News

You are here:Home NEWS DELTA FM - 100% Lagu Enak - Displaying items by tag: Ekspor

LONDON - Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (Amerop) Kementerian Luar Negeri RI, Muhammad Anshor, yang bersama delegasi dari Tanah Air mengunjungi pelabuhan Koper, Slovenia.

 

 

Pelabuhan Koper berjarak sekitar 100 kilometer dari Ljubljana, ibu kota Slovenia.

Kunjungan ke Koper merupakan rangkaian dari kunjungan kerja ke Slovenia, 13-17 Februari 2017, dalam rangka pertemuan Forum Konsultasi Bilateral RI-Slovenia.

Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI/PTRI Vienna, Austria, AA Andy Laksmana mengungkapkan hal itu kepada perwakilan LKBN Antara di London, Inggris, Jumat (17/2/2017).

Kunjungan tersebut bertujuan menjajaki peluang pemanfaatan pelabuhan Koper sebagai pelabuhan alternatif dalam rangka menggenjot ekspor Indonesia ke kawasan Eropa, kata Andy Laksmana.

Pada kunjungannya Dirjen Amerika dan Eropa diterima pihak manajemen pelabuhan Koper yang memberikan presentasi singkat mengenai berbagai keunggulan pelabuhan tersebut.

Dibandingkan pelabuhan Rotterdam, Hamburg, Trieste dan Rijeka, pelabuhan Koper relatif baru di kawasan selatan Eropa.

Terletak di utara laut Adriatik, pelabuhan modern dengan luas 280 hektare ini dapat dipertimbangkan sebagai pintu masuk yang strategis bagi barang-barang dari kawasan Asia ke berbagai wilayah di Eropa, khususnya ke wilayah Mediterania dan Balkan.

Pelabuhan Koper memiliki 12 terminal yang melayani berbagai jenis kargo.

Dari segi jarak, untuk rute transportasi Asia ke Eropa, pelabuhan ini menawarkan efisiensi waktu transport hingga tujuh hari dibandingkan dengan pelabuhan Rotterdam dan Hamburg.

Saat ini pangsa pasar terbesar pelabuhan Koper antara lain Austria, Slovakia, Hungaria, Polandia, Ceko, Jerman, dan Itali.

Pelabuhan Koper berdiri tahun 1957 dan saat ini dikelola oleh sebuah perusahaan, Luka Koper, yang memperoleh konsesi pengelolaan dari pemerintah Slovenia hingga tahun 2043.

Pelabuhan ini mulai berkembang secara profesional tahun 60-an pasca-pembangunan jalur kereta sepanjang 31,4 kilometer menghubungkan Koper dan kota Presnica di jalur kereta Eropa.

Pada tahun 1996 Luka Koper mulai terdaftar sebagai emiten dalam Bursa Efek Ljubljana dan sejak 2009 Pemerintah Slovenia menetapkan pelabuhan Koper sebagai kawasan Free Custom Zone.

Tahun 2015 tercatat jumlah trafik barang mencapai 20,7 juta ton atau meningkat 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka ini termasuk trafic container mencapai 791.000 teus dan kargo kendaraan sebanyak 607 ribu unit.

Total net sales tercatat 184 juta Euro atau meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya. Dari segi bilateral, berdasarkan data EU-Indonesia Business Network total neraca perdagangan Indonesia dan Slovenia tahun 2016 tercatat sekitar 41 juta Euro.

Produk ekspor Indonesia ke Slovenia antara lain berupa batu bara, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk kertas, karet, dan produk elektronik.

Selama ini ekspor Indonesia ke negara-negara di kawasan Eropa kerap melalui pelabuhan Hamburg atau Rotterdam yang telah lebih dulu dikenal dalam jalur perdagangan internasional.

Kunjungan kerja Drijen Amerop RI ke Eropa dengan agenda antara lain memimpin Delegasi RI dalam Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Slovenia, FKB RI-Austria dan FKB RI-Slovakia.

Di luar itu, ia juga dijadwalkan menghadiri serangkaian pertemuan dengan kalangan bisnis di ketiga negara tersebut dalam rangka meningkatkan investasi dan perdagangan bilateral. (kompas.com)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, menegaskan kembali bahwa perubahan aturan ekspor mineral yang memberi kelonggaran ekspor mineral mentah bukan semata untuk kepentingan perusahaan pemegang kontrak karya seperti PT Freeport Indonesia atau perusahaan sejenis lain.

"Kami tidak membuat aturan baru hanya untuk Freeport, Newmont atau perusahaan tambang lainnya. Ini dibuat untuk kepentingan industri," kata Ignatius Jonan dalam jumpa pers yang digelar Jakarta Foreign Correspondents Club, Selasa (24/01) malam.

Dalam acara itu, Jonan dicecar berbagai pertanyaan soal latar belakangan dan tujuan Peraturan Pemerintah Energi nomor 5 tahun 2017 yang memutuskan memperpanjang masa ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian dalam negeri, yang diumumkan Kamis (12/01) lalu.

Menurut Jonan, tujuan peraturan baru ini untuk meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, memicu ertumbuhan ekonomi di daerah, hingga mendorong iklim investasi.

Izin ekspor mineral konsentrat itu diperpanjang oleh pemerintah dengan beberapa syarat, di antaranya perusahaan tersebut harus beralih status menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan membangun pabrik pengolahan (smelter) dalam lima tahun ke depan.

"Tidak ada negosiasi lagi," tegas Jonan berulang-ulang.

Syarat lainnya, perusahaan tambang asing juga harus melepas saham (divestasi) hingga 51% secara bertahap dan paling lambat 10 tahun semenjak masa produksi dimulai.

Dengan peraturan baru soal divestasi ini, PT Freeport misalnya wajib melepas lagi 41% sahamnya di masa datang setelah sebelumnya melepas sekitar 10% kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Jonan, Badan usaha milik negara (BUMN), BUMD dan swasta nasional memiliki kesempatan mendapatkan saham yang didivestasikan tersebut.

Ditanya tentang latar belakang keharusan perusahaan itu harus melepas sahamnya hingga 51%, Jonan menegaskan bahwa itu sesusai Konstitusi bahwa bumi, air dan kekayaan alama yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara.

Perihal pembangunan smelter, Jonan mengatakan, pemerintah akan membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi dengan ketat mengenai kemajuan pembangunan smelter.

"Setiap enam bulan akan kami lihat sejauh mana perkembangannya," tegasnya.

Apabila realisasi pembangunan smelter tidak mencapai target 90% dari target, menurut Jonan, pihaknya mengancam akan mencabut surat rekomendasi ekspor.

Kepada media, Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, pihaknya akan terus bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan operasi mereka bisa berjalan tanpa gangguan.

Freeport dilaporkan telah berencana membangun smelter seluas 100 hektar di Gresik, Jawa Timur, tetapi proyek tersebut dilaporkan belum selesai. (bbcindonesia.com)

Pemerintah berjanji memberikan kepastian tentang kebijakan ekspor mineral, Rabu 11 Januari, setelah bertahun-tahun memberikan kelonggaran kepada perusahaan tambang untuk mengekspor mineral mentah.

Kebijakan tersebut akan memengaruhi perusahaan seperti PT Freeport Indonesia, yang selama ini mengekspor hasil tambang dalam bentuk konsentrat tembaga.

"Kita akan finalisasi (keputusannya) paling cepat (11/01)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, kepada wartawan usai rapat kabinet terbatas, Selasa (10/01).

Tanggal 11 Januari 2017 adalah hari terakhir pemerintah membolehkan perusahaan tambang melakukan ekspor mineral mentah, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1/2014. Jenis mineral yang dibatasi ialah tembaga, pasir besi, bijih besi, mangan, timbal, dan seng.

Jika tidak ada revisi terhadap aturan tersebut, maka ke depannya perusahaan tambang hanya boleh mengekspor mineral yang telah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai standar yang ditetapkan Kementerian ESDM.

Selama ini, pemerintah memberikan kelonggaran ekspor dengan harapan perusahaan tambang pemegang kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi bisa membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau smelter.

Freeport telah berencana membangun smelter seluas 100 hektar di Gresik, Jawa Timur. Namun proyek tersebut tak kunjung selesai. Oleh karena itu mulai 12 Januari 2017, perusahaan Amerika Serikat itu seharusnya tidak dapat menjual hasil tambangnya ke luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mengatakan pemerintah sedang mencari solusi yang terbaik dan menyiapkan jalan tengah untuk persoalan ini. Ia menekankan apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang (UU).

Undang-undang yang dimaksud Luhut antara lain UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pemegang kontrak karya untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri.

Bagaimanapun, Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan cermat.

"Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan pengelolaannya harus memperhatikan kemanfaatan, keberlanjutan, juga aspek lingkungan hidup dan yang lebih penting, keberpihakan kepada kepentingan nasional kita," kata Presiden.

Pihak Freeport telah menyatakan kepada media bahwa mereka tidak akan mengajukan rekomendasi apapun dan sepenuhnya menunggu keputusan pemerintah. (bbcindonesia.com)

HAVANA - Dua perusahaan menandatangani sebuah kesepakatan, Kamis (5/1/2017) di Havana, Kuba, ekspor perdana dari Kuba ke Amerika Serikat setelah terputus selama lebih dari separuh abad.

 

 

Kantor berita Agence France-Presse, Jumat (6/1/2017), melaporkan, ekspor tersebut merupakan bagian lanjutan dari normalisasi paling bersejarah dalam hubungan kedua negara, yang telah dimulai kembali secara resmi Desember 2014.

Perusahaan Kuba, CubaExport, menandatangani kesepakatan untuk menjual arang kepada perusahaan AS, Coabana Trading, senilai 420 dollar (setara Rp 5,6 juta) per ton.

Informasi itu dirilis oleh surat kabar resmi negara komunis tersebut, harian Granma, Kamis kemarin.

Sekalipun embargo perdagangan yang telah berjalan hampir 55 tahun oleh AS masih berlaku, ekspor perdana ini dikecualikan oleh Presiden Barack Obama untuk menandai akhir masa jabatannya.

Ekspor perdana Kuba itu merupakan sebuah langkah penting dalam upaya normalisasi secara bertahap yang dilakukan Obama dan Presiden Kuba Raul Castro sejak akhir 2014.

Menyusul penandatangani kesepakatan ekspor, perusahaan Kuba akan segera melakukan pengapalan pertama 40 ton "marabu", arang nabati untuk pembakaran, arang dari pohon kayu lokal Afrika. Situs internal Granma menyebutkan, pengiriman “marabu” mulai dilakukan pada 18 Januari.

Kongres AS yang didominasi politisi Partai Republik tidak bersedia mencabut total embargo perdagangan untuk Kuba, yang pemerintahnya dicap diktator oleh para kritikus.

Obama, yang akan menyerahkan jabatannya kepada Donald Trump pada 20 Januari ini, berhasil meringankan pembatasan perdagangan untuk memungkinkan produk-produk tertentu dari koperasi peternakan swasta Kuba untuk melakukan ekspor ke AS.

"Ini adalah kesepakatan berjangkauan luas bagi hubungan antara kedua negara," kata Presiden Coabana Trading, Scott Gilbert, kepada wartawan setelah penandatanganan kesepakatan di Havana.

CubaExport akan mengirim antara 40.000 dan 80.000 ton arang nabati per tahun, sebagian besar ke Eropa, kata Granma. (kompas.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM

Contact us

Jl. Adityawarman No. 71 Jakarta 12160
Jakarta, DKI Jakarta Indonesia
+62 21-7202443
Fax: +62 21-7202058
deltafm.net