karena sudah mendukung Indonesia dalam pencalonan keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2019 hingga 2020 mendatang.

Ucapan ini disampaikan oleh Jokowi kala menerima delegasi Jepang yang dipimpin Menteri Luar Negeri Taro Kono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/6).

"Terima kasih atas dukungan Jepang terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan keamanan 2019 hingga 2020," ujar Jokowi di, Senin (25/6).

Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB awal bulan ini dengan total 144 dari 190 suara, mengalahkan Maladewa dengan total 46 suara. Indonesia menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya di DK PBB akan berakhir pada 31 Desember 2018.


Selain mengucapkan terima kasih, Jokowi juga berharap pertemuan dengan delegasi Menlu Jepang ini bisa memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Untuk itu, ia berharap Taro Kono dan Menlu Indonesia Retno Marsudi bisa menyelenggarakan dialog yang intensif.

"Saya yakin Menlu Jepang akan membahasnya secara komprehensif dengan Menlu Indonesia dalam pertemuan setelah ini dan saya ingin menyampaikan beberapa observasi mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, dan bagaimana kami bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi terutama di berbagai forum internasional," kata dia.

Pertemuan yang dihelat di Kompleks Istana Kepresidenan ini hanya berlangsung kurang dari satu jam. Setelahnya, delegasi Menlu Jepang menuju Kementerian Luar Negeri untuk berdialog lebih lanjut. (cnnindonesia.com)

Program percepatan penerbitan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi dengan tambahan sembilan juta sertifikat di masa akhir jabatannya, menurut seorang pegiat pertanahan seharusnya dilanjutkan pula dengan program pendistribusian tanah kepada petani atau dulu disebut land reform.

Apabila program reforma agraria ini segera dilakukan pemerintahan Joko Widodo, menurut Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartika, hal itu akan mampu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan konflik pertanahan di Indonesia.

"Tidak cuma mendaftarkan tanah-tanah yang sudah bersertifikat, tetapi termasuk tanah-tanah yang belum bersertifikat yang selama ini pengakuan masyarakat, petani, masyarakat adat, belum diafirmasi oleh pemerintah," kata Dewi Sartika kepada BBC Indonesia, Senin (26/03).

Karena itulah, lanjutnya, setelah pendaftaran tanah selesai, pemerintah semestinya melakukan pemeriksaan kemungkinan adanya ketimpangan, tumpang tindih klaim dan konflik atas tanah, ditata ulang, baru kemudian dilegalkan dan diakui haknya serta diterbitkan sertifikatnya.

"Jadi PTSL (percepatan proses sertifikasi tanah) akan menjadi instrumen pelengkap atau tahap akhir dari reforma agraria," tandas Dewi.

Apabila sudah memenuhi kriteria reforma agraria, lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan program lanjutan. "Yaitu program pendukung setelah tanah itu didistribusikan dan pasca sertifikat tanah itu diberikan kepada penerima manfaat reforma agraria," paparnya.

Dia kemudian mencontohkan, bisa berupa modal, pendidikan, bibit, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial yang memudahkan petani. "Jadi, kalau hanya bagi-bagi sertifikat, itulah tidak bisa disebut otomatis reforma agraria."

Dihubungi secara terpisah, Kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan reforma agraria secara berbarengan dengan PTSL.

"PTSL itu merupakan bagian reformas agraria. Lihat saja di RPJM, di mana semuanya prioritas, dan kami melaksanakannya secara simultan," kata Horison saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Senin (26/03).

Dengan melakukan reforma agraria, lanjutnya, pihaknya otomatis melakukan PTSL sekaligus melakukan land reform atau redistribusi tanah.

"Jadi, program redistribusi tanah tetap jalan dan ada targetnya," tandasnya.

Dikutip dari artikel yang ditulis Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KPA), Eko Sulistyo, di situs resmi KPA, realisasi fisik pensertifikatan redistribusi tanah tahun anggaran 2015 sampai dengan Agustus 2017 sejumlah 245.097 bidang.

Mengutip Buku Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset dan Redristribusi Tanah Tahun 2015-2017 dari BPN, sampai Agustus 2017, pemerintah sudah menyerahkan 2.889.993 sertifikat tanah.

Tetapi sebetulnya mengapa pemerintah menempuh percepatan proses sertifikasi tanah atau resminya disebut pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)? Dan mengapa menimbulkan pro-kontra sehingga dikritik politikus Amien Rais? Berikut penjelasannya:

Amien rais sebut 'bagi-bagi sertifikat sebagai kebohongan'
Ambisi Presiden Joko Widodo agar seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar atau bersertifikat pada 2025, sempat menuai kontroversi, utamanya saat politikus Amien Rais menyebutnya sebagai "kebohongan".

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien Rais di sebuah acara diskusi di Bandung, Minggu (18/03).

Tudingan ini telah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo, tetapi sempat menimbulkan tanggapan keras dari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.

"Dari dulu juga sertifikat itu dilakuin, tetapi prosesnya panjang, lama, dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jadi asbun (asal bunyi) aja," kata Luhut.

Dia meminta agar Amien Rais "jangan banyak bicara". "Saya pikir, kita enggak boleh asal ngomong, apalagi udah senior-senior. Dia kan 70 tahun, saya juga 71 tahun," kata Luhut.

