Presiden Donald Trump memutuskan tidak akan menghadiri pembukaan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Gedung Putih mengatakan bahwa delegasi AS akan dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri, John Sullivan. Anggota delegasi terdiri dari Menteri Keuangan, Steve Mnuchin, dan putri Trump, Ivanka, bersama suaminya, Jared Kushner.

Upacara peresmian Kedubes tersebut akan berlangsung pada 14 Mei, bersamaan dengan 70 tahun berdirinya negara Israel.

Dalam beberapa hari belakangan Trump sempat memberi isyarat akan menghadiri pembukaan kedutaan namun kini sudah pasti dia tidak akan datang.

Keputusan Presiden Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem memicu kemarahan di kalangan warga Palestina dan sejumlah negara Islam.

Sebelumnya Amerika Serikat hanya memiliki kantor konsulat jenderal di Yerusalem.

Status Yerusalem merupakan inti dari konflik Israel-Palestina.

Israel memandang Yerusalem sebagai ibu kota 'abadi yang tidak dipisahkan' sementara Palestina menganggap Yerusalem Timur -yang diduduki Israel dapam perang tahun 1967- merupakan ibu kota negara masa depan mereka.

Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional dan menurut kesepakatan damai Israel-Palestina tahun 1993, status akhir Yerusalem akan dibahas pada tahap akhir dari perundingan damai.

Sejak tahun 1967, Israel membangun belasan kawasan pemukiman -yang menjadi tempat tinggal 20.000 umat Yahudi- di Yerusalem timur. Pemukiman tersebut dipertimbangkan ilegal di bawah hukum internasional walau Israel menentang pandangan itu.

Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, sebelumnya menyebut bahwa rencana untuk meresmikan kedubes AS di Yerusalem sebagai 'provokasi terang-terangan'.

Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memujinya dengan menyebut sebagai 'hari besar bagi rakyat Israel'. (bbcindonesia.com)

Program percepatan penerbitan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi dengan tambahan sembilan juta sertifikat di masa akhir jabatannya, menurut seorang pegiat pertanahan seharusnya dilanjutkan pula dengan program pendistribusian tanah kepada petani atau dulu disebut land reform.

Apabila program reforma agraria ini segera dilakukan pemerintahan Joko Widodo, menurut Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartika, hal itu akan mampu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan konflik pertanahan di Indonesia.

"Tidak cuma mendaftarkan tanah-tanah yang sudah bersertifikat, tetapi termasuk tanah-tanah yang belum bersertifikat yang selama ini pengakuan masyarakat, petani, masyarakat adat, belum diafirmasi oleh pemerintah," kata Dewi Sartika kepada BBC Indonesia, Senin (26/03).

Karena itulah, lanjutnya, setelah pendaftaran tanah selesai, pemerintah semestinya melakukan pemeriksaan kemungkinan adanya ketimpangan, tumpang tindih klaim dan konflik atas tanah, ditata ulang, baru kemudian dilegalkan dan diakui haknya serta diterbitkan sertifikatnya.

"Jadi PTSL (percepatan proses sertifikasi tanah) akan menjadi instrumen pelengkap atau tahap akhir dari reforma agraria," tandas Dewi.

Apabila sudah memenuhi kriteria reforma agraria, lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan program lanjutan. "Yaitu program pendukung setelah tanah itu didistribusikan dan pasca sertifikat tanah itu diberikan kepada penerima manfaat reforma agraria," paparnya.

Dia kemudian mencontohkan, bisa berupa modal, pendidikan, bibit, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial yang memudahkan petani. "Jadi, kalau hanya bagi-bagi sertifikat, itulah tidak bisa disebut otomatis reforma agraria."

Dihubungi secara terpisah, Kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan reforma agraria secara berbarengan dengan PTSL.

"PTSL itu merupakan bagian reformas agraria. Lihat saja di RPJM, di mana semuanya prioritas, dan kami melaksanakannya secara simultan," kata Horison saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Senin (26/03).

Dengan melakukan reforma agraria, lanjutnya, pihaknya otomatis melakukan PTSL sekaligus melakukan land reform atau redistribusi tanah.

"Jadi, program redistribusi tanah tetap jalan dan ada targetnya," tandasnya.

Dikutip dari artikel yang ditulis Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KPA), Eko Sulistyo, di situs resmi KPA, realisasi fisik pensertifikatan redistribusi tanah tahun anggaran 2015 sampai dengan Agustus 2017 sejumlah 245.097 bidang.

Mengutip Buku Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset dan Redristribusi Tanah Tahun 2015-2017 dari BPN, sampai Agustus 2017, pemerintah sudah menyerahkan 2.889.993 sertifikat tanah.

Tetapi sebetulnya mengapa pemerintah menempuh percepatan proses sertifikasi tanah atau resminya disebut pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)? Dan mengapa menimbulkan pro-kontra sehingga dikritik politikus Amien Rais? Berikut penjelasannya:

Amien rais sebut 'bagi-bagi sertifikat sebagai kebohongan'
Ambisi Presiden Joko Widodo agar seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar atau bersertifikat pada 2025, sempat menuai kontroversi, utamanya saat politikus Amien Rais menyebutnya sebagai "kebohongan".

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien Rais di sebuah acara diskusi di Bandung, Minggu (18/03).

Tudingan ini telah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo, tetapi sempat menimbulkan tanggapan keras dari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.

"Dari dulu juga sertifikat itu dilakuin, tetapi prosesnya panjang, lama, dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jadi asbun (asal bunyi) aja," kata Luhut.

Dia meminta agar Amien Rais "jangan banyak bicara". "Saya pikir, kita enggak boleh asal ngomong, apalagi udah senior-senior. Dia kan 70 tahun, saya juga 71 tahun," kata Luhut.

Kubu Amien Rais kemudian balik mengkritik langkah Luhut. Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan sebaiknya Luhut tidak tersinggung dengan kritik Amien Rais tersebut.

"Menurut saya enggak usah terlalu baper ya, enggak usah terlalu kemudian saling mengancam," tegasnya.

Perbedaan PTSL dan sertifikasi tanah per orangan

Target Presiden Jokowi untuk operasi nasional agraria, atau Prona, bagi kalangan tidak mampu dan menengah, yang sebagian dibiayai dari APBN, diharapkan agar seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar atau bersertifikat pada 2025.

Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditugasi mempercepat proses sertifikasi tanah secara nasional.

"Kita punya kurang-lebih 126 juta bidang tanah yang harus didaftarkan. Sampai posisi 2017, kita baru mendaftarkan 51 juta. Kalau posisi 2016, 46 juta," ungkap Kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis.

"Nah sisanya sekitar 76 juta, itu yang harus dilakukan percepatan," kata Horison.

Berbeda dengan sistem PTSL, proses sertifikasi yang dilakukan orang per orang atau pribadi akan memakan waktu yang lebih lama. "Itu dia melakukan upaya sendiri untuk melakukan konfirmasi, validasi, itu 'kan membutuhkan waktu," ujarnya.

"Dengan PTSL, itu berjalan sistematis. Karena dia disisir (oleh aparatur desa) di satu desa itu secara lengkap. Kalau semua pihak mengetahui, terkoordinasi (dengan pemda), maka proses yang membutuhkan waktu itu bisa dipangkas," papar Horison

Apakah PTSL gratis?
Program PTSL dilakukan secara serentak di Indonesia dan diberikan kepada masyarakat dengan golongan ekonomi lemah hingga menengah, utamanya mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

"Gratis itu istilah lain subsidi pemerintah," ungkap Horison, kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menurutnya, biayanya ada, tetapi disubsidi pemerintah antara lain melalui APBN.

"Biaya pengukuran, pendaftaran, biaya pemeriksaan tanah itu disubsidi oleh negara. Makanya masyarakat mengistilahkan dengan gratis," jelasnya.

Adapun biaya yang berkaitan dengan, misalnya, alat bukti perolehan, patok batas, meterai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab peserta.

Sejumlah laporan menyebutkan, salah-satu kendala di balik program PTSL ini adalah biaya, karena tidak semua dibiayai dari APBN, tetapi juga dari APBD, investor melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dan lain-lain

Apa syarat yuridis agar sertifikat bisa diterbitkan?
Dalam PTSL, sebelum diterbitkan sertifikat, status yuridis sebuah bidang tanah dapat dikelompokkan menjadi K1, K2, K3 dan K4, kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, Jum'at (23/03).

Menurutnya, K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear sehingga dapat diterbitkan sertifkat. Adapun K2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah.

Sementara K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah, dan K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta.

"Hanya untuk kriteria K1 saja yang bisa diterbitkan sertifikatnya. Apabila nanti status tanah yang masih K2, K3, K4 sudah dapat terpenuhi syaratnya, sertifikatnya bisa kita berikan," papar Sofyan. (bbcindonesia.com)

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memecat Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan menunjuk Direktur CIA, Mike Pompeo, sebagai penggantinya.

Lewat pesan Twitter, Presiden Trump mengucapkan terima kasih kepada Tillerson dan menambahkan menteri luar negeri yang baru akan melakukan 'tugas yang hebat'.

Presiden Trump juga mencalonkan Gina Haspel sebagai perempuan pertama yang menjabat Direktur CIA.

Seorang pejabat Gedung Putih menjelaskan kepada BBC tentang waktu pengumuman pencopotan Tillerson itu: "Presiden ingin memastikan dia memiliki tim yang baru menjelang perundingan dengan Korea Utara dan berbagai perundingan dagang yang sedang berlangsung."

Pekan lalu Tillerson sedang dalam lawatan ke Afrika ketika dia tampaknya tidak mengetahui pengumuman Presiden Trump yang akan melakukan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Tim diplomat AS mengatakan dia merasa tidak sehat hari Sabtu dan belakangan kementerian luar negeri mengatakan lawatannya ke Afrika diperpendek sehari.

Sekilas 'hubungan' Trump-Tillerson

Bukan rahasia lagi jika Presiden Trump memiliki hubungan kerja yang tidak mudah dengan Menlu Tillerson.

Oktober tahun lalu, misalnya, Trump lewat Twitter mengkritik upaya mantan pimpinan puncak ExxonMobil untuk membuka dialog dengan Korea Utara lewat pesan "dia membuang-buang waktu berupaya berunding dengan Pria Roket Kecil itu."

Dalam bulan itu juga, Tillerson mengelar konferensi pers di Departemen Luar Negeri untuk membantah bahwa dia mempertimbangkan diri untuk mundur.

Namun Tillerson tidak membantah laporan-laporan bahwa dia pernah menyebut Presiden Trump sebagai 'pandir'.

Sepekan kemudian Trump secara terbuka mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Tillerson dalam tes kecerdasan, IQ.

Menurut laporan-laporan media, Tillerson merasa terkejut dengan yang menurutnya sebagai kesulitan yang dihadapi Presiden Trump untuk memahami kebijakan luar negeri yang mendasar sekalipun.

Sementara Trump dilaporkan merasa terganggu dengan bahasa tubuh dari menteri luar negerinya dalam rapat-rapat. Soalnya, seperti dilaporkan New York Times, Tillerson kadang suka memutar matanya atau membungkuk jika tidak setuju dengan keputusan mantan bosnya itu.

Laporan-laporan menyebutkan ada perpecahan di kalangan pemerintah Trump, antara panglima Angkatan Bersenjata dengan menteri luar negeri tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat menyangkut Korea Utara maupun Iran.

Tillerson -mantan pimpinan puncak perusahaan enegeri ExxonMobil- baru ditunjuk menjabat menlu sekitar satu tahun lebih.

Bulan Oktober tahun lalu, dia menggelar konferensi pers untuk membantah bahwa dia ingin mengundurkan diri menyusul laporan media tentang perselisihannya dengan Presiden Trump.

Kabar burung tentang rencana pengunduran dirinya itu dipicu oleh pesan Twitter seorang wartawan CNN di Gedung Putih yang mengatakan "bahwa Trump mengetahui Tillerson pernah menyebutnya sebagai 'pandir' pada musim panas ini." (bbcindonesia.com)

 

Langkah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk melaju kembali sebagai calon presiden, semakin terbuka lebar setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra, mendeklarasikannya sebagai calon presiden 2019 dari partai itu.

Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui tentang Prabowo, pendeklarasiannya dan pendapat sejumlah pengamat terkait peluangnya untuk menang.

Prabowo dideklarasikan DPD Gerindra
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Senin (12/03), dideklarasikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai bakal calon presiden (capres) 2019.

"Alhamdulillah terwakili seluruh Republik ini, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa kemudian Sumatera, Papua, Indonesia bagian timur," ungkap Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik, kepada wartawan, Senin, setelah melakukan pertemuan tertutup selama satu jam.

Jelas, deklarasi seluruh DPD ini akan mempertegas dorongan pada Prabowo untuk melaju di Pilpres 2019.

Meskipun begitu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mengungkapkan deklarasi resmi pengusungan Prabowo sebagai capres, baru akan dilakukan setelah rapat koordinasi nasional pada April 2018.

"Yang itu (Senin) adalah inisiatif teman-teman di daerah," kata Fadli Zon.

Pendaftaran capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri akan digelar pada 4-10 Agustus mendatang.

Namun, Prabowo tidak bisa melaju menjadi capres jika hanya mendapat dukungan Gerindra semata.

Pasalnya, untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, partai politik atau gabungannya harus punya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu 2014.

Koalisi Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan membuat jalan Prabowo untuk menjadi capres, 'mulus'. Gerindra punya 73 kursi di DPR (13%), sementara PKS 40 kursi (7,1%), sehingga total meraih 20,1% kursi dan berhak mengajukan capres.

Fadli Zon telah memastikan partainya 'berkoalisi dengan PKS' pada Pilpres 2019. Gayung bersambut, PKS, lewat Wakil Ketua Majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid, juga sudah menegaskan "PKS koalisi dengan Prabowo, (kita) itu satu kubu".

Kepada BBC Indonesia, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menyebut "PKS memang tidak punya alternatif lain (selain berkoalisi dengan Gerindra). Yang jelas sangat kecil kemungkinannya (PKS) beralih ke Jokowi."

'Pesaing terkuat'
Djayadi Hanan menilai Prabowo adalah "pesaing Jokowi paling kuat saat ini. Tidak ada kontender lain".

Berdasarkan survei SMRC pada Desember 2017, Joko Widodo memuncaki survei top of mind (orang yang pertama kali terpikirkan) capres yang akan dipilih pada 2019, dengan elektabilitas 38,9%.

Sementara Prabowo mengekorinya dengan elektabilitas 10,5%.

Nama-nama lain, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, hanya punya elektabilitas di bawah 2%.

Jika saling diadu antara Jokowi dan Prabowo, Jokowi unggul dengan 64%, sementara Prabowo 27%.

Meskipun elektabilitasnya selalu tepat berada di bawah Joko Widodo, Djayadi Hanan mengakui kemungkinan Prabowo untuk menang 'tidaklah mudah'.

"Karena yang dilawan itu petahana dan orang yang pernah dia (Prabowo) lawan sebelumnya. Dan orang itu (Jokowi) pun (dulu) menang".

Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, setuju Prabowo adalah kontender terkuat Jokowi. Dodi menilai Prabowo bisa menang pada Pilpres 2019, jika "bisa mempertahankan 46,85% suara yang diraihnya saat Pemilu 2014, dan meraup sisa 4%nya pada pemilu 2019."

Menurut Dodi, untuk meraih itu, Prabowo harus serius mempertimbangkan variabel partai politik, dalam kemampuannya mengarahkan pilihan politik pemilih.

"Yang hilang dari koalisi Prabowo di 2014 adalah Golkar. Berarti yang dicari adalah bagaimana mengganti suara Golkar."

"Kabar baiknya untuk Prabowo, pemilih dari partai politik, belum tentu memilih calon yang dipilih partainya. Jadi, mungkin separuh dari pemilih Golkar masih akan memilih Prabowo. Prabowo tinggal mencari separuhnya lagi," tutur Dodi.

Perlu strategi berbeda?

Gerindra sendiri tidak setuju dengan anggapan bahwa mengalahkan Jokowi di kancah pemilu presiden adalah hal yang 'sulit'.

"Kalau tidak ada keyakinan (untuk menang) ya tidak akan dicalonkan," kata anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, kepada BBC Indonesia, Selasa (13/03).

Martin menyebut semangatnya kader Gerindra di daerah untuk mengusung kembali Prabowo, "karena melihat figurnya (yang dirasa tepat) memimpin negara ini... Nanti di kampanye harus all-out."

Meskipun begitu, Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, tetap menyarankan Prabowo untuk 'melakukan hal yang berbeda'.

"Dia harus mencari calon wakil presiden yang bisa menambah suaranya, dan bisa menarik pemilih Jokowi".

Sayangnya, lima bulan jelang pendaftaran capres-cawapres, sosok itu disebut Djayadi, masih belum muncul. Tokoh-tokoh yang namanya sudah lama beredar, seperti Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, atau Gatot Nurmantyo, disebut Djayadi "tidak bisa melawan elektabilitas Jokowi."

Lalu tokoh seperti apa yang dinilai bisa menarik suara pemilih Jokowi?

Djayadi menyatakan tokoh itu "harus lebih kuat dari Jokowi, bisa dibuktikan lebih merakyat dari Jokowi dan punya basis sosial-politik di pedesaan yang kuat. Masalahnya pendukung Jokowi sekarang sudah lebih terkonsolidasi, sehingga untuk mencari siapa pendamping Prabowo agar bisa menang, juga jadi lebih sulit."

Penghalang dan batu sandungan
Sejauh ini Prabowo telah ikut serta dalam kancah pemilihan umum sebanyak tiga kali.

Pertama pada Pilpres 2004, di mana Prabowo berakhir kalah suara dari Wiranto dalam konvensi capres Partai Golkar 2004. Kedua, menjadi calon wakil presiden Megawati dalam Pilpres 2009. Dan terakhir, menjadi capres, dengan cawapres Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Dan pada setiap pilpres itu, isu dugaan pelanggaran HAM di masa lalu Prabowo, kerap diangkat.

Dalam wawancara dengan BBC jelang Pilpres 2014 silam, Prabowo menegaskan "isu yang telah berkembang selama 16 tahun terakhir itu... merupakan bagian dari permainan politik".

Walupun begitu, Djayadi Hanan, menilai isu itu tidak akan menjadi batu sandungan lagi, seandainya Prabowo melaju di Pilpres 2019.

"Karena rekam jejak Prabowo sudah terekam sangat baik pada publik. Hasil ingatan itu tercermin dari berapa besar dukungan publik kepada Prabowo yang sekarang ini bisa kita lihat."

Djayadi menyebut, jika ada lagi yang mengangkat isu-isu itu, pengaruhnya sebatas "hanya mengkonfirmasi dukungan yang sudah ada saja."

Menurut Direktur LSI, Dodi Ambardi, batu sandungan terberat yang harus dihadapi Prabowo adalah fakta bahwa dia akan bersaing melawan petahana, yang kerjanya selama memerintah Indonesia 'tidak dinilai buruk'.

"Kecuali ekonomi Indonesia tiba-tiba ambruk, ada masalah keamanan serius, atau skandal serius yang melanda pemerintah, itu baru akan membuka kemungkinan opoisi (Prabowo) untuk memenangkan pertarungan."

Mengapa tidak ada calon lain?
Dalam penelitian yang dilakukan berbagai lembaga sumber, tokoh-tokoh yang muncul dalam bursa calon presiden 2019, kebanyakan adalah nama-nama yang relatif lama. Selain Prabowo, nama yang kerap disurvei adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo.

Direktur LSI, Dodi Ambardi, menyebut alasannya adalah karena kurang terstrukturnya jenjang karier di partai politik.

"Dari tingkat kabupaten menuju provinsi, dari provinsi ke nasional, itu acak-acakan. Tidak ada pemolaan. Sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka yang dijagokan di daerah, untuk dites di kancah yang lebih tinggi, dan panggung nasional sesekali.

"Jadi yang bagus, belum tentu dikenal," tegas Dodi.

Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, punya penjelasan lain; lagi-lagi soal petahana. "Kebetulan petahananya (Jokowi) mendapat evaluasi positif, dengan tingkat kepuasan publik antara 65-70%. Itu cukup tinggi.

"Sehingga orang tidak melirik calon baru, tapi memperkuat dukungan pada calon yang ada." (bbcindonesia.com)

Page 1 of 11

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM