News

You are here:Home NEWS DELTA FM - 100% Lagu Enak - Displaying items by tag: Presiden


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya untuk lebih dulu melakukan sosialisasi rencana penyederhanaan nominal mata uang (redenominasi) kepada masyarakat.

Permintaan itu diharapkan bisa terlaksana sebelum pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR). Sri Mulyani juga mengaku bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo turut diminta membantu sosialisasi.

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi tak ingin rencana kebijakan ini disalahartikan oleh masyarakat, menjadi tak produktif untuk dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, dan sampai mempengaruhi perekonomian Indonesia.

"Presiden meminta supaya dibahas dulu secara detail dari sisi segala manfaat dan penjelasannya ke masyarakat mengenai arti dari keputusan ini," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (25/7).

Bersamaan dengan arahan Presiden Jokowi tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya akan segera melakukan sosialisasi ini secara konstruktif dan insentif secara masif kepada masyarakat.

Khususnya, sosialisasi bahwa redenominasi bukanlah pemotongan nilai rupiah (sanering), seperti yang selama ini masih banyak dikira oleh masyarakat.

"Kalau dulu masyarakat kira uang dipotong nilainya, namun harga-harga tidak bertambah. Harga-harga masih pakai uang lama tapi uang barunya dipotong harganya. Ini sangat berbeda sekali dengan redenominasi," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar Kementerian Keuangan dan BI terus mematangkan kajian rencana kebijakan tersebut, termasuk dengan membandingkannya pada negara-negara yang telah melakukan redenominasi.

"Mungkin yang paling terakhir dan dekat dengan kita, Turki, bagaimana tahapannya, sehingga pada akhirnya bisa bermanfaat bagi perekonomian Indonesia," imbuhnya.

Kendati begitu, Sri Mulyani memberi sinyal bahwa Presiden Jokowi akan merestui pengusulan RUU Redenominasi tersebut ke Baleg DPR. Pasalnya, mantan walikota Solo itu memintanya untuk menyampaikan RUU tersebut ke Sidang Kabinet (Sidkab) terbatas dalam waktu dekat.

Adapun dalam penyampaiannya nanti di Sidkab, kedua institusi tersebut diminta untuk menjabarkan secara rinci kondisi perekonomian dan politik Tanah Air saat ini dan beberapa tahun ke depan bila redenominasi jadi dilakukan.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, dari sisi DPR, sejumlah anggota Komisi XI telah memberikan dukungan atas RUU yang menghilangkan tiga angka tersebut.

"Pak Gubernur sudah berkomunikasi dengan dewan dan kami akan juga berkomunikasi dengan dewan. Namun, kami akan upayakan maksimal," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Hanya saja, pemerintah dan DPR perlu melihat jadwal pembahasan RUU yang telah masuk Prolegnas tahun ini, di mana masih ada pembahasan sejumlah revisi UU di tahun ini, terutama di sektor perpajakan dan keuangan. Adapun dengan redenominasi, nominal rupiah Rp1.000 akan menjadi Rp1. (cnnindonesia.com)

Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjanji akan melanjutkan kebijakan tegas untuk memberantas peredaran narkoba yang seringkali menggunakan kekerasan.
Dalam pidato kenegaraan pada Senin (24/07) itu, Presiden Duterte juga menegaskan tekanan internasional maupun kecaman pedas terhadap kebijakannya tidak akan pernah menyurutkan komitmennya untuk memberantas narkoba.
"Tak peduli berapa lama waktu yang diperlukan, perang melawan narkoba akan dilanjutkan karena itulah yang menjadi pangkal persoalan dari begitu banyak keburukan dan penderitaan," kata presiden Filipina.
"Pemberantasan akan dilakukan secara terus menerus walaupun ada tekanan internasional dan tekanan di dalam negeri, pemberantasan tidak akan berhenti sampai mereka yang terlibat paham bahwa mereka harus menghentikan aksi mereka. Mereka harus menghentikannya karena pilihannya hanya ada penjara atau neraka."

Hukuman mati
Hampir 9.000 pengguna dan pengedar narkoba meninggal dunia di tangan polisi dan pihak-pihak yang diberi mandat negara untuk membunuh mereka tanpa proses peradilan sejak Rodrigo Duterte menjadi presiden pada 30 Juni 2016 lalu.

Di bagian lain pidatonya, Presiden Duterte meminta parlemen Filipina untuk kembali memberlakukan hukuman mati.
"Saya meminta Kongres untuk mengesahkan rancangan undang-undang guna memberlakukan kembali hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan mengerikan, terutama penyelundupan narkoba ilegal," kata Duterte sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Majelis Rendah tahun ini sudah mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, tetapi Senat belum memberikan persetujuan.
Kalangan yang menentang Duterte menuding presiden mendorong polisi, warga dan tentara bayaran menembak langsung para tersangka pengedar narkoba dan pengguna.
Di sisi lain presiden mendapatkan dukungan besar dari warga Filipina.
Duterte bersikukuh atas kebijakannya dengan dalih negara dilanda penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan bahwa polisi hanya berwenang untuk menembak jika dalam keadaan terancam oleh tersangka.
Pidato kenegaraan presiden pada Senin (24/07) juga diwarnai sejumlah protes, termasuk mereka yang menentang cara Duterte mengatasi narkoba dan pemberlakuan darurat militer di Filipina selatan. (bbcindonesia.com)

Presiden Joko Widodo 'gregetan' terhadap hal-hal yang tidak produktif.

Ia menyerukan peningkatan disiplin dan etos kerja, baik di birokrasi pemerintahan atau masyarakat.

Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5/017) siang, Jokowi mengatakan, dunia berubah sedemikian cepatnya akibat teknologi.

"Baru kita belajar internet, sudah ganti ke mobile internet. Mobile internet kita baru 'apa sih ini?' ganti lagi artificial intelegence," ujar Jokowi.

"Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang sering saya katakan, perubahan sangat cepat sekali karena teknologi," lanjut dia.

Jokowi kemudian mencontohkan lagi tokoh Elon Musk yang sudah mengembangkan mobil masa depan, teknologi hyperloop serta pemanfaatan ruang angkasa bagi manusia.

"Bagaimana dia sudah mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat pada hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif," ujar Jokowi.

"Kita selalu mengembangkan negative thinking kita kepada yang lain, selalu su'udzon kepada yang lain. Fitnah, kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan?" lanjut dia.

Presiden juga menyinggung mengenai kinerja kementeriannya yang mengurus nelayan dan petani.

"Nelayan, misalnya, bagaimana kita membawa mereka ke off shore. Aqua culture, misalnya. Petani juga kita bawa ke modern. Kita hanya terus menerus, masalah irigasi masih enggak rampung-rampung. Masalah benih enggak rampung-rampung. Nelayan masalah cantrang enggak rampung-rampung. Kita mau ke mana?" ujar Jokowi.

Jokowi menyerukan kebangkitan disiplin nasional serta etos kerja, baik di birokrasi pemerintah atau masyarakat.

"Inilah yang harus kita bangkitkan. Disiplin nasional. Etos kerja. Harus kita ubah. Mindset kita juga harus kita ubah. Enggak bisa kita seperti yang kemarin-kemarin. Saya sudah gregeten betul dengan masalah-masalah yang tidak produktif itu," ujar Jokowi. (kompas.com)

Presiden Joko Widodo melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk negara-negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Prosesi pelantikan diawali pembacaan Keputusan Presiden Nomor 57p tahun 2017 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

Setelah pembacaan Keppres, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan di depan rohaniwan, dengan kitab suci agama masing-masing dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan sesi pengucapan salam.

Keenam duta besar yang dilantik Jokowi kebanyakan berasal dari diplomat karier. Namun, ada juga pengusaha Rusdi Kirana.

Rusdi Kirana menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Berikut enam dubes yang dilantik:

1. Ferry Adamhar sebagai Duta Besar RI untuk Yunani

2. Arto Suryodipuro sebagai Duta Besar RI untuk India

3. Rina Soemarno sebagai Duta Besar RI untuk Bangladesh

4. Wieke Adiwoso sebagai Duta Besar RI untuk Slovakia

5. Radar Pardede sebagai Duta Besar RI untuk Tanzania

6. Rusdi Kirana sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia

(kompas.com)

Page 1 of 7

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM

Contact us

Jl. Adityawarman No. 71 Jakarta 12160
Jakarta, DKI Jakarta Indonesia
+62 21-7202443
Fax: +62 21-7202058
deltafm.net