Kubu Amien Rais kemudian balik mengkritik langkah Luhut. Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan sebaiknya Luhut tidak tersinggung dengan kritik Amien Rais tersebut.

"Menurut saya enggak usah terlalu baper ya, enggak usah terlalu kemudian saling mengancam," tegasnya.

Perbedaan PTSL dan sertifikasi tanah per orangan

Target Presiden Jokowi untuk operasi nasional agraria, atau Prona, bagi kalangan tidak mampu dan menengah, yang sebagian dibiayai dari APBN, diharapkan agar seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar atau bersertifikat pada 2025.

Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditugasi mempercepat proses sertifikasi tanah secara nasional.

"Kita punya kurang-lebih 126 juta bidang tanah yang harus didaftarkan. Sampai posisi 2017, kita baru mendaftarkan 51 juta. Kalau posisi 2016, 46 juta," ungkap Kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis.

"Nah sisanya sekitar 76 juta, itu yang harus dilakukan percepatan," kata Horison.

Berbeda dengan sistem PTSL, proses sertifikasi yang dilakukan orang per orang atau pribadi akan memakan waktu yang lebih lama. "Itu dia melakukan upaya sendiri untuk melakukan konfirmasi, validasi, itu 'kan membutuhkan waktu," ujarnya.

"Dengan PTSL, itu berjalan sistematis. Karena dia disisir (oleh aparatur desa) di satu desa itu secara lengkap. Kalau semua pihak mengetahui, terkoordinasi (dengan pemda), maka proses yang membutuhkan waktu itu bisa dipangkas," papar Horison

Apakah PTSL gratis?
Program PTSL dilakukan secara serentak di Indonesia dan diberikan kepada masyarakat dengan golongan ekonomi lemah hingga menengah, utamanya mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

"Gratis itu istilah lain subsidi pemerintah," ungkap Horison, kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menurutnya, biayanya ada, tetapi disubsidi pemerintah antara lain melalui APBN.

"Biaya pengukuran, pendaftaran, biaya pemeriksaan tanah itu disubsidi oleh negara. Makanya masyarakat mengistilahkan dengan gratis," jelasnya.

Adapun biaya yang berkaitan dengan, misalnya, alat bukti perolehan, patok batas, meterai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab peserta.

Sejumlah laporan menyebutkan, salah-satu kendala di balik program PTSL ini adalah biaya, karena tidak semua dibiayai dari APBN, tetapi juga dari APBD, investor melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dan lain-lain

Apa syarat yuridis agar sertifikat bisa diterbitkan?
Dalam PTSL, sebelum diterbitkan sertifikat, status yuridis sebuah bidang tanah dapat dikelompokkan menjadi K1, K2, K3 dan K4, kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, Jum'at (23/03).

Menurutnya, K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear sehingga dapat diterbitkan sertifkat. Adapun K2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah.

Sementara K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah, dan K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta.

"Hanya untuk kriteria K1 saja yang bisa diterbitkan sertifikatnya. Apabila nanti status tanah yang masih K2, K3, K4 sudah dapat terpenuhi syaratnya, sertifikatnya bisa kita berikan," papar Sofyan. (bbcindonesia.com)

Presiden Joko Widodo turut memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh pada Jumat (9/3) melalui unggahan di akun media sosialnya.

Melalui unggahan di akun Instagram, Jokowi terlihat sedang mendengarkan lagu di ruang meja bundar dalam Istana melalui telepon genggamnya sembari menggoyangkan kaki mengikuti irama awal 'Kamu Harus Pulang' dari Slank.

"Saya mengucapkan Selamat Hari Musik Nasional 2018," ucap Jokowi usai mendengarkan musik.

Jokowi juga mengatakan segenap pegiat dan insan musik Indonesia tahun ini berkumpul di Ambon untuk Konferensi Musik Indonesia sejak 7-9 Maret 2018.

Jokowi meminta para insan musik Indonesia mampu menciptakan ekosistem musik nasional yang menghilangkan segala hambatan karya cipta pemusik yang berujung dengan pengakuan musik lokal.

Menurut presiden ke-tujuh Republik Indonesia itu, ragam musik Indonesia yang terbentang dari Sabang-Merauke mencerminkan rasa toleransi, kerukunan, dan keharmonisan.

"Musik bukan hanya sekadar untuk dinikmati, namun haruslah kita jaga keberadaannya," kata Jokowi.

Jokowi juga mengucapkan Hari Musik Nasional melalui unggahan di akun Twitter miliknya.

Diberitakan Antara, Konferensi Musik Indonesia yang digelar di Ambon membahas kemajuan musik sebagai kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan KMI yang baru digelar pertama ini juga bakal membahas permasalahan yang biasa ditemui musisi lokal.

"Musik merupakan subsektor prioritas dari 15 subsektor lainnya yang ditangani Bekraf yakni musik, film, animasi dan Video. Ketiga subsektor ini harus mendapat perhatian bersama, sehingga nantinya menjadi sektor yang diunggulkan," ujarnya.

Pun Menteri Keuangan Sri Mulyani turut hadir dalam KMI 2018 sebagai narasumber di hari pertama. Ia membahas kontribusi musik terhadap GDP dan potensinya. (cnnindonesia.com)

Page 1 of 8

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM