Ribuan siswa di berbagai penjuru Amerika Serikat membolos untuk ikut serta dalam demonstrasi besar-besaran menuntut pengetatan aturan senjata demi menghindari penembakan massal di sekolah.

Dari Washington hingga Los Angeles, sekitar 2.500 siswa kompak meninggalkan kelasnya mengikuti kampanye Bolos Sekolah Nasional yang dimulai pukul 10.00 sesuai zona waktu masing-masing lokasi pada Rabu (14/3).

Di Washington, ratusan remaja berkumpul di depan Gedung Putih, mengacungkan poster dan spanduk bertuliskan "Buku Bukan Peluru" dan "Lindungi Manusia Bukan Senjata" sambil berjalan bersama menuju gedung parlemen.

Sesampainya di Gedung Capitol, semua serempak mengenang kembali peristiwa penembakan di Marjory Stoneman Douglas di Parkland, Florida, yang menewaskan 17 orang tepat satu bulan lalu.

"Kami ingin menunjukkan kepada Kongres dan para politikus bahwa kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan diam terus. Parkland akan menjadi tragedi penembakan di sekolah yang terakhir," ujar Brenna Levitan yang mengikuti aksi bersama ibunya, kepada AFP.

Sementara itu, di dalam gedung parlemen, Dewan Perwakilan menggelar pemungutan suara dengan hasil akhir 407-10 untuk undang-undang pencegahan kekerasan bersenjata di sekolah.

Rancangan undang-undang itu mencakup aturan untuk meningkatkan keamanan, pemeriksaan kesehatan mental, dan menciptakan sistem pelaporan agar siswa dapat melaporkan ancaman.

Namun, rancangan itu tak mencantumkan aspek kontroversial yang selama ini menjadi tuntutan para siswa, yaitu pengetatan aturan senjata.

Aspek tersebut mencakup pemeriksaan latar belakang saat penjualan senjata, larangan pembelian senjata berat, dan meningkatkan usia minimal untuk jual beli beberapa jenis pistol.

Aksi serupa juga merambah ke sekitar Washington. Dari Maryland, siswa dari Montgomery Blair dikawal oleh mobil polisi menuju stasiun kereta bawah tanah, di mana mereka akan menaiki moda transportasi tersebut menuju Gedung Putih.

Tak hanya di Washington, aksi juga digelar di Florida. Berpakaian merah, para siswa di Stoneman Douglas datang ke tempat peringatan kematian teman-teman mereka sambil berpelukan dan menangis.

Di New York, para siswa LaGuardia keluar dari kelasnya selama 17 menit, mewakili setiap korban tewas dalam tragedi di Florida.

"Ini bukan masalah kiri atau kanan. Ini masalah keamanan publik. Kami bekerja sama, seperti yang sudah lama tidak kami lihat dilakukan oleh para orang dewasa," tutur salah satu murid, Cate Whitman, kepada CNN.

Namun, tak semua siswa setuju dengan gerakan akar rumput ini. Sekelompok siswa pendukung Partai Republik lebih memilih berkumpul di sebuah kafe untuk berdiskusi menyuarakan pendapat mereka.

"Saya 100 persen mendukung demo nasional untuk menunjukkan kepedulian terhadap korban di Florida dan penembakan sekolah lainnya. Namun, saya tidak mendukung mereka yang menggunakan peristiwa tragis ini untuk mendukung agenda politik seperti pengetatan aturan senjata," kata siswa sekolah Lapeer di Michigan, Austin Roth.

Salah satu sekolah di Daerah Cobb, Georgia, pun menyatakan akan memberlakukan hukuman khusus bagi siswa yang membolos demi mengikuti demo ini.

Meski demikian, salah satu siswa senior bernama Kara Litwin mengatakan bahwa ancaman hukuman itu mungkin bisa melemahkan tekad sejumlah murid, tapi masih banyak yang tetap berani keluar, termasuk dirinya sendiri.

"Perubahan tidak pernah terjadi tanpa penolakan. Ini adalah sebuah gerakan, bukan sekadar momen, dan ini hanyalah langkah pertama dari proses panjang kami," kata Litwin. (bbcindonesia.com)

Presiden Emmanuel Macron mengatakan bahwa Perancis akan menyerang wilayah Suriah jika dugaan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil terbukti.

"Kami akan menyerang tempat di mana serangan terjadi atau direncanakan," ujar Macron, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (13/2).

Macron mengakui bahwa hingga saat ini, aparatnya belum mengantongi bukti pasti penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil di Suriah.

"Ketika sudah ada bukti, saya akan melakukan itu," ucap Macron yang kemudian menjelaskan bahwa prioritas Perancis adalah "memberantas teroris dan jihadis."

Selain itu, Macron juga mengusukan pertemuan internasional untuk membahas isu Suriah, bahkan dalam kerangka kawasan jika memungkinkan.

Isu ini kembali menjadi sorotan internasional setelah sejumlah laporan menunjukkan indikasi serangan klorin di Kota Douma, Suriah, pada 1 Februari lalu yang melukai lebih dari 20 warga sipil, termasuk anak-anak.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah melancarkan serentetan penyelidikan terkait penggunaan senjata kimia dalam sejumlah serangan di Suriah, termasuk pada insiden di Khan Sheikhoun pada 4 April 2017.

Akibat penggunaan senjata kimia itu, Amerika Serikat menyerang pangkalan militer rezim Bashar al-Assad dengan rudal.

Hingga saat ini, Organisasi Pencegahan Penggunaan Senjata Kimia (OPCW) sudah memverifikasi bahwa dari 27 serangan kimia yang terjadi di Suriah, 25 di antaranya dilakukan oleh pemerintah setempat.

Temuan ini menyulut amarah AS karena Suriah sudah sepakat akan menghancurkan senjata kimia mereka melalui satu kesepakatan bersama Moskow dan Washington. (cnnindonesia.com)

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pernah gagal membeli ratusan senjata laras panjang tahun 2015 karena terbentur izin dan peraturan.
PT Jaya Tri Ismaya, perusahaan yang memenangkan lelang pengadaan senjata itu, dilaporkan enggan menuntaskan kontrak karena KPLP tak mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan.
Laman layanan pengadaan secara elektronik milik Kemenhub mencatat, lelang yang diikuti 21 perusahaan itu bernilai Rp44,8 miliar. Tidak terdapat informasi rinci lain dalam situs itu, kecuali lelang tersebut untuk pengadaan 526 pucuk senjata panjang dan pistol.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Sutrimo Sumarlan mengkonfirmasi rencana pembelian itu kepada BBC Indonesia.
"Kemenhub pernah mengajukan izin ke Kemhan untuk membeli senjata tetapi izin tidak kami keluarkan," kata Sutrimo melalui pesan singkat.

Timbul Siahaan, orang nomor satu di Ditjen Pothan ketika pengadaan itu berlangsung, menyebut Kemhan tak mengeluarkan izin karena senjata yang hendak dibeli KPLP.
Spesifikasi senjata-senjata itu, kata Timbul, untuk kegiatan militer atau tempur dan tak sesuai kewenangan penegakan hukum yang dimiliki KPLP.
"Waktu itu Kemhan tidak setuju, lalu ada negoisasi bahwa kaliber yang mereka ajukan tidak digunakan TNI Angkatan Laut," ujarnya.
BBC Indonesia berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Baitul Ihwan. Namun ia meminta waktu untuk mengumpulkan informasi terkait rencana pembelian senjata itu.

Merujuk situs penyedia informasi industri pertahanan, teknologi, dan kedirgantaraan epicos.com, PT Tri Jaya Ismaya merupakan distributor dan pembuat senjata serta amunisi untuk TNI.
Mereka tercatat pernah mengikuti beberapa pameran alutsista yang digelar Kemhan.
Agustus 2016, Kemenhub melaporkan Direktur Utama PT Jaya Tri Ismaya, Dananjaya Trihardjo, ke Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan penipuan.
Januari 2017, giliran perusahaan yang berkantor di Jakarta Selatan itu yang menggugat Kemenhub secara perdata. Mereka menyebut Kemenhub melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum.
Hingga 27 September lalu, gugatan itu masih bergulir pada tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
'Carut-marut'
Fakta rencana pembelian senjata KPLP tersebut beririsan dengan persoalan pengadaan senjata yang mencuat selama dua pekan terakhir.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menuduh satu lembaga sipil negara tertentu yang disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk membeli senjata secara ilegal.
Sejak pernyataan Gatot itu, muncul publikasi terkait rencana Badan Intelijen Negara membeli 521 senjata jenis SS2 dari PT Pindad (Persero) dan Polri yang ingin membeli sekitar 5.000 senjata api dari korporasi milik negara yang sama.

Akhir pekan lalu, Komandan Korps Brigadir Mobil (Brimob) Irjen Murad Ismail angkat bicara soal pelontar granat dan ribuan butir amunisi yang dibeli lembaganya melalui PT Mustika Duta Mas.
Barang-barang impor itu tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Murad berkata, Brimob tengah berupaya mendapatkan rekomendasi Badan Intelijen Strategis TNI untuk membawa senjata dan amunisi itu ke markas mereka di Depok, Jawa Barat.
Menko Polhukam Wiranto belakangan menilai persoalan pengadaan senjata itu terjadi karena koordinasi yang tidak tuntas.
Namun menurut Timbul Siahaan, permasalahan itu muncul karena izin pengadaan senjata tidak hanya dikeluarkan Ditjen Pothan Kemhan, tapi juga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
"Kalau UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan diikuti, saya kira tidak ada persoalan. Tapi Baintelkam juga memberi izin, Kemhan tidak dapat mengontrol," kata Timbul.
"Jadi rusuh kalau masing-masing dapat memberikan izin. Seharusnya satu pintu dari Kemhan saja," kata dia.

Serupa, Sutrimo Sumarlan menyebut beleid tersebut tidak membedakan senjata untuk kepentingan tempur dan penegakan hukum. Ia merujuk definisi alat peralatan pertahanan dan keamanan (alhankam) yang disebut undang-undang itu.
"Yang berwenang mengeluarkan izin pengadaan senjata itu menteri pertahanan, bukan yang lain," tuturnya.
Sutrimo juga mengutip Peraturan Menteri Pertahanan 7/2010 yang mengatur izin, pengawasan, dan pengendalian senjata standar militer di luar TNI.
Aturan itu menyebut 12 lembaga negara, lima jenis badan hukum, dan tiga kategori perorangan yang dapat menguasai senjata kaliber militer atas izin menteri pertahanan.
Faktanya, seperti diutarakan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, lembaga non-militer seperti Badan Intelijen Negara perlu meminta izin kepada kepolisian sebelum membeli senjata api.
Dengan pendapat berbeda, pengamat pertahanan dari Universitas Padjajaran Muradi menilai mekanisme perizinan yang saat ini berlaku sebenarnya cukup ideal.
"Kalau melihat peraturan, sudah sangat jelas, kalau beli senjata kaliber militer harus sesuai peraturan Menhan 7/2010. Adapun di Peraturan Kapolri, pembelian senjata 'melumpuhkan' ada di bawah supervisi Baintelkam," ujarnya.
Setyo Wasisto pernah menyebut, izin Polri untuk pengadaan senjata non-tempur diatur UU Darurat bernomor 12/1951.

Namun pembagian tugas perizinan itu, kata Muradi, sepatutnya dipertegas dalam peraturan yang lebih tinggi dan khusus. Ia mengaku, bersama beberapa peneliti seperti Andi Widjajanto, telah memasukkan substansi itu ke naskah akademik untuk RUU Senjata Api dan Bahan Peledak.
Mereka membuat naskah akademik itu di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 2013. Penyusunan itu didasarkan pada keputusan DPR memasukkan rancangan beleid itu ke Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.
"Butuh payung hukum lebih tinggi dari sekedar peraturan Menhan dan Kapolri. Tapi RUU itu sampai saat ini tidak jelas sampai mana kelanjutannya," kata Muradi.
Lebih dari itu, Muradi menyebut pentingnya kurasi tujuan pengadaan senjata, terutama di lembaga di luar TNI. Pembelian senjata kaliber militer oleh Brimob menurutnya wajar untuk menghadapi potensi ancaman pelaku teror.
Pengadaan senjata berat tersebut baru bermasalah, kata dia, jika terbukti digunakan kepolisian membantu "perusahaan tertentu untuk menembaki masyarakat yang menutut hak mereka". (bbcindonesia.com)

Militer Amerika Serikat melancarkan serangan rudal ke Suriah sebagai respons atas dugaan serangan senjata kimia ke sebuah kota yang dikuasai kubu pemberontak.

Seorang pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan sekitar 50 rudal jelajah Tomahawk ditembakkan dari beberapa kapal perusak di perairan Laut Mediterania menuju sebuah pangkalan udara Suriah.

Dalam pidato yang ditayangkan di televisi, Presiden AS Donald Trump mengklaim pangkalan udara tersebut merupakan tempat serangan senjata kimia berasal.

Trump juga menjuluki Presiden Suriah, Bashar al-Assad, sebagai seorang "diktator" yang telah "meluncurkan serangan senjata kimia yang mengerikan kepada warga sipil tak berdosa".

"Malam ini saya menyeru semua negara beradan untuk bergabung dengan kami dalam mengakhiri pembantaian dan pertumpahan darah di Suriah sekaligus mengakhiri segala macam dan segala bentuk terorisme," ucap Trump dari kediamannya di Florida.

Departemen Pertahanan AS mengatakan Rusia, yang menyokong militer Suriah, telah diberitahu sebelum serangan rudal ke Suriah digelar.

Menurut juru bicara Gedung Putih, target serangan dipilih berdasarkan riset yang telah dilakukan.

"Kami punya keyakinan kuat bahwa serangan senjata kimia yang dilakoni awal pekan ini diluncurkan dari lokasi tersebut di bawah komando rezim Assad," ujarnya.

Menurut kelompok pemantau yang berkantor di Inggris Syrian Observatory for Human Rights, 20 anak-anak dan 52 orang dewasa meninggal dunia dalam serangan yang diduga melibatkan gas beracun di Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib, pada Selasa (04/04).

Rekaman gambar sesudah peristiwa itu menunjukkan warga sipil, banyak di antara mereka adalah anak-anak, mengalami sesak nafas dan mengeluarkan busa dari mulut.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban yang dirawat di dalam wilayah Turki, Menteri Kehakiman Bekir Bozdag mengatakan hasil autopsi mengukuhkan bahwa senjata kimia memang digunakan dalam serangan itu.

Pemerintah Suriah dan Rusia, sebagai sekutu yang membantu militer Suriah melawan kelompok-kelompok pemberontak, menegaskan gas beracun mematikan keluar ketika serangan udara mengenai gudang yang digunakan oleh kelompok pemberontak untuk membuat dan sekaligus menyimpan senjata kimia. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM