News

You are here:Home NEWS DELTA FM - 100% Lagu Enak - Displaying items by tag: Kebijakan


Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif, hari Selasa (28/03), untuk membatalkan sejumlah kebijakan yang diterapkan pendahulunya, Barack Obama, untuk mengatasi pemanasan global.

Perintah eksekutif yang diberi nama Kemandirian Energi tersebut mencabut perlindungan lingkungan, termasuk pembatasan emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik bertenaga batu bara.

Presiden Trump mengatakan perintah ini menandai apa yang ia sebut 'akhir perang terhadap batu bara'.

"Dengan perintah eksekutif ini saya mengambil tindakan bersejarah mencabut pembatasan atas energi Amerika, membatalkan campur tangan pemerintah dan mencabut regulasi yang tidak mendorong penciptaan lapangan kerja," kata Presiden Trump yang didampingi para pekerja pertambangan batu bara.

Industri pertambangan menyambut baik langkah Presiden Trump namun para pegiat lingkungan mengecamnya dengan keras, beberapa di antaranya mengancam akan menggugat perintah eksekutif ini ke pengadilan.

"Perintah eksekutif ini mengabaikan undang-undang dan realitas ilmiah," kata Trip Van Noppen, presiden organisasi lingkungan Earthjustice.

Miliarder yang juga pegiat lingkungan, Tom Steyer, mengatakan langkah Presiden Trump sama dengan serangan terhadap nilai-nilai Amerika.

"Ini mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Amerika," kata Steyer.

Presiden Trump mengatakan perintah eksekutif akan membantu menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor energi dan meningkatkan ekonomi.

Perintah ini tidak menghapus kewajiban pemerintah AS mengatasi perubahan iklim seperti disepakati dalam Perjanjian Paris pada 2015.

Dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu Trump berjanji akan menarik Amerika dari Kesepakatan Paris. (bbcindonesia.com)

Pemerintah Indonesia akan mengevaluasi kebijakan masuknya kapal wisata ke daerah-daerah konservasi setelah insiden perusakan terumbu karang di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Melalui rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mempertemukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercapai kesepakatan untuk memperbaiki kebijakan zonasi.

Saat ini kebijakan tersebut mengatur, misalnya, zona kapal boleh masuk kawasan konservasi dan zona kapal boleh masuk namun dengan izin.

Pada kasus MV Caledonian, menurut Ridwan Jamaluddin selaku pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kapal itu berlayar di zona yang "kapal pesiar memang boleh masuk".

Hanya saja, kebijakan itu sama sekali tidak mengatur klasifikasi bobot kapal yang boleh berlayar di kawasan konservasi.

"Zonasi yang dibuat berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan akan segera diplot di atas peta laut Pushidros (Pusat Hidro-Oseanografi) TNI AL, supaya terpublikasi dan semua orang tahu. Kedua, kita melihat pembelajaran dari The Great Barrier Reef di Australia. Di situ disebut kapal yang boleh masuk ukurannya sekian. Hal seperti itu akan kita perbaiki," kata Ridwan pada Rabu (15/03).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menjelaskan kapal mendapatkan izin untuk berlayar pada 1 Maret. Kemudian pada 4 Maret kapal mulai berlayar ke Bitung dan kandas di perairan Selat Dampir, Raja Ampat.

"Kawasan perairan yang menjadi lokasi kandas kapal itu adalah kawasan zona pemanfaatan terbatas KPPD (Kawasan Pengelolaan Perairan Daerah) Raja Ampat," ujar Brahmantya.

"Saya pribadi, kalau lihat kapal segitu besar, mestinya mereka mendarat di Sorong saja kemudian ditransfer ke kapal kecil. Seharusnya KPPD dan kami menyatakan bahwa KPPD menentukan titik-titik mana yang boleh dan tidak boleh," tambahnya.

'Jauh dari harapan'

Ketiadaan aturan yang jelas mengenai bobot kapal yang diperbolehkan berada di Raja Ampat mencerminkan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini dalam mengurus kawasan konservasi di Indonesia.

"Wilayah konservasi yang selama ini digadang-gadang pemerintah Indonesia, bahkan dunia, pengaturannya masih jauh dari yang kita harapkan. Ini disebabkan dua hal.

"Pertama, kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain tidak efektif juga lemah dalam pengawasan. Kedua, peraturan yang sudah ada belum cukup kuat untuk melindungi kawasan konservasi," kata Arifsyah Nasution dari lembaga Greenpeace.

Meski demikian, terlepas dari peran pemerintah, Arifsyah juga menyoroti peran kapten kapal MV Caledonian Sky.

"Ketiadaan pengaturan yang lebih detail di tingkat nasional tidak menggugurkan kewajiban baik pemilik kapal maupun awak kapal yang bertanggung jawab. Kalau dianggap mereka tidak tahu tentang kedalaman dan keberadaan terumbu karang di Raja Ampat, itu di luar logika kita. Kapal secanggih itu tidak mungkin tidak tahu," papar Arifsyah.

Menurut pengakuan penduduk setempat, bukan pertama kali kapal sebesar MV Caledonian Sky berlayar di Raja Ampat.

"Tahun lalu saya melihat kapal seperti itu melintas di Selat Dampir. Jadi sudah pernah kapal sebesar itu berlayar di Raja Ampat, tapi ini pertama kali ada yang menabrak terumbu karang," kata Ruben Sauyai, pria berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai instruktur menyelam profesional di Raja Ampat.

Skala kerusakan

Sebagaimana ditegaskan Ridwan Jamaluddin, selaku pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pemerintah akan menuntut ganti rugi kepada pemilik kapal MV Caledonian Sky dan mengajukan tuntutan pidana kepada awak kapal tersebut.

Untuk menentukan skala kerusakan, pemerintah dan pihak asuransi kapal akan meninjau Raja Ampat pada Jumat (17/03).

"Survei bersama ini penting karena ini akan menjadi bahan bersama. Tanpa survei bersama, masing-masing pihak akan bertahan pada data masing-masing," kata Ridwan.

Sejauh ini, Kemenkomaritim memperkirakan luas kerusakan terumbu karang mencapai setidaknya 1.600 meter persegi.

Namun, Victor Nikijuluw yang menjabat direktur program bahari di lembaga Conservation International, mengestimasi skala kerusakan lebih luas dari jumlah tersebut.

"Saya nggak mau keluarkan angka, tapi estimasi awal jauh lebih besar. Ada daerah yang sangat parah kerusakannya. Di lokasi inilah kapal kandas. Tapi, ketika kapal ditarik, daerah-daerah lain terpengaruh," tutur Victor, yang pihaknya melakukan konservasi terumbu karang di Raja Ampat sejak beberapa tahun lalu.

Jadi momentum

Insiden di Raja Ampat diharapkan Arifsyah Nasution dari lembaga Greenpeace dapat menjadi momentum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berbenah dan meningkatkan koordinasi demi mengurus kawasan konservasi bahari.

Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kondisi terumbu karang Indonesia mayoritas dalam kondisi buruk.

Data yang diambil dari 1993 hingga 2015 di 93 daerah dan 1.259 lokasi menunjukkan hanya 5% kondisi terumbu karang di Indonesia yang sangat baik dan 27% dalam kondisi baik.

Adapun sebanyak 37,97% dalam kondisi buruk dan 30,02% dalam kondisi jelek. (bbcindonesia.com)

WASHINGTON DC - Presiden AS Donald Trump bersiap untuk menandatangani perintah eksekutif hasil revisi, yang mengatur larangan sementara masuknya warga asing dari negara-negara Muslim tertentu dan menghentikan program suaka nasional.

 

 

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, rencana untuk penandatangan naskah perintah eksekutif – mirip instruksi presiden – itu dilakukan pada Senin (6/3/2017) atau Selasa WIB.

Pejabat tersebut bersikeras tak mau mengungkapkan secara detail sebelum pengumuman resmi disampaikan, seperti dilaporkan Associated Press.

Perintah eksekutif, yang juga disebut sebagai kebijakan anti-imigran Trump, hasil revisi itu disampaikan kembali setelah pengadilan federal membokir upaya awal Trump, Januari lalu.

Pemerintah Trump telah berulang kali mendorong penandatanganannya karena memang telah melakukan koordinasi dengan instansi yang akan menerapkan peraturan tersebut.

Beberapa pejabat pemerintah Trump mengatakan, tujuan pertama dari peraturan baru adalah mengatasi permasalahan dan hambatan hukum.

Tujuannya akan sama, yakni menjaga agar para terduga teroris keluar dari AS sementara pemerintah mengkaji sistem pemeriksaan untuk pengungsi dan pemohon visa dari negara-negara tertentu di dunia.

Pemerintah Trump sebelumnya telah melarang sementara warga dari Iran, Irak, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah, dan Libya untuk masuk AS dan menunda program pengungsi AS.

Perintah eksekutif hasil revisi diharapkan tidak memasukkan Irak dalam daftar negara-negara yang warganya menghadapi larangan perjalanan sementara ke AS dalam waktu 90 hari, yang dikenal juga dengan sebutan "Muslim Ban".

Pentagon dan Deplu AS mengingat peran kunci Irak dalam memerangi kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), sehingga kedua instansi itu meminta Gedung Putih agar mengecualikan Irak.

Menurut draft peraturan baru, yang dibahas di parlemen akhir pekan lalu, warga dari enam negara lain -  Iran, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah, dan Libya - akan dilarang masuk AS selama 90 hari ke depan.

 

Proses permohonan visa masih terus dikaji, termasuk bagaimana mekanisme yang aman bagi pemeriksaan visa dari enam negara tersebut. (kompas.com)

Perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang antara lain melarang masuknya warga tujuh negara berpenduduk mayoritas umat Islam ke Amerika Serikat, berdampak juga bagi warga AS yang beragama Islam.

Benyamin Rasyad, orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, mengaku agak khawatir setelah larangan kedatangan imigran warga Islam oleh Presiden Trump tersebut.

"Saya beragama Islam, keluarga saya juga beragama Islam, jadi kita agak khawatir. Khususnya di Texas kan orang-orang ini tidak tahu apa Islam itu. Ada yang sama sekali tidak tahu apa-apa tapi sudah kena influence (pengaruh)."

Benyamin bersama keluarganya tinggal di Houston, negara bagian Texas yang memiliki banyak pendukung Partai Republik yang merupakan partai Presiden Donald Trump.

Pada sisi lain, tambah Benyamin, saatnya pula bagi umat Islam di Amerika Serikat untuk menunjukkan jati dirinya dan bukan terpancing oleh prasangka dari warga yang tidak paham tenang Islam.

Dari berita-berita di media, Benyamin melihat banyak penentangan dari warga AS atas perintah eksekutif Presiden Trump yang ditandatangan pada Jumat (27/01) pekan lalu, yang menghentikan program pengungsi dan melarang masuk warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritasa Islam -yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman.

"Banyak sekali dan itu mereka bukan orang Islam. Saya baca lagi hari ini (Minggu 29/01 waktu AS) besar sekali long march di Washington DC, orang-orang yang protes."

Sebagai warga negara Amerika Serikat, Benyamin -yang kini sudah memiliki usaha sendiri- mengaku ikut bingung dengan kebijakan tersebut.

"Saya agak bingung juga, cuma sebagai warga negara ya kita menunggu saja. Sebagai warga negara Amerika Serikat, saya sebenarnya ingin ikut protes," jelasnya.

Bagaimanapun dia mengaku mendapat dukungan juga dari sejumlah warga negara Amerika Serikat lain yang beragama Kristen.

"Kemarin kita ada diskusi dengan teman-teman yang orang sini, yang orang Amerika, yang orang Kristen, Mereka mengatakan kita yang akan fight (berjuang) buat kamu."

Reaksi internasional

Sejumlah pemerintah dunia sudah mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump dalam menghentikan pengungsi dan melarang warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam masuk ke Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengecam perintah eksekutif itu dengan menyebutnya sebagai hadiah besar bagi ekstrimis dan para pendukungnya.

Di Inggris, Perdana Menteri Theresa May mengatakan sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri dan Dalam Negeri untuk menyampaikan keprihatinan kepada mitra mereka.

Juru bicara pemerintah Jerman mengatakan Kanselir Jerman, Angela Merkel, yakin bahwa perang melawan terorisme tidak menjadi alasan untuk menempatkan orang-orang dari keyakinan atau asal tertentu dicurigai secara umum.

Selain menghentikan untuk sementara program pengungsi, Presiden Trump juga melarang warga Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman masuk ke AS selama 90 hari ke depan.

Penentangan dari dalam negeri

Para jaksa agung dari 16 negara bagian Amerika Serikat mengatakan kebijakan Presiden Trump itu 'tidak bersifat Amerika dan melanggar hukum'.

Dalam pernyataan bersamanya, para jaksa agung -termasuk dari negara bagian Califormia, New York, dan Pennsylvandia- menyatakan keyakinan bahwa perintah eksekutif itu akan dikalahkan pengadilan.

Sementara Dua Senator dari Partai Republik, John McCain dan Lindsey Graham berpendapat langkah Presiden Trump mungkin akan menghambat perang melawan terorisme karena membantu upaya perekrutan teroris.

Adapun pemimpin Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, mengatakan partainya akan mengusulkan undang-undang untuk membatalkan perintah eksekutif tersebut. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM