Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Bagaimana tahapannya?

Ketentuan tentang tahapan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Dalam peraturan itu, pemungutan suara digelar serentak pada 27 Juni 2018.
Berikut tahapan Pilkada 2018 dirangkum kumparan (kumparan.com), Selasa (1/8):

Syarat Dukungan Perseorangan
1. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk KPU Provinsi/KIP Aceh: 22-26 November 2017
2. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 22 November-5 Desember 2017
3. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 6-8 Desember 2017
4. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon bupati-wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 25-29 November 2017
5. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 25 November-8 Desember 2017
6. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kepada PPS: 9-11 Desember 2017

Pendaftaran Pasangan Calon
1. Pendaftaran pasangan calon: 8-10 Januari 2018
2. Tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon di laman KPU: 10-16 Januari 2018
3. Pemeriksaan kesehatan: 8-15 Januari 2018
4. Penyampaian hasi pemeriksaan kesehatan: 15-16 Januari 2018
5. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan parpol atau perseorangan: 17-18 Agustus 2018
6. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon: 18-20 Januari 2018
7. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website KPU: 20-26 Januari 2018
8. Penetapan pasangan calon: 12 Februari 2018
9. Pengundian nomor urut: 13 Februari 2018

Masa Kampanye
1. Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye: 15 Februari-23 Juni 2018
2. Debat publik terbuka: 15 Februari-23 Juni 2018
3. Kampanye melalui media massa: 10-23 Juni 2018
4. Masa tenang dan pembersihan alat praga: 24-26 Juni 2018

Laporan dan Audit Dana Kampanye
1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): 4 Februari 2018
2. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): 20 April 2018
3. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): 24 Juni 2018
4. Pengumuman hasil audit dana kampanye: 11-13 Juli 2018

Pemungutan dan Penghitungan
1. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS: 27 Juni 2018
2. Pengumuman hasil penghitungan suara di desa/kelurahan: 27 Juni-3 Juli 2018
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kabupaten/kota: 28 Juni-4 Juli
4. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pilkada kabupaten/kota: 4-6 Juli 2018
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pilgub: 4-6 Juli 2018
6. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub: 7-9 Juli 2018
Sengketa perselisihan hasil pemilihan: Mengikuti jadwal di Mahkamah Konstitusi
Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK: Paling lama 3 hari setelah penetapan, putusan MK dibacakan. (kumparan.com)

Pemungutan suara pada Pilkada 2017 akan dilaksanakan  pada 15 Februari 2017, atau kurang dari 3 bulan lagi. Menjelang hari H pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan berbagai persiapan.

 

 

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, ada banyak persiapan yang dilakukan secara bersamaan.

Menyiapkan DPT

KPU DKI Jakarta telah menerima berbagai masukan dari masyarakat selama pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) pada 10-19 November 2016. Saat ini, KPU DKI tengah memperbaiki DPS tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada 6 Desember 2016.

"Kami fokus bagaimana menghasilkan DPT yang baik, meng-update data-data yang ada tanggapan masyarakat, memperbaiki DPS untuk menghasilkan DPT yang baik, berkoordinasi dengan banyak pihak," ujar Sumarno kepada Kompas.com, Senin (21/11/2016).

Kampanye

KPU DKI Jakarta telah selesai mencetak alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang mereka fasilitasi untuk semua pasangan cagub-cawagub. Saat ini, KPU DKI tengah memasang dan mendistribusikannya.

"Kita sedang mempersiapkan kampanyenya, pemasangan alat peraga kampanye, monitoring kampanye. Kampanye-kampanye itu juga petugas KPU melakukan monitoring di beberapa tempat," kata dia.

KPU DKI juga tengah mempersiapkan format debat antar-kandidat. Debat akan dilaksanakan tiga kali yang rencananya digelar pada Desember 2016, Januari 2017, dan Februari 2017.

Sosialisasi dan pendidikan politik

Dalam waktu yang sama, KPU DKI juga terus melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada 2017 kepada masyarakat. KPU DKI juga memberikan pendidikan politik bagi warga.

"Kami memberikan informasi sekaligus memberikan pendidikan politik kepada para pemilih kita supaya mereka nanti berpartisipasi secara bertanggung jawab dan paham gimana aturannya," kata Sumarno.

Menurut Sumarno, setiap kali dia maupun seluruh petugas melakukan sosialisasi, KPU DKI selalu mengingatkan masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada semua pasangan cagub-cawagub untuk berkampanye.

"Kalau mendukung dengarkan, kalau enggak suka, tidak perlu dengarkan, tapi jangan dihalangi. Kalau suka pilih, kalau enggak suka, jangan pilih," kata dia.

Persiapan logistik

KPU DKI sudah mulai mempersiapkan logistik untuk pemungutan suara 15 Februari 2017. Ada banyak hal yang disiapkan KPU terkait logistik, salah satunya kotak suara.

"Persiapan logistik untuk pemungutan suara, kan ini tidak lama lagi. Itu kemudian juga disiapkan, formulir jenis apa saja, gimanadesain surat suara, dan sebagainya," kata Sumarno.

Rekrutmen petugas TPS

Menjelang hari H pemungutan suara, KPU DKI akan merekrut petugas yang akan ditugaskan menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Diperkirakan ada sekitar 13.000 TPS yang disediakan.

"Dalam waktu dekat juga akan rekrutmen KPPS, petugas di TPS. Tiap TPS ada tujuh orang plus dua orang pengaman langsung. Berarti ada sembilan," kata dia.

Konsolidasi Pilkada serentak

Pada 2017, ada 101 wilayah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada secara bersamaan. Untuk itu, pada Rabu-Jumat besok, KPU DKI akan mengikuti rapimnas KPU di Medan, Sumatera Utara, untuk mengoordinasikan dan mengonsolidasikan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada serentak. (kompas.com)

 

 

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 usungan Partai Gerindra dan PKS,  punya sejarah hubungan yang panjang. Keduanya pernah terlibat dalam hiruk-pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang diikuti dua pasangan, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Tim pemenangan dua pasang calon itu menunjuk juru bicaranya masing-masing. Di kubu Jokowi-JK, Anies Baswedan menjadi juru bicara. Sementara di kubu Prabowo-Hatta, Sandiaga Uno yang menduduki posisi itu.

Keduanya pernah berdebat untuk mempertahankan argumentasi siapa yang pantas dipilih publik. Jokowi-JK akhirnya meraih suara lebih banyak ketimbang Prabowo-Hatta. Pasangan yang saat itu bernomor urut dua itu kini memerintah.

Dua tahun berselang, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno malah jadi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Hal ini merupakan kenangan tidak biasa yang berkesan bagi Sandiaga Uno.

"Saya punya kenangan waktu Pilpres 2014. Mas Anies itu jadi jubirnya Pak Jokowi dan saya jadi jubir Pak Prabowo. Jadi kami pernah berdebat di televisi waktu itu," kata Sandiaga di Jakarta, Sabtu (24/9/2016).

Sejumlah kekhawatiran

Saat Sandiaga meminta Anies menjadi calon gubernur dan maju Pilkada DKI bersama dirinya, sempat ada kekhawatiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan bisa menerima Anies.

Ada yang menduga Prabowo akan sulit menerima Anies karena pernah menjadi pihak yang mengkritiknya saat Pilpres 2014. Namun, Sandiaga berusaha untuk meyakinkan Prabowo. Ia mencoba menunjukan kedewasaan masing-masing untuk tidak membuat keputusan berdasarkan situasi sebelumnya.

Dia kemudian senang karena ternyata respons Prabowo sangat baik.

"Pak Prabowo sangat legowo. Malah dugaan semua orang bahwa Mas Anies akan membawa kenangan lama itu enggak ada. Saya bilang ke Mas Anies, Pak Prabowo itu negarawan, dia bisa move on, bukan baper dengan masa lalu," kata Sandiaga.

Apalagi, kata Sandiaga, sejatinya hubungan dia dan Anies sudah berlangsung lama dan baik. Ibunda keduanya, merupakan sahabat dan berkuliah di tempat yang sama.

Sandiaga mengaku dirinya yang meminta mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Sandiaga mengaku legowo menjadi calon wakil gubernur meski selama sembilan bulan terakhir dia disebut sebagai bakal calon gubernur DKI.

"Saya yang mengajak Mas Anies untuk bergabung. Saya berdiskusi ke Mas Anies, saya bilang kok enggak pantas ya sudah jadi menteri lalu jadi cawagub, dalam politik harus ada asas kepantasan," kata Sandiaga.

Kesediaan Anies

Anies sendiri mengungkapkan alasannya menerima pinangan Partai Gerindra dan PKS. Dia mengatakan keikutsertaannya dalam Pilkada DKI 2017 bukan atas kemauannya sendiri.

"Saya diundang untuk mengikuti proses pemilihan gubernur," kata dia seusai mengikuti tes psikologi di RSAL Mintoharjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu kemarin.

Walaupun sempat berseberangan, Anies menyebutkan bahwa Gerindra dan PKS merupakan partai yang masih menjunjung Pancasila dan UUD 1945. Ia menilai bahwa kedua partai itu memiliki komitmen menciptakan Jakarta yang lebih baik.

"Karena kami bicaranya untuk Jakarta, ketika saya diundang, saya nyatakan siap," kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu. (kompas.com)

Kepolisian RI mengajukan anggaran senilai Rp 920 miliar untuk Operasi Mantap Praja atau operasi pengamanan Pilkada Serentak 2017. Anggaran tersebut akan diajukan kepada pemerintah daerah setempat yang akan melaksanakan Pilkada. 

 

 

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebutkan, hingga saat ini anggaran yang terpenuhi baru 10 persen dari jumlah tersebut, atau sekitar Rp 92 miliar. Adapun untuk Mabes Polri, sambung Tito, akan menggunakan dana kontingensi atau dana darurat.

"Jadi kalau terjadi peristiwa tertentu yang perlu dukungan pasukan dari Mabes Polri, kami mengeluarkan dana Polri sendiri. Tapi untuk Polda dan Polres, mereka diharapkan memenuhinya dari hibah Pemda," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Tito pun berharap agar Menteri Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan kementerian lembaga terkait lainnya untuk mengeluarkan semacam surat edaran atau pemberitahuan untuk mengimbau Pemda agar memenuhi usulan proposal anggaran tersebut.

Pasalnya, usulan anggaran tersebut juga termasuk pengamanan yang dilakukan TNI, Pemda serta Perlindungan Masyarakat (Linmas). Adapun pada operasi tersebut, Mabes Polri hanya memberikan pedoman secara umum.

Pola pengamanan akan dilaksanakan oleh Polda dan Polres dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. Meski begitu, dalam beberapa kondisi, pasukan Mabes Polri dimungkinkan untuk terjun. Salah satunya jika dikaitkan dengan peta kerawanan Pilkada.

Polri akan memberlakukan pola back-up. Polres dan Polsek akan diback-up dengan sistem rayonisasi.

Tito mencontohkan Aceh, dimana di daerah tersebut diselenggarakan Pilkada dengan melibatkan puluhan pasangan calon kepala daerah. Aceh juga dianggap sebagai daerah yang nemiliki sejarah konflik. Sehingga, pengamanan khusus akan di berlakukan pada wilayah tersebut.

"Kalau rayonisasi kami anggap kurang, kami bisa back up dari Polda tetangga, Sumatera Utara. Kalau masih kurang kami back updari Mabes, karena masih ada pasukan Brimob," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus 88 itu. (kompas.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM