Rusia memutuskan untuk mengusir 23 diplomat Inggris dari Moskow sebagai langkah balasan atas tindakan pemerintah Inggris yang mengusir 23 diplomat Rusia.

Pengusiran tersebut ditempuh Inggris terkait insiden penyerangan mantan mata-mata Rusia, Sergei Skripal, yang berusia 66 tahun, dan putrinya, Yulia, 33 tahun, di Salisbury, 4 Maret lalu.

Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengatakan "amat mungkin" Inggris berada di balik kejadian itu.

Namun, lepas dari kasus Skripal, mengapa sebuah negara mengusir diplomat asing? Dan apa yang terjadi ketika seorang diplomat asing diminta meninggalkan sebuah negara?

Mengapa sebuah negara mengusir diplomat asing?
Segenap diplomat di seluruh dunia menyandang kekebalan di negara yang mereka kunjungi. Artinya, mereka tidak bisa dihukum di negara tersebut.

Akan tetapi, hak mereka untuk menetap di negara yang dikunjungi bisa dicabut jika mereka melanggar hukum, membuat berang negara tersebut, atau dalam krisis diplomatik seperti terjadi antara Inggris dan Rusia saat ini.

Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik mengatur bagaimana negara-negara berinteraksi. Berdasarkan Pasal 9 Konvensi tersebut, negara yang menampung diplomat asing bisa "kapanpun dan atas alasan apapun" menyatakan seorang diplomat asing 'persona non grata' atau tak dikehendaki di wilayah mereka.

Siapa yang memutuskan hengkangnya diplomat asing?
Pemerintah yang dikunjungi diplomat asing berhak menentukan diplomat mana yang hengkang dan yang menetap.

Pada Sabtu (17/3), Duta Besar Inggris, Laurie Bristow, dipanggil Kementerian Luar Negeri Rusia untuk memberi tahu mengenai pengusiran terhadap 23 diplomat Inggris.

Sebelumnya, langkah serupa ditempuh Kementerian Luar Negeri Inggris saat memanggil duta besar Rusia.

Akan tetapi, menurut John Everard selaku mantan duta besar Inggris untuk Korea Utara "tiada cara baku untuk memberi tahu diplomat" mana yang diminta hengkang atau menetap.

Sebuah negar, meurut Everard, bisa memanggil duta besar yang bersangkutan atau merilis nota diplomatik secara resmi. Tiada aturan baku mengenai cara melakukannya.

Contohnya, seperti yang terjadi pada Patric Duddy, mantan duta besar AS untuk Venezuela. Pada 2008, saat dia sedang berada di Washington DC, Kementerian Luar Negeri AS menelponnya dan memberitahu bahwa dia tidak bisa kembali ke Venezuela.

Pasalnya, Hugo Chavez, yang merupakan presiden Venezuela kala itu, mengumumkan pengusiran Duddy melalui media massa.

Apa yang terjadi saat seorang diplomat diminta hengkang?

Diplomat asing harus hengkang tatkala negara yang dikunjungi meminta dia pergi. Menolak pergi sama saja melanggar traktat internasional dan bisa memicu krisis besar.

"Tidak bisa berkelit. Mereka harus memenuhi tenggat waktu yang kami berikan, dan sebaliknya kami harus memenuhi tenggat waktu mereka," ujar Sir Christopher Meyer, mantan duta besar Inggris untuk AS.

Dalam kasus saat ini, Rusia memberikan waktu seminggu kepada 23 diplomat Inggris untuk pergi. Namun, dalam kasus lain, bisa saja waktu yang diberikan mencapai 72 jam atau bahkan 24 jam.

Pada 1960-an, sebuah perusahaan asuransi menawarkan polis untuk melindungi para diplomat dalam menghadapi kemungkinan diusir tiba-tiba oleh Moskow.

Everard, yang tidak pernah diusir dari sebuah negara, mengibaratkannya dengan disuruh hengkang oleh perusahaan transnasional besar.

"Anda tidak akan melakukan pekerjaan apapun pada pekan tersebut," ujarnya, sembari menambahkan tantangan terbesar adalah menangani urusan sekolah anak-anak.

"Anda ucapkan perpisahan kepada setiap teman dan kolega sebanyak-banyaknya. Dan jika beruntung, Anda bisa menggelar pesta perpisahan."

Kedutaan Rusia di London tampaknya punya waktu soal ini. Mereka merilis foto perpisahan kepada 23 diplomat yang diusir pemerintah Inggris.

Lagi-lagi, tiada aturan baku mengenai apa yang harus dilakukan diplomat ketika diusir mendadak.

Bagaimanapun, Menlu Inggris, Boris Johnson, mencuit bahwa prioritasnya sekarang adalah "mendukung para staf yang kembali ke Inggris."

Apakah diplomat yang diusir bisa kembali?
Sir Christopher, yang pernah bertugas di Uni Soviet, mengatakan "sangat jarang" bagi seorang diplomat untuk kembali ke sebuah negara yang pernah mengusirnya.

Meski demikian, dia mengenal seseorang yang bisa kembali ke Rusia setelah diusir. Yang bersangkutan, mengajukan permohonan dan bisa kembali bertugas di Rusia beberapa tahun mendatang.

"Tidak ada periode tetap. Namun, itu bukanlah sesuatu yang jamak," ujarnya.

Apa yang terjadi terhadap diplomat yang kembali ke negaranya?
Diplomat yang baru diusir tidak menunggu kesempatan kembali ke negara tersebut.

Mereka, kata Sir Christopher, ditugaskan di bidang lain yang ditetapkan pejabat Kemenlu walau diplomat yang bersangkutan punya keahlian di suatu bahasa tertentu.

"Sebagian besar diplomat punya kekhususan di 'bahasa yang susah'. Namun, mereka toh punya pengetahuan luas."

"Bukan berarti seorag diplomat tidak bisa membawa keahlian lainnya ke Kementerian Luar Negeri." (bbcindonesia.com)

Ribuan siswa di berbagai penjuru Amerika Serikat membolos untuk ikut serta dalam demonstrasi besar-besaran menuntut pengetatan aturan senjata demi menghindari penembakan massal di sekolah.

Dari Washington hingga Los Angeles, sekitar 2.500 siswa kompak meninggalkan kelasnya mengikuti kampanye Bolos Sekolah Nasional yang dimulai pukul 10.00 sesuai zona waktu masing-masing lokasi pada Rabu (14/3).

Di Washington, ratusan remaja berkumpul di depan Gedung Putih, mengacungkan poster dan spanduk bertuliskan "Buku Bukan Peluru" dan "Lindungi Manusia Bukan Senjata" sambil berjalan bersama menuju gedung parlemen.

Sesampainya di Gedung Capitol, semua serempak mengenang kembali peristiwa penembakan di Marjory Stoneman Douglas di Parkland, Florida, yang menewaskan 17 orang tepat satu bulan lalu.

"Kami ingin menunjukkan kepada Kongres dan para politikus bahwa kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan diam terus. Parkland akan menjadi tragedi penembakan di sekolah yang terakhir," ujar Brenna Levitan yang mengikuti aksi bersama ibunya, kepada AFP.

Sementara itu, di dalam gedung parlemen, Dewan Perwakilan menggelar pemungutan suara dengan hasil akhir 407-10 untuk undang-undang pencegahan kekerasan bersenjata di sekolah.

Rancangan undang-undang itu mencakup aturan untuk meningkatkan keamanan, pemeriksaan kesehatan mental, dan menciptakan sistem pelaporan agar siswa dapat melaporkan ancaman.

Namun, rancangan itu tak mencantumkan aspek kontroversial yang selama ini menjadi tuntutan para siswa, yaitu pengetatan aturan senjata.

Aspek tersebut mencakup pemeriksaan latar belakang saat penjualan senjata, larangan pembelian senjata berat, dan meningkatkan usia minimal untuk jual beli beberapa jenis pistol.

Aksi serupa juga merambah ke sekitar Washington. Dari Maryland, siswa dari Montgomery Blair dikawal oleh mobil polisi menuju stasiun kereta bawah tanah, di mana mereka akan menaiki moda transportasi tersebut menuju Gedung Putih.

Tak hanya di Washington, aksi juga digelar di Florida. Berpakaian merah, para siswa di Stoneman Douglas datang ke tempat peringatan kematian teman-teman mereka sambil berpelukan dan menangis.

Di New York, para siswa LaGuardia keluar dari kelasnya selama 17 menit, mewakili setiap korban tewas dalam tragedi di Florida.

"Ini bukan masalah kiri atau kanan. Ini masalah keamanan publik. Kami bekerja sama, seperti yang sudah lama tidak kami lihat dilakukan oleh para orang dewasa," tutur salah satu murid, Cate Whitman, kepada CNN.

Namun, tak semua siswa setuju dengan gerakan akar rumput ini. Sekelompok siswa pendukung Partai Republik lebih memilih berkumpul di sebuah kafe untuk berdiskusi menyuarakan pendapat mereka.

"Saya 100 persen mendukung demo nasional untuk menunjukkan kepedulian terhadap korban di Florida dan penembakan sekolah lainnya. Namun, saya tidak mendukung mereka yang menggunakan peristiwa tragis ini untuk mendukung agenda politik seperti pengetatan aturan senjata," kata siswa sekolah Lapeer di Michigan, Austin Roth.

Salah satu sekolah di Daerah Cobb, Georgia, pun menyatakan akan memberlakukan hukuman khusus bagi siswa yang membolos demi mengikuti demo ini.

Meski demikian, salah satu siswa senior bernama Kara Litwin mengatakan bahwa ancaman hukuman itu mungkin bisa melemahkan tekad sejumlah murid, tapi masih banyak yang tetap berani keluar, termasuk dirinya sendiri.

"Perubahan tidak pernah terjadi tanpa penolakan. Ini adalah sebuah gerakan, bukan sekadar momen, dan ini hanyalah langkah pertama dari proses panjang kami," kata Litwin. (bbcindonesia.com)

Perseteruan Marca dengan Jose Mourinho nampaknya akan terus berlanjut. Marca dan Mourinho pernah memiliki hubungan yang baik sebelum akhirnya memanas pada akhir masa kerja Mourinho di Real Madrid.

Saat itu kubu Madrid terpecah dua, antara kubo Mourinho dengan kubu Iker Casillas. Mou kesal dan menuduh Casillas membocorkan rencana permainannya kepada pers, termasuk Marca. Sejak saat itu, Marca kerap menulis kritikan terhadap Mou dan Mou juga kerap mengkritik media ibukota Spanyol itu.

Kini setelah Manchester United disingkirkan Sevilla, Marca kembali mencerca. Marca mempertanyakan kemampuan Mourinho meracik tim karena setelah menghabiskan ratusan juta euro, United masih bermain defensif dan tersingkir di babak 16 besar.

Marca menulis: "Sevilla mendominasi sepanjang pertandingan dan mempermalukan Mourinho di bench United. Setan Merah kembali ke Liga Champions setelah memenangkan Liga Europa musim lalu. Mereka sudah menghabiskan 350 juta euro dalam dua musim terakhir saja. Sekarang mereka sudah tak punya harapan untuk juara liga dan juga sudah tersingkir di babak 16 besar Liga Champions."

Beberapa nama besar yang dibeli selama kepemimpinan Mourinho antara lain adalah Paul Pogba (105 juta euro), Henrikh Mkhitaryan (42 juta euro, tapi sudah ditukar dengan Alexis Sanchez), Eric Bailly (38 juta euro), Romelu Lukaku (84,7 juta euro), Nemanja Matic (44,7 juta euro), dan Victor Lindelof (35 juta euro). (bola.net)

Revisi Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, yang biasa disebut dengan UU MD3 berlaku secara efektif pada Rabu (14/03), dengan atau tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Sejak dibahas dan disahkan oleh DPR pada 12 Februari 2018, revisi UU ini mengundang kontroversi karena berpotensi menjadikan anggota DPR kebal hukum.

Berikut ini hal-hal yang harus diketahui soal revisi UU MD3:

1. Apa itu UU MD3?

UU MD3 adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Undang-undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik serta detil dari pelaksanaan tugas juga diatur.

Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai MD3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

UU ini terdiri atas 428 pasal, dan disahkan pada 5 Agustus 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Revisi terakhirnya disahkan oleh DPR pada Senin, 12 Februari 2018.

2. Revisi yang paling memicu kontroversi

Revisi Pasal 122 k terkait tugas MKD dalam revisi UU MD3 menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi antikritik dan kebal hukum. Pengamat menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, khususnya rakyat yang kritis terhadap DPR.

Pasal yang memuat perihal penghinaan terhadap parlemen berisi tambahan peraturan yang memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk:

"mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR"

3. Pasal lain yang direvisi dalam UU MD3

Selain kontroversi soal pasal "antikritik", ada beberapa pasal yang diubah dalam UU MD3. Berikut ini beberapa pasal lain yang perubahannya menuai kontroversi.

Pasal 73

Undang-undang sebelum direvisi menyatakan bahwa polisi membantu memanggil pihak yang enggan datang saat diperiksa DPR. Kini pasal tersebut ditambah dengan poin bahwa Polisi wajib memenuhi permintaan DPR untuk memanggil paksa.

"Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Pasal 84 dan 15 tentang komposisi pimpinan DPR dan MPR

Pasal ini lebih punya kontroversi politik karena kursi pimpinan DPR yang semula satu ketua dan empat wakil, menjadi satu ketua dan lima wakil.

Satu pimpinan tambahan ini akan menjadi jatah pemilik kursi terbanyak yang saat ini dipegang oleh PDI-P. Pada pasal 15, pimpinan MPR tadinya terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Dengan revisi, pimpinan MPR menjadi satu ketua dan tujuh wakil.

MPR terdiri atas 10 fraksi partai politik dan satu fraksi Kelompok DPD.

Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR

Pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus ada pertimbangan MKD sebelum DPR memberi izin. Padahal pada tahun 2015 MK sudah memutuskan bahwa pemeriksaan harus dengan seizin presiden, bukan lagi MKD.

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)."

(Tidak berlaku untuk anggota yang tertangkap tangan, tindak pidana khusus, dan pidana dengan hukuman mati atau seumur hidup.)

3. Dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap demokrasi

Pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, menyebut UU itu merupakan kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR.

"Pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat," tegasnya.

Selain itu, pasal lain yang dinilai bermasalah adalah wewenang pemanggilan paksa oleh DPR.

"Ada pasal lain, mereka bisa memanggil paksa setiap orang yang dipanggil oleh DPR dalam konteks fungsi tertentu. Memanggil paksa ini dengan menggunakan kewenangan oleh kepolisian, jadi kepolisian wajib untuk memenuhi request (permintaan) mereka bila ada pemanggilan paksa, yang menurut kami merusak demokrasi di Indonesia," kata Bivitri.

4. Ramai-ramai ditolak

Demo menolak UU MD3 dilakukan oleh mahasiswa di banyak daerah. Di Medan, mahasiswa menumbangkan gerbang DPRD.

Kemudian empat mahasiswa di Bengkulu sempat ditangkap polisi pada 5 Maret karena demo berujung ricuh. Mahasiswa Surabaya menutup jalan di depan DPRD saat menolak revisi UU MD3, akhir Februari lalu.

Selain ditolak oleh para aktivis, mahasiswa dan pakar hukum, revisi ini ditolak oleh masyarakat melalui beberapa petisi di Change.org.

Petisi "Tolak revisi UU MD3, DPR tidak boleh mempidanakan kritik!" ditandatangani oleh 203 ribu orang, sedangkan petisi "Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi' ditandatangani 78 ribu pendukung.

5. Fraksi yang menolak dan mendukung revisi RUU MD3

Dari 10 fraksi, delapan di antaranya mendukung pengesahan. Partai yang mendukung revisi UU MD3 adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS dan Hanura.

Partai Nasional Demokrat dan PPP meminta pengesahan ditunda. Karena tidak dikabulkan, Nasdem walkout saat UU tersebut disahkan.

"Pembahasan RUU ini oleh DPR membuat undang-undang untuk menciptakan lowongan jabatan yang akan diisi sendiri, " kata Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate kepada Kompas.com.

6. Pro kontra Perppu
Kritik terhadap UU MD3 juga disampaikan oleh dua partai di DPR yaitu PPP dan Partai Nasdem, yang mengusulkan agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

"PPP berharap presiden keluarkan Perppu untuk ganti ketentuan yang dianggap kontroversial, dan kemudian DPR dapat merevisi kembali dengan membuka ruang konsultasi publik secara luas," jelas Arsul Sani dari Fraksi PPP.

Namun, Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara Universitas Padjadjaran, Indra Prawira, menilai pembuatan Perppu harus memenuhi syarat 'kegentingan yang memaksa'.

"Kalau Perppu itu kan juga harus disetujui DPR, nah mampu tidak partai-partai itu ngeblok. Nasdem dan PPP, katakanlah mereka tidak sepakat, dan sementara mereka itu kan buang-buang waktu. Saya sarankan institusinya jangan bikin Perppu, masyarakat yang merasa dirugikan ajukan saja ke MK," kata Indra.

Presiden Joko Widodo tidak menandatangani

Presiden malah mendorong pihak yang tidak setuju untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. "Yang tidak setuju silakan datang ke MK untuk judicial review".

Sikap Jokowi ini dipertanyakan karena pembahasan UU dilakukan oleh DPR bersama pemerintah. Di mana tanggung jawab dia sebagai presiden karena itu kan disetujui bersama pemerintah dan DPR. Itu naif banget," kata Indra.

Tanpa tanda-tangan Presiden pun, aturan ini akan otomatis sah pada 14 Maret 2018.

7. Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Beberapa pihak mengajukan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi.

Dua anak muda, Zico Leonard (21 tahun) dan Josua Satria (20 tahun) mengajukan gugatan uji materi ke MK, awal Maret lalu. Ini pertama kalinya mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia itu mengajukan uji materi.

Pada hari yang sama, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mengajukan gugatan yang sama.

Menerima gugatan tersebut, Hakim MK mempersoalkan UU MD3 yang belum punya nomor lembaran negara. Nomor tersebut baru akan diberikan setelah Presiden mendatangani, atau otomatis dalam 30 hari setelah disahkan oleh DPR.

Hakim MK memberikan waktu agar penggugat melengkapi gugatannya dengan nomor tersebut, dengan batas pada 21 Maret. (bbcindonesia.com)

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memecat Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan menunjuk Direktur CIA, Mike Pompeo, sebagai penggantinya.

Lewat pesan Twitter, Presiden Trump mengucapkan terima kasih kepada Tillerson dan menambahkan menteri luar negeri yang baru akan melakukan 'tugas yang hebat'.

Presiden Trump juga mencalonkan Gina Haspel sebagai perempuan pertama yang menjabat Direktur CIA.

Seorang pejabat Gedung Putih menjelaskan kepada BBC tentang waktu pengumuman pencopotan Tillerson itu: "Presiden ingin memastikan dia memiliki tim yang baru menjelang perundingan dengan Korea Utara dan berbagai perundingan dagang yang sedang berlangsung."

Pekan lalu Tillerson sedang dalam lawatan ke Afrika ketika dia tampaknya tidak mengetahui pengumuman Presiden Trump yang akan melakukan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Tim diplomat AS mengatakan dia merasa tidak sehat hari Sabtu dan belakangan kementerian luar negeri mengatakan lawatannya ke Afrika diperpendek sehari.

Sekilas 'hubungan' Trump-Tillerson

Bukan rahasia lagi jika Presiden Trump memiliki hubungan kerja yang tidak mudah dengan Menlu Tillerson.

Oktober tahun lalu, misalnya, Trump lewat Twitter mengkritik upaya mantan pimpinan puncak ExxonMobil untuk membuka dialog dengan Korea Utara lewat pesan "dia membuang-buang waktu berupaya berunding dengan Pria Roket Kecil itu."

Dalam bulan itu juga, Tillerson mengelar konferensi pers di Departemen Luar Negeri untuk membantah bahwa dia mempertimbangkan diri untuk mundur.

Namun Tillerson tidak membantah laporan-laporan bahwa dia pernah menyebut Presiden Trump sebagai 'pandir'.

Sepekan kemudian Trump secara terbuka mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Tillerson dalam tes kecerdasan, IQ.

Menurut laporan-laporan media, Tillerson merasa terkejut dengan yang menurutnya sebagai kesulitan yang dihadapi Presiden Trump untuk memahami kebijakan luar negeri yang mendasar sekalipun.

Sementara Trump dilaporkan merasa terganggu dengan bahasa tubuh dari menteri luar negerinya dalam rapat-rapat. Soalnya, seperti dilaporkan New York Times, Tillerson kadang suka memutar matanya atau membungkuk jika tidak setuju dengan keputusan mantan bosnya itu.

Laporan-laporan menyebutkan ada perpecahan di kalangan pemerintah Trump, antara panglima Angkatan Bersenjata dengan menteri luar negeri tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat menyangkut Korea Utara maupun Iran.

Tillerson -mantan pimpinan puncak perusahaan enegeri ExxonMobil- baru ditunjuk menjabat menlu sekitar satu tahun lebih.

Bulan Oktober tahun lalu, dia menggelar konferensi pers untuk membantah bahwa dia ingin mengundurkan diri menyusul laporan media tentang perselisihannya dengan Presiden Trump.

Kabar burung tentang rencana pengunduran dirinya itu dipicu oleh pesan Twitter seorang wartawan CNN di Gedung Putih yang mengatakan "bahwa Trump mengetahui Tillerson pernah menyebutnya sebagai 'pandir' pada musim panas ini." (bbcindonesia.com)

 

Gelandang Manchester United, Marouane Fellaini, selama ini dikenal sebagai sosok yang sangar di atas lapangan. Namun, Fellaini rupanya juga bisa tampil lucu dan bersedia didandani layaknya tokoh kartun Mickey Mouse.

Sejak bergabung dengan United, Fellaini memang dikenal sebagai gelandang yang tangguh. Ia kerap kali melakukan tugas ‘kotor’ sebagai perebut bola. Posturnya tinggi besar dan kuat dalam berduel. Yang identik tentu saja rambut kribonya.

Lalu, tiba-tiba saja Fellaini tampil dengan gaya yang sangat berbeda. Pemain berusia 30 tahun, menjelma menjadi sosok yang lucu. Rambut kribonya ditata sedemikian rupa hingga menyerupai sosok Mickey Mouse.

“Saya pikir mereka bisa dengan mudah menggambarkan saya sebagai pemain yang agresif, padahal saya tidak begitu,” ucap Fellaini tentang sesi pemotretan tersebut.

“Saya hanya mencoba memainkan peran saya, saya berusaha sebaik mungkin merebut bola dengan cepat. Itulah tugas saya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk tim, untuk klub. Saya selalu ingin menjadi lebih baik,” tandas pemain asal Belgia.

Berikut ini adalah penampakannya:

(bola.net)

Langkah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk melaju kembali sebagai calon presiden, semakin terbuka lebar setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra, mendeklarasikannya sebagai calon presiden 2019 dari partai itu.

Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui tentang Prabowo, pendeklarasiannya dan pendapat sejumlah pengamat terkait peluangnya untuk menang.

Prabowo dideklarasikan DPD Gerindra
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Senin (12/03), dideklarasikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai bakal calon presiden (capres) 2019.

"Alhamdulillah terwakili seluruh Republik ini, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa kemudian Sumatera, Papua, Indonesia bagian timur," ungkap Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik, kepada wartawan, Senin, setelah melakukan pertemuan tertutup selama satu jam.

Jelas, deklarasi seluruh DPD ini akan mempertegas dorongan pada Prabowo untuk melaju di Pilpres 2019.

Meskipun begitu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mengungkapkan deklarasi resmi pengusungan Prabowo sebagai capres, baru akan dilakukan setelah rapat koordinasi nasional pada April 2018.

"Yang itu (Senin) adalah inisiatif teman-teman di daerah," kata Fadli Zon.

Pendaftaran capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri akan digelar pada 4-10 Agustus mendatang.

Namun, Prabowo tidak bisa melaju menjadi capres jika hanya mendapat dukungan Gerindra semata.

Pasalnya, untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, partai politik atau gabungannya harus punya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu 2014.

Koalisi Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan membuat jalan Prabowo untuk menjadi capres, 'mulus'. Gerindra punya 73 kursi di DPR (13%), sementara PKS 40 kursi (7,1%), sehingga total meraih 20,1% kursi dan berhak mengajukan capres.

Fadli Zon telah memastikan partainya 'berkoalisi dengan PKS' pada Pilpres 2019. Gayung bersambut, PKS, lewat Wakil Ketua Majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid, juga sudah menegaskan "PKS koalisi dengan Prabowo, (kita) itu satu kubu".

Kepada BBC Indonesia, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menyebut "PKS memang tidak punya alternatif lain (selain berkoalisi dengan Gerindra). Yang jelas sangat kecil kemungkinannya (PKS) beralih ke Jokowi."

'Pesaing terkuat'
Djayadi Hanan menilai Prabowo adalah "pesaing Jokowi paling kuat saat ini. Tidak ada kontender lain".

Berdasarkan survei SMRC pada Desember 2017, Joko Widodo memuncaki survei top of mind (orang yang pertama kali terpikirkan) capres yang akan dipilih pada 2019, dengan elektabilitas 38,9%.

Sementara Prabowo mengekorinya dengan elektabilitas 10,5%.

Nama-nama lain, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, hanya punya elektabilitas di bawah 2%.

Jika saling diadu antara Jokowi dan Prabowo, Jokowi unggul dengan 64%, sementara Prabowo 27%.

Meskipun elektabilitasnya selalu tepat berada di bawah Joko Widodo, Djayadi Hanan mengakui kemungkinan Prabowo untuk menang 'tidaklah mudah'.

"Karena yang dilawan itu petahana dan orang yang pernah dia (Prabowo) lawan sebelumnya. Dan orang itu (Jokowi) pun (dulu) menang".

Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, setuju Prabowo adalah kontender terkuat Jokowi. Dodi menilai Prabowo bisa menang pada Pilpres 2019, jika "bisa mempertahankan 46,85% suara yang diraihnya saat Pemilu 2014, dan meraup sisa 4%nya pada pemilu 2019."

Menurut Dodi, untuk meraih itu, Prabowo harus serius mempertimbangkan variabel partai politik, dalam kemampuannya mengarahkan pilihan politik pemilih.

"Yang hilang dari koalisi Prabowo di 2014 adalah Golkar. Berarti yang dicari adalah bagaimana mengganti suara Golkar."

"Kabar baiknya untuk Prabowo, pemilih dari partai politik, belum tentu memilih calon yang dipilih partainya. Jadi, mungkin separuh dari pemilih Golkar masih akan memilih Prabowo. Prabowo tinggal mencari separuhnya lagi," tutur Dodi.

Perlu strategi berbeda?

Gerindra sendiri tidak setuju dengan anggapan bahwa mengalahkan Jokowi di kancah pemilu presiden adalah hal yang 'sulit'.

"Kalau tidak ada keyakinan (untuk menang) ya tidak akan dicalonkan," kata anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, kepada BBC Indonesia, Selasa (13/03).

Martin menyebut semangatnya kader Gerindra di daerah untuk mengusung kembali Prabowo, "karena melihat figurnya (yang dirasa tepat) memimpin negara ini... Nanti di kampanye harus all-out."

Meskipun begitu, Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, tetap menyarankan Prabowo untuk 'melakukan hal yang berbeda'.

"Dia harus mencari calon wakil presiden yang bisa menambah suaranya, dan bisa menarik pemilih Jokowi".

Sayangnya, lima bulan jelang pendaftaran capres-cawapres, sosok itu disebut Djayadi, masih belum muncul. Tokoh-tokoh yang namanya sudah lama beredar, seperti Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, atau Gatot Nurmantyo, disebut Djayadi "tidak bisa melawan elektabilitas Jokowi."

Lalu tokoh seperti apa yang dinilai bisa menarik suara pemilih Jokowi?

Djayadi menyatakan tokoh itu "harus lebih kuat dari Jokowi, bisa dibuktikan lebih merakyat dari Jokowi dan punya basis sosial-politik di pedesaan yang kuat. Masalahnya pendukung Jokowi sekarang sudah lebih terkonsolidasi, sehingga untuk mencari siapa pendamping Prabowo agar bisa menang, juga jadi lebih sulit."

Penghalang dan batu sandungan
Sejauh ini Prabowo telah ikut serta dalam kancah pemilihan umum sebanyak tiga kali.

Pertama pada Pilpres 2004, di mana Prabowo berakhir kalah suara dari Wiranto dalam konvensi capres Partai Golkar 2004. Kedua, menjadi calon wakil presiden Megawati dalam Pilpres 2009. Dan terakhir, menjadi capres, dengan cawapres Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Dan pada setiap pilpres itu, isu dugaan pelanggaran HAM di masa lalu Prabowo, kerap diangkat.

Dalam wawancara dengan BBC jelang Pilpres 2014 silam, Prabowo menegaskan "isu yang telah berkembang selama 16 tahun terakhir itu... merupakan bagian dari permainan politik".

Walupun begitu, Djayadi Hanan, menilai isu itu tidak akan menjadi batu sandungan lagi, seandainya Prabowo melaju di Pilpres 2019.

"Karena rekam jejak Prabowo sudah terekam sangat baik pada publik. Hasil ingatan itu tercermin dari berapa besar dukungan publik kepada Prabowo yang sekarang ini bisa kita lihat."

Djayadi menyebut, jika ada lagi yang mengangkat isu-isu itu, pengaruhnya sebatas "hanya mengkonfirmasi dukungan yang sudah ada saja."

Menurut Direktur LSI, Dodi Ambardi, batu sandungan terberat yang harus dihadapi Prabowo adalah fakta bahwa dia akan bersaing melawan petahana, yang kerjanya selama memerintah Indonesia 'tidak dinilai buruk'.

"Kecuali ekonomi Indonesia tiba-tiba ambruk, ada masalah keamanan serius, atau skandal serius yang melanda pemerintah, itu baru akan membuka kemungkinan opoisi (Prabowo) untuk memenangkan pertarungan."

Mengapa tidak ada calon lain?
Dalam penelitian yang dilakukan berbagai lembaga sumber, tokoh-tokoh yang muncul dalam bursa calon presiden 2019, kebanyakan adalah nama-nama yang relatif lama. Selain Prabowo, nama yang kerap disurvei adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo.

Direktur LSI, Dodi Ambardi, menyebut alasannya adalah karena kurang terstrukturnya jenjang karier di partai politik.

"Dari tingkat kabupaten menuju provinsi, dari provinsi ke nasional, itu acak-acakan. Tidak ada pemolaan. Sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka yang dijagokan di daerah, untuk dites di kancah yang lebih tinggi, dan panggung nasional sesekali.

"Jadi yang bagus, belum tentu dikenal," tegas Dodi.

Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, punya penjelasan lain; lagi-lagi soal petahana. "Kebetulan petahananya (Jokowi) mendapat evaluasi positif, dengan tingkat kepuasan publik antara 65-70%. Itu cukup tinggi.

"Sehingga orang tidak melirik calon baru, tapi memperkuat dukungan pada calon yang ada." (bbcindonesia.com)

Perjalanan 12 Tahun yang telah dilalui J.CO menjadi sebuah perjalanan untuk terus berinovasi menjadi salah satu brand yang dekat secara hati maupun jarak dengan para J.CO Lovers. Kedekatan secara jarak J.CO buktikan dengan pembangunan store J.CO Indonesia yang sudah mencapai 240 stores di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Jayapura serta keberadaan J.CO di berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Hongkong serta dalam pertengahan tahun ini J.CO akan hadir di Saudi Arabia. Kedekatan secara hati J.CO buktikan dengan selalu berusaha menghadirkan harga yang affordable agar terjangkau bagi semua kalangan serta inovasi pada sajian J.Coffee yang menghadirkan konsep Fresh Brewed Coffee dimana setelah diroasting dengan level medium, Roasted Coffee Bean langsung disebarkan ke seluruh J.CO Indonesia. Perpaduan biji kopi Gayo, Mandhailing, Lintong yang diramu menjadi Garuda Blend adalah inovasi blend spesial J.CO untuk para pecinta kopi.

J.CO Indonesia sebagai Lifestyle Café yang telah berdiri sejak 12 tahun pun mengedepankan komitmen untuk menjadi brand yang dinamis. Lifestyle activity seperti Running yang merupakan pilihan leisure bagi masyarakat urban di kota-kota besar, berusaha diakomodir J.CO dengan pelaksanaan event J.CO RUN di 2016 & 2017. Di tahun 2018 ini, Untuk ke 3 kalinya J.CO RUN kembali dengan kompetisi lari yang lebih seru lagi sebagai perayaan ke-12 tahun berdirinya J.CO Indonesia.

JCO RUN 2018 akan dihadirkan pada Minggu, 6 Mei 2018 pukul 05.30 WIB di Mall@Alam Sutera dengan rute lari melalui kawasan Township Alam Sutera, menggandeng Race Management RUN ID sebagai partner Race Management, kategori yang dihadirkan di JCO RUN 2018 ini selain pembagian lari dalam kategori 10K & 5K, J.CO juga menambahkan kategori Group 10K & 5K dengan special gift untuk para pemenang podium serta special price untuk paket pendaftaran grup 10k & 5k. Dengan biaya pendaftaran 10K – Rp. 390.000,- dan 5K – Rp. 295.000,- dan mendaftar melalui www.jco.run atau J.CO Jabodetabek & Bandung, para runners mendapatkan Special Running Dri Fit dari Hammer Active, BIB Racenumber, Free produk Johnny Andrean Group di Race Central serta berbagai gimmick voucher dari Garmin, Mercure Hotel dan lain-lain. 

Para komunitas lari pun diundang dan diberikan penawaran special dengan paket 20 pendaftar dalam 1 komunitas akan mendapatkan additional Running Shirt & Half cap seperti promo early bird pada awal pendaftaran. Perlindungan proteksi diri bagi para pelari JCO RUN 2018 di hari acara pun diberikan Astra Life untuk memberikan rasa aman dan nyaman para pelari selama menikmati rute lari JCO RUN 2018 di kawasan Alam Sutera. Spesial promo diskon hingga 30% dengan fiestapoin pun diberikan kepada para pengguna kartu debit/ kredit MANDIRI yang membeli JCO RUN 2018 di J.CO Jabodetabek & Bandung.

Selain racepack, Para 3 First Finisher Male/ Female untuk Kategori 10K akan mendapatkan hadiah dengan total nilai Rp. 5 Juta, Rp. 4 Juta & 3 Juta per gender, sedangkan untuk kategori 5K akan mendapatkan hadiah dengan total nilai Rp. 3 Juta, Rp. 2 Juta & 1 Juta per gender dan per Grup, yang lebih spesial lagi para pemenang kategori individu 10K & 5K berkesempatan mendapatkan jam tangan special dari Garmin.

Keseruan pada saat event, J.CO coba hadirkan dengan tidak hanya memacu adrenalin namun mempererat kedekatan dengan orang-orang tercinta menikmati keseruan di J.CO Run 2018 yang menghadirkan selain Refreshment/ Water Station, berbagai cheering session dari Music Percussion, Cheerleaders untuk menemani keceriaan sepanjang rute lari hingga 4 Giant photo wall di 4 POS lari untuk menambah keseruan ber Wefie bersama keluarga atau sahabat tercinta.

Keseruan setelah event, selain finisher medal dengan design spesial serta finisher refreshment, para JCO Runners sesampainya di Race Central, akan menikmati FREE PRODUK dari Johnny Andrean Group seperti J.CO Donuts & Coffee, roti Breadtalk hingga Roppan. Serta berbagai cooling down session, Kuis dengan tema ketahanan fisik dan berbagai Giant Photo wall akan dihadirkan di Race Central JCO RUN 2018.

Selain karena JCO RUN 2018 didukung oleh partner-partner hebat dan terbaik seperti Official Venue Mall Alam Sutera, Alam Sutera Township Management, Official Racepack Collection Venue Gandaria City, Berbagai Sponsor terbaik Kawasan Alam Sutera, BANK MANDIRI - partner Bank yang selama 3 tahun ini menjadi bagian dari J.CO serta seluruh Johnny Andrean Group. Partner hebat dalam bidang insurance, medic, hotel hingga otomotif seperti sponsor pendukung : Astra Life Insurance, Garmin, Mercure Hotel Serpong, Volkswagen Indonesia, serta Race Management RUN ID menjadi bagian pelengkap dalam mempersembahkan Event JCO RUN 2018 perayaan 12 tahun J.CO Indonesia.

Selain Kompetisi lari yang menyenangkan, Promo special Anniversary J.CO Indonesia
- Promo 2 Dozen Donuts or 1 Dozen Donuts + 2 JCoffee/ Jcool only Rp. 100.000,-
- Promo Jcoffee/ Jcool only Rp. 25.000,- (s&k berlaku)

Pada hari Acara di tanggal 6 Mei 2018 dihadirkan khusus di J.CO Mall@Alam Sutera.
Tidak berhenti di hari itu, dengan dukungan dari partner banking kami : MANDIRI, special promo tersebut dapat dinikmati special di tanggal 7 Mei 2018 bagi para pengguna Kartu Debit/ Kredit/ E Cash Mandiri, dan secara serentak pada tanggal 8 & 9 Mei 2018 kami hadirkan promo tersebut bagi para pecinta J.CO Indonesia di seluruh J.CO Indonesia. 

Aktor asal Inggris Gary Oldman memenangkan trofi Piala Oscar 2018 yang baru saja dimenanginya, sembari memakai jersey penyerang muda Manchester United Marcus Rashford.

Oldman memang berasal dari Inggris. Akan tetapi ia sudah lama berkecimpung dalam dunia perfilman di Hollywood.

Film terakhir yang dibintanginya adalah film berjudul Darkest Hour. Dalam film itu ia berperan sebagai Winston Churhill, mantan Perdana Menteri Inggris. Churcill sendiri adalah mendapat gelar sebagai tokoh Britania Raya terbesar sepanjang masa.

Oldman ternyata sanggup memerankan tokoh Churchill ini dengan sangat piawai. Alhasil dalam ajang penghargaan Oscar 2018, ia didapuk untuk menerima penghargaan sebagai Aktor Pemeran Utama Terbaik.

Tak lama setelah memenangi penghargaan prestisius itu, aktor yang pernah bermain di film Batman dan Harry Potter tersebut kemudian berhasil memenangkan penghargaan lain.
Penghargaan itu adalah sebuah jersey Setan Merah. Yang orisinil pastinya, bukan yang KW.

Jersey itu bernomor punggung 19 dan bertuliskan nama Rashford. Tak sampai di situ, jersey tersebut juga mendapat tanda tangan dari Rashford. Jersey itu kemudian dipakai oleh Oldman sembari memamerkan trofi Oscar miliknya.

Momen tersebut diabadikan dan diunggah melalui akun Instagram resmi Setan Merah. Captionnya: "Bagaimana cara mengalahkan malam kemenangan di ajang Oscar? Jersey khusus dari pemain MUFC favorit Anda tentunya! Permainan yang bagus Marcus Rashford dan selamat atas penghargaan Anda, Gary."

Rashford sendiri saat ini kerap menghuni bangku cadangan MU. Ia kalah bersaing dengan Romelu Lukaku dan Alexis Sanchez. (bola.net)

Keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan rancangan KUHP dalam masa sidang parlemen ini dinilai pengamat sebagai upaya meredam konflik karena perbedaan pendapat.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengundang beberapa pihak terkait pembahasan rancangan KUHP. Terakhir adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih, bersama beberapa guru besar hukum lainnya.

"Presiden ingin mendengar langsung progres pembahasan RUU KUHP," kata Johan Budi kepada BBC Indonesia (08/03).

Menurut Johan, presiden menginginkan pembahasan rancangan KUHP dilakukan dengan segera agar bisa disahkan bersama dengan DPR: "Kalau tidak selesai tahun ini dan dibawa tahun depan, maka akan mulai dari nol lagi."

Senada dengan presiden, DPR juga menginginkan hal yang sama.

"Target kami selesai pada masa sidang ini," kata anggota Panitia Kerja RUU KUHP, Taufiqulhadi, dari Partai Nasdem.

Dia menambahkan bahwa rancangan KUHP bisa dikatakan sudah selesai 95% dan menyisakan lima persen lagi yang perlu dibahas: "Itupun bisa selesai dalam pertemuan-pertemuan."

'Poin kritis' dalam rancangan KUHP

Johan Budi menambahkan Presiden Jokowi juga meminta masukan dari para guru besar yang diundangnya mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perdebatan di publik.

Beberapa materi yang masih menjadi perdebatan itu antara lain pasal penghinaan presiden, pasal perzinaan -termasuk pemidanaan kelompok LGBT- hukuman mati, dan aturan pidana khusus yang menjadi pidana umum seperti korupsi dan terorisme.

"Tim perumus rancangan KUHP sudah menjelaskan keberatan-keberatan dari pegiat antikorupsi, Komnas Perempuan, dan lainnya," kata Johan Budi.

Presiden, lanjut Johan, mengatakan rancangan KUHP harus segera diselesaikan jika masalah-masalah itu sudah tuntas dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

"Kalau sudah tidak ada lagi hal yang dipersoalkan, maka bisa disahkan bersama DPR," kata Johan.

Taufiqulhadi mengakui lima persen masalah yang mengganjal tersebut antara lain adalah poin-poin yang disebutkan Presiden Jokowi itu: "Poin-poin itu masih mendapat sorotan dari publik."

Meski begitu, kata Taufiqulhadi, semuanya dapat diselesaikan dengan mekanisme sendiri dengan menyediakan opsi-opsi yang akan dituliskan dalam pasal KUHP untuk dipilih para anggota panitia kerja KUHP.

Selain itu, bisa juga dicapai melalui mekanisme musyawarah, seperti pemidanaan penghinaan presiden: "Sebagian besar sepakat ancamannya di bawah lima tahun agar tidak langsung ditahan."

Soal pasal perzinaan yang diperluas, menurut Taufiqulhadi, masyarakat sudah mengerucut mendukung pasal itu diberlakukan dan menyebut keberatan dari sebagian kelompok termasuk LSM sebagai hal yang lumrah.

"Kami tidak bisa menjembatani semua," ujarnya.

Kenapa hendak segera disahkan?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana, mengatakan keinginan presiden untuk segera mengesahkan rancangan KUHP bisa dimengerti.

"Presiden bersama koalisinya sedang dalam kondisi percaya diri yang tinggi," kata Aditya. "Kecenderungan poros lain tidak relevan dengan hal ini."

Presiden Jokowi, tambah Aditya, ingin agar urusan rancangan KUHP tidak dibawa oposisi menjadi bahan dalam pemilihan presiden yang akan datang.

"Ini isu sensitif yang bisa menimbulkan perpecahan," ujarnya.

Oleh karena itu keinginan presiden tersebut, dilihat oleh Aditya, sebagai sebuah "upaya mengkaplingkan isu sensitif untuk menjaga stabilitas politik secara keseluruhan."

Pendaftaran resmi calon presiden untuk pemilihan 2019 baru akan dilakukan awal Agustus, namun Presiden Joko Widodo sudah mendapat dukungan dari beberapa partai -termasuk Golkar, PDI-P, Nasdem, Hanura dan PPP- untuk mencalonkan kembali. (bbcindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM