Entertainment



Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali ditolak oleh sejumlah kalangan, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih melakukan moratorium pembangunan gedung baru, termasuk rencana membangun gedung DPR yang baru.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada rencana pembangunan gedung baru DPR, meski para pimpinan DPR beralasan gedung yang ada dinilai tidak layak untuk digunakan.
"Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai penelitian, tidak dikurangi. Tapi kalau gedung baru kantor baru, kantor pemerintah pun tidak bangun apa-apa, " kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantornya pada Selasa (15/08).
Pada 2016 lalu, pemerintah Indonesia melakukan moratorium.
Wacana pembangunan gedung DPR terkait dengan usulan kenaikan anggaran menjadi Rp5,7 triliun pada 2018, yang di dalamnya ada usulan pembangunan gedung baru. Angka ini naik Rp1,4 triliun dari anggaran 2017. Sejumlah pimpinan DPR menyebutkan bangunan kantor para anggota dewan ini sudah miring.

Namun Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anton Sihombing, mengatakan gedung baru yang ada tidak miring tetapi kondisi bangunan tidak layak dan sudah tidak dapat menampung jumlah anggota DPR dan staf yang masing-masing berjumlah delapan orang.
"Karena kondisi delapan orang di ruangan 28 meter udah nggaklayak, oleh karena itu anggota sangat prihatin, terkadang anggota tidak nyaman, dan kondisi ruangan kecil dan tidak bagus dan tidak setara. Apa benar ruangan camat itu lebih bagus daripada ruangan DPR, itu benar," kata Anton kepada BBC Indonesia ketika dihubungi melalui telepon.
Anggota bertambah
Anton menyebutkan gedung dibangun pada tahun 1993 dan mulai digunakan empat tahun kemudian ketika anggota DPR hanya 400 orang dan hanya memiliki kapasitas maksimum untuk 800 orang. Sementara jumlah anggota DPR meningkat menjadi 560 pada periode saat ini, dan pada 2019 mendatang akan menjadi 575 orang.

Ia juga menyatakan setelah gempa di Tasikmalaya pada 2009 lalu, gedung DPR mengalami sejumlah keretakan dan pergeseran sehingga sempat dilakukan injeksi untuk memperkuat bangunan gedung.
"Jadi harus mengurangi beban gedung, salah satunya kami sudah anjurkan agar para anggota DPR untuk tidak membawa buku dan berkas rapat ke kantor karena satu orang bisa mencapai dua kilogram," kata Anton.
Usulan gedung baru sejak 2006
Meski demikian, deputi sekjen FITRA, lembaga pengawas anggaran dan kebijakan publik, Apung Widadi, menilai rencana DPR membangun gedung tidak berdasarkan alasan peningkatan kinerja.
"Proyek ini sama sekali tidak layak, karena pelaksanaan, tujuannya sama sekali tidak jelas. Belum ada urgensinya karena (gedung) masih layak, dan dari 2010 itu sudah berulang terus. Orientasinya bukan pada peningkatan kinerja tapi pada proyek" jelas Apung.
Apung mencontohkan pembangunan gedung lain, seperti KPK, tidak mengundang kritik karena dengan biaya yang wajar sekitar Rp200 miliar.
Ini bukan pertama kalinya DPR mengusulkan pembangunan gedung baru. Rencana pertama muncul pada 2006. Pada 2009, sekjen DPR menyampaikan konsep gedung dengan fasilitas kolam renang dan pusat kebugaran dengan biaya sekitar Rp1,8 trilliun.
Pada 2011 lalu, presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menolak usulan pembangunan gedung baru. Tiga tahun kemudian, diusulkan lagi dengan biaya Rp1,6 triliun, kali ini dilengkapi museum, perpustakaan dan pusat penelitian.
Dan pada 2015, Presiden Joko Widodo menolak menandatangani prasasti yang ketika itu disebutkan sebagai 'proyek penataan kawasan parlemen'.
Dalam rapat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 disebutkan ada anggaran Rp740 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR yang juga sempat mengundang kontroversi. (bbcindonesia.com)

Johannes Marliem, yang dikabarkan tewas di Amerika Serikat, pernah mengaku memiliki rekaman yang dapat menjerat pelaku lain dalam kasus e-KTP.
"Saksi (Johannes Marliem) diduga mengetahui pengaturan korupsi di proyek ini (e-KTP)," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/08).
Kepada Koran Tempo, awal Juli lalu, Johannes Marliem mengaku menyimpan rekaman seluruh isi pembicaraan dengan beberapa orang yang disebutnya "terlibat sejak pembahasan proyek e_KTP".

KPK telah meminta keterangan Johannes sebanyak dua kali di Singapura dan Amerika Serikat, sehingga kabar tewasnya yang bersangkutan tidak akan mempengaruhi penyidikan kasus tersebut.
"Proses penyidikan terus berjalan," kata Febri Diansyah. Lagipula, lanjutnya, KPK tidak akan mengandalkan kesaksian Marliem semata untuk menjerat sejumlah orang yang telah menjadi tersangka.
Sampai Sabtu (12/08) petang, belum ada konfirmasi dari aparat hukum di Amerika Serikat dan otoritas terkait di Indonesia.

Kepada sejumlah media secara terpisah, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Budi Bowoleksono, belum dapat memberikan konfirmasi tentang kabar kematian Johannes Marliem.
Pihaknya masih mendalami apakah Johannes bunuh diri atau dibunuh, antara lain tentang status kewarganegaraan yang bersangkutan, kata Budi Bowoleksono, Jumat (11/08).
Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran kabar tersebut.
"Soal Johannes, saya akan cek dulu ke Dubes (RI di AS)," kata Menlu Retno kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/08).

Namun demikian, menurut Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie, kepada Detikcom, Johannes Marliem pernah menggunakan paspor Indonesia saat melakukan perjalanan ke Tokyo Jepang, Agustus tahun lalu.
KPK melalui juru bicaranya, Febri Diansyah juga mengaku belum mendapatkan informasi rinci tentang kabar kematian Marliem. "Kami belum dapat info rinci karena ini terjadi di Amerika," kata Febri.
Informasi kematian Johannes Marliem beredar sejak Jumat (11/08) siang, dengan dikaitkan dengan tewasnya seorang pria di sebuah rumah di Los Angeles, California, AS.
Sejumlah media di AS memberitakan peristiwa tersebut, tetapi tidak jelas apa penyebab kematian pria tersebut, apakah bunuh diri atau tertembak.
Apa peran Johannes Marliem?
Dalam kasus e-KTP, seperti dilaporkan Tempo, namanya disebut sebanyak 25 kali oleh jaksa penuntut KPK dalam sidang-sidang perkara tersebut.

Pada persidangan dua pejabat Kemendagri, Irwan dan Sugiharto, nama Marliem sering diungkap para saksi sebagai pengusaha. Bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong (kini terpidana kasus e-KTP), Mariem turut mengatur proyek e-KTP.
Andi Narogong disebutkan bekerja sama dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (tersangka kasus e-KTP, dan kini Ketua DPR) pada 2011, untuk menggolkan proyek tersebut.
Baik Andi maupun Setya membantah terlibat perkara ini. Setya juga mengklaim tidak mengenal Narogong dan Marliem.
Seperti dilaporkan Tempo, seperti terungkap dalam persidangan, Johannes Marliem disebutkan aktif menghadiri pertemuan membahas proyek e-KTP sejak awal. Namun demikian, dia belum pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Mariem membantah keterangan para saksi yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus e-KTP. Dia juga membantah bahwa dirinya telah menyetor uang kepada para tersangka.
Dia juga membantah meninggalkan Indonesia saat proyek e-KTP berakhir. Dia mengaku telah lama menetap di AS sejak proyek ini belum dimulai.
Sejumlah laporan menyebutkan, Johannes Marliem adalah Direktur Biomorf Lone LLC Amerika Serikat. Perusahaan inilah -menurut KPK- mengelola automated finger print identification system (AFIS) merk L-1 pada proyek e-KTP.
Kasus dugaan korupsi e-KTP telah menyeret sejumlah politikus di DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. KPK telah mennyatakan Setya sebagai tersangka dalam kasus ini.
Setya Novanto menurut jaksa KPK telah menerima fee dalam proyek ini senilai Rp574,2 miliar. Setya sendiri telah membantah segala tuduhan terhadap dirinya. (bbcindonesia.com)

Saat ini nilai total perdagangan Indonesia Rusia tercatat sebesar US$2,11 miliar. Jumlah itu ditargetkan mencapai US$5 miliar atau sekitar Rp66 triliun pada 2020 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada wartawan pada Kamis (10/08) setelah kembali dari kunjungan kerja di Rusia.
Salah satu komoditas yang akan digenjot oleh Kemendag adalah minyak sawit, yang regulasinya lebih longgar dibandingkan Uni Eropa.

Sanksi ekonomi AS 'mempercepat' ekspansi
Menteri Enggartiasto mengatakan kerja sama dengan Rusia telah ditargetkan lama oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai upaya mencari pasar baru.
Namun, sanksi ekonomi AS terhadap Rusia, menurutnya, 'akan mempercepat, tapi tanpa itu pun akan jadi prioritas'.
"Di tengah kondisi dimusuhi, Iran misalnya, itu responsnya bagus sekali dan peningkatannya pasti jauh lebih tajam," papar Enggartiasto.

Namun pengamat perdagangan internasional dari INDEF, Sugiyono, mengatakan hal itu akan lebih menguntungkan pihak Rusia dibandingkan Indonesia.
"Sangat membantu Rusia tapi belum tentu hal itu ekonomis untuk kita karena biasanya produk yang dipertukarkan dari sini maupun dari sini di tempat yang jauh itu ada biaya logistiknya. Itu harus dihitung, itu ekonomis atau tidak," kata Sugiyono.
Peneliti INDEF itu juga mempertanyakan optimisme Enggartiasto akan target volume perdagangan dengan Rusia.
"Masalahnya Kementerian Perdagangan sering kali membuat program yang optimistis. Secara umum, bagi kedua negara mendapat manfaat. Tapi rinciannya kepada produsen paling awal itu harus dijelaskan, termasuk juga komoditinya dari Rusia itu apa saja," kata Sugiyono merujuk kesepakatan barter komoditas pertanian Indonesia dengan pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia baru-baru ini.
Pasar baru yang menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah negara-negara besar Afrika, Timur Tengah, Eurasia dan Asia Selatan, seperti Pakistan, Bangladesh dan India.
Negara-negara ini menjadi prioritas karena jumlah populasi yang cukup besar, di atas 60 juta jiwa sehingga menjadi pasar yang potensial.
Dampak hubungan kepala negara
Menteri Enggartiasto juga mengatakan bahwa minat investasi pengusaha Rusia di Indonesia sangat tinggi.
"Investasi di bidang energi, infrastruktur, mereka sangat tertarik dan pengolahan mineral. Dan jumlahnya cukup signifikan untuk investasi," kata Enggartiasto.

Hal ini, menurutnya, karena pemerintah Rusia menyokong para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia.
"Kepercayaan itu kelihatan sekali dengan disampaikan 'kita lihat pemerintah sekarang dan hubungan antara Bapak Jokowi dengan Presiden kami, Putin, juga baik sehingga kami pasti akan menindaklanjuti.' Dan mereka sangat melihat itu, bagaimana hubungan kepala negara memberi dampak ke bawah."
Bagaimanapun, realisasi peningkatan perdagangan dan investasi itu masih harus ditunggu mengingat saat ini volume perdagangan baru mencapai US$2,11 miliar, suatu volume perdagangan yang dianggap terlalu kecil untuk dua negara besar seperti Indonesia dan Rusia. (bbcindonesia.com)

DKI Jakarta berencana menaikkan bea balik nama dari 10% menjadi 20% untuk mengatasi pertambahan kendaraan baru, namun calon pembeli mengaku tak terpengaruh dan pengamat menyebut pajak itu harusnya naik setidaknya 30%.
Sebagai gambaran, untuk mobil baru seharga Rp200 juta, konsumen harus menyediakan dana tambahan sebesar Rp40 juta untuk bea balik nama.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah mengatakan bahwa rencana menaikkan pajak itu semata untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi di Jakarta, bukan untuk menambah pendapatan daerah.
"Kenaikan pajak kendaraan pribadi termasuk pengenaan parkir yang sangat tinggi, itu salah satu instrumen untuk memaksa atau mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi agar mereka mau menggunakan angkutan umum," kata Andri.
"Sehebat apa pun angkutan umum kita, kalau tidak dibarengi dengan pembatasan lalu lintas, sampai kapan pun sama saja bohong," tambahnya.
Harus lebih tinggi
Namun rencana kenaikkan itu dianggap terlalu rendah untuk bisa memberikan dampak. Menurut pengamat transportasi Danang Parikesit, kenaikan bea balik nama menjadi hanya 20% tidak akan berpengaruh.
"Kalau kita lihat di teori mikroekonomia, sebenarnya batas ambang minimal untuk mempengaruhi keputusan orang itu kan 30%, sepertiga lah dari tarifnya. Jadi di atas itu orang baru mikir-mikir beli atau tidak. Tapi kalau di bawah itu tidak akan ada pengaruh terhadap daya beli masyarakat untuk beli kendaraan," kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia itu.

Sebelumnya Pemprov Jakarta menerapkan pembatasan mobil berdasarkan jumlah penumpang minimal tiga orang untuk lewat jalan-jalan utama tetapi akhirnya dihapus setelah dianggap gagal.
Saat ini Jakarta menerapkan pembatasan sementara mobil berdasarkan nomor polisi ganjil-genap. Enam tahun lalu muncul pula gagasan pembatasan berdasarkan warna kendaraan.
Tanpa program pembatasan mobil yang tegas, setiap tahun Jakarta akan dijejali satu juta unit kendaraan tambahan, 200 ribu di antaranya adalah mobil.
Saat ini, di Jakarta setidaknya ada 3,6 juta mobil dan 13,7 juta motor beredar.
'Tidak berdampak'
Taksiran Danang Parikesit diamini para calon pebeli dan pelaku bisnis otomotif.
Ibnu Najib yang berniat membeli mobil baru, mengatakan: "Kenaikan jadi dua puluh persen tidak akan mengubah keputusan saya untuk membeli. Saya sudah yakin akan membutuhkan mobil jadi tetap akan saya bayar dan saya tetap beli," aku Najib.
"Mungkin batas saya untuk mengubah dari yakin beli menjadi tidak jadi beli di 50%. Jika saya sudah sangat yakin, saya sudah mempertimbangkan faktor bahwa kendaraan pribadi itu bukan mekanisme transportasi yang ideal. Artinya jika saya memutuskan membeli, saya benar-benar membutuhkannya," tambahnya.

Aris Widodo yang berprofesi sebagai penjual mobil sejak hampir tujuh tahun yang lalu juga mengatakan hal serupa.
"Kalau menurut pengalaman yang sudah-sudah, nggak ngefek. Soalnya mereka kan juga butuh kendaraana" papar Aris.
"Faktanya, menurut data Gaikindo kan penjualan mobil naik terus. Meskipun ekonominya bisa dibilang sekarang sedang kurang bagus, daya beli masyarakatnya juga biasa."
Di sisi lain, jumlah kendaraan di kota-kota besar seperti Jakarta menuntut penanganan cepat: bahkan hingga larut malam tetap sering terjadi kemacetan di berbagai ruas jalan.
Di berbagai negara lain, pembatasan melalui tarif pajak terbukti efektif menekan pertumbuhan kendaraan pribadi. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 82

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM

Contact us

Jl. Adityawarman No. 71 Jakarta 12160
Jakarta, DKI Jakarta Indonesia
+62 21-7202443
Fax: +62 21-7202058
deltafm.net