Presiden Donald Trump mengatakan Korea Utara telah menyerahkan sedikitnya 200 jasad tentara Amerika Serikat yang tewas selama Perang Korea.

"Kami telah menerima kembali pahlawan besar kami yang gugur. Jenazah telah dipulangkan hari ini. Sudah 200 jasad yang dikirim pulang," kata Trump saat pawai di Duluth, Minnesota, Rabu (20/6).

Meski begitu, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pejabat militer AS soal repatriasi tersebut.

Namun, dilansir Reuters, seorang pejabat AS yang tak ingin disebutkan identitasnya mengatakan bahwa pihak Korut memang akan menyerahkan "sejumlah" jasad tentara kepada Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah demiliterisasi (DMZ), perbatasan Korut dan Korea Selatan.


Setelah diterima pihak PBB, jasad-jasad tersebut akan dikirimkan ke laboratorium Angkatan Udara Hickam di Hawaii untuk dilakukan identifikasi DNA sebelum diserahkan kepada keluarga.

Pemulangan jasad ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Presiden Trump dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, saat bertemu di Singapura pada 12 Juni lalu.

Korut dilaporkan masih menahan sedikitnya 200 jenazah tentara AS yang tewas dalam Perang Korea 1950-1953 lalu.

Jumlah itu sesuai dalam lembar fakta Kementerian Pertahanan AS mengenai daftar orang hilang selama Perang Korea yang diperbarui awal pekan ini.

Sekitar 350 ribu warga AS diperkirakan tewas dalam perang yang hanya berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Dari ratusan ribu angka itu, sedikitnya 7.700 orang dilaporkan masih hilang. Menurut Pentagon, sebanyak 5.300 di antaranya dilaporkan hilang di Korut.

Selama kurun waktu 1990-2005, Pyongyang pernah merepatriasi sekitar 229 tentara AS di bawah perjanjian dengan Washington.

Namun, kesepakatan itu ditangguhkan ketika hubungan kedua negara memburuk terutama karena ambisi program senjata nuklir Korut. (CNN Indonesia)

Presiden Donald Trump memutuskan tidak akan menghadiri pembukaan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Gedung Putih mengatakan bahwa delegasi AS akan dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri, John Sullivan. Anggota delegasi terdiri dari Menteri Keuangan, Steve Mnuchin, dan putri Trump, Ivanka, bersama suaminya, Jared Kushner.

Upacara peresmian Kedubes tersebut akan berlangsung pada 14 Mei, bersamaan dengan 70 tahun berdirinya negara Israel.

Dalam beberapa hari belakangan Trump sempat memberi isyarat akan menghadiri pembukaan kedutaan namun kini sudah pasti dia tidak akan datang.

Keputusan Presiden Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem memicu kemarahan di kalangan warga Palestina dan sejumlah negara Islam.

Sebelumnya Amerika Serikat hanya memiliki kantor konsulat jenderal di Yerusalem.

Status Yerusalem merupakan inti dari konflik Israel-Palestina.

Israel memandang Yerusalem sebagai ibu kota 'abadi yang tidak dipisahkan' sementara Palestina menganggap Yerusalem Timur -yang diduduki Israel dapam perang tahun 1967- merupakan ibu kota negara masa depan mereka.

Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional dan menurut kesepakatan damai Israel-Palestina tahun 1993, status akhir Yerusalem akan dibahas pada tahap akhir dari perundingan damai.

Sejak tahun 1967, Israel membangun belasan kawasan pemukiman -yang menjadi tempat tinggal 20.000 umat Yahudi- di Yerusalem timur. Pemukiman tersebut dipertimbangkan ilegal di bawah hukum internasional walau Israel menentang pandangan itu.

Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, sebelumnya menyebut bahwa rencana untuk meresmikan kedubes AS di Yerusalem sebagai 'provokasi terang-terangan'.

Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memujinya dengan menyebut sebagai 'hari besar bagi rakyat Israel'. (bbcindonesia.com)

Presiden AS Donald Trump mencerca penggrebekan yang dilakukan FBI terhadap kantor pengacara pribadinya sebagai 'aib' dan 'serangan terhadap negara kita.'

"Perburuan tukang sihir ini terus saja berlangsung," katanya kepada wartawan Gedung Putih.

Dalam penggeledahan di New York itu, para petugas menyita data "komunikasi istimewa" antara Michael Cohen dan kliennya, kata pengacaranya setelah kejadian itu, Senin (9/4).

Dokumen mengenai pembayaran ke aktris porno Stormy Daniels yang mengaku pernah melakukan hubungan seks dengan Donald Trump juga disita, kata media AS.

Penggrebekan itu bagian dari langkah hukum berdasarkan pada 'rujukan' dari Penyelidik Khusus Robert Mueller, yang sedang menangani dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016.

Donald Trump mengecam penyelidikan itu dan menyebut tim Mueller sebagai "kelompok orang yang paling bias".

Pengacara pribadi Trump, Michael Cohen berada dalam sorotan sejak ia mengaku telah melakukan pembayaran $130.000 (Rp1,8 miliar) untuk bintang film porno Stormy Daniels, yang nama aslinya adalah Stephanie Clifford, hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden 2016.

Stormy Daniels mengaku melakukan hubungan seksual dengan Trump tak lama setelah istrinya Melania melahirkan putra mereka dan mengatakan dia dibayar untuk bungkam tentang kejadian itu.

"Hari ini Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York melaksanakan serangkaian surat penggeledahan dan menyita komunikasi khusus antara klien saya, Michael Cohen, dan kliennya," kata pengacara Cohen, Stephen M Ryan dalam sebuah pernyataan.

"Saya telah dikabari oleh jaksa federal bahwa langkah ini, sebagian, berdasarkan rujukan pada Kantor penyelidik Khusus, Robert Mueller."

Ryan menyebut penggrebekan itu "benar-benar tidak pantas dan tidak perlu".

Penggebekan itu berujung pada "penyitaan yang tidak perlu terhadap komunikasi klien dan pengacara yang dilindungi secara hukum. Taktik pemerintah ini juga salah karena Pak Cohen telah bekerja sama sepenuhnya dengan semua lembaga pemerintah, termasuk menyerahkan ribuan dokumen non-istimewa ke Kongres dan duduk untuk berbicara di bawah sumpah," kata pernyataan itu.

Presiden Trump, berkali-kali membantah berselingkuh dengan Stormy Daniels. Ia mengatakan tidak tahu menahu tentang pembayaran yang dilakukan Cohen terhadap perempuan itu, dan mengarahkan pertanyaan kepada pengacaranya.

Michael Cohen sedang diselidiki untuk pelanggaran finansial yang berkaitan dengan kampanye pemilihan presiden tahun 2016, lapor Washington Post.

Mueller dilaporkan memberikan informasi tentang keterlibatan Cohen kepada Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein, yang kemudian merujuk masalah ini kepada jaksa untuk Distrik Selatan New York, menurut Bloomberg News.

Protokol Departemen Kehakiman mengharuskan Mueller untuk berkonsultasi dengan Rosenstein mengenai bukti dan materi yang berada di luar yurisdiksinya. (bbcindonesia.com)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengusulkan hukuman mati untuk para pengedar narkotika pada Senin (19/3) waktu setempat, di negara bagian New Hamsphire. Ia beralasan pemerintah federal 'membuang-buang waktu' jika tak bersedia menjatuhkan hukuman mati pada pelaku-pelaku tersebut.

Pidato tersebut terlihat menyeimbangkan pernyataan Trump sebelumnya yang akan memerangi kejahatan narkotika, tetapi tak banyak menaikkan anggaran negara bagian untuk mendanai kampanye dan program kesehatan melawan narkotika. Namun, usulan hukuman mati ini secara otomatis menarik kecaman yang sebelumnya dilayangkan.

"Jika kita tidak menunjukkan sikap yang keras pada pengedar narkotika, kita membuang-buang waktu. Dan sikap tersebut, termasuk hukuman mati," kata Trump di Menchester, News Hampire, seperti dikutip dari CNN.com.

Usulan hukuman mati tersebut, termasuk pada opiod, salah satu jenis narkoba yang saat ini sedang hits di negara tersebut. Opioid atau opium merupakan jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengontrol, mengendalikan, atau menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan kecanduan, sehingga masuk dalam golongan narkotika.

Trump menyebut, selama ini para pengedar narkotika membunuh ribuan orang, tetapi tidak dihukum dengan tindakan pembunuhan yang dilakukannya.

"Ini adalah tentang memenangkan masalah yang sangat-sangat sulit dan jika kami tidak menjadi sangat keras pada pengedar ini, itu (memenangkan masalah) tidak akan terjadi," ungkap dia.

Jaksa Agung Jeff Session, anggota kabinet Trump yang cukup putus asa dengan usulan tersebut, mengatakan bahwa akan mencari celah untuk menyesuaikan hukuman mati tersebut.

Wakil Direktur Kantor Washington Civil Liberties Union Amerika Serikat menyebut usulan Trump tak masuk akal.

"Perdagangan narkotika bukanlah pelanggaran yang bisa dilakukan seseorang untuk mendapatkan hukuman mati," kata McCurdy.

Ia merujuk pada preseden Mahkamah Agung yang memberikan batasan dalam menggunakan hukuman ketika orang yang dihukum tidak melakukan pembunuhan.

Seiring dengan banyak pihak yang meragukan, Trump mengakui bahwa beberapa negara di Amerika Serikat mungkin tak siap dengan hukuman mati. "Mungkin negara kita belum seluruhnya siap, saya bisa memahaminya," terang dia.

Adapun Trump mengganmbarkan kampanye yang dilakukannya sebagai usaha skala besar untuk mendorong orang-orang tak menggunakan narkotika.

"Cara terbaik untuk melawan krisis narkotika adalah dengan menjaga orang-orang tetap pada tempatnya. Ini (iklan) adalah sesuatu yang saya minati, menghabiskan banyak uang untuk iklan hebat yang menunjukkan betapa buruknya (narkotika) itu," terangnya (cnnindonesia.com)

Page 1 of 9

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM