Keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan rancangan KUHP dalam masa sidang parlemen ini dinilai pengamat sebagai upaya meredam konflik karena perbedaan pendapat.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengundang beberapa pihak terkait pembahasan rancangan KUHP. Terakhir adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih, bersama beberapa guru besar hukum lainnya.

"Presiden ingin mendengar langsung progres pembahasan RUU KUHP," kata Johan Budi kepada BBC Indonesia (08/03).

Menurut Johan, presiden menginginkan pembahasan rancangan KUHP dilakukan dengan segera agar bisa disahkan bersama dengan DPR: "Kalau tidak selesai tahun ini dan dibawa tahun depan, maka akan mulai dari nol lagi."

Senada dengan presiden, DPR juga menginginkan hal yang sama.

"Target kami selesai pada masa sidang ini," kata anggota Panitia Kerja RUU KUHP, Taufiqulhadi, dari Partai Nasdem.

Dia menambahkan bahwa rancangan KUHP bisa dikatakan sudah selesai 95% dan menyisakan lima persen lagi yang perlu dibahas: "Itupun bisa selesai dalam pertemuan-pertemuan."

'Poin kritis' dalam rancangan KUHP

Johan Budi menambahkan Presiden Jokowi juga meminta masukan dari para guru besar yang diundangnya mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perdebatan di publik.

Beberapa materi yang masih menjadi perdebatan itu antara lain pasal penghinaan presiden, pasal perzinaan -termasuk pemidanaan kelompok LGBT- hukuman mati, dan aturan pidana khusus yang menjadi pidana umum seperti korupsi dan terorisme.

"Tim perumus rancangan KUHP sudah menjelaskan keberatan-keberatan dari pegiat antikorupsi, Komnas Perempuan, dan lainnya," kata Johan Budi.

Presiden, lanjut Johan, mengatakan rancangan KUHP harus segera diselesaikan jika masalah-masalah itu sudah tuntas dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

"Kalau sudah tidak ada lagi hal yang dipersoalkan, maka bisa disahkan bersama DPR," kata Johan.

Taufiqulhadi mengakui lima persen masalah yang mengganjal tersebut antara lain adalah poin-poin yang disebutkan Presiden Jokowi itu: "Poin-poin itu masih mendapat sorotan dari publik."

Meski begitu, kata Taufiqulhadi, semuanya dapat diselesaikan dengan mekanisme sendiri dengan menyediakan opsi-opsi yang akan dituliskan dalam pasal KUHP untuk dipilih para anggota panitia kerja KUHP.

Selain itu, bisa juga dicapai melalui mekanisme musyawarah, seperti pemidanaan penghinaan presiden: "Sebagian besar sepakat ancamannya di bawah lima tahun agar tidak langsung ditahan."

Soal pasal perzinaan yang diperluas, menurut Taufiqulhadi, masyarakat sudah mengerucut mendukung pasal itu diberlakukan dan menyebut keberatan dari sebagian kelompok termasuk LSM sebagai hal yang lumrah.

"Kami tidak bisa menjembatani semua," ujarnya.

Kenapa hendak segera disahkan?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana, mengatakan keinginan presiden untuk segera mengesahkan rancangan KUHP bisa dimengerti.

"Presiden bersama koalisinya sedang dalam kondisi percaya diri yang tinggi," kata Aditya. "Kecenderungan poros lain tidak relevan dengan hal ini."

Presiden Jokowi, tambah Aditya, ingin agar urusan rancangan KUHP tidak dibawa oposisi menjadi bahan dalam pemilihan presiden yang akan datang.

"Ini isu sensitif yang bisa menimbulkan perpecahan," ujarnya.

Oleh karena itu keinginan presiden tersebut, dilihat oleh Aditya, sebagai sebuah "upaya mengkaplingkan isu sensitif untuk menjaga stabilitas politik secara keseluruhan."

Pendaftaran resmi calon presiden untuk pemilihan 2019 baru akan dilakukan awal Agustus, namun Presiden Joko Widodo sudah mendapat dukungan dari beberapa partai -termasuk Golkar, PDI-P, Nasdem, Hanura dan PPP- untuk mencalonkan kembali. (bbcindonesia.com)

Muse lagi-lagi menghadirkan single untuk album baru mendatang mereka, yang sampai saat ini masih belum diketahui judulnya. Trio rock asal Inggris ini merilis single berjudul ‘Thought Contagion’ pada Kamis, 15 Februari, berbarengan pula dengan sebuah video musiknya.

Disutradarai Lance Drake, klip sepanjang 3.5 menit ini dimulai dengan seorang pria yang tampak tengah bermain game di sebuah pusat permainan. Setelah pacarnya muncul, pasangan ini berjalan menuju jalanan di mana sang pria memamerkan skillnya dalam nge-dance.

Adegan kemudian berpindah menjadi horor saat semua orang, kecuali sang pria, berubah menjadi zombie dan mengincar dirinya untuk diserang. Tentunya sang pria malang merasa ketakutan dan segera saja berlari memasuki mobil untuk melindungi diri. Pada satu bagian, sekelompok penyelamat datang dan secara paksa menarik pacar sang pria yang telah pula menjadi mayat hidup.

Saat sang pria berpikir ia telah selamat, ada twist mengejutkan. Ternyata kelompok penyelamat tadi berpihak pada kaum zombie!

‘Thought Contagion’ merupakan susulan ‘Dig Down’ yang dirilis Muse tahun lalu. Dalam press-release-nya, vokalis Matt Bellamy mengatakan jika arti judul lagu adalah tentang pikiran orang lain, juga ide dan kepercayaan mereka, yang terkadang bisa menginfeksi pikiran kita dan kemudian mengubah cara berpikir kita pula.

Sebuah filosofi yang memang berbau politik, tapi juga merupakan tema yang pas untuk sebuah kisah horor. Tidak heran jika Muse menghadirkan cita rasa horor dalam klip untuk ‘Thought Contagion’ yang bisa disaksikan di bawah ini:

(creativedisc.com)

PDI Perjuangan, pemenang pemilu 2014 mendapat nomor urut tiga untuk pemilu 2019, sementara Partai Demokrat, yang meraup suara terbanyak di pemilu 2009 mendapat nomor urut 14.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mendapat nomor urut delapan, nomor yang mereka dapatkan ketika mengikuti Pemilu 2009.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara pemilu, melakukan undian nomor urut partai peserta Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (18/02) malam setelah sehari sebelumnya mengumumkan 14 partai yang berhak ikut pemilu tahun depan.

Nomor urut satu Pemilu 2019 ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), disusul oleh Partai Gerindra di nomor dua. Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto ini adalah pemenang kedua Pemilu 2014.

Nomor empat ditempati oleh Golkar, partai yang selalu berjaya di era Orde Baru, dan pemenang Pemilu 2004.

Daftar lengkap nomor urut partai untuk Pemilu 2019:

1.   Partai Kebangkitan Bangsa
2.   Partai Gerindra
3.   PDI Perjuangan
4.   Partai Golkar
5.   Partai NasDem
6.   Partai Garuda
7.   Partai Berkarya
8.   Partai Keadilan Sejahtera
9.   Partai Perindo
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Hanura
14. Partai Demokrat
15. Partai NasDem mendapat nomor urut lima, disusul pendatang baru, Partai Garuda yang mendapat nomor urut enam.

Nomor tujuh ditempati Partai Berkarya, juga peserta baru. Salah satu tokoh partai ini adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto yang menjabat sebagai ketua Dewan Pembina.

Nomor sembilan diisi oleh Partai Perindo, partai yang didirikan oleh pengusaha media, Hary Tanoesoedibjo.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat nomor urut sepuluh, sementara partai yang menyebut sebagai partainya anak muda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat nomor urut 11.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan nomor 12 dan nomor urut 13 diisi oleh Hanura, partai yang didirikan mantan panglima TNI yang kini menjabat sebagai menko bidang politik, hukum dan keamanan, Wiranto.

Dan berada di nomor urut 14 adalah Demokrat, partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono, yang menang telak pada pemilu 2009 dengan 20,8% namun harus mengakui keunggulan PDIP pada pemilu 2014.

Pemungutan suara Pemilu 2019 akan diselenggarakan berbarengan dengan pemilihan presiden pada 17 April.

Dalam sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia, ini adalah untuk pertama kalinya pemungutan suara pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar bersamaan. (bbcindonesia.com)

 

Krisis politik yang terjadi di Timur Tengah akibat negara-negara di kawasan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dikhawatirkan akan berdampak ke negara-negara lain.

Bagaimana dengan Indonesia?

Qatar memiliki sejumlah investasi di Indonesia meliputi bidang keuangan perbankan dan komunikasi, antara lain melalui Qatar National Bank QNB dan kepemilikan saham Indosat Ooredoo.

Selain itu lembaga sosial di Qatar juga aktif mengucurkan dana bantuan ke Indonesia termasuk untuk bencana Tsunami di Aceh pada Desember 2004 lalu.

Qatar merupakan salah satu negara tujuan bagi buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik, pertambangan maupun jasa.

Dampak ke investasi Qatar di Indonesia

Qatar merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia antara lain di industri telekomunikasi, perbankan dan ritel, seperti data Kementerian Perindustrian. Dalam lima tahun terakhir tercatat perdagangan Indonesia dan Qatar meningkat dengan rata-rata 3,87%.

Di tahun 2011 nilai perdagangan kedua negara mencapai US$683 juta dan hingga September 2016 meningkat menjadi US$828 juta.

Pengamat Timur Tengah Smith Al Hadar mengatakan investasi Qatar ke Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya, dan justru diperkirakan akan meningkat dengan adanya krisis politik Qatar dengan negara-negara di Timur Tengah.

"Dengan rusaknya hubungan Qatar dengan anggota Dewan Kerja Sama Teluk termasuk dengan negara Arab yang lain seperti Mesir dan Yaman, malah ada kemungkinnan, karena terisolasi di kawasan, Qatar bisa mengalihkan kerja sama bisnis di Asia. Krisis Qatar ini menurut saya berdampak positif terhadap Indonesia," jelas Al Hadar.

Dana bantuan sosial

Dana bantuan dari lembaga sosial di Qatar disalurkan melalui Qatar Charity sejak 2005 setelah bencana tsunami di Aceh. Qatar Charity merupakan lembaga non pemerintah di Qatar yang berdiri sejak 1984 lalu.

Dalam situsnya, Qatar Charity membantu melakukan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, dan mendirikan cabang di Indonesia sejak 2006 lalu untuk menyalurkan dana bantuan sosial.

Salain Qatar Charity, lembaga lain yang mendapatkan dana bantuan dari Qatar yaitu Yayasan Ash Shilah di Jakarta yang berdiri sejak 2009 lalu. Direktur pelaksana Yayasan Ash Shilah, Nurhadi, mengatakan setiap tahun mendapatkan sumbangan sekitar RP 30 Miliar yang digunakan untuk bantuan sosial.

"Jadi kepentinganya untuk membantu masyarakat Indonesia yang tidak mampu, diantaranya santunan yatim, donasi untuk pernikahan para pemuda yang tak bisa memiliki kemampuan untuk menikah, sejauh ini berjalan dengan baik Alhamdulillah," kata Nurhadi.

Dia mengatakan sampai awal Juni ini jumlah anak yatim yang disantuni mencapai 2.000 anak yang tersebar di berbagai daerah, dan ada juga yang ditempatkan di panti milik yayasan di Aceh.

Selain itu, dengan dana dari Qatar, Yayasan Ash Shilah secara rutin menggelar pernikahan massal untuk warga miskin.

Dana bantuan itu berasal dari lembaga Sheikh Eid bin Mohammad Al Thani Charitable Assosiation dan Raf Foundation. Nurhadi mengaku bantuan dari Qatar itu diberikan tanpa syarat khusus.

"Ya mereka syaratkan itu lebih ke legal formalnya, seperti Yayasan Ash Shilah itu terdaftar ke kementerian hukum dan HAM, setiap kegiatan ada ijin dari kelurahan dan kecamatan, " kata dia.

Dia berharap krisis di Qatar tidak mempengaruhi penyaluran sumbangan ke Indonesia.

Pengamat Timur Tengah Smith Al Hadar mengatakan sumbangan dana dari Qatar ke Indonesia lebih banyak berupa bantuan sosial, dan berbeda dengan model sumbangan dari Arab Saudi yang bertujuan untuk menanamkan pengaruh ke negara-negara penerima bantuan.

"Qatar lebih banyak yang Qatar tak begitu menarik perhatian terhadap gerakan Islam di Indonesia, bereda dengan Arab Saudi yang justru memberikan bantuan terkait upaya Saudi menanamkan pengaruh ke negara-negara termasuk Indonesia," kata Al Hadar.

Perlindungan Buruh Migran

Qatar merupakan salah satu negara tujuan bagi buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik, pertambangan dan jasa. Data Migrant Care menyebutkan ada 75.000 orang buruh migran Indonesia di Qatar.

Meski secara resmi pemerintah Indonesia memberlakukan penghentian pengiriman tenaga kerja untuk sektor domestik ke sejumlah negara Arab termasuk Qatar sejak 2015 lalu, tetapi menurut Wahyu Susilo dari Migrant Care, pengiriman masih terus berlangsung.

"Yang domestik kebanyakan ilegal, dan ada juga yang berada di Qatar karena dibawa oleh majikannya yang merupakan warga negara yang bersengketa dengan Qatar, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain," jelas Wahyu.

Dia mengatakan sebaiknya pemerintah membuat pusat krisis untuk membantu para buruh migran yang terdampak krisis tersebut.

"Antisipasi ya seandainya ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, apa ada yang paling sekarang dirasakan buruh migran di sana adalah kesulitan untuk bermobilitas, banyak teman-teman mau pulang sebelum lebaran besok, dia sudah order tiket, sudah tak boleh lagi ada penerbangan ini yang repot bagi mereka," kata Wahyu.

Masalah tiket mudik ini juga dialami warga Indonesia yang suaminya bekerja di sektor perminyakan, Amval Khaira.

Amwal mengatakan, sebelum Ramadan ia telah membeli tiket dengan harga promo yang ditawarkan Etihad untuk tujuh orang, termasuk suami, anak-anak dan pekerja rumah tangganya.

Dia berencana ke kantor perwakilan Etihad, pada Selasa ini untuk memastikan kepulangannya ke Indonesia.

"Apakah mereka bisa menukar dengan flight yang lain ada tidak, itu saja yang membuat kita resah," jelas Amwal.

Sementara untuk remitansi dari para buruh migran, menurut Wahyu tidak akan terlalu terpengaruh oleh krisis politik ini, karena memang jumlahnya terus menurun setiap tahun, terutama sejak diberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor domestik. (bbcindonesia,com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM