Meski sempat mempertimbangkan untuk kembali mengubah cuti bersama Lebaran, pemerintah mempertahankan durasi cuti sebagaimana diputuskan 18 April lalu.

Keputusan pemerintah itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, pada Senin (7/5) pagi.

"Pemerintah mempertimbangkan cuti bersama akan memberi waktu yang cukup bagi masyarakat dalam bersilaturahmi bersama keluarga yang berada di luar kota dan pemerintah dapat melakukan rekayasa lalu lintas sehingga memberikan kenyamanan dalam perjalanan mudik," kata Puan.

Dengan demikian, secara keseluruhan libur Lebaran 2018 ini ada 10 hari libur, yang terdiri dari dua hari libur Idul Fitri 1439H yaitu tanggal 15 dan 16 Juni, serta tujuh hari cuti bersama yaitu tanggal 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, dan 20 Juni 2018.

Sebelumnya, pemerintah sempat menggelar rapat untuk mengubah ketetapan yang sudah diputuskan 18 April lalu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengaku alasan pemerintah membuka peluang untuk mengevaluasi karena masukan dari pelaku usaha.

"Ya kan banyak masukan-masukan, masukan-masukan itu harus ditanggapi. Ya dari kalangan industri, dari pengusaha segala macam, dari ekspor dan impor," kata Asman.

Bagi para pengusaha, libur terlalu panjang mengharuskan mereka merogoh kocek lebih dalam untuk membayar uang lembur.

Alasan lainnya, pasar keuangan bakal sangat terpengaruh.

"Mata uang kita sedang berfluktuasi cukup tajam, naik turun. Ada ketidakpastian di dunia. Tiba-tiba dua minggu bursanya tutup."

"Kalau tiba-tiba ada perbaikan atau ada perubahan, tidak ada action selama dua minggu. Saya banyak menerima complaint dari investor asing, terutama," papar Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio.

Pelayanan Publik
Meskipun ada penambahan tiga hari cuti bersama dari yang direncanakan sebelumnya, yaitu 11, 12, dan 20 Juni 2018, pemerintah menjamin pelayanan kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa, seperti rumah sakit, telekomunikasi, listrik, dan perbankan.

"PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat pada saat cuti bersama, dapat mengambil cuti di waktu lain tanpa mengurangi hak cuti tahunannya," jelas Menko PMK Puan Maharani.

Adapun mengenai transaksi Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, menurut Menko PMK, akan dibuka pada tanggal 20 Juni 2018. Sedangkan ketentuan pelayanan perbankan akan diatur oleh Bank Indonesia.

Kementerian Perhubungan, lanjut Puan, akan mengatur semua pemangku kepentingan agar dapat memberi pelayanan selama masa cuti bersama Idul Fitri. (bbcindonesia.com)

Keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan rancangan KUHP dalam masa sidang parlemen ini dinilai pengamat sebagai upaya meredam konflik karena perbedaan pendapat.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengundang beberapa pihak terkait pembahasan rancangan KUHP. Terakhir adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih, bersama beberapa guru besar hukum lainnya.

"Presiden ingin mendengar langsung progres pembahasan RUU KUHP," kata Johan Budi kepada BBC Indonesia (08/03).

Menurut Johan, presiden menginginkan pembahasan rancangan KUHP dilakukan dengan segera agar bisa disahkan bersama dengan DPR: "Kalau tidak selesai tahun ini dan dibawa tahun depan, maka akan mulai dari nol lagi."

Senada dengan presiden, DPR juga menginginkan hal yang sama.

"Target kami selesai pada masa sidang ini," kata anggota Panitia Kerja RUU KUHP, Taufiqulhadi, dari Partai Nasdem.

Dia menambahkan bahwa rancangan KUHP bisa dikatakan sudah selesai 95% dan menyisakan lima persen lagi yang perlu dibahas: "Itupun bisa selesai dalam pertemuan-pertemuan."

'Poin kritis' dalam rancangan KUHP

Johan Budi menambahkan Presiden Jokowi juga meminta masukan dari para guru besar yang diundangnya mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perdebatan di publik.

Beberapa materi yang masih menjadi perdebatan itu antara lain pasal penghinaan presiden, pasal perzinaan -termasuk pemidanaan kelompok LGBT- hukuman mati, dan aturan pidana khusus yang menjadi pidana umum seperti korupsi dan terorisme.

"Tim perumus rancangan KUHP sudah menjelaskan keberatan-keberatan dari pegiat antikorupsi, Komnas Perempuan, dan lainnya," kata Johan Budi.

Presiden, lanjut Johan, mengatakan rancangan KUHP harus segera diselesaikan jika masalah-masalah itu sudah tuntas dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

"Kalau sudah tidak ada lagi hal yang dipersoalkan, maka bisa disahkan bersama DPR," kata Johan.

Taufiqulhadi mengakui lima persen masalah yang mengganjal tersebut antara lain adalah poin-poin yang disebutkan Presiden Jokowi itu: "Poin-poin itu masih mendapat sorotan dari publik."

Meski begitu, kata Taufiqulhadi, semuanya dapat diselesaikan dengan mekanisme sendiri dengan menyediakan opsi-opsi yang akan dituliskan dalam pasal KUHP untuk dipilih para anggota panitia kerja KUHP.

Selain itu, bisa juga dicapai melalui mekanisme musyawarah, seperti pemidanaan penghinaan presiden: "Sebagian besar sepakat ancamannya di bawah lima tahun agar tidak langsung ditahan."

Soal pasal perzinaan yang diperluas, menurut Taufiqulhadi, masyarakat sudah mengerucut mendukung pasal itu diberlakukan dan menyebut keberatan dari sebagian kelompok termasuk LSM sebagai hal yang lumrah.

"Kami tidak bisa menjembatani semua," ujarnya.

Kenapa hendak segera disahkan?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana, mengatakan keinginan presiden untuk segera mengesahkan rancangan KUHP bisa dimengerti.

"Presiden bersama koalisinya sedang dalam kondisi percaya diri yang tinggi," kata Aditya. "Kecenderungan poros lain tidak relevan dengan hal ini."

Presiden Jokowi, tambah Aditya, ingin agar urusan rancangan KUHP tidak dibawa oposisi menjadi bahan dalam pemilihan presiden yang akan datang.

"Ini isu sensitif yang bisa menimbulkan perpecahan," ujarnya.

Oleh karena itu keinginan presiden tersebut, dilihat oleh Aditya, sebagai sebuah "upaya mengkaplingkan isu sensitif untuk menjaga stabilitas politik secara keseluruhan."

Pendaftaran resmi calon presiden untuk pemilihan 2019 baru akan dilakukan awal Agustus, namun Presiden Joko Widodo sudah mendapat dukungan dari beberapa partai -termasuk Golkar, PDI-P, Nasdem, Hanura dan PPP- untuk mencalonkan kembali. (bbcindonesia.com)

Sejumlah perusahaan sawit berskala besar mendapat subsidi dari pemerintah sebesar triliunan rupiah sebagai timbal balik atas penjualan minyak kelapa sawit untuk campuran solar alias biodiesel.

Dan berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh dana subsidi program biofuel periode Agustus 2015-April 2016.

Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Musim Mas Grup, PT Eterindo Wahanatama, PT Anugerahinti Gemanusa, PT Darmex Biofuels, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Primanusa Palma Energi, PT Ciliandra Perkasa, PT Cemerlang Energi Perkasa, dan PT Energi Baharu Lestari.

Mengapa subsidi?
Jatuhnya harga minyak sawit beberapa tahun lalu membuat pemerintah melakukan intervensi. Sebagaimana dikatakan Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis, Musdalifah Machmud, pemerintah "percaya bahwa turunnya harga karena suplai berlebih, jadi kita harus konsumsi di dalam negeri lebih besar".

Penyerapan minyak sawit terbesar adalah biodiesel atau bahan bakar campuran solar dengan minyak sawit dan Musdalifah menjelaskan bahwa sawit dipilih karena "kita sudah punya kebunnya dan teknologinya".

Masalahnya, biaya produksi biodiesel di atas daya beli masyarakat dan untuk mengatasi selisih biaya produksi serta harga jual ke khalayak umum, maka pemerintah sepakat menyiapkan subsidi.

Meski demikian, Musdalifah menolak langkah itu disebut subsidi namun merupakan insentif karena "yang menggunakan manfaat biodiesel yang notabene ramah lingkungan adalah konsumen".

Dari mana subsidi diperoleh?
Sejak 2015, perusahaan yang melakukan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) wajib menyetorkan pungutan ke pemerintah. Dana subsidi diperoleh dari pungutan ini sebesar US$50 per satu ton minyak sawit.

Siapa pengelola dana?
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 11 juni 2015.

Badan ini diamanatkan melaksanakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Suppoting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Ketua badan ini adalah Dono Boestami namun saat dihubungi BBC Indonesia, dia belum bisa berkomentar karena sedang berada di luar negeri.

Apa dasar hukumnya?
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusi, penelitian dan pengembangan perkebunan sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan tanaman perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan sawit.

Ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana termasuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Ayat (3) menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Berapa subsidi yang dialirkan?
Berdasarkan hitungan BPDPKS rata-rata insentif dana biodiesel pada periode bulan Januari-Oktober 2017 sebesar Rp 4.054 per liter.

Apabila mengacu pada besaran tersebut, maka BPDPKS harus mengalirkan dana subsidi Rp5,7 triliun untuk kebutuhan insentif biodiesel selama periode kelima yakni November 2017-April 2018.

Adakah kejanggalan?
KPK menemukan pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang belum efektif karena tak ada verifikasi yang baik.

"Perluasan penggunaan dana tersebut, terutama untuk pemanfaatan bahan bakar nabati. Jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perkebunan," sebut juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Kajian KPK tentang Pengelolaan Kelapa Sawit mencatat terdapat 11 perusahaan yang memperoleh dana subsidi untuk program biofuel periode Agustus 2015-April 2016.

Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Musim Mas Grup, PT Eterindo Wahanatama, PT Anugerahinti Gemanusa, PT Darmex Biofuels, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Primanusa Palma Energi, PT Ciliandra Perkasa, PT Cemerlang Energi Perkasa, dan PT Energi Baharu Lestari.

"Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkebunan mendapatkan 81,7% dari Rp3,25 triliun alokasi dana," kata Febri.

Dana pungutan terbesar diterima oleh PT Wilmar Nabati Indonesia yakni Rp1,02 triliun atau 31% dari total Rp3,2 triliun sementara biofuel yang diproses oleh perusahaan itu mencapai 330.139.061 liter.

Beberapa pejabat PT Wilmar tidak mengangkat telepon mereka ketika dihubungi BBC Indonesia.

Ditanya mengapa dana insentif mengalir ke perusahaan-perusahaan sawit, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis, Musdalifah Machmud, menegaskan "karena yang punya industri adalah perusahaan".

"Ini untuk menjaga harga minyak sawit tetap stabil, agar industri kelapa sawit tetap berkelanjutan".

Adakah porsi dana untuk petani?
Dikutip dari situs Mongabay, BPDPKS mengatakan target penyaluran dana pungutan ekspor sawit untuk re-planting atau penamanam kembali pada 2016 mencapai Rp1 triliun.

Adapun target 2016 dengan program peremajaan yang sedang proses mencapai 4.396 hektare dengan 2.140 petani dalam 12 koperasi pertanian, yang masing-masing, mendapatkan sokongan dana Rp25 juta per hektare.

BPDP juga andil dalam penelitian seiring peningkatan produksi turunan sawit dan peremajaan tanaman dengan dana riset Rp146 miliar pada tahun 2016 lalu.

Mansuetus Darto, Ketua Umum Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS), mengklaim BPDPKS memang menyediakan dana untuk petani.

"Tapi itupun sulit bagi kami untuk mengaksesnya," kata Manseatus kepada BBC Indonesia.

"Kalau kami membuat proposal untuk peremajaan sawit, untuk re-planting misalnya, dana itu tidak akan langsung ke petani, tapi diserahkan dulu ke perusahaan di sekitar perkebunan. Karena nanti sebagai pelaksana, pelaku peremajaan sawit itu adalah perusahaan."

"Jadi tidak ada hak dalam konteks pengelolaan dan penguasaan terhadap kebun oleh petani. Tapi dikelola perusahaan, mulai dari penanaman sampai produksi," papar Manseatus. (bbcindonesia.com)

Pemerintah mewajibkan registrasi kartu SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Hal ini dilakukan agar pelanggan seluler tidak menyalahgunakan nomor prabayar mereka.

Agar lebih efektif, kali ini proses registrasi dilengkapi dengan proses validasi. Validasi dilakukan dengan mencocokan data yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Sebelumnya, pelanggan juga sudah diminta untuk melakukan registrasi sebelum mengaktifkan nomor seluler mereka. Inisiatif ini sudah dimulai sejak 2005. Namun saat itu, tidak disertai dengan proses validasi, sehingga masih mungkin dilakukan manipulasi data. Tujuan registrasi pun menjadi tak valid.

Melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah meminta masyarakat mengirimkan data pribadi asli ke operator. Data itu meliputi NIK dan nomor Kartu Keluarga. Berikut sejumlah alasan yang pernah diutarakan pemerintah terkait validasi data pengguna telekomunikasi ini.

Cegah terorisme

Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, mengatakan kerja sama dengan operator seluler bisa mencegah tindak terorisme. Sebab, teroris kerap beroperasi dengan memanfaatkan kelonggaran pemeriksaan identitas saat registrasi awal kartu SIM.

"Tak ada lagi yang beli buat mengancam melakukan kejahatan lalu dibuang nomornya," ucap Zudan usai konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (11/10).

Tanggulangi hoaks

Modus kejahatan dengan membuang kartu SIM yang bisa dijadikan bukti tak hanya di kasus terorisme. Zudan menyebut pelaku ujaran kebencian atau penyebar hoaks pun tak akan bisa melakukan modus serupa bila validasi data pribadi oleh operator seluler rampung.

Dari penuturan Zudan, Nomor Induk Kependudukan atau NIK merupakan data yang paling penting dalam sistem validasi kartu SIM ini. Sebab, melalui kerja sama dengan operator, pemerintah bisa menemukan sekaligus mencegah kejahatan yang bakal memakai perangkat telekomunikasi.

"Ini juga untuk perlindungan optimal bagi negara sehingga tak ada lagi kejahatan di dunia maya," tambah Zudan.

Penting untuk Ekonomi

Selain mencegah kejahatan di dunia maya, validasi data pelanggan telekomunikasi ini disebut bakal berimbas juga ke perekonomian. Pasalnya, sistem ini akan mempermudah proses transaksi.

I Ketut Prihadi Kresna, komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengatakan salah satu contoh manfaatnya dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu.

"Misalnya untuk bantuan langsung tunai, kami sudah beberapa kali ngomong ke BAPPENAS, diusulkan si penerima (bantuan) diambil datanya dari ponsel," kata Ketut di tempat yang sama.

Dibanding memungut data secara manual lewat perangkat daerah atau mengandalkan perbankan, cara itu dinilai oleh Ketut lebih praktis karena penetrasi pelanggan seluler di Indonesia sangat luas.

Amankan Transaksi non-tunai

Zudan pun menambahi validasi data lewat operator dengan NIK bisa mendorong transaksi non-tunai melalui perbankan jadi lebih aman dan inklusif.

"Kalau ngga ada di database, setop dulu," ucapnya.

Proses validasi data pelanggan sudah berjalan. Dari data Dukcapil, sudah ada 36,5 juta NIK yang divalidasi oleh enam operator telekomunikasi. Setiap harinya, ada sekitar 175 ribu NIK baru yang didaftarkan ke operator telko. Proses validasi ini dijadwalkan selesai pada 28 Februari 2018.

"Sekarang ekosistemnya sudah lebih bagus dan canggih, terutama dengan keberadaan e-KTP dan single identity. Sudah saatnya kita terapkan mekanisme registrasi dengan single identity," kata Menkominfo Rudiantara optimis.

Cegah kejahatan

Sejak awal inisiatif ini keluar, pemerintah ingin menekan penyalahgunaan dan kejahatan melalui sarana telekomunikasi, termasuk penipuan atau pesan sampah (spam). Selain itu, validasi data ini juga memudahkan proses pelacakan oleh aparat penegak hukum jika ada laporan kriminal melalui sarana telekomunikasi.

Hal ini disampaikan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), M. Ridwan Effendi saat pemerintah mulai mengetatkan aturan registrasi identitas pelanggan 2014 lalu. Saat itu, pemerintah. (cnnindonesia.com)

Page 1 of 4

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM