News

You are here:Home News DELTA FM - Relax dengan 100% Lagu Enak - Displaying items by tag: Kebijakan

Perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang antara lain melarang masuknya warga tujuh negara berpenduduk mayoritas umat Islam ke Amerika Serikat, berdampak juga bagi warga AS yang beragama Islam.

Benyamin Rasyad, orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, mengaku agak khawatir setelah larangan kedatangan imigran warga Islam oleh Presiden Trump tersebut.

"Saya beragama Islam, keluarga saya juga beragama Islam, jadi kita agak khawatir. Khususnya di Texas kan orang-orang ini tidak tahu apa Islam itu. Ada yang sama sekali tidak tahu apa-apa tapi sudah kena influence (pengaruh)."

Benyamin bersama keluarganya tinggal di Houston, negara bagian Texas yang memiliki banyak pendukung Partai Republik yang merupakan partai Presiden Donald Trump.

Pada sisi lain, tambah Benyamin, saatnya pula bagi umat Islam di Amerika Serikat untuk menunjukkan jati dirinya dan bukan terpancing oleh prasangka dari warga yang tidak paham tenang Islam.

Dari berita-berita di media, Benyamin melihat banyak penentangan dari warga AS atas perintah eksekutif Presiden Trump yang ditandatangan pada Jumat (27/01) pekan lalu, yang menghentikan program pengungsi dan melarang masuk warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritasa Islam -yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman.

"Banyak sekali dan itu mereka bukan orang Islam. Saya baca lagi hari ini (Minggu 29/01 waktu AS) besar sekali long march di Washington DC, orang-orang yang protes."

Sebagai warga negara Amerika Serikat, Benyamin -yang kini sudah memiliki usaha sendiri- mengaku ikut bingung dengan kebijakan tersebut.

"Saya agak bingung juga, cuma sebagai warga negara ya kita menunggu saja. Sebagai warga negara Amerika Serikat, saya sebenarnya ingin ikut protes," jelasnya.

Bagaimanapun dia mengaku mendapat dukungan juga dari sejumlah warga negara Amerika Serikat lain yang beragama Kristen.

"Kemarin kita ada diskusi dengan teman-teman yang orang sini, yang orang Amerika, yang orang Kristen, Mereka mengatakan kita yang akan fight (berjuang) buat kamu."

Reaksi internasional

Sejumlah pemerintah dunia sudah mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump dalam menghentikan pengungsi dan melarang warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam masuk ke Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengecam perintah eksekutif itu dengan menyebutnya sebagai hadiah besar bagi ekstrimis dan para pendukungnya.

Di Inggris, Perdana Menteri Theresa May mengatakan sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri dan Dalam Negeri untuk menyampaikan keprihatinan kepada mitra mereka.

Juru bicara pemerintah Jerman mengatakan Kanselir Jerman, Angela Merkel, yakin bahwa perang melawan terorisme tidak menjadi alasan untuk menempatkan orang-orang dari keyakinan atau asal tertentu dicurigai secara umum.

Selain menghentikan untuk sementara program pengungsi, Presiden Trump juga melarang warga Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman masuk ke AS selama 90 hari ke depan.

Penentangan dari dalam negeri

Para jaksa agung dari 16 negara bagian Amerika Serikat mengatakan kebijakan Presiden Trump itu 'tidak bersifat Amerika dan melanggar hukum'.

Dalam pernyataan bersamanya, para jaksa agung -termasuk dari negara bagian Califormia, New York, dan Pennsylvandia- menyatakan keyakinan bahwa perintah eksekutif itu akan dikalahkan pengadilan.

Sementara Dua Senator dari Partai Republik, John McCain dan Lindsey Graham berpendapat langkah Presiden Trump mungkin akan menghambat perang melawan terorisme karena membantu upaya perekrutan teroris.

Adapun pemimpin Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, mengatakan partainya akan mengusulkan undang-undang untuk membatalkan perintah eksekutif tersebut. (bbcindonesia.com)

Pemerintah berjanji memberikan kepastian tentang kebijakan ekspor mineral, Rabu 11 Januari, setelah bertahun-tahun memberikan kelonggaran kepada perusahaan tambang untuk mengekspor mineral mentah.

Kebijakan tersebut akan memengaruhi perusahaan seperti PT Freeport Indonesia, yang selama ini mengekspor hasil tambang dalam bentuk konsentrat tembaga.

"Kita akan finalisasi (keputusannya) paling cepat (11/01)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, kepada wartawan usai rapat kabinet terbatas, Selasa (10/01).

Tanggal 11 Januari 2017 adalah hari terakhir pemerintah membolehkan perusahaan tambang melakukan ekspor mineral mentah, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1/2014. Jenis mineral yang dibatasi ialah tembaga, pasir besi, bijih besi, mangan, timbal, dan seng.

Jika tidak ada revisi terhadap aturan tersebut, maka ke depannya perusahaan tambang hanya boleh mengekspor mineral yang telah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai standar yang ditetapkan Kementerian ESDM.

Selama ini, pemerintah memberikan kelonggaran ekspor dengan harapan perusahaan tambang pemegang kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi bisa membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau smelter.

Freeport telah berencana membangun smelter seluas 100 hektar di Gresik, Jawa Timur. Namun proyek tersebut tak kunjung selesai. Oleh karena itu mulai 12 Januari 2017, perusahaan Amerika Serikat itu seharusnya tidak dapat menjual hasil tambangnya ke luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mengatakan pemerintah sedang mencari solusi yang terbaik dan menyiapkan jalan tengah untuk persoalan ini. Ia menekankan apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang (UU).

Undang-undang yang dimaksud Luhut antara lain UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pemegang kontrak karya untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri.

Bagaimanapun, Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan cermat.

"Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan pengelolaannya harus memperhatikan kemanfaatan, keberlanjutan, juga aspek lingkungan hidup dan yang lebih penting, keberpihakan kepada kepentingan nasional kita," kata Presiden.

Pihak Freeport telah menyatakan kepada media bahwa mereka tidak akan mengajukan rekomendasi apapun dan sepenuhnya menunggu keputusan pemerintah. (bbcindonesia.com)

Di Indonesia kebijakan kantung plastik berbayar di toserba dihentikan, tapi di Inggris kebijakan itu membuat sampah plastik di pantai-pantai Inggris berkurang hampir setengahnya.

Laporan Marine Conservation Society (MCS) dengan judul Great British Beach Clean menyebutkan, sekarang ini hanya ditemukan tujuh kantong plastik per 100 meter di garis-garis pantai Inggris yang dibersihkan.

Itu merupakan penurunan 40% dari rata-rata 11 kantung kresek yang ditemukan pada tahun 2015, dan merupakan angka terendah dalam 10 tahun.

MCS mengatakan penurunan ini menunjukan bahwa pemberlakuan kewajiban pembayaran 5p (sekitar Rp800) per kantong plastik di toko-toko serba ada, merupakan kebijakan yang benar.

MCS adalah salah satu yang mengkampanyekan kantong plastik berbayar yang mulai diberlakukan di Wales pada 2011, Irlandia Utara pada 2013, Skotlandia pada tahun 2014 dan Inggris pada bulan Oktober tahun lalu.

"Kami melihat terjadinya penurunan jumlah (sampah plastik) yang berarti, dan itu jelas merupakan akibat dari pemberlakuan biaya 5p yang sekarang berlaku di seluruh Inggris Raya," kata manajer pengawasan pantai MCS, Lauren Eyles.

"Ini menunjukkan wajib bayar kantung plastik itu benar, yang sudah kita duga akan menjadi kabar baik bagi lingkungan laut.

"Terima kasih kepada ribuan relawan hebat yang mengumpulkan data sampah pantai, kita sekarang dapat melihat dampak dari kebijakan kantung plastik berbayar ini."

The Great British Clean merupakan program pembersihan pantai yang dilakukan setiap tahun di sepanjang garis pantai Inggris Raya.

Tahun ini, sekitar 6.000 relawan membersihkan 364 pantai dan mencatat semua sampah yang mereka temukan.

Di Wales, yang sudah memberlakukan kresek berbayar selama lima tahun, mencatat jumlah kantung kresek lebih rendah setiap tahunnya sejak 2011 - kali ini hanya empat kantong untuk setiap 100 meter yang dibersihkan.

Menteri Lingkungan Therese Coffey mengatakan kebijakan kresek berbayar di Inggris mencatat 'sukses besar' dan telah mengumpulkann £29 juta (Sekitar Rp487 miliar) yang digunakan untuk organisasi-organisasi amal dan program kemanusiaan.

Salah satu dari mereka adalah MCS, yang menerima £28.400 (sekitar Rp475 juta) pada tahun lalu, yang digunakan untuk merekrut ribuan relawan pembersih sampah pantai.

Menteri Lingkungan Therese Coffey menambahkan: "Ini menunjukkan tindakan kecil dapat membuat perbedaan terbesar, tapi kita tidak boleh berpuas diri karena selalu ada hal lain lagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi limbah dan mendaur ulang apa yang kita gunakan."

Betapa pun, data yang dicatat para relawan menunjukkan kenaikan sampah kemasan minuman sebesar lebih dari 4% di pantai-pantai Inggris -baik itu botol plastik, botol kaca maupun kaleng aluminium.

Terjadi juga kenaikan sampah terkait balon sebesar 53%.

Kantung-kantung plastik sangat berbahaya khususnya bagi penyu yang menyangkanya sebagai ubur-ubur yang merupakan makanan mereka. Kantung kresek itu bisa menggangu sistem pencernaan yang mengakibatkan kelaparan dan kematian.

Beberapa spesies burung laut juga sangat tertarik pada bau sampah plastik dan menurut MCS, ditemukan plastik pada perut 90% bangkai burung fulmar (Procellariidae) yang ditemukan mati di Laut Utara. (bbcindonesia.com)

Guna menghindari persoalan transfer atlet dan pembatasan umur yang menjadi momok dalam persiapan PON, Kemenpora pun berencana memperketat peraturannya. Dari sebelumnya hanya tertuang di Surat Keputusan KONI akan meningkat ke level Peraturan Menteri. 

KONI sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan KONI Pusat nomor 56 tahun 2010 yang mensyaratkan permohonan perpindahan atlet ke daerah lain setidaknya dilakukan dua tahun sebelum PON diselenggarakan. Bila tidak memenuhi aturan dalam SK, atlet akan dilarang untuk tampil PON XIX/2016 Jabar. Sayangnya, memasuki masa penyelenggaraan PON XIX Jawa Barat, baik daerah maupun KONI seolah menutup mata. 

Tak heran ketika PON hendak digelar, masih ada beberapa atlet yang bermasalah karena beberapa daerah ada yang tidak terima atletnya dicatut daerah lain. Namun, tak hanya soal transfer atlet, masalah pembatasan usia pun menjadi momok lain dalam penyelenggaraan PON.

Pasalnya, pembatasan usia itu baru muncul menjelang PON digelar dan akhirnya merugikan sejumlah kontingen provinsi. Imbasnya, muncul kericuhan pada saat pertandingan. 

Berkaca dari persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, Kemenpora mencari cara untuk mempertegas peraturan yang sudah dibuat oleh KONI. 

"Kemarin itu peraturannya memang sudah diatur di dalam KONI, tapi buktinya masalah pengaturan kelompok usia, transfer atlet ternyata tidak efektif makanya kami angkat saja ke level yang lebih tinggi," kata Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S. Dewa Broto, di Kantor Kemenpora, Senayan, Rabu (5/10/2016).

Menurut Gatot, dalam penerapan peraturan tersebut akan ada beberapa aspek yang akan membatasi seorang atlet bisa turun di PON atau tidak. "Jadi tidak hanya dilihat dari usia saja tapi akan dilihat dari aspek lain juga. Karena bisa saja atlet yang usianya masih muda tetapi secara prestasi dia levelnya sudah setaraf Asia atau dunia, ya, tentu akan kami batasi," katanya. 

Gatot juga mengatakan, peraturan itu akan diterapkan tidak akan lama lagi atau menunggu hingga PON 2020 digelar. "Mungkin di event-event tertentu (sudah bisa). Kita 'kan tidak hanya berbicara di multievent seperti Kejurnas. Tapi, intinya saya menjamin kepada pihak Prima, KONI, KOI, PB cabor bahwa kami tidak akan sendirian untuk membahas ini, melainkan bersama-sama," pungkasnya. (detiksport.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM

Contact us

Jl. Adityawarman No. 71 Jakarta 12160
Jakarta, DKI Jakarta Indonesia
+62 21-7202443
Fax: +62 21-7202058
deltafm.net