DARWIN - Seorang kakek berusia 72 tahun bertarung melawan beberapa ekor buaya dengan cara melemparkan kunci pas dan busi untuk menyelamatkan rekannya yang tenggelam setelah kapal mereka terbalik di dekat Darwin, Australia.

Pertarungan melawan seekor buaya ini berawal ketika dua pria asal Victoria ini mencari kepiting di perairan sekitar 38 kilometer barat laut Darwin Selasa pagi (17/5/2016).

Di saat mereka sedang berusaha menaikan sejumlah keranjang berisi kepiting ke perahu kecil mereka itu, tiba-tiba seekor buaya menyerang dan menenggelamkan kapal. 

Alhasil, kedua pria ini terlempar ke dalam air yang dipenuhi buaya.
 
Salah seorang pria itu berhasil naik ke atas perahu yang terbalik, namun temannya terjebak di bagian bawah perahu tersebut.
 
Selama tiga jam berikutnya, pria yang berada di atas kapal berusaha keras mengusir pergi buaya-buaya yang jumlahnya semakin bertambah.
 
"Dia menggunakan kunci pas dan busi untuk mengusir buaya-buaya di teluk tersebut," kata petugas dari CareFlight, Ian Badham.
 
Sekelompok pencari kepiting lainnya kemudian mendengar teriakan pria tersebut. Nelayan itu kemudian datang menyelamatkan kedua pria tersebut.
 
Kedua pria itu diterbangkan helikopter penyelamat CareFlight ke Rumah Sakit Royal Darwin setelah sempat dirawat dalam perjalanan menuju pantai.  "Mereka menderita syok berat, dehidrasi dan terpapar sinar matahari," kata Badham. (kompas.com)

Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menghentikan sementara kegiatan reklamasi dan konstruksi atas pulau G yang sedang dikembangkan PT Muasa Wisesa Samudra (MWS), entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Kencana Unggul Sukses.

Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Noer Indradjaja menyampaikan hal itu dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti ditulis Selasa (17/5/2016).

Ia menuturkan, alasan penghentian kegiatan itu berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK) Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/2016 pada 10 Mei 2016 tentang pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan MWS pada pulau G di pantai utara Jakarta dan diterima oleh MWS pada 11 Mei 2016.

 

Selain itu, penghentian sementara kegiatan tersebut dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengawasan penataan izin lingkungan reklamasi pantai utara Jakarta.

Noer mengatakan, atas dampak tersebut, MWS wajib memenuhi ketentuan dan tindakan yang diperintahkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan melaporkan hasil pelaksanaan perintah dimaksud kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Gubernur DKI Jakarta paling lama 120 hari kalender sejak keputusan Menteri LHK ditetapkan.

"Perseroan yakin manajemen MWS dapat memenuhi dan menyelesaikan seluruh ketentuan dan tindakan yang diperintahkan dalam keputusan Menteri LHK dalam batas waktu yang ditentukan," tulis manajemen Agunng Podomoro dalam keterbukaan informasi BEI.

MWS juga akan melaporkan hasil pelaksanaan pemenuhan perintah dalam keputusan Menteri LHK tersebut kepada Menteri LHK dan Gubernur DKI Jakarta. Setelahnya akan mengajukan permohonan kepada Menter LHK agar dapat melanjutkan kembali kegiatan operasional pengembangan pulau G.

Karena itu, perseroan yakin penghentian sementara kegiatan reklamasi di MWS tidak akan mengganggu dan memberikan dampak yang sifatnya material terhadap kondisi keuangan Perseroan maupun kelangsungan usaha perseroan. (liputan6.com)

NEW DELHI - Desa Bharadpur yang terletak di negara bagian Karnataka, India memiliki keunikan tersendiri.

Warga desa ini memiliki nama-nama yang merupakan gabungan unik dari berbagai nama yang ada di dunia.

Selama beberapa dekade, warga daerah ini memulai ritual penamaan anak-anak dengan menggunakan berbagai frasa sehari-hari hingga nama-nama selebriti.

Selama beradab-abad, suku Hakki Pikki hidup terisolasi di sebuah hutan di wilayah tengah India.

Namun, akibat urbanisasi dan meningkatnya jumlah penduduk, keterisolasian dan kehidupan nomaden warga suku itu berubah selamanya.

Terlempar ke kehidupan baru dan lingkungan yang padat, sejumlah warga suku ini meninggalkan semua kebiasaan lama mereka.

Namun, sebagian besar warga Hakki Pikki berusaha beradaptasi dan malah mencoba menciptakan sebuah budaya hybrid.

Di abad ke-19, saat masih tinggal di dalam hutan, suku Hakki Pikki adalah pemburu hebat dan memberi nama para pahlawan besar untuk anak-anak mereka.

Ratusan tahun kemudian, situasi berubah. Suku ini sudah berpindah lebih jauh ke selatan dan menjadi pencuri untuk bertahan hidup di dunia yang berubah. Seketika, Hakki Pikki dikenal sebagai suku yang sangat piawai dalam urusan mencuri.

Dalam sebuah upaya untuk menghilangkan stigma sebagai suku pencuri, pada 1970-an, para orangtua Hakki Pikki member nama anak-anak mereka dengan istilah-istilah yang sedang populer di dunia saat itu.

Maka muncul nama-nama baru dan tak lazim semacam Coke, Pistol, British dan Compound.

Pada dekade 1980-an, cara menamai anak ikut berubah. Suku ini mulai mengadopsi nama selebriti dunia hingga makanan kesukaan mereka bahkan nama lapangan tempat anak-anak mereka bermain.

Kini warga desa itu memiliki nama-nama lucu mulai dari Google, High Court, Mysore Park, Congress, North Korea, Government, South Korea, Sugar, Coffee dan Military.

Bahkan pengadilan setempat memberi izin para orangtua Hakki Pikki memberikan nama-nama aneh untuk anak mereka.

Alhasil, dalam surat izin mengemudi, paspor, KTP hingga kartu pemilih untuk pemilu dihiasi nama-nama lucu dan unik.

Jadi sangat mungkin terjadi di desa kecil di India ini, North Korea dan South Korea duduk berdampingan dan tak bermusuhan. (kompas.com)

 

 

Jakarta, 16 Mei 2016 – Bank Mandiri terus memperkuat ekspansi di pasar kredit kepemilikan rumah (KPR). Untuk itu, perseroan menggelar Mandiri Festival Properti Indonesia di Main Atrium Gandaria City Jakarta pada 16 Mei hingga 22 Mei 2016 mendatang. Event tersebut merupakan kerja sama antara Bank Mandiri dengan Situs Properti rumah123.com.

 

Menurut Senior Vice President Consumer Loans Group Bank Mandiri Harry Gale, Mandiri Festival Properti Indonesia diharapkan dapat mendongkrak pemasaran Mandiri KPR, khususnya untuk promo suku bunga murah.

 

“Ajang ini akan memberikan kesempatan yang baik warga Jabodetabek untuk memiliki rumah atau hunian terbaik di lokasi favorit. Atas hal itu, Bank Mandiri juga akan menawarkan program pembiayaan yang menarik, antara lain suku bunga 8,5% p.a. fixed selama 5 tahun,” jelas Harry di sela-sela pembukaan ajang pameran tersebut di Jakarta, Senin (16/5).

 

Country General Manager Rumah123.com, Ignatius Untung mengatakan event ini merupakan kelanjutan dari roadshow di kota sebelumnya, yaitu Surabaya and Bandung. “Mandiri Festival Properti Indonesia di Jakarta akan lebih semarak dari event di dua kota sebelumnya, karena masyarakat mendapatkan berbagai macam pilihan hunian dari developer-developer ternama. Selain bisa langsung datang ke Expo di Gandaria City, masyarakat bisa melihat via online melalui rumah123.com.”

 

Mandiri Festival Properti Indonesia akan diikuti oleh sejumlah proyek pengembang perumahan seperti Bintaro Jaya, Bintaro Pavillion, Citra Gran Cibubur, Citra Indah, Citra Lake Sawangan, Citra Raya, Clover Hill Residences, Condominium The Accent, Dramaga Cantik, Duta Putera Land, Eureka Bali, Graha Raya, Grand Mekarsari Residence, HK Realtindo, Metland Cyber City, Metland Kaliana Apartment, Metland Transyogi, Paradise Resort, Regina Realty, Roseville Soho & Suite, Synthesis Residence Kemang, The Ayoma Apartment serta Wangsarajasa.

 

Secara nominal, penyaluran KPR Bank Mandiri secara nasional telah mencapai Rp 30,76 Triliun pada akhir triwulan I-2016, dengan tingkat NPL yang tetap terjaga baik di kisaran 2%..

 

“Harapannya, pada akhir tahun ini bisnis KPR kami bisa tumbuh lebih tinggi lagi seiring dengan ekspektasi perbaikan ekonomi di semester kedua 2016,” ungkap Harry.

 

 

 

Tentang PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

 

Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & Business, Consumer Banking serta Treasury. Bank Mandiri pada saat ini memiliki anak-anak perusahaan untuk mendukung bisnis utamanya yaitu: Mandiri Sekuritas (jasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Mandiri (perbankan syariah),  AXA-Mandiri Financial Services (asuransi jiwa), Mandiri InHealth (Asuransi Kesehatan), Bank Mandiri Taspen Pos/Mantap (UMKM), Mandiri International Remittance (transaksi remitansi), Mandiri Europe (treasury & financial institution) serta Mandiri Tunas Finance (jasa pembiayaan) dan Mandiri AXA General Insurance (asuransi umum).

 

Hingga Desember 2015, Bank Mandiri mempekerjakan sekitar 36.737 karyawan dengan 2.457 kantor cabang dan 7 kantor cabang/perwakilan/perusahaan anak di luar negeri. Layanan distribusi Bank Mandiri juga dilengkapi dengan 17.388 ATM, dan 53.957 ATM dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus, 286.861 Electronic Data Capture (EDC) serta jaringan elektronik yang meliputi Internet Banking, SMS Banking dan Call Center.

 

Keterangan lebih lanjut:

 

 

Rohan Hafas
Corporate Secretary
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Telp. 021-5245740 Fax 021-5268246
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar Operasi Patuh 2016. Pelaksanaan Operasi Patuh dimulai pada hari ini yakni 16 Mei hingga 29 Mei mendatang. Operasi ditujukan kepada pelanggar lalu lintas.

Dalam apel pagi, Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal Indrajit mengatakan, Operasi Patuh dilakukan semata-mata demi kepentingan masyarakat. Aturan yang dibuat bukanlah untuk mempersulit pengendara dan pengguna jalan.

"Jadi kami juga mengingatkan kepada pengguna jalan bahwa tujuan penegakan hukum itu supaya masyarakat selamat," tutur Indrajit saat memberi amanat dalam apel pagi di lapangan kantor Korlantas Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (16/5/2016).

Adapun sasaran pokok dari Operasi Patuh ini, lanjut Indrajit adalah pelanggaran seperti melawan arus dan marka jalan, serta pelanggaran kasat mata lainnya. 

"Pelanggar lalu lintas yang berdampak kepada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan fatalitas korban yang tinggi. Seperti contoh kecepatan tinggi, melawan arus, melanggar lampu merah," terang dia.

Melalui penyelenggaran Operasi Patuh ini, dia berharap, tingkat kedisiplinan masyarakat semakin tinggi. Dengan begitu, ketertiban lalu lintas akan semakin optimal.

"Kita juga berharap kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat. Tingkat korban dan pelanggaran dalam berlalu lintas menurun. Kemacetan juga menurun," jelas Indrajit.

Dia juga berpesan kepada para peserta apel dan jajaran yang terkait untuk tetap memprioritaskan keselamatan personel pengamanan saat Operasi Patuh.

"Saya tekankan dalam operasi utamakan keselamatan dan keamanan personel," tutup Indrajit. (liputan6.com)

JAKARTA — Tol Serpong-Bintaro yang dibuka pada pukul 07.30, Senin (16/5/2016) pagi tadi, sudah ditutup kembali pada pukul 09.30 dari GTO Serpong.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ayi Supardan mengatakan, tol dari Serpong sampai Pondok Ranji ditutup untuk memindahkan JPO yang berada di sebelah barat atau di jalur Serpong menuju Jakarta.

"Yang tadi pagi kita buka, kita cairkan dulu karena banyak yang bekerja ke arah Jakarta. Sekarang kita tutup lagi untuk evakuasi," kata Ayi saat ditemui di lokasi, Senin (16/5/2016).

Tol menuju Serpong tidak akan dibuka dari Pondok Ranji hingga semua proses pemindahan selesai. Kendaraan yang sudah masuk tol diminta putar balik di Km 10 untuk keluar gerbang Pondok Ranji.

Ayi mengatakan, akibat akses tol ditutup, lalu lintas di Jalan protokol dan lingkungan menjadi lebih macet dari biasanya.

"Bintaro, Ciputat, itu hari biasa memang sudah macet, tetapi karena ada kejadian ini jadi lebih macet lagi, kita upayakan supaya terurai," kata Ayi.

Proses pemindahan sendiri saat ini mengalami kendala karenacrane yang tersedia tidak kuat mengangkut sisa jembatan. Diperkirakan, sekitar sore, proses pemindahan selesai. (kompas.com)

JAKARTA - Izin operasi kafe Lucy In The Sky di Jakarta tidak terdaftar di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov DKI Jakarta. Izin operasi kafe itu diduga masih terdaftar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Tadi sudah saya cek (sistem PTSP), tapi belum ada di PTSP," kata Kepala Badan PTSP Edy Junaedi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Edy mengungkapkan, Izin kafe itu boleh jadi dikeluarkan oleh dua SKPD lama, yaitu izin Undang-Undang Gangguan (UUG) di Satpol PP DKI Jakarta, dan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Perizinan terpadu di PTSP baru mulai berlaku pada awal Januari 2015.

Edy menduga, belum terdaftarnya Lucy In The Sky di PTSP lantaran izin tersebut dikeluarkan sebelum 2015. "Kalau dia (izin) sudah habis, pasti minta izin ke kita kan. Ini belum, baik ke registrasi UUG atau TDUP belum ada," kata Edy.

Sementara kuasa hukum apartemen Sudirman Mansion,  Dwityo Pujotono, Kamis kemarin menyatakan bahwa Lucy in The Sky tidak mengantongi izin operasi.

Lucy In The Sky menjadi perbincangkan setelah warga apartemen Sudirman Mansion memerotes polusi suara yang ditimbulkan kafe tersebut. Para penghuni apartemen itu memasang spanduk besar berukuran lebih kurang 10 x 15 meter persegi di muka gedung apartemen di kawasan SCBD, Jakarta Selatan itu.

Tulisan pada spanduk itu menyatakan, "Anak dan bayi kami tidak bisa tidur karena Lucy In The Sky sangat berisik dan tidak peduli dengan kenyamanan warga sekitar". (kompas.com)

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diketahui mendapatkan uang operasional yang cukup besar terkait jabatan yang diembannya. Ahok menyebutkan, uang operasional yang diterimanya mencapai Rp 30 miliar setiap tahun.

Jumlah tersebut setara dengan 0,01 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Dari jumlah uang yang diterima Ahok, 40 persennya dibagi kepada wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.

Ahok kerap melontarkan bahwa uang operasional yang diterimanya kerap digunakan untuk membayar gaji staf ahli, membantu menebus ijazah pelajar yang kurang mampu, membeli berbagai macam hasil kerajinan apabila datang ke pameran, serta mengirim karangan bunga atau memberi uang apabila ada warga yang menggelar hajatan.

"Kami kasih bunga ke orang itu sebulan bisa sampai miliaran lho. Kirim bunga semua," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016) lalu.

Ahok juga membagi-bagikan uang operasionalnya kepada sekretaris daerah dan para wali kota. Besarannya, Rp 100 juta per bulan untuk sekda dan Rp 50 juta per bulan untuk para wali kota.

Tujuannya agar sekda dan para wali kota menggunakan uang itu buat warga yang menggelar hajatan. Para wali kota sendiri membenarkannya. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyebutkan, uang operasional yang diterimanya dari Ahok untuk hajatan warga terkadang cukup dan berlebih, tetapi terkadang kurang sehingga membuatnya harus menambah.

"Tergantung jumlah hajatannya," ujar Bambang saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Namun, ia memastikan bahwa uang operasional yang diterimanya hanya berasal dari Ahok.

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede pun melontarkan hal serupa. "Cuma dari Gubernur sih. Kalau dari Wagub enggak ada," kata dia.

Bagaimana dengan Djarot? Berbeda dari Ahok, Djarot cenderung tak mau buka-bukaan soal uang operasional yang diterimanya. Ia sendiri memilih bungkam setiap ada kesempatan ditanya seputar uang tersebut.

Saat menghadiri penjaringan bakal cagub DKI dari PDI-P di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu lalu, misalnya, Djarot hanya tersenyum, tanpa kata-kata, seraya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika ditanya soal alokasi dana operasionalnya itu. (kompas.com)

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini jauh lebih keras daripada undang-undang sebelumnya. Namun, kerasnya undang-undang tersebut justru tak membuat praktik korupsi menjadi lebih sedikit.

Setidaknya, menurut JK, ada empat hal yang menyebabkan praktik korupsi semakin marak.

Pertama, korupsi kerap terjadi di dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan. Namun, dari dua hal tersebut, sektor anggaran menjadi penyumbang terbesar.

"Hal itu akibat anggaran yang naik 100 persen setiap lima tahun, diikuti juga dengan kenaikan angka korupsi," kata Kalla saat memberikan sambutan peluncuran dan bedah buku Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Selanjutnya, formula hukum di dalam pembahasan UU Antikorupsi semakin melebar. Dulu, seseorang dikatakan melakukan korupsi jika perbuatan yang ia lakukan telah merugikan keuangan negara.

"Sekarang, dapat (merugikan negara) pun bisa dikatakan korupsi. Jadi, semakin melebar," kata dia.

Ketiga, wewenang eksekusi anggaran yang terjadi saat ini kian meluas. Jika sebelumnya semua pengambilan keputusan berada di tingkat pusat, sekarang daerah dapat melakukannya. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak otonomi daerah.

Terakhir, menurut dia, media juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi atas semakin banyak terjadinya praktik korupsi.

"Dulu, seorang keluarga presiden, menteri, bisnis biasa saja. Sekarang dekat saja ke kantor anak, kita dianggap apa itu," ujarnya. (kompas.com)

NUNUKAN - Belasan guru di wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mendatangi kantor DPRD Nunukan mengadukan nasib mereka yang dipecat sepihak oleh Yayasan Nurul Iman tempat mereka selama ini mengajar di SMK milik yayasan.

Sebanyak 13 guru di SMK Nurul Iman Sebatik ini tidak mengetahui alasan yayasan memecat mereka.

"Kita tidak tahu mengapa kami dipecat. Selama ini tidak ada pembicaraan dengan guru," ujar Basran, salah satu guru SMK Nurul Iman, Kamis (12/05/2016).

Selain melakukan pemecatan secara sepihak, pihak Yayasan Nurul Iman juga melakukan pengusiran mereka saat sedang mengajar.

Kami diusir dari ruang kelas saat mengajar di ruang kelas," ucap Basran.

Akibat pemecatan sepihak oleh pemilik yayasan selama seminggu kegiatan belajar mengajar di SMK Nurul Iman lumpuh. Basran yang telah mengajar di SMK Nurul Iman sejak tahun 2012 tersebut bahkan mengaku tidak menerima gaji sejak setahun terakhir.

"Selama setahun ini kami tidak digaji," katanya.

Sayangnya pihak Yayasan Nurul Iman yang turut diundang dalam Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Nunukan tersebut tidak datang. (kompas.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM