Polda Metro Jaya akan menindak pengendara yang merokok saat mengemudi. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Akbp Budiyanto ketika dihubungi CNNIndonesia.com (1/3).

Merujuk pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan pasal 106 ayat 1 "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."

"Penuh konsentrasi artinya tidak boleh melakukan suatu kegiatan atau dipengaruhi kegiatan yg mengurangi konsentrasi, misal memakai HP, capek, lelah, dipengaruhi alkohol, narkotika, termasuk merokok," jelas Budiyanto.

Budiyanto juga menambahkan, larangan tersebut berlaku untuk pengendara yang menggunakan headset.

Namun, Budiyanto menyampaikan bahwa sanksi yang diberikan tergantung situasi di lapang. Penegakan hukum dapat berupa tilang, namun dapat juga berupa teguran atau tertulis.

"Sekarang operasi masalah keselamatan, berarti lebih kepada persuasif edukatif. Polisi nanti bisa menilai melalui situasi di lapang," ujarnya.

Budiyanto menyampaikan Operasi Keselamatan Jaya lebih mengedepankan kepada kegiatan persuasif edukatif yang memberikan pemahaman kepada masyarakat, seperti sosialiasi dan safety riding sebesar 80%, sementara sisanya 20% berupa penegakan hukum namun bersifat selektif.

Polda Metro Jaya berencana akan melaksanakan Operasi Keselamatan Jaya selama 21 hari sejak tanggal 5 hingga 25 Maret 2018.

Operasi ini menetapkan beberapa sasaran yaitu pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm, menggunakan handphone, pengendara dibawah umur dan pengendara yang membawa penumpang lebih dari satu. (cnnindonesia.com)

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada dua pejabat Korea Utara karena peran mereka dalam program rudal negara itu.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyebut kedua pejabat itu sebagai Kim Jong Sik dan Ri Pyong Chol.

"Kementerian Keuangan menyasar para pemimpin program rudal balistik Korea Utara sebagai bagian dari tekanan maksimal untuk mengisolasi Republik Korea Utara dan mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam pernyataannya pada Selasa (26/12).

Ditambahkannya, nama kedua pejabat juga tercantum dalam sanksi baru Dewan Keamanan PBB yang disahkan Jumat lalu.

"Kim Jong-Sik dilaporkan sebagai sosok penting dalam pengembangan rudal balistik Korea Utara, termasuk upaya untuk mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar padat, dan Ri Pyong-Chol dilaporkan sebagai pejabat penting dalam pengembangan rudal balistik antarbenua." Demikian pernyataan Kementerian Keuangan AS.

Karena sanksi ini, harta milik kedua pejabat Korea Utara tersebut, yang berada di wilayah yurisdiksi AS, diblokir dan warga negara Amerika Serikat dilarang menjalin kontak bisnis dengan mereka.

'Retorikaagresif' AS

Pada Jumat lalu, PBB memutuskan untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara.

Negara itu menanggapinya dengan nada marah dan menyebut sanksi baru sebagai aksi perang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan kepada Amerika Serikat untuk tidak menambah ketegangan dengan Korea Utara. Ditambahkannya Rusia menyerukan agar proses negosiasi dimulai lagi.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, Lavrov mengatakan retorika agresif Amerika Serikat terhadap Pyongyang tidak dapat diterima. (bbcindonesia.com)

Uni Eropa berencana memutus hubungan dengan sekumlah jenderal Myanmar sebagai langkah awal untuk meningkatkan sanksi akibat kekerasan militer terhadap Rohingya di Rakhine.

Diberitakan Reuters, rencana ini akan dibicarakan dalam rapat menteri luar negeri anggota Uni Eropa pada 16 Oktober mendatang.

Dalam draf pernyataan bersama yang dilihat Reuters tertulis bahwa blok itu "akan menangguhkan undangan kepada panglima pasukan bersenjata Myanmar dan petugas militer senior lainnya."

Isi dokumen itu juga menekankan kembali dukungan negara anggota terhadap embargo senjata dan peralatan lainnya "yang dapat digunakan untuk represi dalam negeri" oleh Myanmar.

Draf sanksi itu juga kembali mendesak Myanmar untuk mengurus repatriasi para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Merujuk pada data Pererikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 570 ribu Rohingya kabur ke Bangladesh sejak kekerasan kembali pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan pangkalan militer di Rakhine.

Militer pun melaksanakan operasi untuk membersihkan Rakhine dari ARSA. Namun ternyata, militer juga membunuh orang Rohingya yang tak bersalah, menewaskan hingga 1.000 orang.

PBB pun menyebut Myanmar melakukan upaya "pembersihan etnis" di negaranya. Namun, Myanmar terus menampik tuduhan tersebut.

Dalam draf pernyataan ini, Uni Eropa menyebut situasi di Rakhine "sangat serius." Mereka juga menyoroti konflik antara nasionalis Myanmar dan etnis minoritas di provinsi Kachin dan Shan. (cnnindonesia.com)

Cina dan Rusia bergabung dengan para anggota Dewan Keamanan PBB lain yang dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara untuk uji coba nuklir keenam dan terbesarnya.
Pemungutan suara DK PBB menghasilkan keputusan dengan dukungan 15-0 terhadap resolusi sanksi rancangan AS yang melarang ekspor batubara, timbal dan makanan laut.
Pyongyang mengaku telah mengembangkan bom hidrogen dan terus mengancam untuk menyerang AS.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa sanksi baru bagi Korea Utara akan percuma saja, karena menurutnya rakyat Korut akan lebih suka makan rumput ketimbang menghentikan program nuklir.
Sanksi baru ini disepakati pada hari Senin setelah AS menghapus beberapa ketentuan ketat yang diumumkannya pekan lalu, antara lain embargo minyak menyeluruh dan langkah-langkah untuk membekukan aset pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Langkah-langkah tersebut, antara lain larangan ekspor tekstil, dimaksudkan untuk menghentikan kemampuan Pyongyang dalam mendanai dan bahan bakar program nuklirnya.
Ini merupakan resolusi kesembilan sejak 2006 yang secara bulat disahkan oleh PBB.
Utusan Cina untuk PBB, Liu Jieyi, mendesak Korea Utara untuk 'menanggapi dengan serius' resolusi terbaru ini dan meminta semua pihak untuk tetap 'berkepala dingin.'

Sementara itu, duta besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengatakan bahwa merupakan 'sebuah kesalahan besar meremehkan' sebuah prakarsa yang diajukan oleh Cina dan Rusia.
Kedua negara telah mengusulkan penghentian sementara pengujian rudal nuklir dan balistik Pyongyang dan latihan militer AS dan Korea Selatan di wilayah tersebut.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah memperingatkan bahwa AS dapat melarang perdagangan dengan negara-negara yang melakukan bisnis dengan Korea Utara.
Pada bulan Agustus, sebuah babak baru sanksi AS melarang berbagai ekspor, termasuk batu bara, yang diperkirakan membuat Korea Utara kehilangan sekitar $1 miliar (sekitar Rp13 triliun) - yang merupakan sekitar sepertiga dari seluruh pendapatan ekspornya. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM