Pemerintahan Presiden Donald Trump membekukan lebih dari setengah sumbangan dana bagi badan PBB yang membantu rakyat Palestina.

Amerika Serikat sudah memberi tahu badan bantuan PBB, UNRWA, bahwa mereka akan membayar angsuran pertama tahun ini senilai US$60 juta atau sekitar Rp800 miliar, namun sisanya senilai US$65 (setara dengan Rp865 miliar)akan dibekukan, tergantung pertimbangan di masa mendatang.

Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri di Washington mengatakan perlu evaluasi yang mendasar terhadap UNRWA.

"Perlu ada penilian yang mendalam tentang bagaimana UNRWA bekerja dan bagimana program-program organisasi ini dibiayai," kata seorang pejabat Amerika yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya kepada kantor berita AFP.

Ia juga mengatakan Amerika ingin sumber dana UNRWA 'dibagi rata dengan negara-negara lain'.

"Selama beberapa dekade kami adalah penyumbang terbesar," katanya.

Hampir 30% dari anggaran UNRWA berasal dari sumbangan Amerika, yang merupakan donor terbesar organisasi ini.

"Tanpa sumbangan kami, berbagai program UNRWA akan terancam," katanya seraya menambahkan angsuran US$60 juta mencegah hal itu terjadi.

Badan PBB ini menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan sosial kepada jutaan warga Palestina, baik di dalam maupun di luar Palestina, termasuk di Tepi Barat, Jalur Gaza dan di beberapa negara tetangga Palestina sejak 1950.

Sekjen PBB 'khawatir'

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah di Washington namun 'khawatir' dengan laporan-laporan yang terkait dengan keputusan pembekuan sumbangan Amerika.

"Saya sungguh berharap pada akhirnya Amerika Serikat bisa tetap memberikan sumbangan dana bagi UNRWA," kata Guterres.

"UNRWA bukan institusi Palestina, ini adalah organisasi PBB," katanya. Ia juga mengatakan bahwa UNRWA 'memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas' di Timur Tengah.

Beberapa pihak mengatakan keputusan pemerintahan Presiden Trump untuk membekukan sumbangan dana ini 'mungkin untuk menekan Palestina agar bersedia mengikuti perundingan damai dengan Israel'.

Hubungan Presiden Trump dengan Palestina mengalami ketegangan setelah ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, langkah yang memicu protes tidak hanya di Palestina tapi juga di banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menggambarkan keputusan Trump tersebut sebagai 'penghinaan abad ini'.

Muncul kekhawatirkan langkah Presiden Trump soal Yerusalem 'akan meningkatkan ketegangan kawasan'.

Pada hari Senin (15/01) para pemimpin Palestina memerintahkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membekukan pengakuan atas Israel.

Pada akhir pertemuan dua hari, Dewan Pusat PLO mengatakan pengakuan tersebut harus dicabut sampai Israel mengakui negara Palestina, sesuai batas wilayah pada tahun 1967 dan membatalkan keputusan mencapok Yerusalem Timur.

Palestina ingin menjadikan wilayah pendudukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. (bbcindonesia.com)

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan menghentikan aliran dana bantuan ke Palestina karena wilayah itu dianggap "tidak bersedia merundingkan perdamaian".

"Kami membayar Palestina jutaan dollar setiap tahun dan tidak mendapat apresiasi atau penghomatan. Mereka bahkan tidak ingin merundingkan traktat perdamaian dengan Israel yang sudah lama belum dirampungkan," cuit Trump di Twitter.

"Namun, karena Palestina tidak lagi bersedia merundingkan perdamaian, mengapa kami harus melakukan pembayaran dalam jumlah besar kepada mereka di masa mendatang?" sambungnya.

Soal mengapa Palestina tidak lagi bersedia berunding sejatinya telah dikemukakan Presiden Mahmoud Abbas setelah Trump memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan akan memindahkan kedutaan AS ke sana.

"Amerika Serikat terbukti merupakan mediator tak jujur dalam proses perdamaian," kata Abbas.

Dia menambahkan, Yerusalem "selamanya ibukota negara Palestina".

Bantuan apa yang diberikan AS ke Palestina?
Cuitan Trump adalah lanjutan dari pernyataan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley. Menurutnya, AS akan berhenti menyumbangkan dana kepada badan PBB yang menangani pengungsi Palestina.

Terhadap badan yang mengelola pendidikan, kesehatan, dan program sosial itu, AS tercatat sebagai penyumbang terbesar dari pihak pemerintah dengan jumlah hampir US$370 juta atau setara Rp5 triliun pada 2016. Jumlah tersebut mencapai 30% dari seluruh pendanaan badan tersebut.

"Pada dasarnya presiden mengatakan dia tidak ingin memberi dana tambahan, atau menghentikan pendanaan, sampai Palestina sepakat kembali ke meja perundingan," kata Haley.

"Palestina kini harus menunjukkan iktikad bahwa mereka ingin datang ke meja. Hingga kini, mereka tidak datang ke meja, tapi mereka minta dana bantuan. Kami tidak memberikan dana bantuan, kami ingin memastikan mereka datang ke meja," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Haley juga mengumumkan tindakan AS dalam membekukan dana bantuan untuk Pakistan.

"Pemerintah menahan bantuan US$255 juta (sekitar Rp3,5 triliun) untuk Pakistan. Ada alasan yang jelas untuk ini: Pakistan melakukan permainan ganda selama bertahun-tahun. Mereka bekerja dengan kami dan juga melindungi teroris yang menyerang pasukan kami di Afghanistan."

Pernyataan Haley ini muncul sehari Presiden Donald Trump lewat pesan Twitter menuduh Pakistan berbohong dan melindungi teroris. (bbcindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM