News

You are here:Home News

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diketahui mendapatkan uang operasional yang cukup besar terkait jabatan yang diembannya. Ahok menyebutkan, uang operasional yang diterimanya mencapai Rp 30 miliar setiap tahun.

Jumlah tersebut setara dengan 0,01 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Dari jumlah uang yang diterima Ahok, 40 persennya dibagi kepada wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.

Ahok kerap melontarkan bahwa uang operasional yang diterimanya kerap digunakan untuk membayar gaji staf ahli, membantu menebus ijazah pelajar yang kurang mampu, membeli berbagai macam hasil kerajinan apabila datang ke pameran, serta mengirim karangan bunga atau memberi uang apabila ada warga yang menggelar hajatan.

"Kami kasih bunga ke orang itu sebulan bisa sampai miliaran lho. Kirim bunga semua," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016) lalu.

Ahok juga membagi-bagikan uang operasionalnya kepada sekretaris daerah dan para wali kota. Besarannya, Rp 100 juta per bulan untuk sekda dan Rp 50 juta per bulan untuk para wali kota.

Tujuannya agar sekda dan para wali kota menggunakan uang itu buat warga yang menggelar hajatan. Para wali kota sendiri membenarkannya. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyebutkan, uang operasional yang diterimanya dari Ahok untuk hajatan warga terkadang cukup dan berlebih, tetapi terkadang kurang sehingga membuatnya harus menambah.

"Tergantung jumlah hajatannya," ujar Bambang saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Namun, ia memastikan bahwa uang operasional yang diterimanya hanya berasal dari Ahok.

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede pun melontarkan hal serupa. "Cuma dari Gubernur sih. Kalau dari Wagub enggak ada," kata dia.

Bagaimana dengan Djarot? Berbeda dari Ahok, Djarot cenderung tak mau buka-bukaan soal uang operasional yang diterimanya. Ia sendiri memilih bungkam setiap ada kesempatan ditanya seputar uang tersebut.

Saat menghadiri penjaringan bakal cagub DKI dari PDI-P di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu lalu, misalnya, Djarot hanya tersenyum, tanpa kata-kata, seraya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika ditanya soal alokasi dana operasionalnya itu. (kompas.com)

JAKARTA - Izin operasi kafe Lucy In The Sky di Jakarta tidak terdaftar di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov DKI Jakarta. Izin operasi kafe itu diduga masih terdaftar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Tadi sudah saya cek (sistem PTSP), tapi belum ada di PTSP," kata Kepala Badan PTSP Edy Junaedi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Edy mengungkapkan, Izin kafe itu boleh jadi dikeluarkan oleh dua SKPD lama, yaitu izin Undang-Undang Gangguan (UUG) di Satpol PP DKI Jakarta, dan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Perizinan terpadu di PTSP baru mulai berlaku pada awal Januari 2015.

Edy menduga, belum terdaftarnya Lucy In The Sky di PTSP lantaran izin tersebut dikeluarkan sebelum 2015. "Kalau dia (izin) sudah habis, pasti minta izin ke kita kan. Ini belum, baik ke registrasi UUG atau TDUP belum ada," kata Edy.

Sementara kuasa hukum apartemen Sudirman Mansion,  Dwityo Pujotono, Kamis kemarin menyatakan bahwa Lucy in The Sky tidak mengantongi izin operasi.

Lucy In The Sky menjadi perbincangkan setelah warga apartemen Sudirman Mansion memerotes polusi suara yang ditimbulkan kafe tersebut. Para penghuni apartemen itu memasang spanduk besar berukuran lebih kurang 10 x 15 meter persegi di muka gedung apartemen di kawasan SCBD, Jakarta Selatan itu.

Tulisan pada spanduk itu menyatakan, "Anak dan bayi kami tidak bisa tidur karena Lucy In The Sky sangat berisik dan tidak peduli dengan kenyamanan warga sekitar". (kompas.com)

NUNUKAN - Belasan guru di wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mendatangi kantor DPRD Nunukan mengadukan nasib mereka yang dipecat sepihak oleh Yayasan Nurul Iman tempat mereka selama ini mengajar di SMK milik yayasan.

Sebanyak 13 guru di SMK Nurul Iman Sebatik ini tidak mengetahui alasan yayasan memecat mereka.

"Kita tidak tahu mengapa kami dipecat. Selama ini tidak ada pembicaraan dengan guru," ujar Basran, salah satu guru SMK Nurul Iman, Kamis (12/05/2016).

Selain melakukan pemecatan secara sepihak, pihak Yayasan Nurul Iman juga melakukan pengusiran mereka saat sedang mengajar.

Kami diusir dari ruang kelas saat mengajar di ruang kelas," ucap Basran.

Akibat pemecatan sepihak oleh pemilik yayasan selama seminggu kegiatan belajar mengajar di SMK Nurul Iman lumpuh. Basran yang telah mengajar di SMK Nurul Iman sejak tahun 2012 tersebut bahkan mengaku tidak menerima gaji sejak setahun terakhir.

"Selama setahun ini kami tidak digaji," katanya.

Sayangnya pihak Yayasan Nurul Iman yang turut diundang dalam Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Nunukan tersebut tidak datang. (kompas.com)

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini jauh lebih keras daripada undang-undang sebelumnya. Namun, kerasnya undang-undang tersebut justru tak membuat praktik korupsi menjadi lebih sedikit.

Setidaknya, menurut JK, ada empat hal yang menyebabkan praktik korupsi semakin marak.

Pertama, korupsi kerap terjadi di dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan. Namun, dari dua hal tersebut, sektor anggaran menjadi penyumbang terbesar.

"Hal itu akibat anggaran yang naik 100 persen setiap lima tahun, diikuti juga dengan kenaikan angka korupsi," kata Kalla saat memberikan sambutan peluncuran dan bedah buku Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Selanjutnya, formula hukum di dalam pembahasan UU Antikorupsi semakin melebar. Dulu, seseorang dikatakan melakukan korupsi jika perbuatan yang ia lakukan telah merugikan keuangan negara.

"Sekarang, dapat (merugikan negara) pun bisa dikatakan korupsi. Jadi, semakin melebar," kata dia.

Ketiga, wewenang eksekusi anggaran yang terjadi saat ini kian meluas. Jika sebelumnya semua pengambilan keputusan berada di tingkat pusat, sekarang daerah dapat melakukannya. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak otonomi daerah.

Terakhir, menurut dia, media juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi atas semakin banyak terjadinya praktik korupsi.

"Dulu, seorang keluarga presiden, menteri, bisnis biasa saja. Sekarang dekat saja ke kantor anak, kita dianggap apa itu," ujarnya. (kompas.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM

Contact us

Jl. Adityawarman No. 71 Jakarta 12160
Jakarta, DKI Jakarta Indonesia
+62 21-7202443
Fax: +62 21-7202058
deltafm.net