Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memecat Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan menunjuk Direktur CIA, Mike Pompeo, sebagai penggantinya.

Lewat pesan Twitter, Presiden Trump mengucapkan terima kasih kepada Tillerson dan menambahkan menteri luar negeri yang baru akan melakukan 'tugas yang hebat'.

Presiden Trump juga mencalonkan Gina Haspel sebagai perempuan pertama yang menjabat Direktur CIA.

Seorang pejabat Gedung Putih menjelaskan kepada BBC tentang waktu pengumuman pencopotan Tillerson itu: "Presiden ingin memastikan dia memiliki tim yang baru menjelang perundingan dengan Korea Utara dan berbagai perundingan dagang yang sedang berlangsung."

Pekan lalu Tillerson sedang dalam lawatan ke Afrika ketika dia tampaknya tidak mengetahui pengumuman Presiden Trump yang akan melakukan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Tim diplomat AS mengatakan dia merasa tidak sehat hari Sabtu dan belakangan kementerian luar negeri mengatakan lawatannya ke Afrika diperpendek sehari.

Sekilas 'hubungan' Trump-Tillerson

Bukan rahasia lagi jika Presiden Trump memiliki hubungan kerja yang tidak mudah dengan Menlu Tillerson.

Oktober tahun lalu, misalnya, Trump lewat Twitter mengkritik upaya mantan pimpinan puncak ExxonMobil untuk membuka dialog dengan Korea Utara lewat pesan "dia membuang-buang waktu berupaya berunding dengan Pria Roket Kecil itu."

Dalam bulan itu juga, Tillerson mengelar konferensi pers di Departemen Luar Negeri untuk membantah bahwa dia mempertimbangkan diri untuk mundur.

Namun Tillerson tidak membantah laporan-laporan bahwa dia pernah menyebut Presiden Trump sebagai 'pandir'.

Sepekan kemudian Trump secara terbuka mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Tillerson dalam tes kecerdasan, IQ.

Menurut laporan-laporan media, Tillerson merasa terkejut dengan yang menurutnya sebagai kesulitan yang dihadapi Presiden Trump untuk memahami kebijakan luar negeri yang mendasar sekalipun.

Sementara Trump dilaporkan merasa terganggu dengan bahasa tubuh dari menteri luar negerinya dalam rapat-rapat. Soalnya, seperti dilaporkan New York Times, Tillerson kadang suka memutar matanya atau membungkuk jika tidak setuju dengan keputusan mantan bosnya itu.

Laporan-laporan menyebutkan ada perpecahan di kalangan pemerintah Trump, antara panglima Angkatan Bersenjata dengan menteri luar negeri tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat menyangkut Korea Utara maupun Iran.

Tillerson -mantan pimpinan puncak perusahaan enegeri ExxonMobil- baru ditunjuk menjabat menlu sekitar satu tahun lebih.

Bulan Oktober tahun lalu, dia menggelar konferensi pers untuk membantah bahwa dia ingin mengundurkan diri menyusul laporan media tentang perselisihannya dengan Presiden Trump.

Kabar burung tentang rencana pengunduran dirinya itu dipicu oleh pesan Twitter seorang wartawan CNN di Gedung Putih yang mengatakan "bahwa Trump mengetahui Tillerson pernah menyebutnya sebagai 'pandir' pada musim panas ini." (bbcindonesia.com)

 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan kawasan perbatasan akan bangkit menjadi beranda terdepan seiring dengan mulai dibangunnya ekonomi di kawasan itu.

Hal itu dipaparkan Puan saat melakukan kunjungannya di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua pekan lalu. Dia menuturkan pihaknya akan memasukkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Sota sebagai prioritas tahun depan.

“Kami akan mulai masuk dari daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Setiap daerah perbatasan itu kita selalu upayakan agar dibangun sekolah, Puskesmas dan pos lintas batas negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, pekan lalu.

Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi daerah-daerah perbatasan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan.

Pada kunjungannya itu, Puan membagikan sejumlah bantuan berupa sembilan paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil, 24 paket PMT untuk balita, dan 150 Paket PMT untuk Anak Sekolah.

Selain itu, Menko PMK juga menyerahkan bantuan berupa 10 buah Toren Air, 50 buah jerigen, 1 buah penjernih air dan tenda posko, 75 paket makanan siap saji, 10 buah hidran air hingga Bantuan Kearifan Lokal sebesar Rp50 juta yang akan digunakan untuk pembelian peralatan musik.

Ada pula bantuan untuk Program Keserasian Sosial sebesar Rp109 juta yang akan digunakan untuk pembangunan balai musyawarah adat, penyuluhan hidup toleransi, dan revolusi mental. (cnnindonesia.com)

Jakarta, Delta FM -- Dalam rangka peringatan Hari Anak Perempuan Internasional 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Plan International Indonesia menggelar acara ‘Sehari Jadi Menteri’ pada Rabu (11/10). Acara ini memberikan kesempatan pada 21 remaja khususnya perempuan dari berbagai provinsi untuk mengikuti sebuah rapat yang membahas isu perkawinan anak. Mereka dengan serius memainkan perannya masing-masing sebagai menteri, sekretaris menteri, dan deputi kementerian.
Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny Rosalin menyatakan pemilihan topik pada acara ini menjadi salah satu upaya menjadikan Indonesia negara layak anak pada tahun 2030. Maka dari itu, KPPPA sangat berharap diskusi anak muda dapat memberikan rekomendasi program yang segar bagi perlawanan pada perkawinan usia anak.
“Anak-anak kita menjadi bagian dari SDM yang perlu kita pupuk terus ke depan dan sebagai informasi saja, kita ingin menjadi Indonesia layak anak di tahun 2030 dan salah satu indikator yang harus kita capai adalah tidak adanya perkawinan anak di Indonesia ini,” tegas Lenny saat konferensi pers.
Sebelum menjalankan peran "Sehari Jadi Menteri", para remaja mendapatkan pelatihan dasar kepemimpinan, pembekalan tentang organisasi di KPPPA, isu hak anak dan kesetaraan gender, terutama berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak.
Ayu Juwita, remaja asal Sumatera Utara terpilih untuk menggantikan Yohana Yambrise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu hari tersebut. Selama 90 menit Ayu bersama remaja lain membahas dan berdiskusi tentang masalah pernikahan anak di lantai 10, kantor KPPPA, Jakarta Pusat. Seluruh peserta masing-masing menyatakan argumen dan rekomendasi programnya.


Berikut sembilan rekomendasi program yang Ayu dan kawan kawan nyatakan kepada KPPPA perihal pencegahan perkawinan usia anak :

1. Mendorong Presiden menindaklanjuti Perppu terkait pencegahan pernikahan usia anak dan membuat Peraturan Menteri (Permen) serta merekomendasikan kepada setiap daerah untuk membuat Perda, Pergub, Perwali, dan Perdes tentang pendewasaan usia perkawinan yang didukung oleh gerakan 10.000 hashtag.

2. Ketegasan hukum saat menangani kasus kekerasan seksual dengan mendorong rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk disahkan

3. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik dari pemerintah, penyedia pelayanan kesehatan, perusahaan, dan masyarakat secara umum untuk membahas menstruasi agar terhindar tindakan bullying yang terjadi akibat kesadaran yang rendah mengenai menstruasi dan nutrisi ibu hamil guna menanggulangi kematian ibu dan anak yang berdampak pada perkawinan usia anak.

4. Memanfaatkan akses digital dan non digital ramah anak yang sebelumnya telah disaring oleh KPI memperlihatkan bahaya perkawinan usia anak dan pornografi sehingga dapat diakses oleh kaum urban sampai non urban dengan kampanye online, baliho, program TV, dan film.

5. Membuat program TIVIMAS, Tim Evaluasi Masyarakat sebagai wadah independen dalam membantu pemerintah untuk mengevaluasi empat hal, pertama, Perda Pergub Perdes terkait pencegahan perkawinan usia anak, kedua, kabupaten layak anak, ketiga, pelayanan kesehatan, keempat, akte kelahiran yang sudah ada didukung dengan fakta

6. Mendukung parlemen muda dan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan sejak dini agar dapat menjadi kepala daerah, anggota parlemen, dan menteri

7. Memberikan kesempatan pada korban pernikahan usia anak agar dapat berkembang, berpendapat, serta memutuskan dengan cara membuat program untuk mendorong korban kembali bersekolah

8. Pemerataan dan penguatan program yang sudah ada yaitu, Puspada dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mencegah perkawinan usia anak dengan tiga program, yaitu pertama, Sekolah Keterampilan Untuk Anak (Serap) dengan menambah pelatihan untuk keterampilan dan kemampuan kewirausahaan. Kedua, New (No Exploitation to Women), gerakan baru untuk memberikan kegiatan pada perempuan agar mampu teredukasi secara fisik mapun mental mengenai informasi pernikahan usia anak yang dilakukan dengan metode menarik. Ketiga, Pekan Kreatif yang melibatkan komunitas dengan menyelipkan seni budaya.

9. Bekerja sama dengan tokoh keagamaan dan adat dalam mensosialisasikan pendidikan kesehatan reproduksi kespro yang komprehensif dan pencegahan perkawinan usia anak di komunitas dan sekolah.
Kesembilan rekomendasi tersebut dibacakan Ayu pada akhir acara. Salah satu remaja asal NTT sekaligus pemeran sekretaris menteri, Angelinna Putri menyatakan harapannya atas pembacaan rekomendasi kaum remaja tersebut.
“Yang paling penting adalah pemerintah mendengar rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan tadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini para anak-anak itu dapat menyadari bahwa seharusnya sebagai anak-anak kita bisa menunda usia perkawinan,” kata Angelinna.
KPPPA dan seluruh masyarakat berharap, remaja Indonesia dapat menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (ADRIAN)

"Punya empat anak yang masih kecil, makan apa kalau kapalnya dilarang berlayar karena menggunakan cantrang," ujar Teungku Iskandar Muda, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sekertariat Cilacap, saat mengutarakan keluhannya kepada CNNIndonesia.com.

Iskandar, Selasa kemarin bertahan memenuhi seruan HNSI pusat untuk tidak ikut-ikutan mendemo Susi. Namun sikap itu tak berarti membuat Iskandar setuju jika cantrang dan sejumlah alat tangkap lainnya dilarang tanpa ada kebijakan bantuan.

"Larang cantrang, terus dilepas begitu saja, good job, Susi," kata Iskandar.

Susi Pudjiastuti pertama kali terjun ke ranah Pemerintahan adalah Oktober 2014 lalu. Susi yang diajak Presiden Joko Widodo kala itu memang ditugaskan untuk memberikan kesejahteraan secara menyeluruh bagi nelayan. Tak hanya itu, Susi juga diminta agar kejayaan bahari Indonesia bisa tetap lestari.

Susi langsung tancap gas. Berbagai kebijakan pun langsung dia keluarkan dengan tujuan utama mengembalikan stok perikanan menjadi tidak over fishing baik karena penggunaan cantrang, maupun karena banyak praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.

Larangan penggunaan alat tangkap cantrang belakangan menjadi kebijakan paling populer yang banyak dipermasalahkan nelayan.

Cantrang sendiri merupakan alat tangkap ikan yang sudah digunakan oleh nelayan Indonesia lebih dari 30 tahun lalu. Alat tangkap ini dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring.

Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (warp), pelampung dan pemberat.

KKP melarang alat ini digunakan melalui Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Alasan pelarangan adalah alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan.

Tak hanya lewat Permen, pelarangan alat tangkap tersebut pun diperkuat pada 2016 silam lewat Surat Edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menawarkan kredit perbankan kepada nelayan agar mereka dapat membeli alat tangkap baru selain cantrang.

“Kami pertemukan dengan perbankan yang mau memberikan kredit minimal Rp200 juta. Pokoknya sampai cukup kebutuhan mereka,” kata Susi beberapa bulan lalu.

Respons di lapangan, bukan hanya larangan cantrang, hampir semua kebijakan yang diciptakan oleh Susi ini malah menuai berbagai reaksi dan kecaman. Nelayan-nelayan kecil hingga pengusaha besar merasa dipangkas kehidupannya setelah kebijakan itu diberlakukan oleh Susi.

"Dia lebih peduli pada kesejahteran ikan, alih-alih kami yang merupakan manusia," timpal Iskandar.

Selasa kemarin pun sebenarnya bukan kali pertama Susi disuruh lengser dari jabatannya. Demonstrasi yang sama juga pernah terjadi pada 2016 lalu.

Susi pun dengan santai mengungkapkan, aksi-aksi tersebut tidak serta merta membuat dia pusing atau merasa tertekan. Sebab, kata dia, setiap tahun ada saja nelayan yang diajak pengusaha untuk memboikot dirinya,

"Ini (demo nelayan) adalah reguler event, pasti selalu ada," kata Susi setelah dia mengisi pidato di Grand Sahid Jaya, Selasa (11/7).

"Kalau terus urusi (cantrang) energi saya bisa habis," kata Susi.

Susi menegaskan dirinya tetap teguh dengan keinginannya menghapus penggunaan alat tangkap cantrang di perairan Indonesia per awal 2018. Keinginan itu tetap diprioritaskan meski terus mendapat nelayan karena dianggap menyengsarakan mereka.

"Padahal, saya tak ada niat sengsarakan mereka (nelayan). Saya cuma berikan larangan, kalian harusnya sadar kalau tidak ada cantrang di perairan Indonesia, ikan bisa melimpah. Ini namanya ekonomi berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pun memberi nasihat pada Susi. Dia menyarankan agar Menteri asal Pangandaran itu melakukan inovasi terkait kebijakan larangan cantrang yang dikeluarkan pada 2015 lalu.

Susi, kata Luhut, seharusnya memikirkan kebijakan lanjutan ketika dia menerapkan larangan cantrang dengan, misalnya, menyediakan alat tangkap alternatif bagi nelayan-nelayan kecil yang tak bisa melaut.

"Inovasi itu bisa bermacam-macam. kalau sudah larang cantrang ya whats nextnya apa," kata Luhut.

Luhut menyebut kapal cantrang oleh regulasi nasional dan juga organisasi dunia FAO memang dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan laut. Pemerintah pun, lanjut dia, sebenarnya telah menyediakan alat tangkap pengganti bagi nelayan yang sebelumnya menggunakan cantrang.

Bagaimanapun Luhut tidak memungkiri proses yang dibutuhkan KKP untuk mendistribusikan penggantian alat tangkap itu butuh waktu yang tidak sebentar. Sehingga polemik terkait alat tangkap ini terus terjadi, banyak nelayan yang merasa dirugikan, hingga tidak bisa melaut setelah cantrang tersebut dilarang.

"Larangan ini kan sudah sesuai prinsip ekonomi biru dan keberlanjutan sumber daya alam, tapi membiarkan nelayan atau buruh nelayan tidak sanggup melaut merupakan masalah yang harus ditanggapi dengan cermat," kata Luhut. (cnnindonesia.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM