Untuk pertama kalinya Arab Saudi merilis surat izin mengemudi (SIM) untuk perempuan, beberapa pekan sebelum larangan mengemudi bagi kaum hawa dicabut.

Sebanyak 10 perempuan Saudi dilaporkan menerima SIM keluaran kerajaan tersebut di berbagai kota, pada Senin (4/6).

"Saya akan dapat menyetir di kerajaan ini, merupakan mimpi yang terwujud," kata Rema Jawdat, salah seorang dari 10 perempuan pertama yang memperoleh SIM.

"Bagi saya mengemudi mencerminkan ketersediaan pilihan, pilihan untuk bergerak secara bebas. Kini kami punya pilihan itu," sambung Jawdat sebagaimana dikutip Kementerian Informasi Arab Saudi.

Pemerintah kerajaan tersebut kini memperkirakan bakal 'kebanjiran' permohonan pembuatan SIM dari para perempuan sebelum larangan mengemudi bagi mereka dicabut pada 24 Juni mendatang.

"Perkiraannya, pekan depan akan ada 2.000 perempuan yang bakal menjadi pengemudi ber-SIM di kerajaan," sebut Kementerian Informasi.

Namun tak semua perempuan tampaknya menyambut dengan antusias, kata Donny Bachtiar, seorang warga Indonesia yang sudah 10 tahun menetap di Dammam, Saudi.

"Yang menyambut dengan baik adalah anak-anak muda karena sekarang makin banyak perempuan muda di Saudi yang bekerja dan dengan peraturan baru ini, mereka nanti bisa ke kantor dengan mobil," kata Donny kepada BBC Indonesia.

Sementara untuk ibu-ibu, dalam pantauan Donny, mereka lebih senang bepergian dengan mobil yang dikendarai suami, anggota keluarga, atau sopir pribadi.

Alasan terbesarnya adalah situasi di jalan yang kadang dianggap tidak terlalu kondusif untuk mengendarai mobil.

 

Kecam penangkapan
Walau pemerintah Arab Saudi telah merilis SIM, sejumlah pegiat yang menyuarakan agar perempuan bisa mengemudi ternyata ditangkap.

Mereka ditahan bulan lalu dan dituduh sebagai "pengkhianat" lantaran bekerja dengan pihak asing.

Loujain al-Hathloul, seorang pegiat yang gencar menyuarakan agar perempuan diperbolehkan mengemudi, diyakini sebagai salah satu figur yang ditangkap.

Al-Hathloul sudah beberapa kali ditahan, termasuk pada 2014 ketika dia berupaya mengemudi melintasi perbatasan menuju Uni Emirat Arab. Saat itu dia ditahan selama 73 hari di pusat penahanan remaja.

Lembaga pelindung HAM, Amnesty International, menyebut gelombang penahanan itu "jelas-jelas taktik intimidasi".

Pada Minggu (3/6), kejaksaan Saudi mengatakan sebanyak 17 orang telah ditahan, namun delapan orang sudha dibebaskan "sementara".

 

Program putra mahkota
Selama ini Arab Saudi mengharuskan perempuan untuk meminta izin kepada ayah atau suaminya untuk melakukan berbagai kegiatan.

Khusus untuk mengemudi, ada aturan khusus yang melarang perempuan melakukannya. Agar perempuan bisa bepergian, mereka harus didampingi kerabat pria atau dibekali izin tertulis dari ayah atau suami.

Tak jarang sebuah keluarga menyewa seorang pengemudi untuk mengantarkan kerabat mereka yang perempuan.

Pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan diumumkan pada September 2017 lalu sebagai bagian dari program modernisasi yang digagas putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman. (BBC Indonesia)

Pelaksanaan registrasi ulang kartu SIM diwarnai berbagai hoax. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai berita-berita bohong (hoax) yang beredar terkait registrasi kartu SIM prabayar.

"Jadi yang beredar di masyarakat itu ada tiga hoax. Satu mengenai tidak wajib registrasi kartu SIM. Kedua adalah bahwa pendaftaran kartu SIM terakhir adalah pada 31 Oktober, yang ketiga adalah hoax bahwa operator akan menyalahgunakan data dari pelanggan. Mohon tidak dipercayai," tegas Ahmad Ramli sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo, pada konferensi pers di Kemkominfo, Jakarta, Rabu (2/11).

Terkait hoax tidak wajibnya registrasi, Ramli menegaskan bahwa pemerintah mewajibkan registrasi ulang. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan semua masyarakat.

Kemkominfo juga kembali mengingatkan bahwa tenggat waktu pendaftaran bisa dilakukan hingga 28 Februari 2018. Registrasi bisa dilakukan melalui pesan SMS, situs web operator, juga lewat gerai. Kominfo juga menegaskan bahwa pendaftaran lewat SMS gratis, tak akan mengurangi saldo pengguna. Jika terlambat, kartu mereka akan diblokir bertahap.

Soal hoax yang menyebut bahwa data pelanggan akan disalahgunakan operator, Ramli menegaskan bahwa operator memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan data pelanggan sesuai ISO 27001. Bahkan tak hanya operator, bank dan pihak pemegang data konsumen yang memiliki standar ini juga diwajibkan menjaga data.

Kominfo juga mengelak bahwa operator memiliki akses lebih jauh di database Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ramli mengatakan operator hanya bisa melakukan validasi semata. Hal ini juga telah diungkap sebelumnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Operator dan/atau gerai sebagai mitra menjamin perlindungan data pelanggan sesuai ISO 27001… operator telekomunikasi hanya memiliki akses (dari Ditjen Dukcapil) untuk memvalidasi saja tapi tidak lebih dalam lagi," terang Ramli dalam konferensi pers pada Rabu (1/11).

ISO 27001 adalah sertifikasi standar internasional yang diberikan untuk industri. Jika industri ingin mendapatkan sertifikasi ini, maka harus mengikuti standar yang salah satunya wajib mengamankan data pelanggan.

Hal itu dikonfimasi oleh Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia yang juga hadir pada kesempatan yang sama. Dia mengatakan bahwa seluruh operator di Indonesia memiliki standar tersebut.

"Kita sebagai operator kita udah diwajibkan untuk mengikuti standar ISO 27001 bahwa standar keamanan harus dilakukan," kata Merza yang ditemui dalam kesempatan yang sama. (cnnindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM