Lepas dari hasilnya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku telah berlangsung pada Rabu (27/6) dengan damai.

Hingga sehari setelah pemilihan digelar, kondisi Kota Ambon berjalan tenang dan tertib. Direktur lembaga Himpunan Maluku Untuk Kemanusiaan, Vivi Marantika, melihat Kota Ambon dalam kondisi aman.

Para pendukung ketiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur pun memberi sokongan tanpa kericuhan dan provokasi, sebut warga Ambon, Ronald Regan.

"Kemarin ada pawai untuk salah satu pasangan calon. Lebih dari itu tak ada," ujar Ronald.

Hal itu dikuatkan oleh Astuti Usman Marasabessy, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Maluku. Menurutnya, potensi konflik terkait Pilkada 2018 sama sekali tidak tampak.

"Pada Pilkada kali ini, Alhamdulillah secara kasat mata kami tidak melihat hal itu (konflik) akan terjadi lagi dari kampanye yang disampaikan. Malah seluruh tim sukses dan pasangan calon itu selalu mengajak masyarakat agar selalu menciptakan pemilu yang damai," tutur Astuti kepada wartawan BBC News Indonesia, Jerome Wirawan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan. Bagaimana itu bisa terjadi mengingat Ambon dan Maluku sempat dilanda konflik berdarah?

Astuti mengatakan faktor utamanya adalah sikap tegas masyarakat Maluku sendiri.

"Alhamdulillah, para pemilih sudah cerdas. Ketika kami jalan ke beberapa desa terpencil yang kami datangi, masyarakat mengatakan bahwa apabila ada tim sukses atau pasangan calon yang datang terus menghujat salah satu pasangan calon lain, memfitnah, atau membawa isu SARA, warga akan mengusir mereka dari lokasi mereka melakukan kegiatan.

"Yang kami dapatkan di masyarakat, masyarakat juga sudah jenuh terkait dengan imbas konflik kemarin. Masyarakat tidak mau terulang lagi. Masyarakat mengatakan kalau itu isu kepentingan para pejabat di tingkat atas, mereka mau tidak lagi dilibatkan," papar Astuti.


'Isu SARA harus dihindari'
Hasil pemantauan Bawaslu Maluku diamini seorang warga Ambon, Allan Batsira.

"Isu agama, suku, budaya, dan ras tidak lagi penting. Di Maluku sekarang, masyarakat otaknya sudah mulai terbuka, berpikirnya sudah mulai ke nasionalisme semua.

"Wawasan masyarakat luas sudah tahu tentang bagaimana cara damai dan cara kita bergotong royong. Kita damai-damai saja dan kita lebih memajukan Maluku," paparnya.

Sikap semacam ini bertolak belakang dari aksi baku bunuh yang terjadi dalam konflik belasan tahun lalu.

Beberapa tokoh agama di Maluku mengatakan hal itu tidak lepas dari pengalaman pahit disertai upaya pemulihan yang panjang.

Karenanya, menurut Abidin Wakano selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku, masyarakat paham bahwa isu SARA harus dihindari dalam Pilkada.

"Kita punya pengalaman buruk ketika agama digunakan sebagai alat politik untuk melegitimasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Politik identitas atau politisasi agama akan merusak kearifan lokal kita, misalnya budaya pela gandong. Jadi ini sesuatu yang harus kita hindari," kata Abidin.


Pernyataan bahwa isu SARA dalam Pilkada harus dihindari juga disuarakan Elifas Maspaitella selaku sekretaris umum Majelis Sinode Gereja Protestan Maluku.

Bahkan, untuk terus menjaga perdamaian, pihaknya punya strategi khusus yang disebut 'gereja orang basudara'.

"Kita berusaha agar benteng perdamaian dibangun dari keluarga dengan menanamkan pengajaran-pengajaran yang terbuka tentang hidup bersama.

"Pada jemaat yang hidup berbaur dengan komunitas agama lain, terutama dengan saudara-saudara Muslim. Kita berusaha meningkatkan interaksi sosial tiap-tiap hari. Itu dapat menjadi alat yang ampuh untuk melakukan penyembuhan trauma," jelas Elifas.

Sehari setelah pemungutan suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur berlangsung, pasangan calon Murad Ismail-Barnabas Ornoyang dinyatakan meraup suara 40,22% oleh penghitungan cepat versi LSI Denny JA.

Kemudian menurut versi Index Indonesia, pasangan calon tersebut telah meraih 40,38% suara.

Jumlah persentase suara itu mengungguli kedua pasangan calon lainnya, yakni Said Assagaff-Anderias Rentranubun serta Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath. (BBC Indonesia)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundi nomor urut pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada serentak 2018, pada Selasa (13/2). Sejumlah daerah sudah melakukan persiapannya menyambut paslon dan tim suksesnya. Sosialisasi pun akan digelar.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, pengundian nomor urut akan dihadiri semua paslon dan tim suksesnya di SOR Arcamanik yang berkapasitas 1.400 kursi. Sebanyak 800 kursi di antaranya diperuntukan bagi tim sukses paslon.

"Jadi masing-masing paslon mendapat undangan 200 orang," kata Yayat, Senin (12/2).

Selain paslon, undangan diberikan kepada 30 rektor dari berbagai kampus di Jabar, anggota KPU kabupaten/kota, tokoh masyarakat, Bupati, Wali Kota dan Anggota DPRD.

Jajaran KPU Jabar akan berada di SOR Arcamanik sejak pukul 08.00 WIB. Sementara, para pendukung paslon dijadwalkan sudah masuk gedung pukul 17.00 WIB. Dua jam kemudian, para tamu undangan masuk gedung.

"Sekitar pukul 20.40 WIB dilakukan pengundian nomor urut," imbuhnya.

Yayat juga mengingatkan kepada paslon dan tim pemenangan untuk tidak melakukan kampanye sebelum 15 Februari 2015. Salah satu bentuknya, blusukan sambil mengajak masyarakat untuk memilih.

"Masa penetapan calon ini sampai pada tanggal 14 Februari. Hati-hati, kalau tidak, bisa terjerembab pada kampanye di luar jadwal. Sanksinya diskualifikasi," cetus dia.

KPU mengesahkan empat paslon di Pilkada Jabar 2018, yakni Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (diusung oleh PKB, PPP, Partai Hanura dan Partai NasDem), Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat), Mayjen (Purn.) Sudrajat-Ahmad Syaikhu (diusung oleh PKS, Partai Gerindra, PAN), serta Mayjen (Purn.) Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (diusung oleh PDIP).

Terpisah, Ketua KPU Sumatera Selatan Aspahani, seperti dikutip dari Antara, mengatakan, penetapan nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel akan dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka, pada Selasa (13/2).

Selain itu, pihaknya juga akan menyosialisasikan semua paslon melalui pawai terbuka dari lokasi pengundian sampai ke KPU Sumsel. Rutenya, Jalan R. Sukamto, simpang Polda, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jl. Ampera.

Menurut dia, gelaran itu sifatnya sosialisasi KPU, bukan pawai atau kampanye. Tiap paslon dibatasi untuk menyertakan tiga kendaraan yang terdiri atas satu buah mobil terbuka dan dua mobil penumpang, dan tanpa sepeda motor.

Empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang telah ditetapkan untuk pemilihan gubernur Sumsel 2018 adalah Dodi Reza Alex- HM Giri Ramanda, Ishak Mekki-Yudha Pratomo, serta Herman Deru-Mawardi Yahya dan Aswari Rivai-Irwansyah.

Sementara, calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Beny K. Harman mengaku tidak mempermasalahkan soal nomor urut yang akan diperoleh dalam undian nomor urut, pada Selasa (13/2).

"Saya yakin semua nomor bagus dan baik. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat NTT perubahan menjadi lebih baik," katanya kepada Antara, di Kupang, Senin (12/2).

Sebelumnya, KPU sudah melakukan penetapan paslon, pada Senin (12/2). Pada 13 Februari, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Agenda tersebut juga dilakukan di masing-masing KPU Daerah dengan sepengetahuan KPU pusat.

Rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dilanjut dengan masa kampanye yang jatuh pada 15 Februari hingga 23 Juni. Pada rentang waktu tersebut juga dilakukan debat publik antara pasangan calon yang berkontestasi. Kampanye melalui media massa baru dimulai pada 10-23 Juni.

Pada 24-26 Juni, KPU menerapkan masa tenang. Tidak boleh lagi ada yang melakukan kampanye. Berbagai alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho juga dibersihkan oleh KPU dari tempat-tempat umum.

Agenda selanjutnya yakni pemungutan suara pada 27 Juni. Pemungutan suara dilaksanakan di 17 Provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota secara serentak.

KPU lalu melakukan penghitungan suara dari 27 Juni hingga 3 Juli.

KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara pilkada di tingkat kabupaten/kota pada 4-6 Juli. Sementara itu, KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara pilkada di tingkat provinsi pada 7-9 Juli.

"Penetapan pasangan calon terpilih itu kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi kalau ada pasangan calon yang menggugat. Maksimal tiga hari setelah putusan dibacakan, baru kita umumkan," ucap Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

Merujuk dari data KPU, pilkada serentak tahun ini setidaknya akan melibatkan 163.146.802 pemilih. Pemilihan gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang akan menjadi sorotan utama, karena melibatkan 91.179.616 pemilih. (cnnindonesia.com)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Bagaimana tahapannya?

Ketentuan tentang tahapan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Dalam peraturan itu, pemungutan suara digelar serentak pada 27 Juni 2018.
Berikut tahapan Pilkada 2018 dirangkum kumparan (kumparan.com), Selasa (1/8):

Syarat Dukungan Perseorangan
1. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk KPU Provinsi/KIP Aceh: 22-26 November 2017
2. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 22 November-5 Desember 2017
3. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 6-8 Desember 2017
4. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon bupati-wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 25-29 November 2017
5. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 25 November-8 Desember 2017
6. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kepada PPS: 9-11 Desember 2017

Pendaftaran Pasangan Calon
1. Pendaftaran pasangan calon: 8-10 Januari 2018
2. Tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon di laman KPU: 10-16 Januari 2018
3. Pemeriksaan kesehatan: 8-15 Januari 2018
4. Penyampaian hasi pemeriksaan kesehatan: 15-16 Januari 2018
5. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan parpol atau perseorangan: 17-18 Agustus 2018
6. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon: 18-20 Januari 2018
7. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website KPU: 20-26 Januari 2018
8. Penetapan pasangan calon: 12 Februari 2018
9. Pengundian nomor urut: 13 Februari 2018

Masa Kampanye
1. Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye: 15 Februari-23 Juni 2018
2. Debat publik terbuka: 15 Februari-23 Juni 2018
3. Kampanye melalui media massa: 10-23 Juni 2018
4. Masa tenang dan pembersihan alat praga: 24-26 Juni 2018

Laporan dan Audit Dana Kampanye
1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): 4 Februari 2018
2. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): 20 April 2018
3. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): 24 Juni 2018
4. Pengumuman hasil audit dana kampanye: 11-13 Juli 2018

Pemungutan dan Penghitungan
1. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS: 27 Juni 2018
2. Pengumuman hasil penghitungan suara di desa/kelurahan: 27 Juni-3 Juli 2018
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kabupaten/kota: 28 Juni-4 Juli
4. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pilkada kabupaten/kota: 4-6 Juli 2018
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pilgub: 4-6 Juli 2018
6. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub: 7-9 Juli 2018
Sengketa perselisihan hasil pemilihan: Mengikuti jadwal di Mahkamah Konstitusi
Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK: Paling lama 3 hari setelah penetapan, putusan MK dibacakan. (kumparan.com)

Pemungutan suara pada Pilkada 2017 akan dilaksanakan  pada 15 Februari 2017, atau kurang dari 3 bulan lagi. Menjelang hari H pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan berbagai persiapan.

 

 

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, ada banyak persiapan yang dilakukan secara bersamaan.

Menyiapkan DPT

KPU DKI Jakarta telah menerima berbagai masukan dari masyarakat selama pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) pada 10-19 November 2016. Saat ini, KPU DKI tengah memperbaiki DPS tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada 6 Desember 2016.

"Kami fokus bagaimana menghasilkan DPT yang baik, meng-update data-data yang ada tanggapan masyarakat, memperbaiki DPS untuk menghasilkan DPT yang baik, berkoordinasi dengan banyak pihak," ujar Sumarno kepada Kompas.com, Senin (21/11/2016).

Kampanye

KPU DKI Jakarta telah selesai mencetak alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang mereka fasilitasi untuk semua pasangan cagub-cawagub. Saat ini, KPU DKI tengah memasang dan mendistribusikannya.

"Kita sedang mempersiapkan kampanyenya, pemasangan alat peraga kampanye, monitoring kampanye. Kampanye-kampanye itu juga petugas KPU melakukan monitoring di beberapa tempat," kata dia.

KPU DKI juga tengah mempersiapkan format debat antar-kandidat. Debat akan dilaksanakan tiga kali yang rencananya digelar pada Desember 2016, Januari 2017, dan Februari 2017.

Sosialisasi dan pendidikan politik

Dalam waktu yang sama, KPU DKI juga terus melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada 2017 kepada masyarakat. KPU DKI juga memberikan pendidikan politik bagi warga.

"Kami memberikan informasi sekaligus memberikan pendidikan politik kepada para pemilih kita supaya mereka nanti berpartisipasi secara bertanggung jawab dan paham gimana aturannya," kata Sumarno.

Menurut Sumarno, setiap kali dia maupun seluruh petugas melakukan sosialisasi, KPU DKI selalu mengingatkan masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada semua pasangan cagub-cawagub untuk berkampanye.

"Kalau mendukung dengarkan, kalau enggak suka, tidak perlu dengarkan, tapi jangan dihalangi. Kalau suka pilih, kalau enggak suka, jangan pilih," kata dia.

Persiapan logistik

KPU DKI sudah mulai mempersiapkan logistik untuk pemungutan suara 15 Februari 2017. Ada banyak hal yang disiapkan KPU terkait logistik, salah satunya kotak suara.

"Persiapan logistik untuk pemungutan suara, kan ini tidak lama lagi. Itu kemudian juga disiapkan, formulir jenis apa saja, gimanadesain surat suara, dan sebagainya," kata Sumarno.

Rekrutmen petugas TPS

Menjelang hari H pemungutan suara, KPU DKI akan merekrut petugas yang akan ditugaskan menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Diperkirakan ada sekitar 13.000 TPS yang disediakan.

"Dalam waktu dekat juga akan rekrutmen KPPS, petugas di TPS. Tiap TPS ada tujuh orang plus dua orang pengaman langsung. Berarti ada sembilan," kata dia.

Konsolidasi Pilkada serentak

Pada 2017, ada 101 wilayah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada secara bersamaan. Untuk itu, pada Rabu-Jumat besok, KPU DKI akan mengikuti rapimnas KPU di Medan, Sumatera Utara, untuk mengoordinasikan dan mengonsolidasikan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada serentak. (kompas.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM