News

You are here:Home NEWS DELTA FM - 100% Lagu Enak - Displaying items by tag: Pajak


DKI Jakarta berencana menaikkan bea balik nama dari 10% menjadi 20% untuk mengatasi pertambahan kendaraan baru, namun calon pembeli mengaku tak terpengaruh dan pengamat menyebut pajak itu harusnya naik setidaknya 30%.
Sebagai gambaran, untuk mobil baru seharga Rp200 juta, konsumen harus menyediakan dana tambahan sebesar Rp40 juta untuk bea balik nama.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah mengatakan bahwa rencana menaikkan pajak itu semata untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi di Jakarta, bukan untuk menambah pendapatan daerah.
"Kenaikan pajak kendaraan pribadi termasuk pengenaan parkir yang sangat tinggi, itu salah satu instrumen untuk memaksa atau mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi agar mereka mau menggunakan angkutan umum," kata Andri.
"Sehebat apa pun angkutan umum kita, kalau tidak dibarengi dengan pembatasan lalu lintas, sampai kapan pun sama saja bohong," tambahnya.
Harus lebih tinggi
Namun rencana kenaikkan itu dianggap terlalu rendah untuk bisa memberikan dampak. Menurut pengamat transportasi Danang Parikesit, kenaikan bea balik nama menjadi hanya 20% tidak akan berpengaruh.
"Kalau kita lihat di teori mikroekonomia, sebenarnya batas ambang minimal untuk mempengaruhi keputusan orang itu kan 30%, sepertiga lah dari tarifnya. Jadi di atas itu orang baru mikir-mikir beli atau tidak. Tapi kalau di bawah itu tidak akan ada pengaruh terhadap daya beli masyarakat untuk beli kendaraan," kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia itu.

Sebelumnya Pemprov Jakarta menerapkan pembatasan mobil berdasarkan jumlah penumpang minimal tiga orang untuk lewat jalan-jalan utama tetapi akhirnya dihapus setelah dianggap gagal.
Saat ini Jakarta menerapkan pembatasan sementara mobil berdasarkan nomor polisi ganjil-genap. Enam tahun lalu muncul pula gagasan pembatasan berdasarkan warna kendaraan.
Tanpa program pembatasan mobil yang tegas, setiap tahun Jakarta akan dijejali satu juta unit kendaraan tambahan, 200 ribu di antaranya adalah mobil.
Saat ini, di Jakarta setidaknya ada 3,6 juta mobil dan 13,7 juta motor beredar.
'Tidak berdampak'
Taksiran Danang Parikesit diamini para calon pebeli dan pelaku bisnis otomotif.
Ibnu Najib yang berniat membeli mobil baru, mengatakan: "Kenaikan jadi dua puluh persen tidak akan mengubah keputusan saya untuk membeli. Saya sudah yakin akan membutuhkan mobil jadi tetap akan saya bayar dan saya tetap beli," aku Najib.
"Mungkin batas saya untuk mengubah dari yakin beli menjadi tidak jadi beli di 50%. Jika saya sudah sangat yakin, saya sudah mempertimbangkan faktor bahwa kendaraan pribadi itu bukan mekanisme transportasi yang ideal. Artinya jika saya memutuskan membeli, saya benar-benar membutuhkannya," tambahnya.

Aris Widodo yang berprofesi sebagai penjual mobil sejak hampir tujuh tahun yang lalu juga mengatakan hal serupa.
"Kalau menurut pengalaman yang sudah-sudah, nggak ngefek. Soalnya mereka kan juga butuh kendaraana" papar Aris.
"Faktanya, menurut data Gaikindo kan penjualan mobil naik terus. Meskipun ekonominya bisa dibilang sekarang sedang kurang bagus, daya beli masyarakatnya juga biasa."
Di sisi lain, jumlah kendaraan di kota-kota besar seperti Jakarta menuntut penanganan cepat: bahkan hingga larut malam tetap sering terjadi kemacetan di berbagai ruas jalan.
Di berbagai negara lain, pembatasan melalui tarif pajak terbukti efektif menekan pertumbuhan kendaraan pribadi. (bbcindonesia.com)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengambil keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perpajakan.

Perppu tersebut sebelumnya telah dibahas di Komisi XI DPR Di samping itu, paripurna juga akan mengesahkan pertangungjawaban UU APBN 2016 dan 2016p perubahan.

"(Agenda paripurna) salah satunya juga nanti ada pengambilan keputusan tentang perppu yang untuk masalah keuangan itu yang pajak itu," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Agus berharap pengambilan keputusan terhadap Perppu Pajak untuk dijadikan undang-undang dapat berjalan lancar. Dari pantauannya di Komisi XI, pembahasan berlangsung lancar.

"Kalau lancar di dalam komisi biasanya tercermin di dalam paripurna tapi nanti kita lihat saja," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Enam fraksi partai politik pendukung pemerintah setuju Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perpajakan segera disahkan pada bulan ini.

Kesepakatan dicapai setelah perwakilan enam fraksi yang terdiri dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura bertandang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017) sore.

Perwakilan dari Fraksi Nasdem Johnny G Platte mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa Perppu tentang Akses Informasi Pajak sangat penting bagi negara.

"Semua sepakat, satu dua hari ini harus segera selesai," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, usai pertemuan. (kompas.com)

Pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi baru yang berfungsi mempermudah para wajib pajak. Aplikasi tersebut bernama E-SATRIA (Self Assessment Tax Reporting Application).

 

 

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, inovasi itu bagian dari komitmen Kota Bandung dalam pengembangan kota pintar. Aplikasi itu, lanjut dia, bisa mempermudah segala urusan pembayaran pajak dengan memutus sistem transaksi tatap muka antara wajib pajak dengan pegawai yang kerap menjadi celah pungli.

"Karena dengan dikerjakan di rumah, di kantor dengan E-SATRIA, bisa nulis sendiri (pajaknya) dan mengaplod bukti-buktinya. Ini adalah cara mengelola pelayanan publik di masa depan," ujar pria yang kerap disapa Emil itu di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Bandung, Selasa (13/12/2016) malam.

Emil pun berharap agar upaya tersebut bisa meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak yang sangat bermanfaat untuk pembangunan kota.

"Saya ingin mengingatkan, kalau cinta Bandung, ikutilah aturan apa adanya, bayarlah pajak apa adanya. Kalau Bandung mau juara kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat untuk ikut aturan apa adanya," tuturnya.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Ema Sumarna menjelaskan, melalui aplikasi ini wajib pajak akan masuk ke sebuah sistem untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Pembayaran pajak bisa langsung dilakukan secara daring (online).

"Elektronik SATRIA ini akan mengubah kultur atau kebiasaan dari yang biasanya ada interaksi wajib pajak dengan para petugas, sekarang dengan teknologi tidak akan ada lagi komunikasi interaksi pertemuan antara Wajib Pajak dengan petugas," kata Ema. (kompas.com)

Penyidik KPK melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka kasus suap Kasubdit Ditjen Pajak. Mereka adalah Handang Soekarno selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Rajesh Rajamohanan Nair selaku Country Director PT EKP.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, penahan ini dilakukan guna kepentingan penyidikan. Keduanya ditahan di dua tempat berbeda.

"Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan kedua tersangka, yaitu RRN dan HS," kata Priharsa melalui keterangan tertulis, Selasa (22/11/2016).

"Kedua tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di dua rumah tahanan terpisah. Tersangka HS ditahan di Rutan KPK dan RRN di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur," tambah Priharsa.

Kedua tersangka telah keluar dari Gedung KPK di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Keduanya telah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Handang Soekarno keluar pada pukul 20.38 WIB. Sedangkan Rajesh Rajamohanan Nair keluar pada pukul 20.53 WIB. Keduanya tidak mengeluarkan sepatah katapun ketika hendak masuk ke dalam mobil tahanan KPK.

Handang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK setelah menerima uang sebanyak USD 148.500 atau senilai Rp 1,9 miliar. Uang itu diterima dari pengusaha bernama Rajesh Rajamohanan Nair (RRN) yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT EK Prima (PT EKP) Ekspor Indonesia.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, uang tersebut diduga untuk menangani permasalahan pajak dari PT EKP. Uang sejumlah Rp 1,9 miliar adalah penyerahan pertama dari total sebanyak Rp 6 miliar yang akan diserahkan.

"Uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Antara lain terkait dengan surat tagihan pajak (STP) sebesar Rp 78 miliar," kata Agus saat konpers di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2016).

"Saudara bisa membayangkan kewajiban pajak sebesar Rp 78 miliar dengan negosiasi kemudian kewajiban itu hilang. Dari negosiasi itu kita memonitor akan dibayarkan sejumlah Rp 6 miliar kepada yang bersangkutan. Dan Rp 1,9 miliar itu tahap pertama dari penyerahan," tambah Agus. (detik.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM