News

You are here:Home NEWS DELTA FM - Relax dengan 100% Lagu Enak - Displaying items by tag: Mineral

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, menegaskan kembali bahwa perubahan aturan ekspor mineral yang memberi kelonggaran ekspor mineral mentah bukan semata untuk kepentingan perusahaan pemegang kontrak karya seperti PT Freeport Indonesia atau perusahaan sejenis lain.

"Kami tidak membuat aturan baru hanya untuk Freeport, Newmont atau perusahaan tambang lainnya. Ini dibuat untuk kepentingan industri," kata Ignatius Jonan dalam jumpa pers yang digelar Jakarta Foreign Correspondents Club, Selasa (24/01) malam.

Dalam acara itu, Jonan dicecar berbagai pertanyaan soal latar belakangan dan tujuan Peraturan Pemerintah Energi nomor 5 tahun 2017 yang memutuskan memperpanjang masa ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian dalam negeri, yang diumumkan Kamis (12/01) lalu.

Menurut Jonan, tujuan peraturan baru ini untuk meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, memicu ertumbuhan ekonomi di daerah, hingga mendorong iklim investasi.

Izin ekspor mineral konsentrat itu diperpanjang oleh pemerintah dengan beberapa syarat, di antaranya perusahaan tersebut harus beralih status menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan membangun pabrik pengolahan (smelter) dalam lima tahun ke depan.

"Tidak ada negosiasi lagi," tegas Jonan berulang-ulang.

Syarat lainnya, perusahaan tambang asing juga harus melepas saham (divestasi) hingga 51% secara bertahap dan paling lambat 10 tahun semenjak masa produksi dimulai.

Dengan peraturan baru soal divestasi ini, PT Freeport misalnya wajib melepas lagi 41% sahamnya di masa datang setelah sebelumnya melepas sekitar 10% kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Jonan, Badan usaha milik negara (BUMN), BUMD dan swasta nasional memiliki kesempatan mendapatkan saham yang didivestasikan tersebut.

Ditanya tentang latar belakang keharusan perusahaan itu harus melepas sahamnya hingga 51%, Jonan menegaskan bahwa itu sesusai Konstitusi bahwa bumi, air dan kekayaan alama yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara.

Perihal pembangunan smelter, Jonan mengatakan, pemerintah akan membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi dengan ketat mengenai kemajuan pembangunan smelter.

"Setiap enam bulan akan kami lihat sejauh mana perkembangannya," tegasnya.

Apabila realisasi pembangunan smelter tidak mencapai target 90% dari target, menurut Jonan, pihaknya mengancam akan mencabut surat rekomendasi ekspor.

Kepada media, Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, pihaknya akan terus bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan operasi mereka bisa berjalan tanpa gangguan.

Freeport dilaporkan telah berencana membangun smelter seluas 100 hektar di Gresik, Jawa Timur, tetapi proyek tersebut dilaporkan belum selesai. (bbcindonesia.com)

Pemerintah berjanji memberikan kepastian tentang kebijakan ekspor mineral, Rabu 11 Januari, setelah bertahun-tahun memberikan kelonggaran kepada perusahaan tambang untuk mengekspor mineral mentah.

Kebijakan tersebut akan memengaruhi perusahaan seperti PT Freeport Indonesia, yang selama ini mengekspor hasil tambang dalam bentuk konsentrat tembaga.

"Kita akan finalisasi (keputusannya) paling cepat (11/01)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, kepada wartawan usai rapat kabinet terbatas, Selasa (10/01).

Tanggal 11 Januari 2017 adalah hari terakhir pemerintah membolehkan perusahaan tambang melakukan ekspor mineral mentah, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1/2014. Jenis mineral yang dibatasi ialah tembaga, pasir besi, bijih besi, mangan, timbal, dan seng.

Jika tidak ada revisi terhadap aturan tersebut, maka ke depannya perusahaan tambang hanya boleh mengekspor mineral yang telah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai standar yang ditetapkan Kementerian ESDM.

Selama ini, pemerintah memberikan kelonggaran ekspor dengan harapan perusahaan tambang pemegang kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi bisa membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau smelter.

Freeport telah berencana membangun smelter seluas 100 hektar di Gresik, Jawa Timur. Namun proyek tersebut tak kunjung selesai. Oleh karena itu mulai 12 Januari 2017, perusahaan Amerika Serikat itu seharusnya tidak dapat menjual hasil tambangnya ke luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mengatakan pemerintah sedang mencari solusi yang terbaik dan menyiapkan jalan tengah untuk persoalan ini. Ia menekankan apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang (UU).

Undang-undang yang dimaksud Luhut antara lain UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pemegang kontrak karya untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri.

Bagaimanapun, Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan cermat.

"Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan pengelolaannya harus memperhatikan kemanfaatan, keberlanjutan, juga aspek lingkungan hidup dan yang lebih penting, keberpihakan kepada kepentingan nasional kita," kata Presiden.

Pihak Freeport telah menyatakan kepada media bahwa mereka tidak akan mengajukan rekomendasi apapun dan sepenuhnya menunggu keputusan pemerintah. (bbcindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM

Contact us

Jl. Adityawarman No. 71 Jakarta 12160
Jakarta, DKI Jakarta Indonesia
+62 21-7202443
Fax: +62 21-7202058
deltafm.net