Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar Operasi Patuh 2016. Pelaksanaan Operasi Patuh dimulai pada hari ini yakni 16 Mei hingga 29 Mei mendatang. Operasi ditujukan kepada pelanggar lalu lintas.

Dalam apel pagi, Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal Indrajit mengatakan, Operasi Patuh dilakukan semata-mata demi kepentingan masyarakat. Aturan yang dibuat bukanlah untuk mempersulit pengendara dan pengguna jalan.

"Jadi kami juga mengingatkan kepada pengguna jalan bahwa tujuan penegakan hukum itu supaya masyarakat selamat," tutur Indrajit saat memberi amanat dalam apel pagi di lapangan kantor Korlantas Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (16/5/2016).

Adapun sasaran pokok dari Operasi Patuh ini, lanjut Indrajit adalah pelanggaran seperti melawan arus dan marka jalan, serta pelanggaran kasat mata lainnya. 

"Pelanggar lalu lintas yang berdampak kepada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan fatalitas korban yang tinggi. Seperti contoh kecepatan tinggi, melawan arus, melanggar lampu merah," terang dia.

Melalui penyelenggaran Operasi Patuh ini, dia berharap, tingkat kedisiplinan masyarakat semakin tinggi. Dengan begitu, ketertiban lalu lintas akan semakin optimal.

"Kita juga berharap kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat. Tingkat korban dan pelanggaran dalam berlalu lintas menurun. Kemacetan juga menurun," jelas Indrajit.

Dia juga berpesan kepada para peserta apel dan jajaran yang terkait untuk tetap memprioritaskan keselamatan personel pengamanan saat Operasi Patuh.

"Saya tekankan dalam operasi utamakan keselamatan dan keamanan personel," tutup Indrajit. (liputan6.com)

JAKARTA — Tol Serpong-Bintaro yang dibuka pada pukul 07.30, Senin (16/5/2016) pagi tadi, sudah ditutup kembali pada pukul 09.30 dari GTO Serpong.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ayi Supardan mengatakan, tol dari Serpong sampai Pondok Ranji ditutup untuk memindahkan JPO yang berada di sebelah barat atau di jalur Serpong menuju Jakarta.

"Yang tadi pagi kita buka, kita cairkan dulu karena banyak yang bekerja ke arah Jakarta. Sekarang kita tutup lagi untuk evakuasi," kata Ayi saat ditemui di lokasi, Senin (16/5/2016).

Tol menuju Serpong tidak akan dibuka dari Pondok Ranji hingga semua proses pemindahan selesai. Kendaraan yang sudah masuk tol diminta putar balik di Km 10 untuk keluar gerbang Pondok Ranji.

Ayi mengatakan, akibat akses tol ditutup, lalu lintas di Jalan protokol dan lingkungan menjadi lebih macet dari biasanya.

"Bintaro, Ciputat, itu hari biasa memang sudah macet, tetapi karena ada kejadian ini jadi lebih macet lagi, kita upayakan supaya terurai," kata Ayi.

Proses pemindahan sendiri saat ini mengalami kendala karenacrane yang tersedia tidak kuat mengangkut sisa jembatan. Diperkirakan, sekitar sore, proses pemindahan selesai. (kompas.com)

JAKARTA - Izin operasi kafe Lucy In The Sky di Jakarta tidak terdaftar di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov DKI Jakarta. Izin operasi kafe itu diduga masih terdaftar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Tadi sudah saya cek (sistem PTSP), tapi belum ada di PTSP," kata Kepala Badan PTSP Edy Junaedi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Edy mengungkapkan, Izin kafe itu boleh jadi dikeluarkan oleh dua SKPD lama, yaitu izin Undang-Undang Gangguan (UUG) di Satpol PP DKI Jakarta, dan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Perizinan terpadu di PTSP baru mulai berlaku pada awal Januari 2015.

Edy menduga, belum terdaftarnya Lucy In The Sky di PTSP lantaran izin tersebut dikeluarkan sebelum 2015. "Kalau dia (izin) sudah habis, pasti minta izin ke kita kan. Ini belum, baik ke registrasi UUG atau TDUP belum ada," kata Edy.

Sementara kuasa hukum apartemen Sudirman Mansion,  Dwityo Pujotono, Kamis kemarin menyatakan bahwa Lucy in The Sky tidak mengantongi izin operasi.

Lucy In The Sky menjadi perbincangkan setelah warga apartemen Sudirman Mansion memerotes polusi suara yang ditimbulkan kafe tersebut. Para penghuni apartemen itu memasang spanduk besar berukuran lebih kurang 10 x 15 meter persegi di muka gedung apartemen di kawasan SCBD, Jakarta Selatan itu.

Tulisan pada spanduk itu menyatakan, "Anak dan bayi kami tidak bisa tidur karena Lucy In The Sky sangat berisik dan tidak peduli dengan kenyamanan warga sekitar". (kompas.com)

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diketahui mendapatkan uang operasional yang cukup besar terkait jabatan yang diembannya. Ahok menyebutkan, uang operasional yang diterimanya mencapai Rp 30 miliar setiap tahun.

Jumlah tersebut setara dengan 0,01 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Dari jumlah uang yang diterima Ahok, 40 persennya dibagi kepada wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.

Ahok kerap melontarkan bahwa uang operasional yang diterimanya kerap digunakan untuk membayar gaji staf ahli, membantu menebus ijazah pelajar yang kurang mampu, membeli berbagai macam hasil kerajinan apabila datang ke pameran, serta mengirim karangan bunga atau memberi uang apabila ada warga yang menggelar hajatan.

"Kami kasih bunga ke orang itu sebulan bisa sampai miliaran lho. Kirim bunga semua," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016) lalu.

Ahok juga membagi-bagikan uang operasionalnya kepada sekretaris daerah dan para wali kota. Besarannya, Rp 100 juta per bulan untuk sekda dan Rp 50 juta per bulan untuk para wali kota.

Tujuannya agar sekda dan para wali kota menggunakan uang itu buat warga yang menggelar hajatan. Para wali kota sendiri membenarkannya. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyebutkan, uang operasional yang diterimanya dari Ahok untuk hajatan warga terkadang cukup dan berlebih, tetapi terkadang kurang sehingga membuatnya harus menambah.

"Tergantung jumlah hajatannya," ujar Bambang saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Namun, ia memastikan bahwa uang operasional yang diterimanya hanya berasal dari Ahok.

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede pun melontarkan hal serupa. "Cuma dari Gubernur sih. Kalau dari Wagub enggak ada," kata dia.

Bagaimana dengan Djarot? Berbeda dari Ahok, Djarot cenderung tak mau buka-bukaan soal uang operasional yang diterimanya. Ia sendiri memilih bungkam setiap ada kesempatan ditanya seputar uang tersebut.

Saat menghadiri penjaringan bakal cagub DKI dari PDI-P di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu lalu, misalnya, Djarot hanya tersenyum, tanpa kata-kata, seraya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika ditanya soal alokasi dana operasionalnya itu. (kompas.com)

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini jauh lebih keras daripada undang-undang sebelumnya. Namun, kerasnya undang-undang tersebut justru tak membuat praktik korupsi menjadi lebih sedikit.

Setidaknya, menurut JK, ada empat hal yang menyebabkan praktik korupsi semakin marak.

Pertama, korupsi kerap terjadi di dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan. Namun, dari dua hal tersebut, sektor anggaran menjadi penyumbang terbesar.

"Hal itu akibat anggaran yang naik 100 persen setiap lima tahun, diikuti juga dengan kenaikan angka korupsi," kata Kalla saat memberikan sambutan peluncuran dan bedah buku Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Selanjutnya, formula hukum di dalam pembahasan UU Antikorupsi semakin melebar. Dulu, seseorang dikatakan melakukan korupsi jika perbuatan yang ia lakukan telah merugikan keuangan negara.

"Sekarang, dapat (merugikan negara) pun bisa dikatakan korupsi. Jadi, semakin melebar," kata dia.

Ketiga, wewenang eksekusi anggaran yang terjadi saat ini kian meluas. Jika sebelumnya semua pengambilan keputusan berada di tingkat pusat, sekarang daerah dapat melakukannya. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak otonomi daerah.

Terakhir, menurut dia, media juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi atas semakin banyak terjadinya praktik korupsi.

"Dulu, seorang keluarga presiden, menteri, bisnis biasa saja. Sekarang dekat saja ke kantor anak, kita dianggap apa itu," ujarnya. (kompas.com)

NUNUKAN - Belasan guru di wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mendatangi kantor DPRD Nunukan mengadukan nasib mereka yang dipecat sepihak oleh Yayasan Nurul Iman tempat mereka selama ini mengajar di SMK milik yayasan.

Sebanyak 13 guru di SMK Nurul Iman Sebatik ini tidak mengetahui alasan yayasan memecat mereka.

"Kita tidak tahu mengapa kami dipecat. Selama ini tidak ada pembicaraan dengan guru," ujar Basran, salah satu guru SMK Nurul Iman, Kamis (12/05/2016).

Selain melakukan pemecatan secara sepihak, pihak Yayasan Nurul Iman juga melakukan pengusiran mereka saat sedang mengajar.

Kami diusir dari ruang kelas saat mengajar di ruang kelas," ucap Basran.

Akibat pemecatan sepihak oleh pemilik yayasan selama seminggu kegiatan belajar mengajar di SMK Nurul Iman lumpuh. Basran yang telah mengajar di SMK Nurul Iman sejak tahun 2012 tersebut bahkan mengaku tidak menerima gaji sejak setahun terakhir.

"Selama setahun ini kami tidak digaji," katanya.

Sayangnya pihak Yayasan Nurul Iman yang turut diundang dalam Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Nunukan tersebut tidak datang. (kompas.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa tiga pegawai PT Brantas Abipraya (BA), salah satu BUMN.

Mereka adalah Treasury Manager PT BA Joko Widiyantoro, Staf Departemen Sistem dan Pengembangan Suhartono dan Direktur Keuangan Sudi Wantoko.

Ketiganya diperiksa sebagai saksi kasus percobaan pemberian hadiah atau janji terkait penghentian penanganan perkara korupsi PT BA di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Mereka diperiksa sebagai saksi dalam pemeriksaan terkait kasus suap di Kejati DKI," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Joko Widiyantoro dan Suhartono akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dandung Pamularno selaku Senior Manager PT BA.

Sementara Sudi Wantoko diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Marudut, pihak swasta yang disangka sebagai perantara antara PT BA dengan pihak Kejati DKI.

Dari operasi tangkap tangan dalam kasus ini, penyidik KPK menemukan uang sebesar 148.835 dollar AS atau senilai Rp 1,9 miliar.

Diduga uang itu akan diberikan kepada oknum di Kejati DKI Jakarta, untuk menghentikan penyelidikan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejati DKI.

Meski demikian, hingga saat ini KPK belum juga menetapkan tersangka selaku penerima suap dalam kasus tersebut. (kompas.com)

 

MEDAN — Hujan deras yang mengguyur Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin (9/5), membuat material vulkanik yang menumpuk di lereng gunung terbawa aliran sungai dan meluap ke permukiman.

Hal itu menyebabkan 1 anak tewas, 1 anak hilang, 3 orang terluka, dan 3 rumah rusak berat karena diterjang lahar dingin.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Jhonson Tarigan, yang dihubungi dari Medan, mengatakan, korban meninggal adalah Atifah Farihan Warda (6), sementara Riska (7) masih dicari. Adapun korban luka adalah Nila Agustina (29), Akifah Naila (2), dan Andika Yuda (7).

Para korban adalah warga Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket. Rumah mereka berada di zona merah dan hanya berjarak 4 kilometer dari kaki Gunung Sinabung. Desa itu berbatasan dengan Desa Mardinding, desa yang sudah ditinggalkan penduduknya.

Jhonson menuturkan, hujan deras menerjang Gunung Sinabung dan sekitarnya sejak pukul 15.00. Pada pukul 17.00, tumpukan lahar meluncur terbawa aliran air ke arah barat daya Gunung Sinabung. Air dan material lahar dari salah satu sungai di Desa Kutambaru itu pun meluap dan menghantam tiga rumah semipermanen di desa itu.

"Saat itu, para korban berada di dalam rumahnya. Rumah itu pun hancur dan salah seorang anak tidak bisa terselamatkan karena ikut dihantam material vulkanik dan tertimpa reruntuhan rumah," katanya.

Jhonson mengatakan, pihaknya langsung menyelamatkan korban luka dan mencari korban hilang. Namun, pada Senin malam, pencarian korban hilang dihentikan karena cuaca buruk dan akan dilanjutkan hari ini.

Ketiga rumah yang diterjang lahar dingin itu, kata Jhonson, terpisah dari permukiman warga lain. Para penghuninya masih punya hubungan kekerabatan dan sengaja mendirikan rumah di sana agar mudah menjangkau ladang. Karena terpisah dari permukiman lain, penyelamatan pun sulit dilakukan. Warga sekitar baru mengetahui kejadian itu dari korban yang selamat.

Sangat banyak

Jhonson mengatakan, material vulkanik Gunung Sinabung yang menumpuk di lereng gunung sangat banyak. Susunannya juga sangat longgar dan rawan. Material itu merupakan akumulasi dari erupsi Gunung Sinabung selama ini.

Material vulkanik menumpuk karena selama beberapa bulan belakangan cuaca di Gunung Sinabung cerah dan intensitas hujan sangat rendah. Kalaupun hujan, hanya gerimis dan membawa sedikit tumpukan material vulkanik. Sementara erupsi terus terjadi dan mengeluarkan material vulkanik.

Jhonson meminta semua warga di sekitar sungai yang mengalir dari Gunung Sinabung tetap waspada. "Kami meminta warga yang tinggal di sekitar sungai untuk meninggalkan rumah sementara waktu apabila hujan deras mengguyur Gunung Sinabung," katanya.

Jhonson juga mengimbau semua warga di sekitar Gunung Sinabung tidak memasuki zona merah. Radius 7 kilometer dari kaki Gunung Sinabung telah ditetapkan menjadi zona merah.

Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung Armen Putra mengatakan, material vulkanik di lereng Gunung Sinabung paling banyak mengalir ke arah barat dan barat daya. Adapun yang ke arah timur hanya sebagian kecil. Hal itu karena sebagian besar sungai dari Gunung Sinabung mengalir ke arah barat.

Armen mengatakan, status Gunung Sinabung masih Awas. Gunung itu pun masih terus erupsi dan mengeluarkan material abu dan batu vulkanik. Meskipun terus erupsi, Armen mengatakan, Gunung Sinabung tidak mengancam warga secara langsung asalkan warga mematuhi imbauan agar tidak memasuki zona merah.

Kini, ancaman Gunung Sinabung adalah lahar dingin yang dapat meluncur sewaktu-waktu ketika hujan mengguyur lereng gunung. "Potensi lahar dingin sangat tinggi ketika hujan deras mengguyur," katanya.

Akan tetapi, karena ancamannya bersifat sementara, warga tidak diminta mengungsi. Warga hanya diminta waspada dan menjauhi aliran sungai ketika hujan deras mengguyur lereng Gunung Sinabung. (kompas.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mutakin SP, salah satu staf anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin, Selasa (10/5/2016).

Mutakin diduga bertindak sebagai perantara suap dari pengusaha kepada Musa, terkait proyek pembangunan jalan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di Kementerian PUPR tahun 2016, untuk tersangka AHM," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Musa disebut menerima uang dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir melalui stafnya bernama Mutakin.

Uang tersebut merupakan fee untuk Musa, atas pengusulan program aspirasi berupa pembangunan jalan di Maluku.

Hal tersebut diakui oleh Jaelani, seorang tenaga ahli anggota DPR yang menjadi perantara suap dari Abdul Khoir, kepada Musa melalui Mutakin.

"Pada saat pemeriksaan lanjutan di KPK, tadinya saya tidak tahu, tapi setelah ditunjukan foto, saya yakin itulah orang yang saya temui. Baru tahu namanya Mutakim," ujar Jaelani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Menurut Jaelani, penyerahan uang dilakukan sekitar tanggal 26-27 Desember 2015, di sekitar kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Saat itu, Jaelani menyerahkan uang sebesar Rp 7 miliar kepada Mutakin.

Menurut Jaelani, pada saat menyerahkan uang, ia merasa tidak asing dengan wajah Mutakin.

Pasalnya, sebagai sesama staf anggota dewan, keduanya sering bertemu dalam rapat-rapat di Gedung DPR RI.

"Dalam rapat di Komisi V, sekitar bulan Agustus sampai Oktober 2015, saya lihat dia mendampingi Musa. Saya tidak asing dengan wajah dia," kata Jaelani.

Kepada Hakim, Jaelani mengakui bahwa penyerahan uang tersebut diatur sendiri oleh Musa.

Pada hari yang sama dengan penyerahan uang, Musa memberikan nomor telepon Mutakin, dan meminta agar Jaelani menyerahkan uang kepada stafnya tersebut. (kompas.com)

Gubernur DKI Jakarta Ahok hari ini menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan dua raperda pantai utara Jakarta.

Hadir pukul 09.36 WIB dengan mobil dinasnya, mantan Bupati Belitung Timur itu terlihat santai dan melempar senyumnya. Saat ditanya soal izin reklamasi, Ahok tak banyak bicara.

"Nanti ya, saya mau masuk dulu," ucap Ahok seraya masuk ke dalam lobi KPK di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriarti mengatakan, pemeriksaan kali ini bukan hanya berkaitan dengan latar belakang penetapan besaran kontribusi bagi pengembang saja. Namun terkait perizinan reklamasi juga dipertanyakan.

"Yang bersangkutan juga ditanya soal tentang latar belakang penetapan besaran kontribusi dan perizinan reklamasi yang dikeluarkan selama dia menjabat," ucap Yuyuk saat dikonfirmasi.

Terkait masalah izin reklamasi, sebelumnya Ahok mengatakan, hal itu bisa dilakukan. Lantaran izin proyek reklamasi sudah diterbitkan sejak 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 5.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan, memang dengan lahirnya Perpres 54/2008 tentang Tata Ruang Jabodetabekpunjur telah membatalkan Kepres Nomor 5 tersebut. Namun, kewenangan izin reklamasi tetap ada di Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, pada 2012 muncul Perpres 122/2012 yang merupakan turunan dari UU 27/2007 tentang Pesisir. Perpres ini mengatur kewenangan izin reklamasi untuk kawasan strategis nasional tertentu adalah dari Menteri Kelautan Perikanan.

Setelah itu, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan aturan turunan dari Perpres 122/2012 mengatur izin lokasi reklamasi dengan luas lebih dari 25 hektare dan izin pelaksanaan luasnya lebih dari 500 hektare membutuhkan rekomendasi dari Menteri Kelautan Perikanan.

Yang dimana pada intinya, pelaksanaan reklamasi Pantai utara Jakarta kewenangannya tetap pada Gubernur DKI Jakarta, tapi perlu ada rekomendasi dari Menteri Kelautan Perikanan dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir.

Namun, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pernah menyatakan, bahwa 17 pulau di pantai utara Jakarta tidak termasuk dalam kategori kawasan strategis nasional tertentu. Menurut dia, kewenangan mengeluarkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi bukan di tangan menteri, melainkan gubernur.

Hal ini diatur lebih lanjut dalam poin nomor 4 Pasal 16 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 bahwa gubernur dan bupati atau wali kota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pemprov DKI Jakarta memandang, daerah yang termasuk kawasan strategis nasional tertentu di pantai utara Jakarta hanya empat pulau, yakni Pulau Onrust, Cipir, Kelor, dan Bidadari, yang merupakan peninggalan sejarah zaman Belanda. (liputan6.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM