Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mendesak agar penenggelaman kapal pencuri ikan gelap segera dihentikan. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakannya itu adalah amanat Undang-Undang.

Perdebatan keduanya tampaknya mencerminkan 'kegaduhan' baru di kalangan pejabat tinggi, yang dulu pernah menjadi keprihatinan Presiden Joko Widodo.

Sejak menjabat menteri, Susi Pudjiastuti langsung menerapkan terapi kejut dengan menenggelamkan atau membakar kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Selama tiga tahun, dari ribuan kapal yang ditangkap, sebanyak 363 sudah ditenggelamkan.

Kini tiba saatnya untuk berhenti, kata Menko Maritim Luhut Panjaitan.

"Mau diapakan itu kapal? Masa mau dibiarkan jadi rusak? Padahal nelayan kita banyak. Nelayan kita ini sekarang banyak yang di darat. Saya bilang kenapa tidak kapal itu diberikan melalui proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka melaut," kata Menko Luhut kepada para wartawan pada Selasa (09/01) di kantornya.

"Nah presiden memerintahkan untuk fokus pada tugas kita masing-masing. Apa itu? Peningkatan ekspor misalnya di KKP."

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menurut Luhut sedang mengalami penurunan pasokan ikan, antara lain karena kebijakan tangkap pilih yang diterapkan.

Pernyataan itu dibantah KKP dengan alasan pemberantasan penangkapan ikan ilegal berhasil meningkatkan stok ikan hingga 12,5 juta ton pada 2016 lalu atau naik hampir 2,5 juta ton dibanding sebelumnya.

Lagi pula, tegas Menteri Susi, menenggelamkan kapal adalah amanat Undang-Undang.

"Kalau ada yang berkeberatan atau ada yang merasa itu tidak pantas, penenggelaman kapal dilakukan pada kapal-kapal ikan asing yang tertangkap mencuri ikan, tentunya harus membuat satu usulan."

"Usulan itu kepada presiden untuk memerintahkan menterinya merubah UU Perikanan dimana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada. Menteri nanti mengajukan ke Badan Legislasi DPR," kata Menteri Susi dalam sebuah rilis video yang dibagikan stafnya kepada para wartawan pada hari yang sama sebelum Menteri Luhut menggelar konferensi pers.

Beda pendapat Luhut dan Susi ini tampaknya mengangkat kembali 'kegaduhan' antara pejabat tinggi, yang akhir tahun lalu memicu keluarnya instruksi Presiden Joko Widodo agar para menteri tidak berdebat secara terbuka.

Pakar politik Tobias Basuki mengharapkan kedua menteri sebaiknya fokus saja pada upaya menghentikan mata rantai penangkapan ikan ilegal.

"Saya pikir penenggelamannya sendiri gak terlalu isu ya, karena penenggelaman hanya simbolik," kata peneliti di CSIS (Center for Strategic and International Studies) itu.

"Yang jadi masalah besar memang kekuatan aparatur negara untuk menghentikan illegal fishing dan menghentikan jaringan-jaringannya. Ini yang kelihatannya belum bisa. Bagi saya yang memang jadi kunci, pemerintah belum punya aparatur cukup kuat di situ," tambah Tobias.

Pujian dari Jokowi
Pada Senin (08/01), Presiden Joko Widodo memuji tindakan penenggelaman kapal yang dimulai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama tiga tahun terakhir.

Dalam pidatonya di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi menilai Susi telah menempuh langkah signifikan dalam menghalau kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia.

"Sudah tiga tahun ini, ribuan kapal asing pencuri ikan semuanya sudah nggak berani mendekat. Karena apa? Semuanya ditenggelamkan sama Bu Susi," ujar Jokowi.

"Sudah 317 kapal yang ditenggelamkan Bu Susi. Bu Susi itu perempuan, tapi serem. Takut semuanya kepada Bu Susi," tambahnya.

Sesaat setelah diangkat menjadi menteri, Susi menggagas meledakkan kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

"Kita perlu efek kejut. Kita punya wilayah yang sangat besar untuk diawasi, mustahil untuk benar-benar mengawasinya," kata Susi kepada BBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Selama menjabat menteri kelautan dan perikanan, Susi telah memerintahkan peledakan ratusan kapal, termasuk dari Cina yang menyebut perairan di sekitar Kepulauan Natuna adalah wilayah tradisional Cina dalam menangkap ikan.

Hal ini memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara sekaligus kecaman dari DPR bahwa ia bersikap terlalu keras. (bbcindonesia.com)

"Punya empat anak yang masih kecil, makan apa kalau kapalnya dilarang berlayar karena menggunakan cantrang," ujar Teungku Iskandar Muda, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sekertariat Cilacap, saat mengutarakan keluhannya kepada CNNIndonesia.com.

Iskandar, Selasa kemarin bertahan memenuhi seruan HNSI pusat untuk tidak ikut-ikutan mendemo Susi. Namun sikap itu tak berarti membuat Iskandar setuju jika cantrang dan sejumlah alat tangkap lainnya dilarang tanpa ada kebijakan bantuan.

"Larang cantrang, terus dilepas begitu saja, good job, Susi," kata Iskandar.

Susi Pudjiastuti pertama kali terjun ke ranah Pemerintahan adalah Oktober 2014 lalu. Susi yang diajak Presiden Joko Widodo kala itu memang ditugaskan untuk memberikan kesejahteraan secara menyeluruh bagi nelayan. Tak hanya itu, Susi juga diminta agar kejayaan bahari Indonesia bisa tetap lestari.

Susi langsung tancap gas. Berbagai kebijakan pun langsung dia keluarkan dengan tujuan utama mengembalikan stok perikanan menjadi tidak over fishing baik karena penggunaan cantrang, maupun karena banyak praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.

Larangan penggunaan alat tangkap cantrang belakangan menjadi kebijakan paling populer yang banyak dipermasalahkan nelayan.

Cantrang sendiri merupakan alat tangkap ikan yang sudah digunakan oleh nelayan Indonesia lebih dari 30 tahun lalu. Alat tangkap ini dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring.

Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (warp), pelampung dan pemberat.

KKP melarang alat ini digunakan melalui Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Alasan pelarangan adalah alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan.

Tak hanya lewat Permen, pelarangan alat tangkap tersebut pun diperkuat pada 2016 silam lewat Surat Edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menawarkan kredit perbankan kepada nelayan agar mereka dapat membeli alat tangkap baru selain cantrang.

“Kami pertemukan dengan perbankan yang mau memberikan kredit minimal Rp200 juta. Pokoknya sampai cukup kebutuhan mereka,” kata Susi beberapa bulan lalu.

Respons di lapangan, bukan hanya larangan cantrang, hampir semua kebijakan yang diciptakan oleh Susi ini malah menuai berbagai reaksi dan kecaman. Nelayan-nelayan kecil hingga pengusaha besar merasa dipangkas kehidupannya setelah kebijakan itu diberlakukan oleh Susi.

"Dia lebih peduli pada kesejahteran ikan, alih-alih kami yang merupakan manusia," timpal Iskandar.

Selasa kemarin pun sebenarnya bukan kali pertama Susi disuruh lengser dari jabatannya. Demonstrasi yang sama juga pernah terjadi pada 2016 lalu.

Susi pun dengan santai mengungkapkan, aksi-aksi tersebut tidak serta merta membuat dia pusing atau merasa tertekan. Sebab, kata dia, setiap tahun ada saja nelayan yang diajak pengusaha untuk memboikot dirinya,

"Ini (demo nelayan) adalah reguler event, pasti selalu ada," kata Susi setelah dia mengisi pidato di Grand Sahid Jaya, Selasa (11/7).

"Kalau terus urusi (cantrang) energi saya bisa habis," kata Susi.

Susi menegaskan dirinya tetap teguh dengan keinginannya menghapus penggunaan alat tangkap cantrang di perairan Indonesia per awal 2018. Keinginan itu tetap diprioritaskan meski terus mendapat nelayan karena dianggap menyengsarakan mereka.

"Padahal, saya tak ada niat sengsarakan mereka (nelayan). Saya cuma berikan larangan, kalian harusnya sadar kalau tidak ada cantrang di perairan Indonesia, ikan bisa melimpah. Ini namanya ekonomi berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pun memberi nasihat pada Susi. Dia menyarankan agar Menteri asal Pangandaran itu melakukan inovasi terkait kebijakan larangan cantrang yang dikeluarkan pada 2015 lalu.

Susi, kata Luhut, seharusnya memikirkan kebijakan lanjutan ketika dia menerapkan larangan cantrang dengan, misalnya, menyediakan alat tangkap alternatif bagi nelayan-nelayan kecil yang tak bisa melaut.

"Inovasi itu bisa bermacam-macam. kalau sudah larang cantrang ya whats nextnya apa," kata Luhut.

Luhut menyebut kapal cantrang oleh regulasi nasional dan juga organisasi dunia FAO memang dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan laut. Pemerintah pun, lanjut dia, sebenarnya telah menyediakan alat tangkap pengganti bagi nelayan yang sebelumnya menggunakan cantrang.

Bagaimanapun Luhut tidak memungkiri proses yang dibutuhkan KKP untuk mendistribusikan penggantian alat tangkap itu butuh waktu yang tidak sebentar. Sehingga polemik terkait alat tangkap ini terus terjadi, banyak nelayan yang merasa dirugikan, hingga tidak bisa melaut setelah cantrang tersebut dilarang.

"Larangan ini kan sudah sesuai prinsip ekonomi biru dan keberlanjutan sumber daya alam, tapi membiarkan nelayan atau buruh nelayan tidak sanggup melaut merupakan masalah yang harus ditanggapi dengan cermat," kata Luhut. (cnnindonesia.com)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal fotonya yang tengah tidur di bandara. Foto itu belakangan menjadi viral di media sosial dan menjadi pemberitaan berbagai media massa.

Susi mengatakan, foto itu diambil saat ia menunggu pesawat di Bandara John F Kennedy, New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Susi baru saja menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kelautan. Susi mengaku Konferensi Laut PBB pada 5-9 Juni 2017 itu membuatnya kelelahan sehingga ia pun tertidur di Bandara.

"Ya orang ketiduran, capek," kata Susi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Susi mengatakan, pesawat yang akan mengantarnya ke Indonesia baru akan berangkat dalam dua jam ke depan.

Susi merasa waktu tersebut sangat berharga untuk dimanfaatkan beristirahat. Setelah tidur sejenak, Susi merasa staminanya kembali pulih.

Foto Susi tengah tertidur pulas di bandara pertama kali dibagikan oleh akun Facebook atas nama Jim B Aditya, pada Senin (12/6/2017) pukul 00.01 tengah malam.

Akun tersebut memberikan pujian pada Susi. Menurut dia, saat itu Sang Menteri tertidur karena kelelahan setelah menjadi pembicara dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kelautan di New York.

"Perempuan tangguh ini layak diberi gelar Ibu Kelautan Indonesia. Tertidur kelelahan di VIP Lounge Bandara JFK, New York, setelah sehari sebelumnya tampil di acara konferensi PBB mengenai kelautan di New York, Amerika Serikat," tulis Jim melalui akun Facebook-nya.

Sekitar delapan jam setelah diunggah Jim, foto itu telah dibagikan sebanyak 715 kali, dan mendapat respons lebih dari 5.000 netizen. (kompas.com)

Sulit untuk tidak mengatakan, publik Amerika Serikat, khususnya yang memiliki perhatian terhadap isu konservasi laut dan biota yang hidup di dalamnya, tidak jatuh hati kepada perempuan menteri yang satu ini.

Ini tergambar jelas lewat pernyataan-pernyataan yang terungkap ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melawat ke Washington, Amerika Serikat.

"Ia adalah seorang rockstar," ujar pembawa acara memperkenalkan Susi saat membuka simposium beran tema "Ocean of Tomorrow", Kamis pekan lalu.

Susi pun menguraikan apa yang dikerjakannya sejak ditunjuk menjadi Menteri KKP, Oktober 2014.

Dimulai dari penenggelaman kapal asing pencuri ikan hingga melarang beroperasinya kapal eks asing dan penggunaan alat tangkap berbahaya, seperti cantrang.

Ia menguraikan keuntungan memerangi illegal fishing, yaitu bertambahnya populasi ikan di perairan Indonesia.

Hasil tangkapan ikan meningkat signifikan dan jenis ikan yang semula menghilang puluhan tahun kembali ke perairan Indonesia.

Susi bicara berdasarkan pengalamannya selama 30 tahun berkecimpung dalam dunia perikanan, dua tahun memimpin KKP, dan memimpin perang terhadap praktik illegal fishing.

Susi juga menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari dalam maupun luar Indonesia saat dirinya ingin secara konsisten untuk mewujudkan visi laut yang sehat, yang menyediakan sumber kehidupan bagi generasi saat ini hingga anak cucu di masa mendatang.

Di hadapan Senator AS Sheldon Whitehouse, pemimpin Kaukus Kelautan Senat AS, Susi tanpa basa-basi menjelaskan persoalan-persoalan itu dan meminta bantuan untuk menutupi kekurangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia saat ini dalam melawan illegal fishing.

Pemerintah masih membutuhkan peningkatan kapasitas pengawasan laut, satelit monitor, dan lainnya yang mendukung upaya penangkapan kapal- kapal asing pencuri ikan.

Senator Whitehouse sembari bercanda mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja Susi menjaga lautan.

"Anda telah menenggelamkan kapal dengan jumlah yang bahkan jauh lebih banyak daripada US Navy (Angkatan Laut AS)," katanya.

Sejak Oktober 2014, Susi telah memerintahkan penenggelaman setidaknya 380 kapal yang terbukti melakukan praktik pencurian ikan.

Meski menguraikan tentang perlunya bantuan dan sponsor baik dari kalangan pemerintah maupun organisasi nonpemerintah di AS, Susi pun tidak bisa menjanjikan keistimewaan terhadap kapal-kapal AS.

Di hadapan puluhan peserta diskusi di kantor Stimson Center, salah satu lembaga think tank AS, Susi mengatakan tetap akan menenggelamkan kapal-kapal AS yang mencuri ikan di Indonesia. Ungkapan ini disambut dengan gelak tawa para peserta diskusi.

Jessica Hardy, pendiri Regenerative Seas, yang sempat menjelajah Nusantara selama tiga tahun, pun terkesan dengan Susi.

Ia mengikuti kiprah Susi melalui media massa yang mewartakan aksi-aksinya menenggelamkan kapal asing.

Ia bahkan mengikuti pidato Susi pada Konferensi Kelautan di Bali pada 2016.

"Ia adalah perempuan yang tangguh," kata Jessica.

Orang bodoh

Namun, puja-puji yang diterima Susi di luar negeri terkadang berbeda irama dengan pendapat sejumlah kalangan di dalam negeri.

Di Indonesia, Susi dikritik karena kebijakannya tak berorientasi pada sektor laut, lebih pada menenggelamkan kapal.

Bahkan, ada yang menilai bahwa orang bodoh pun bisa menenggelamkan kapal.

Cerita ini pun dibawa Susi di hadapan peserta simposium kepemimpinan global tentang masa depan kelautan yang diselenggarakan The Pew Charitable Trust serta di hadapan sejumlah pemikir, aktivis, dan ahli pemerintahan saat berbicara di Stimson Center.

Bukan ingin secara frontal menjawab sindiran itu, ia hanya ingin menunjukkan bahwa tak semua orang menyukai apa yang dilakukannya.

Padahal, menurut Susi, menjadi orang bodoh saja tidak cukup untuk bisa menggerakkan TNI AL beserta instansi terkait untuk meledakkan kapal pencuri ikan.

"Orang bodoh ini harus jadi menteri dulu supaya bisa meledakkan kapal," kata Susi.

Ia mencurigai pihak-pihak yang dirugikan atas kebijakan-kebijakannya, khususnya para pemilik kapal, mulai menggunakan berbagai cara untuk menghambat langkahnya memberantas praktik pencurian ikan serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memengaruhi elite politik supaya kebijakan pelarangan beroperasinya kapal-kapal eks asing dicabut dan tetap diperbolehkannya penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.

Susi pun berharap Presiden RI tidak terpengaruh dan tetap mendukung langkahnya. Apalagi dengan diterimanya penghargaan Peter Benchley Ocean Awards, penghargaan paling prestisius di dunia kemaritiman internasional, menunjukkan langkah Pemerintah RI telah berada di rel yang benar. (kompas.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM